*Terkendala Lampiran Laporan Kerja

NGABANG. Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sudah lewat dan saat ini Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) juga hampir rampung. Tapi para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di desa se-Landak belum bisa menikmati uang jasa mereka. Alasannya, sekretariat Panwaslu Landak tak bisa mencairkan anggaran investigasi, karena pihak KPPN minta lampiran tentang laporan kerja PPL dilapangan.
“Dana investigasi PPL pada prinsipnya dibayar per-paket bukan per-bulan. Nah, KPPN minta harus dilampirkan hasil kerja mereka. Apa yang dikerjakan di lapangan itu yang di pinta KPPN,” tegas Ketua Panwaslu Landak, Hardianitus, MA kepada Equator di kantornya, Jumat (10/7).
Adapun paket kerja PPL ini selama 10 bulan, artinya pembayaran bisa dilakukan per triwulan. Uang investigasi masing-masing PPL sebesar Rp.50 ribu, jadi tinggal dikalikan saja sampai 10 bulan yakni dua pemilu, Pileg dan Pilpres. “Tapi sampai hari ini Panwalu kabupaten belum menerima laporan kerja PPL, baik mulai dari Pileg sampai Pilpres sekaramg,” beber Hardianitus.
Menurut Hardianitus, KPPN meminta lampiran kerja PPL dalam pencairan anggaran investigasi memang masuk akal saja. Karena secara logikanya orang bekerja harus ada laporan. Seharusnya PPL tanpa harus dikonfirmasi pun harus mengerti dan melaporkan kerjanya masing-masing “Karena tak ada format baku dari Panwas tentang hasil kenerja PPL. Selama ini yang menjadi salah pengertian mereka adalah formulir format model C1 dianggap dari Panwas, padahal itu merupakan format dari KPU yang diberikan kepada KPPS. Jadi PPL harus pro aktif meminta format C dan C1 dan itulah yang dijadikan laporan PPL,” terang Hardianitus.
Ia menegaskan, selama ini sudah sering menghimbau di media cetak maupun saat pelantikan PPL agar mereka pro aktif untuk meminta formulir format C dan C1 di masing-masing KPPS. Nah jika memang saat ini mereka belum mempunyai laporan seperti yang tertuang di format C dan C1 bisa meminta di PPS mereka masih menyimpan. “Nah sekarang inilah yang sedang diurus, untuk pencairan uang investigasi pengawasan,”tandas dia. (rie)