*Kepsek harus Bijak, Biaya Mesti Bisa Dicicil

NGABANG. Biaya pendidikan di Kabupaten Landak selalu menjadi sorotan. Masyarakat miskin akan terbebani dengan biaya yang dipatok pihak sekolah, selain uang pendaftaran biaya daftar ulang harus dibayar tunai dan sama sekali tidak ada kebijakan kepala sekolah apakah bisa diansur atau tidak.
“Padahal pendidikan seharusnya tidak membebani masyarakat dengan biaya pendaftaran karena bantuan untuk SMP ada biaya operasional sekolah (BOS) sedangkan SMA ada dana bantuan oprasional manajemen (BOM) atau bantuan khusus murid (BKM) yang setiap tahun diterima sekolah,” ungkap seorang masyarakat Ngabang, Supardi kepada Equator, kemarin.
Dia melihat mahalnya biaya pendidikan di Landak perlu di kaji ulang agar dapat membantu masyarakat, bukan sebaliknya memberatkan masyarakat. Apa lagi sekolah Negeri yang seharusnya murah dibandingkan dengan sekolah swasta. Yang lebih parah lagi diceritakan Supardi ada temannya ketika anaknya telah lulus seleksi sekolah, saat membayar daftar ulang uangnya kurang Rp.200 ribu. Sangat disayangkan pihak sekolah tidak mau menerima uang tersebut dan meminta biaya daftar ualang dibayar full. “Hal seperti ini sangat kita sayangkan, seharusnya pihak sekolah memberikan toleransi kepada masyarakat atau pembayaran daftar ulang bisa dilakukan dua kali,” beber dia.
Akhirnya teman dia mencari dana yang kurang tersebut agar anaknya dapat diterima msuk sekolah. Lanjutnya kalau di universitas saja pembayaran semester bisa di bayar nyicil mengapa di SMA tidak boleh. Selain itu biaya penerimaan siswa baru dan biaya daftar ulang di Landak tidak seragam ada yang biayanya kecil dan ada yang besar.
“Ada lagi biaya pembangunan yang dibebankan kepada siswa, seharusnya siswa tidak dibebeni biaya itu apalagi sekolah negeri, biasanya ada dana perawatan gedung maupun dana pembangunan dari pemerintah, ini dibebankan kepada siswa dengan jumlah yang tidak sedikit sampai mencapai ratusan ribu persiswa,” ungkapnya.
Pendidikan di Landak ini SMP maupun SMA tidak ada satupun sekolah yang mengikuti manajemen seperti di Univeritas seperti siswa yang berprestasi atau siswa yang memiliki prestasi yang baik akan di bebaskan biaya masuk atau tes. Seharusnya cara seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan motifasi siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh. “Bayangkan saja kalau anak kita masuk di universitas dengan mendapat PMDK atau Penerimaan Mahasiswa Jalur Non Ujian Tulis, betapa bangganya kita begitu juga dengan anak tersebut, tapi untuk SMP maupun SMA tidak ada yang bisa dibanggakan apa lagi meningkatkan motivasi anak,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Sekretaris KNPI Landak, Irwanto Sabirin mengatakan, mahalnya biaya pendidikan di Kabupaten Landak. Membuat berbagai kalangan menjerit, ada kesan menjelang penerimaan siswa baru, pihak sekolah mencari keuntungan. Tak tanggung-tanggung pengurus KNPI Kabupaten Landak menyoroti masalah ini. “Kita sangat menyangkan biaya masuk sekolah terutama untuk SMA/SMK/Sederajat maupun tingkat SMP sangat mahal,” katanya.
Dia melihat sebenarnya pihak-pihak sekolah tidak boleh terlalu tinggi dan itu tidak boleh terjadi , karena Kabupaten landak, saat ini boleh dibilang adalah daerah pemekaran. Harus ada batas-batas toleransi antara dinas dan pihak sekolah terhadap masyarakat dengan orang tua murid. “Khusus untuk sekolah negeri, adalah sekolah dari pemerintah
semuanya pembangunan dan dan guru udah digaji dari pemerintah. Jadi untuk apa lagi mengumpulkan uang dari orang tua murid lewat pendaftaran,” katanya.
Untuk itu diminta kepada pihak dinas, dalam hal ini Dinas Pendidika Kabupaten Landak dan Pemeritah Kabupaten Landak harus memberikan penjelasn yang akurat apa alasanya kepada masyarakat Kabupaten Landak. Tentunya Irwanto sangat menyayangkan tindakan sekolah yang melakukan pendaftaran dengan mengeluarkan uang, apalgi berita ini sempat dimuat dimedia koran. “Mau kemana lagi anak-anak daerah kita sekolah, jika didaerahnya biaya sangat mahal dan masyarakat tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ditambah lagi di Kota Pontianak sudah dibatasi kuota sekolah, tentunya Pemda Landak harus memikirkian kembali kebijakan pendaftaran mahal ini,” harapnya ketua GAMKI Landak ini. (rie)