*Sekda: Kita Akan Beri Respon Dulu

NGABANG. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar di Pemkab Landak dinilai kalangan anggota dewan sangat lamban. Buktinya, hingga saat ini belum disampaikan kepada DPRD Landak sehingga belum diketahui apa hasil audit keuangan tahun 2008 itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Landak Drs Ludis Msi dikonfirmasi mengaku, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI masih berupa draf sementara dan masih ada hal yang perlu diberikan masukan. Pihaknya akan mengadakan rapat dengan mengundang semua pimpinan SKPD di linngkungan Pemkab Landak untuk merespon hasil audit tersebut. “Untuk masing SKPD yakni dinas, badan kantor termasuk sekretariat daerah dan DPRD. Karena mungkin ada yang berdeda persepsi maka akan diberikan tanggapan kita untuk memberikan taksiran terhadap pelaksanaan aturan,” ungkap Ludis kepada wartawan usai sidang pemandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan RAPBD Perubahan 2009 di gedung DPRD Landak, kemarin.
Menurut Ludis, secara umum mungkin ada hal yang perlu diperbaiki untuk ke depan apakah ada pos-pos akibat berbedaan penafsiran terhadap peraturan yang berlaku, maka perlu diperbaiki. “Landak termasuk lambat BPK memeriksa kita. Saya pikir kita terakhir, tapi masih ada kabupaten lain yang juga belum. Tim BPK baru pulang memeriksa menjelang HUT RI mereka pulang. Jadi saya minta waktu untuk memberikan respon atau mempelajari hasil audit, mungkin hari ini (kemarin,red) kawan bekerja, sehingga besok atau lusa ada utusan Pemkab Landak ke BPK RI di Pontianak,” ungkap Ludis seraya menambahkan berharap LHP BPK Pemkab Landak lebih baik dari tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Landak Klemen Apui Sip mengatakan, LHP dari BPK RI yang mestinya disampaikan pada bulan Juli ini, tapi sampai sekarang belum tahu nasibnya bagaimana. Inilah yang masih ditunggu pihak legislatif. Ia berharap untuk hasil pemeriksaan dari BPK RI terhadap pelaksanaan APBD Landak tahun anggaran 2008 lebih baik dari tahun yang lalu. Sebab seperti yang diketahui bahwa hasil pemeriksaan dari BPK RI terhadap penggunaan APBD Landak tahun 2005 yakni discleamer, APBD tahun 2006 mendapat penilaian wajar dengan pengecualian dan penggunaan APBD tahun 2007 turun lagi mejadi penilaian tidak wajar. “Untuk itu kita berharap pelaksanaan APBD 2008 mudah-mudahan mendapat penilaian wajar dengan pengecualian, jangan sampai discleamer, apalagi tidak wajar. Artinyakan tidak ada peningkatan untuk memperbaiki penggunaan anggaran tersebut,” kata Apui yang terpilih lagi menjadi wakil rakyat periode 2009-2014 ini.(rie)