*Ada Karyawan Merasa Dirugikan

Ngabang, Equator
Kinerja pimpinan PT PANP salah satu perusahaan sawit yang beroperasi di Kecamatan Air Besar dipertanyakan, karena diduga tidak melakukan perhatian terhadap karyawan atau buruhnya sampai-sampai ada pemotongan gaji tidak jelas kegunaanya. Alasan untuk Jamsostek tapi tak pernah mendapat kartun. Parahnya lagi, pelayanan sarana air bersih tak diperhatikan sehingga ada karyawan yang mengalami penyakit gatal-gatal.
“Saya mendapat laporan keluhan dari karyawan, gaji mereka dipotoong untuk Jamsostek tapi tak dapat kartu, lalu kita melakukan investigasi di lapangan ternyata benar,” beber salah satu aktivis Kabupaten Landak, Roby Wijaya kepada wartawan di Ngabang, Sabtu (11/4).
Roby menceritakan, ada salah satu buruh harian lepas (HPL) tapi gajinya sudah dipotong sebesar Rp.14 ribu -Rp.15 ribu setiap bulannya, sedangkan dia statusnya belum karyawan tetap tapi mengapa sudah dipotong dengan alasan untuk Jamsostek. Maka dari itu, ia sangat mempertanyakan kepada pihak pimpinan perusahaan yang notabenenya masih satu grup dengan Wilmar itu. “Pemotongan gaji untuk apa, kalau memang untuk Jamsostek mengapa tidak terima kartu, lagi pula mereka masih buruh harian lepas,” kata Roby.
Selanjutnya, kondisi lingkungan di lokasi kebun juga sangat memprihatinkan khususnya soal air bersih untuk para karyawan tidak diperhatikan dari dampak limbah pupuk. Karyawan mandi hanya membuat kolam yang dikeruk menggunakan eksapator sehingga air yang ada terkena limba dari pupuk dan obat-obatan untuk kebun sawit tersebut. “Ada karyawan satu keluarga mengalami penyakit kulit dan gatal-gatal termasuk anaknya juga terjangkit. Mereka bilang sebelum kerja di kebun itu kulitnya sehat, tapi akibat air di lokasi kebun menjadi gatal,” beber Roby berdasarkan temuannya itu.
Ia berharap kepada pihak pimpinan PT PANP tersebut agar segera mengambil tindakan untuk memperhatikan sejumlah karyawan, dan menjelaskan untuk apa sebenanya pemotongan gaji dan saran air bersih dan lainnya. Jangan warga Landak hanya diperas keringatnya tapi hanya untuk keuntungan perusahaan. “Nah kita juga minta kepada instansi terkait di jajaran Pemkab Landak untuk melakukan pemantauan di lapangan,” tandas Roby. (rie)