*Kontingen Ngabang Terlantar

Ngabang, Equator
Acara Naik Dango ke-XXIV tahun 2009 di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor Kabupaten Kubu Raya (KKR) pada 27 April lalu mengecewakan kontingen. Karena pihak panitia terkesan kurang siap, kontingen dari Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak mengaku sempat terlantar untuk mencari penginapan.
“Kita sempat terlantar mencari penginapan sampai disuruh kesana-kemari oleh panitia, sehingga kita menilai panitia kurang koordinasi dengan pemerintah setempat (KKR,red). Dan dari pemerintah sendiri mestinya harus proaktif melakukan pembenahan kepada panitia,” beber Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Ngabang, V.Syaidina L ketika melapor kepada Equator melalui teleponnya, kemarin.
Menurutnya, sejak awal pihak panitia pelaksana tidak mengundang DAD Kabupaten Landak, sehingga apa yang diprogramkan panitia masing-masing kontingen kelabakan. Karena baru diberi informasi dalam waktu yang mepet. “Terpaksa kita juga persiapan terbatas,” ujarnya.
Ia berharap, pihak kabupaten pelaksana atau tuan rumah event besar dengan peserta dari tiga kabupaten ini yakni KKR sendiri, Kabupaten Landak dan Pontianak, harus benar-benar mempersiapakan diri. “Ini kita lihat sebelum acara pentupan, kontingen sudah banyak yang pulang, mungkin melihat kinerja panitia yang kurang berkenan,” tukas Syaidina seraya menambahkan Kontongen Ngabang masih memperoleh 8 juara.
Sementara Ketua Kontingen Ngabang, Necodemus Acen juga mengaku tidak hanya kontingen Ngabang yang merasa kecewa terhadap penyelenggaraan naik dangoke XXIV tersebut. Karena ia melihat upacara besar hanya dilakukan seperti acara kawinan saja. Selain itu dari pemerintah juga terkesan merespon. Itu dapat dilihat yang membuka Gubernur tapi diwakili Asisten II Pemprov Kalbar. “Pada bupati baik Landak dan Kabupaten Pontianak juga tak hadir, kita tidak tahu apakah memang tak diundang atau memang tak peduli,” ujar Acen.
Jadi, lanjut Acen, malasah ini harus menjadi evaluasi apakah pemerintah mau melanjutkan atau tidak, padahal event naik dango merupakan salah satu incame daerah khususunya dibidang pariwisata serta pelestarian kebudayaan daerah. “Jadi tahun-tahun berikutnya siapa yang menjadi penyelenggra jangan sampai terulang kembali kejadian seperti ini,” tegas dia.
Ia menambahkan, kegiatan naik dango pada tahun-tahun sebelumnya gaungnya sangat besar, karena di sejumlah media massa mengbackup pemberitaan tentang kegiatan yang sudah dijadwalkan atau menjadi kalenter pariwisata tahunan, tapi mengapa tahun ini sepi. “Nah ini saklah satu yang mengecewakan,” tandas Acen. (rie)

*Kades Jangan Asal Bagi Rata

Ngabang, Equator
Angin segar bagi Rakyat Tepat Sasaran (RTS) di Kabupaten Landak, karena dalam waktu dekat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2009 ini akan disalurkan. Tapi ingat, jangan sampai terjadi seperti kasus BLT 2008, di Landak sempat ribut karena oknum kepala desa (kades) berbekal surat kuasa mengambil di Kantor Pos, tapi uang tak dibagi kepada masyarakat penerima secara utuh, dengan dibagi rata biar adil dengan dalih sudah sepakat masyarakat. “BLT untuk kabupaten Landak akan disalurkan cuman tanggalnya pasti belum tahu. Namun akan cairkan sekitar Mei mendatang,” kata Kepala Kantor Pos Cabang Ngabang, Akhmadi dikonfirmasi wartawan usai rapat dengan para camat se Landak di aula kecil kantor bupati, Kamis (30/4) kemarin.
Untuk pendistribusian dilakukan secara terjadwal. Artinya dilakukan per masing-masing desa, dengan cara RTS yang sudah memegang kupon agar mengambil sendiri di kantor pos, jadi tidak boleh diwakilkan kecuali ada halangan sehingga baru bisa di kuasakan kepada orang lain.
“Pengambilan tak bisa diwakilkan. kilkan kecuali ada surat kiasa, setiap kupok ada nomor register maka akan kita cocokan, kalau tak cocok tak bisa dibayarkan,” kata Akhmad.
Ketika ditanya apa antisipasi pihak kantor pos jika terjadi seperti tahun 2008 lalu yang mana dalam pengambilan uang dilakukan oleh kepala desa. Kemudian uang dibagi tidak utuh kepada RTS dengan alasan dibagi rata karena biar adil. Akhmad langsung menegaskan, untuk tahun ini jangan sampai terjadi lagi, dan pihaknya yang akan langsung membagi kepada si penerima yang sudah memiliki kupon BLT. “Tapi nanti kita juga akan koordinasi dengan satgas yakni Kantor Pos Pontianak,” katanya.
Sementara berdasarkan catatan Equator, penyaluran BLT tahun 2008 lalu di Landak sempat menuai masalah. Salah satunya ditemukan oknum kepala desa membuat kebijakan sendiri untuk membagi rata dana BLT yang seharusnya hanya untuk keluarga kurang mampu, tapi karena dibagi rata orang kaya juga menikmatinya. Sampai-sampai anggota DPRD Landak juga sempat terdaftar, tapi tak mau menerima uang yang bukan haknya itu. Peristiwa itu terjadi di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang. Mengapa kasus pembangian BLT bermasalah di daerah setempat, karena yang mengambil dana BLT di kantor pos tidak langsung warga yang memegang kupon, malainkan ada oknum petugas yang mengambil yang tidak diketahui apakah mereka berbekal surat kuasa dari si penerima atau tidak. Di Desa Amboyo Inti pun demikian, masyarakat menerima BLT jumlahnya ber variasi, kalau tahun lalu rapel tujuh bulan berarti uang yang harus diterima Rp.700 ribu per RTS, tapi hanya Rp.200 lebih bahkan ada yang Rp.100 ribu lebih. Tapi di Desa Hilir Tengah masyarakat menerima uang jumlahnya utuh Rp. 700 ribu. (rie)

*2010 Digunakan Lokasi MTQ

Ngabang, Equator
Pelaksana proyek pembangunan Stadion Olahraga Landak yang terletak di KM 4 arah Ngabang-Pontianak di harus bekerja keras. Bila perlu tiap hari kerjannya lembur sampai malam. Karena Desember tahun ini harus sudah bisa berdiri tribun dan mimpat utama harus rampung. Soalnya Mei 2010 akan digunakan lokasi kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XXIII tingkat Provinsi Kalbar. ““Proyek inikan sudah berjalan beberapa bulan. Memang ada kendala yang kita hadapi dalam pembangunan stdaion tersebut, terutama masalah sosial. Masalah sosial inikan tidak mudah kita atasi, tidak mungkin kita targetkan waktu seminggu harus selesai. Jadi cukup alotlah masalah sosial ini,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Landak Ir. Stefanus Adirin dikonfirmasi usai mengikuti rapat pembentukan panitia pelaksana MTQ XXIII, Rabu di aula kecil Kantor Bupati Landak, kemarin.
Adirin mengaku, lambannya pekerjaan pembangunan stadion olahraga yang menelan dana sekitar Rp. 90 miliar lebih. Maka, untuk penyelesaian masalah sosial ini tentunya harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintahpun tentunya melakukan pendekatan yang bersifat sosial. “Tidak bisa kita maksakan kehendak kita, yang masih wajar-wajar tentu kita respon. Tapi kalau menghambat, tentunya kita minta bantuan dari Bupati atau Sekda untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Dinas PU hanya sebatas melaksanakan fisik bangunan saja. Sedangkan masalah sosial tentu harus melibatkan semua unsur seperti aparat Desa. “Tapi masalah sosial ini sudah selesai kita lakukan. Memang ada sedikit yang bermasalah, tapi tidak seberapa. Ini tentunya menjadi PR kita, jangan sampai kita melaksanakan pembangunan berdampak kepada masalah sosial masyarakat,” ujar Adirin.
Adirin mengungkapkan, fakto alam juga menghambat pekerjaan, karena sebelumnya intensitas curah hujan yang turun di Kota Ngabang cukup tinggi. Hal ini tentunya menghambat proses pembersihan lahan. “Maka saat ini sudah musim panas kita memang pacu untuk melakukan pembersihan lahan. Sekarangpun sudah hampir selesai. Sebab kalau lahannya belum siap, kita tidak mungkin langsung mendirikan bangunan fisiknya, terutama bangunan induknya. Sebenarnya kita sudah mau mobilisasi pemasangan tiang pancang yang sudah jadi,” katanya.
Tahap awal, lanjut Adirin, karena untuk mengejar digunakan MTQ, maka dipriorutaskan pembangunan tribun dan mimbar tilawah. Pembangunan tribun inipun sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan. Hanya saja yang menjadi masalah yakni pendanaan pembangunan mimbar tilawah. “Belum lama ini kita sudah menghadap Direktur Cipta Karya Departemen PU. Beliau juga merespon, cuma harus ada surat dari Bupati supaya kita bisa mengambil anggaran dari pusat itu,” jelasnya.
Adirin berjanji, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pembangunan stadion olahraga ini, baik kontraktor maupun pihak konsultannya. Ia berharap kontraktor dan konsultan bisa melaksanakan pembangunan mega proyek ini dengan baik, benar dan tepat waktu. “Proyek ini memang proyek multy years. Tapi yang kita prioritaskan yakni pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MTQ. Saya akui ini memang kerja berat. Oleh karena itu kontraktor harus bekerja secara profesional dan padat modal,” tegas dia. (rie)

*Rapat Panitia MTQ XXIII Digelar

Ngabang, Equator
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII Provinsi Kalbar yang akan dihelat di Kota Ngabang Kabupaten Landak Mei 2010 mendatang, salah satu tarian di acara pembukaan akan dijadikan target masuk penilaian Moseum Rekor Indonesia (MURI), jenis tarian masih dicari, tapi diusulkan tari 5000 tudung saji salah satu ciri khas kerajinan tangan warga Ngabang bisa dijadikan promosi home industri.
“Kalau di MTQ XXII di Kota Singkawang tahun lalu ada tarian 1000 tar, kalau kita lihat harga tar lumayan mahal, di Ngabang ini bisa kita usulkan diganti tari tudung saji bisa dengan jumlah 3000 sampai 5000 buah, sehingga kita bisa mengundang pantia MURI,” kata Kepala Depag Landak H Mudjazie Barmawie ketika rapat pembentukan pantia MTQ XIII di aula kecil kantor bupati, Rabu (29/4) kemarin.
Sekda Drs Ludis Msi selalu pemimpin rapat yang juga sebagai Ketua Harian dalam kepanitian pelaksaaan MTQ itu mengatakan, bisa saja tari tudung saji dijadikan Icon dalam event akbar mendatang, namun agar di kaji terlebih dahulu filosofi yang terkandung di dalam ketajinan tudung saji yang akan dirawarkan penilaian MURI tersebut atau memang dicari lagi tarian-tarian lain yang kiranya bisa dijadikan icon misak jepin dan lain sebagainya. “Kita serahkan kepada pihak terkait untuk melakukan pengkajiannya,” ujar Ludis.
Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH mengajak masyarakat Kabupaten Landak untuk mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalbar yang telah menunjuk kepanitian dalam acara MTQ yang akan dihelat Mei tahun depan. Untuk itu, semua pihak harus menjalankan tanggung jawab event akbar tingkat Provinsi ini, karena sebelumnya sejumlah kegiatan tingkat provinsi juga digelar di Negei Intan ini seperti acara HKG-PKK, maka dari itu tahun depan diberikan kepercayaan lain untuk menjadi tuan rumah MTQ yang ke XXIII maka harus dipersiapkan segala sesuatunya. “Agar berjalan dengan sukses baik dalam penyelanggaraan dan perlombaannya,” tukas Sukiman.
Rapat pembentukan panitia MTQ tersebut langsung dipimpin Sekda Drs Ludis Msi hadir Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH, Kepala Depag Landak H Mudjazie Bermawie, Ketua LPTQ Landak H. A. Muin Aliaman, S.Sos. Rapat tersebut membahas kesiapan masing-masing nama-nama yang sudah dimasukan dalam pra Surat Keputusan Gubernur Kalbar. Karena akan dikirim untuk ditandatangani Gubenur Drs Cornelis MH.
Adapun susunan anggota panitia pelaksanaan MTQ XXIII Provinsi Kalbar tahun 2010 di Kota Ngabang diantaranya, selalu Pembina, Gubernur Kalbar, Penasehat Kakanwil Depag Kalbar, Muspida Kalbar, Ketua DPRD Landak, Ketua Umum LPTQ Kalbat, Ketua MUI Landak. Kemudian Ketua Umum, Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi, Wakil Ketua Umum Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH, Ketua Harian Drs Ludis Msi (Sekda) KetuaI, A Muin Aliaman, S.Sos, (Kadispenda Landak) Ketua II Drs Yohanes Meter (Pj Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda), Ketua III, Mudjazie Bermawie (Kakandepag Landak), Sekretaris Drs. H Slamet Sunagio, Wakil Sekretaris H Syarif Fadillah, Bendahara Maridansyah dan dibantu sejumlah bidang-bidang. (rie)

*600 Massa Tak Jadi Unjuk Rasa

Ngabang, Equator
Kantor Panwaslu Kabupaten Landak sekitar 8 jam, Selasa (28/4) kemarin sempat tegang. Aparat kepolisian dari Polres Landak pun siaga, menyusul masuknya surat izin demontrasi dari Partai Politik dari Kecamatan Menyuke yang akan menurunkan 600 massa dengan agenda orasi damai. Surat pemberitahan hanya dikirim dengan Kapolres Landak sedangkan pihak Panwaslu sendiri hanya dapat kopian dari Polres. Dalam surat itu terlampir tanda tangan para Caleg diantayanya dari Partai Hanura, PPPI, PPRN, Barnas, PKPI, Kedaulatan, PKP, RepublikaN, PDS, PIS, Buruh, PPD dan PNBK. Sementara parpol-parpol lain yang diprediksi mendapat kursi di DPRD dari Dapil Landak V itu tak ada ikut tandatangan.
Sebanyak 1 pleton anggota dalmas sudah diturunkan untuk pengamanan di halaman kantor Panwaslu sejak pukul 09.00 hingga 16.00 sore, termasuk Kapolres, Kapolsek Ngabang juga turun di lokasi. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sore kemarin, 600 massa seperti rencana yang tertuang surat izin akan melakukan unjuk rasa tapi tak ada nongol di Panwaslu tersebut.
Sementara itu Ketua Panwaslu Landak, Hardianitus STh mengaku surat pemberitahuan dari massa yang akan melakukan unjuk rasa pihaknya tidak tahu sama sekali issu apa yang akan disampaikan. Karena surat pemberitahuan juga tidak ada disampaikan kepada pihaknya, bahkan ia mendapat surat itu hanya foto kopi dari Polres yang isinya hanya melakukan orasi damai dengan tanda tangan beberapa caleg. “Kita tak dapat surat pemberitahuan,” ujar Hardianitus dikonfirmasi di sela-sela ketika menunggu kedatangan massa, kemarin.
Diakuinya untuk persoalan Pemilu di Dapil Landak IV (Menyuke, Meranti, Banyuke Hulu) seperti dugaan penggelembungan suara dengan keterlibatan calah satu caleg, memang sudah masuk laporan di Panwas Kecamatan setempat. “Tapi sudah diselesaikan saat rapat pleno di tingkat PPK, jadi jika ada persoalan muncul setelah pleno, saya pikir kembalikan kepada mekanisme yang ada, jika mau menuntut bisa di Mahkamah Konstitusi (MK). Kami Panwaslu pada prinsipnya hanya menerima apa yang menjadi keinginan tapi pastinya harus berjalan sesai mekanisme,” tegas Hardianitus.
Namun, semua laporan yang di sampaikan kepada Panwascam, tidak disertai bukti-bukti pendukung dan sudah dianggap kadarluasa karena susah melewati tiga hari pasca kejadian. Sehingga Panwascam sendiri dalam mengkaji laporan itu tidak gegabah. “Tapi mereka (si pelapor,red) tak mau terima apakah itu sudah kadarluasa dan rasa emosianal yang ditampilkan, bahkan Panwascam sendiri ada di intimidasi,” beber Hardianitus.
Hardianitus menambahkan, di Kabupaten Landak secara keseluruhan tidak ada pelanggaran tindak pidana Pemilu yang sampai di tingkat pengadilan. Karena semua laporan yang masuk di Panwaslu setelah dikaji tidak memenuhi bukti-bukti pendukung.
“Jadi dari 13 kasus yang masuk, ada dua yang kita kirim di Gakkumdu untuk penyidikan, yakni kasus penyontrengan lebih awal di Mempawah Hulu dan kasus keterlibatan petugas Hansip yang mengarahkan salah satu caleg untuk dicontreng di Air Besar. Tapi berkasnya dikembalikan lagi kepada kita, karena menurut penyidik buksi dan saksi tidak mendukung,” katanya.
Terpisah, Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi mengatakan proses penangagan pelangaran tindak pidana Pemeilu pertama dari Panwaslu membuat lalpran ke sentral ke Gakkumdu, dan memang ada dua berkas perkara masuk setelah dilakukan penyidikan ternyata laporan sudah kadarluasa. Sebagaimana ditetapkan UU 10 tahun 2008 harusnya sebelaum 3 hari sudah dilaporkan. “Jadi setelah kita lakukan pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, ternyata kurang mendukung bukti yang ada dan laporan sudah kadarluasa maka kita kembalikan di Panwas lagi, jadi sampai saat ini tidak ada yang sampai di kirim di pengadilan,” tandas Tony. (rie)

*Landak Masuk Catatan Wajar 9 tahun

Ngabang, Equator
Pengembangan pendidikan di Kalimantan Barat dan salah satunya di Kabupaten Landak masuk dalam catatan diluncurkan program wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Pemerintah Pusat setiap tahun sudah meluncurkan anggaran pembangunan 50 Unit Sekolah Baru (USB) dan sebagian besar dengan pola blockgrant agar langsung dinikmati masyarakat.
“Menjadi catatan untuk pengembangan pendidikan di Kalbar termasuk di Landak. Yakni wajib belajar sembilan tahun, oleh karena itu hampir tiap tahun kita memprogram tidak kurang 50 unit sekolah baru melalui bantuan-bantuan secara terpencar dan sebagain besar hampir 100 persen program kami dari pusat dengan pola blockgrant,” ungkap Direktur Pembinaan SMP Depdiknas, DR Didiek saat ramah-tamah dengan bupati di pendopo, Senin (27/4) malam.
Kehadiran tim dari Depdiknas selama dua hari sejak 27-28 April kemarin dalam rangka kunjungan kerja untuk melakukan monitoring pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Landak.
“Bantuan anggaran pendidikan wajib belajar 9 tahun ini salah satu amanah undang-undang No.20 tahun 2003,” ujar Didiek.
Sedangkan pembangunan sarana pendidikan dengan pola blockgrant diakuinya memang secara empirit dapat dibuktikan di masyarakat. Artinya, pola blockgrant hasilnya jauh lebih bagus karena daran 100 persen langsung diterima kepada mereka. “Selama ini sempat meragukan kemampuan masyarakat, tapi kenyataannya mereka mampu dan hasilnya bagus,” kata Didiek.
Didiek mengakui, masalah perawatan hasil pembangunan gedung sekolah memang harus menjadi perhatian. Karena memang membangun itu gampang tapi untuk perawatan menjadi persoalan tersendiri bahkan menjadi masalah besar di Indonesia. Karena perawatan belum menjadi program prioritas. “Bahkan setiap pengajuan anggaran perawatan cendrung di nomor duakan,” ujar Didiek.
Untuk itu, pihaknya ketika melakukan kunjungan di Kalbar khususnya di Kabupeten Landak, dengan kondisi di lapangan sehingga perlu dilakukan perawatan untuk sekolag blochgrant yang ada. “Mudah-mudahan lima tahun mendatang di Landak tak ada lagi sekolah SMP yang jelak dan semua layak untuk anak-anaka belajar dengan nyaman,” janji Didiek.
Ia menambahkan, program Direktur Pembinaan SMP sebenarnya ada SMP berasrama tapi khusus untuk daerah perbatasan dan pedalaman. Tujuannya untuk memberikan harapan anak-anak agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Jadi tak hanya layanan di bidang akademik tapi harus mendapat layanan pengembangan skill agar menjadikan kemandirian siawa.
“Jadi dalam dunai globalisasi tak hanya tenaga pengajar yang mendapat bekal, tapi anak didik juga harus cukup mendapat bekal, apalagi seperti di Landak ini potensi alam cukup besar yang bisa digali oleh putra daerah sendiri,” tandas Didiek. (rie)

*Dua ABG Ditangkap Polsek Ngabang

Ngabang, Equator
Kawasan Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang tampaknya mulai tak aman. Buktinya, Jumat (24/4) malam dua anak baru gede (ABG) RT, 15, dan YY,14, warga Pulau Bendu Hilir Kantor berhasil ditangkap Polsek Ngabang. Karena dua bocah ingusan itu nyolong Parbola milik kantor salah satu perusahaan sawit di Pulau Bendu Ngabang. Parahnya, sepeda motor yang digunakan untuk mencuri milik anggota TNI.
Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela, Msi melalui Kapolsek Ngabang AKP A Ramdani SE mengatakan, pelaku ditangkap ketika akan menaikan parabola keatas motornya, warga yang melihat aksi penjahat itu langsung memergoki tersangka. Namun RT yang melihat warga datang langsung terjun dari motor dan melarikan diri, sedangkan YY tidak berkutik. Untung saja warga yang menangkap pencuri itu tidak menghakimi tersangka akan tetapi warga langsung menyerahkan tersangka ke polsek Ngabang. Kata Kapolres Landak “Untung saja aksi penjahat itu tidak dihakimi masa dan warga kemudian melaporkan ke Polsek Ngabang langsung kita amankan bersama barang bukti,” kata Ramdani dikonfirmasi Equator di kantornya, kemarin.
Adapun barang bukti (BB) yang diamankan berupa Parabola dan kendaraan roda dua, setelah diketahui ternyata kendaraan yang digunakan tersangka adalah milik salah satu Anggota TNI yang menitipkan motornya dirumah tersangka YY. Tersangka RT yang sempat kabur saat digrebek masa langsung diburu anggota Lidik Polsek Ngabang, alhasil RT dapat diamankan ketika ditemukan dirumahnya Desa Hilir Kantor. Tanpa perlawanan RT langsung digiring kepolsek Ngabang. “Tertangkapnya RT ini juga berkat bantuan masyarakat yang telah memberikan informaasi kepadda kita,” kata Ramdani.
Sementara tersangka, YY mengaku baru pertama kali ia melakukan hal tersebut. Saat bersama RT ia melihat parabola tersandar di samping kantor perusahaan sawit tersebut, melihat benda berharga lalu timbul niatnya untuk mengambil barang tersebut namun aksinya cepat diketahui warga. “Saya tidak pernah mncuri pak baru kali ini saya mencuri,” kata YY yang mengaku tak tamat SD ini. (rie)

*Korban sudah Dipulangkan

Ngabang, Equator
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Boni alias Bobon, 25, pria asal Desa Bait Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak korban penganiayaan oleh warga Malaysia. Kini dipulangkan di kampung halamannya dengan selamat. Ternyata penganiayaan tidak hanya terjadi pada Boni saja, teman Boni bernama Anen satu kerja dengan nya juga mendapat perlakuan yang sama oleh 10 orang Samseng (preman-red) sampai babak belur. Setelah kejadian tersebut diketahui pihak keluarga di Kalbar dan langsung melaporkan ke Polres Landak.
Polres Landak langsung menghubungi Kepolisian Indonesia yang bertugas di Malaysia atau LO untuk membantu kasus tersebut. Kumudian Waka Polres Landak Kompol Abas Basuni langsung menjemput Boni dan rekannya dari Malaysia untuk dibawa pulang ke kalbar.
Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi melalui Kasat Rekrim AKP Hujra Soumena, S.IK mengatakan, kronologis kejadian tersebut Boni bersama rekan kerjanya Anen sudah tidak kerasan bekerja disana karena tempatnya bekerja di Park City sebuah kedai bernama New Found Bintulu Serawak Malaysia pemiliknya bernama Wong Pak Kong karena pekerjaan nya terlalu berat. Mereka bekerja mulai dari pukul 07.00 sampai 22.00 malam dan gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya.
Kemudian Rabu (22/4) mereka berdua beniat untuk melarikan diri akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh majikannya. Agar mereka tidak kabur majikan memerintahkan kepada 10 orang samseng untuk menangkap Boni dan Anen. 10 orang samseng tersebut mendatangi indekost Boni dan Anan yang terletak di Yanmin Prk No 18 Bintulu Serawak Malaysia dan langsung membawa Boni dan Temannya itu ketempat majikannya. Sesampainya disana Boni dan temannya di masukan kedalam gudang, sekitar pukul 02.00 boni bersama temannya dihajar samseng atas perintah majikannya. “Boni dan rekannya dihajar dengan mengunakan kayu bulat dan kipas angin, hingga babak belur,” kata Hujrasoumena saat ditemui diruang kerjanya kemarin.
Adapun yang menghajar Boni dan rekannya sebanyak 4 orang sedangkan yang lain, 6 orang samseng menunggu diluar gudang. Setelah dipukul Boni dan rekannya itu dibiarkan didalam gudang dalam keadaan tidak berdaya. Saat mereka sadar boni langsung menelpon keluarganya di Mandor memberitahukan kejadian tersebut. Pihak keluarga saat mendengar kejadian itu langsung melapor ke Polres Landak. “Kita langsung meminta bantuan ke LO Kepolisian Indonesia yang bertuagas disana kemudian waka Polres langsung menjemput Boni dan rekannya lalu dibawa pulang,” kata Hujra seraya menbambahkan, kasus tersebut masih dalam proses dan akan diserahkan ke Polda guna diproses lebih lanjut karena kasus tersebut merupakan kasus yang berkaitan dengan Negara lain. (rie)

*TPI Monitor UN SMP/MTs di Landak

Ngabang, Equator
Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/sederajat di Kota Ngabang, Senin (27/4) berjalan tertib dan lansung di monitor Tim Pemantau Independen (TPI) dari Sekolah Tinggi Teologia Arastamar Ngabang yang sudah menyebar 87 tim ke sekolah-sekolah penyelengara di Kabupaten Landak ini.
“Untuk setiap sekolah penyelengara kita kirim tim sejak 27-30 April pelaksaan ujian, hasilnya pemantauan akan kita laporkan kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikam (LPMP) di Pontianak,” kata Koordinator TPI Landak, Markus Amid MDiv dikonfirmasi saat memantau UN di SMPN I Ngabang, kemarin.
Menurut Markus, pihak TPI hanya sebatas mengawasi jangan sampai terjadi kecurangan atau permainan dalam pelaksaan UN yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. “Karena bisa modus kecurangan ada oknum yang memberikan jawaban kepada murid, tapi sempai sekarang TPI belum ada yang terbukti,” kata Markus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Namun, selama ini hanya ditemukan unsur kecurigaan-kecurigaan saja seperti ada kepala sekolah atau pihak penyelengara merasa tidak tenang dan tidak bersahabat dengan TPI. “Tahun lalu kita temukan ada sekolah penyelenggara yang menyekap tim kita,” beber Markus.
Untuk tahun ini pihaknya belum tahu, karena baru hari pertama melakukan pemantauan dan belum ada laporan dari tim lain yang sudah disebar di seluruh sekolah penyelengara UN di Kabupaten Landak ini. Selain itu, pihak tim juga menemukan tentang penempatan soal ujian yang semborono, artinya disimpan di sembarangan yang memang sangat rawan. “Nah tahun lalu juga kita temukan, lalu kita jadikan catatan,” ujar Markus.
Terpisah, Kepala SMPN I Ngabang, Valentinus AMd mengaku menyambut baik adanya tim pemantau dalam pelaksaan UN asal sesuai prosedur dan berlangsung lancar. “Kami menerima terbuka sejauh pelaksaan UN berjalan lancar,” ujarnya.
Valentinus mengatakan, untuk sekolah yang dikepalainya masuk dalam Sub Rayon I dengan jumlah peserta ujian 394 siswa yang terdiri dari sekolah yang menginduk yakni, dari SMPN I sendiri 230 orang, SMPS Perum Sangku 40 orang, SMPS Bina Utama Papung 13 orang, MTs Al-Muslimun 8 orang, SMPS Pancur Kasih Pawis 11 orang dan SMPS St. Tomas Ngabang 92 orang. “Nah ada 6 sekolah yang gabung di SMPN I selaku sekolah penyelenggara,” kata Valentinus.
Ia menambahkan, dihari pertama tersebut mata pelajaran yang diujikan Bahasa Indonesia, secara berurutan empat hari, untuk hari kedua Bahasa Inggris, hari ketiga Matematika dan hari keempat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). “Sedangkan untuk pengawas sediri dengan sistem silang murni. Misalnya guru SMPN I mengawas di sekolah sekolah lain tidak ada mengawasi di sekolah sendiri,”ujarnya.
Pantauan Equator, pelaksanaan UN di sejumlah sekolah di Kota Ngabang kemarin berjalan tertib, terlihat sejumlah tas milik siswa menumpuk di pagar luar kelas. Bahkan untuk tingkat siswa seperti di SMPN satu juga memang tidak diperkenankan membawa handphon. Bahkan pengawas juga sepakat untuk menonaktifkan handphon selama pelaksanaan ujian berlangsung. “Kita semua pengawas sepakat tidak menonaktifkan handphon,” sambung Valentinus. (rie)

*Bupati Buka Prajabatan Golongan II

Ngabang, Equator
Bupati Landak Dr.Drs Adrianus Asia Sidot Msi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan Golongan II di BPLP Anjungan, Senin (27/4) kemarin. Prajabatan adalah tahapan dalam proses menuju Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus dilalui para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Sebagai CPNS berarti berada pada massa percobaan dan penilaian atas integritas seorang calon itu sendiri dalam masa kurun waktu selama dua tahun, sejak diangkatnya menjadi CPNS. Namun apakah seorang calon dapat menjadi PNS, sangat ditentukan oleh seorang CPNs itu sendiri,” tegas Adrianus mantan Kadis Pendidikan ini.
Menurutnya, Diklat Prajabatan merupakan suatu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada seluruh CPNS secara terencana, terarah dan sistematis yang wajib diikuti oleh setiap CPNS sebelum yang bersangkutan memasuki perubahan statusunya menjadi PNS definitif.
“Persyaratan ini secara tegas diatur dalam peraturan pemerintah No.101 tahun 2000 tentang Diklat jabatan PNS dan lebih lanjut dijabarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI No.2 tahun 2007 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan prajabatan Golongan I dan II bagi tenaga honorer,” ungkap Adrianus.
Pria jebolan Doktoral Unpad Bandung ini menegaskan, dengan pemilih sebagai PNS maka harus menyadari akan peran dan fungsi PNS itu sendiri sebagai unsur aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peran dan fungsi itu maka harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan tidak memihak serta menganut prinsip-prinsip terbuka dan bertanggung jawab. “Dalam batasan ini maga figur yang mampu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mampu berperan sebagai katalisator yang dapat menetralisir keadaan jika timbul setiap permasahan di masyarakat,” ujar Adrianus.
Selanjutnya, ketika masyarakat memiliki kreativitas untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan, maka PNS harus memposisikan diri sebagai fasilitator yang mampu membuka ruang partisipasi melalui penetapan kebijakan yang kondusif. “Hal inilah sesungguhnya yang menjadi hakikat dan makna keberadaan pemerintahan,” ujar Adrianus.
Adrianus juga menegaskan, menjadi PNS bukanlah suatu paksaan tetapi melamar atas kehendak sendiri melalui proses persaingan yang cukup berat. Nah, peserta Diklat Prajabatan adalah CPNS yang diangkat dari tenaga honorer, untuk itu perlu disyukuri apa yang mereka dapat sekarang ini. “Karena menjadi tenaga honorer juga tidak gampang, sejak tahun 2005 penerimaan tenaga honorer sudah tidak ada lagi dan kewajiban pemerintah daerah saat ini sampai akhir 2009 adalah mengupayakan pengangkatan bagi yang suidah terdaftar dalam data bese menjadi CPNS,” kata urai Adrianus. (rie/humas)

*Tim Pemantau Dituding Menganggu

Ngabang, Equator
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang digelar 20-24 April lalu, Pemantau Independen (PI) mengaku akan membahas pelanggaran dari Landak bersama Rektor Untan di Pontianak. Namun, PI saat bertugas di Landak menerima tudingan telah mengganggu proses UN.
“UN tahun depan lebih baik guru jangan mengawas, biar PI saja yang mengawas. Jangankan siswa kita sebagai pengawas yang ada di kelas juga merasa tidak nyaman seperti kita yang dicurigai,”ujar guru SMA Maniamas Ngabang Anselmus kepada Equator melalui via selularnya, belum lama ini.
Ia mengaku merasa sangat kecewa dengan PI. Karena kehadiran PI sangat menganggu pelaksanaan UN karena PI berkeliaran di depan kelas pada saat UN berlangsung. “Hal tersebut justru menganggu siswa yang akan mengisi LJUNnya,” kata dia.
Seharusnya, lanjut Anselmus, PI itu harus berada di ruang khusus hanya memantau dari jauh saja bukan harus mondar-mandir. Pihaknya juga sempat marah kepada PI, karena mereka menegur salah satu pengawas di kelas. Kalau waktu UN sudah selesai 5 menit lalu saya marah dan saya katakan, lewat sedikit juga tidak apa-apa pak kita bukan korupsi, pejabat saja korupsi uang negara tidak masalah, lalu PI itu pergi,” katanya jengkel.
Terpisah Koordinator PI, Ir. M. Yusuf Machmud mengatakan, temuan pelanggaran pada pelaksanaan UN di Kabupaten Landak akan dibahas pada rapat Rektor nanti. Namun sangat disayangkan, Koordinator PI ini tidak mau mengatakan temuan pelanggaran tersebut. “Sementara belum bisa kita eskpos karena temuan pelanggaran akan kita bahas pada rapat Rektor nanti. Setelah dirapatkan seluruh temuan pelanggaran pada saat kita mengawas di setiap sekolah baru dapat kita ekspos,” janjinya saat ditemui di salah satu hotel di Ngabang tempatnya ia menginap.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Landak Aspansius SIp menegaskan, tugas guru di sekolah dan siswa sedikit ringan, tinggal menunggu Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang juga menentukan hasil kelulusan siswa. UN yang tidak terlepas dari pantauan Pengawas Independen (PI) yang saat ini harus melakukan evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas agar tehindar dari indikasi kecurangan. Untuk itu, PI juga harus dituntut kinerjanya di lapangan karena tugas PI bukan pekerja sukarela melainkan tugas mulia yang juga dibiayai oleh negara. “Jadi PI harus bekerja dengan baik dan melaporkan hasil temuan agar pelanggaran-pelanggaran yang ada segera diperbaiki supaya menghasilkan lulusan siswa ke depan lebih terhormat dan berkualitas,” tukas dia. (rie)

*Sertifikat Gratis untuk Petani (4)

PETANI di Kabupaten Landak selama ini memang didorong oleh pemerintah untuk terus giat meningkatkan hasil pertanian khususnya di bidang pangan. Apalagi Landak untuk hasil pertanian jenis padi pada tahun 2008 lalu berhasil peringkat kedua se-Kalbar. Sedangkan tahun 2009 ini memang sempat turun peringkat menjadi tiga. Tapi masyarakat terus semangat bekerja.
Apalagi tahun ini juga petani di Landak berhasil mendapatkan sertifikat tanah secara gratis yang langsung diberikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Wonoto pekan lalu bersama petani yang ada di Kalbar lainnya. Untuk Landak sendiri terdapat dua desa, yakni Ngarak dan Kayu Tanam. Lalu apa tanggapan petani yang sudah menerima sertifikat? Pastinya mereka merasa bersyukur kepada pemerintah, baik mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten Landak.
“Kita berharap petani untuk lebih giat lagi bertani. Sertifikat gratis dalam arti luas, memang membuat sertifikat tidak di kenakan biaya, hanya di kenakan biaya administrasi Rp 75.000, dan itu sudah di sepakati oleh kelompok,” ujar kata Asensius seorang petani dari Desa Ngarak Kecamatan Mandor.
Senada dikatakan Asimen petani dusun Pak Daceng desa Ngarak, untuk petani yang menerima sertifikat tanah sebelumnya lahan tersebut sudah di ukur dan sudah mendapat ketentuan yaitu lahan yang sering di garap, paling tidak setahun dua kali, yang lahannya tidak di olah tidak mendapat dan juga petani harus tergabung dalam kelompok tani.
“Kami bersyukur sudah mempunyai sertipikat tanah dan kami juga masih berharap kepada pemerintah kabupaten Landak nanti akan memberi bantuan seperti mesin hand traktor karena selama ini petani kami masih menggunakan alat manual, tidak seperti petani yang kita lihat dekat jalan raya sudah menggunakan alat modern,” tutur Asimen.
Hermanto penerima sertifikat lainnya dari Desa Ngarak juga memberikan apresiasi kepada BPN dan Pemkab Landak. Kendati pihaknya menggarap lahan bertahun-tahun tapi belum memiliki sertifikat. Maka dengan adanya program dari pemerintah khususnya BPN pihaknya merasa terbantu. “Inilah yang kita tunggu-tunggu dari dulu,”ujarnya.
Sementara Kades Ngarak Supardi.B menambahkan, pembuatan sertipikat tanah tersebut memeng gratis tampa pungutan biaya tapi untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertipikat tanah tersebut di perlukan pembuatan surat pernyataan tanah (SPT), materai, biaya poto copy, itulah penggunaan uang Rp 75.000, keputusan ini hasil kesepakatan musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan desa (BPD). “Jadi jika ada pernyataan dari beberapa orang masyarakat yang mengatakan masih di pungut biaya itu tidak benar,” bantah Supardi. (rie/habis)

*Sertifikat Gratis untuk Petani (3)

MASYARAKAT petani yang tanahnya sudah disertifikatkan secara gratis oleh pemerintah harus benar-benar di jaga. Khususnya lahan pertanian pangan yang sangat penting untuk dikembangkan apalagi menghadapi krisis keuangan global. Masyarakat harus benar-benar memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk digarap dan ditanami. Pemerintah sendiri sudah mendukung sepenuhnya mulai dari sarana dan prasarana pertanian bahkan tanah juga sudah disertifikatkan secara gratis. Kendati sebelum semua petani mendapatkannya, tapi pemerintah daerah daerah seperti yang diungkapkan Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi akan dianggarkan setiap tahun dalam APBD. Artinya tanah pertanian akan di sertifikatkan secara bertahap dan pastinya ada syarat-syarat yang sudah disepakati bersama.
Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengaku saat usai rapat dengan Presiden SBY dalam rangka menghadapi krisis keungan dunia, ia sudah mengintruksikan kepada para bupati dan walikota yang memiliki tanah pertanian khususnya tanaman pangan, jika memang masih ada lahan yang belum dibuka, agar dibuka untuk dibagikan kepada rakyat sehingga mereka senang. “Tapi rakyat juha jangan selalu menengadahkan tangan, tapi juga menelungkupkan tangan. Ini sudah dapat sertifikat gratis jangan lupa bayar pajak,” ungkap Cornelis saat acara penyerahan sertifikat tanah secara massal di Bukit Soeharto Mandor Kabupaten Landak, belum lama ini.
Mantan Bupati Landak ini menegaskan kepada para petani yang sudah diberikan sertifikat secara gratis agar benar-benar dijaga. Jangan malah lahan pertaniannya yang sudah bersertifikat di jual dengan petani yang berdasi. “Tolong jangan dilakukan, jika masyarakat tanah sudah bersertifikat lalu dijual, berarti percuma Kepala BPN RI datang di Kalbar khususnya di Kabupaten Landak yang langsung berhadapan dengan petani,” tegas Cornelis.
Sementara itu, Kepala BPN RI Joyo Winoto PhD juga mengatakan, tanah menjadi penting untuk dijaga, di kelola tapi juga negara berkepentingan betul untuk memastikan bahwa tanaha masyakat yang dikuasai itu terdaftar, terjaga dan aman dari sengketa serta aman dari berebutan dari siapapun juga. Nah itu artinya sertifikat. “Tapi jangan malah dijual untuk keperluan lain, tapi saya yakin di Landak tidak ada,” ujar Joyo.
Joyo juga sekilas mengambarkan pertanahan di Indonesia secara umum, di seluruh Indonesia hanya sebagian warga kecil yang mengusai tanah, bahkan ada yang sama sekali yang ada mengkuasi tanah. “Kita juga mengadapi sekali sengketa pertanahan yang justru melibatkan warga kurang lebih 2 juta masyarakat yang terkait sengketa pertanahan,” ujarnya.
Untuk itu, semua pihak berkepentingan untuk memastikan tanah di Indonesia ini terdaftar, bersertifikat secara baik. Sekarang ini baru 45 persen tanah yang ada yang sudah bersertifikat dan selebihnya belum sehingga menjadi perjungan panjang. “Kita bisa membutuhkan waktu 100 tahun, tapi kita bergerak bersama-sama maka untuk menyelasaikan bisa 8 tahun dan pastinya butuh kerja keras antara BPN RI dan pemerintah daerah yang ada,” tandas Joyo. (rie/bersambung)

*Sertifikat Gratis untuk Petani (2)

KESERIUSAN Pemerintah untuk membantu masyarakat petani terus digenjot. Apalagi sejak dilanda krisis keuangan global, salah satu solusi adalah memanfaatkan lahan kosong untuk diolah menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Nah, mulai tahun 2009 ini untuk di Kalbar sendiri tanah milik petani sudah dibantu untuk disertifikatkan secara gratis. Ini merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.
“Progran pemerintah dari tingkat atas hingga sejalan di tingkat provinsi dan kabupaten, kali ini kita serahkan sertifikat kepada petani sebanyak 14.657 sertifikat,”kata Kepala BPN Kalbar, Ir Emil AE Faulan Msi saat acara penyerahan simbolis sertifikat secara massal di Bukit Soeharto Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, Kamis (23/4).
Saat itu pula Kepala BPN RI Joyo Winoto PhD memberikan suatu penghargaan kepada Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH beserta para Bupati/Walikota se Kalbar, agar menjadi suatu simulasi untuk ke depan bisa memberikan kontribusi langsung di bidang pertanahan.
“Ini penghargaan karena Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai kontribusi langsung dengan pertanahan,” kata Joyo Winoto.
Sementara itu, Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi mengatakan pihaknya mengaku memperhatikan kepada petani tidak sebatas program sertifikasi tanah pertanian secara gratis saja, tapi Pemkab Landak juga menempuh langkah-langkah dengan memberikan alat dan msein pertanian atau mekanisme pertanian, pengadaan saran produksi seperti bibit unggul, obat-obatan pukuk dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk pendampingan petani di Landak pemerintah juga membentuk lembaga teknis daerah untuk menangani pertanian secara komprehensip yakni dinas pertanian dan badan pelaksana penyuluhan dan ketahana pangan Landak dengam dibentuk dua lembaga ini diharapkan dapat membantu para petani dalam peningkatan kemampuan serta pengusahaan teknologi pertanian sehingga. “Diharapkan upaya pada muara pada peningkatan ekonomi,” ungkap Adrianus.
Pemkab dan masyarakat Landak mengucapkan teriam kasih kepada pemerintah khusus BPN RI dan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah memberikan kehormatan dan kepercayaan kepada kabupaten Landaksebagai sasaran pembaharuan agraria nasional dengan pola retribusi tanah pertanian melalui sertifakasi lahan pertanian ini. “Program ini sangat membantu kami dalam upaya meningkatkan kesejatehan petani ndan kami berharap agar program ini terus dilakukan sehingga bisa mencakup kecamatanm danm desa lain di Landak ini. Kami akan terus menganggarkan program ini di dalam APBD kami,” tukas Adrianus. (rie/bersambung)

*Sertipikat Gratis untuk Petani (1)

SEBANYAK 1000 lebih petani yang ada Kalimantan Barat, Kamis (23/4) kemarin merasa bangga. Karena pemerintah rupanya diam-diam memperhatikan pertanahan yang selama ini sering mengjadi masalah sengketa, baik antar keluarga, kelompok, bahkan antar negara. Kali ini pemerintah tak tanggung-tanggung telah menyarahkan sertipikat tanah secara massal yang digelar di Bukit Soeharto Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Adapun yang menyerahkan sertipikat tanah itu secara simbolis oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto PhD hadir mendampingi Gubenur Kalbar Drs Cornelis MH dan para Bupati/Walikota.
Penyerahan sertipikat massal kepada para petani ini, bagi Pemkab Landak mendapat suatu kehormatan karena menjadi tuan rumah dalam acara serimonial, tak ketingglan petani di Landak juga menerima sertipikat gratis yakni Desa Ngarak dan Kayu Tanam Kecamatan Mandor. Sedangkan dari kabupaten lain yakni Sintang, Singkawang, Melawi, KKR, Sambas dan Sekadau.
Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi dalam acara penyerahan sertipikat yang dilakukan oleh Kepala PBN RI itu, ia juga sedikit mengekspos pembangunan kabupaten yang baru berumur 10 tahun itu. Visi kabupaten Landak adalah masyarakat kabupaten Landak yang cerdas, bermoral,maju mandiri dan terdepan di bidang ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agro industri. “Salah satu makna yang terkandung dalam visi kabupaten tersebut adalah pemerintah kabupaten Landak bercita-cita mewujudkan perekonomiannya, berdasarkan pola atau system pembangunan pertanian dalam arti luas secara terpadu dari hulu sampai ke hilir yang di sebut dalam satu sistem agribisnis,” urai Adrianus.
Di lihat dari potensi lahan pertanian yang begitu luas untuk kabupaten Landak meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman padi. Di dorong potensi ini maka tahun 2009 pemerintah kabupaten Landak memulai program sertipikasi lahan-lahan pertanian khususnya tanah sawah secara gratis, kepada masyarakat.
“Program sertipikasi ini di upayakan dengan menyentuh seluruh masyarakat petani yang pada umumnya merupakan petani sertipikat. Salah satu persoalan yang mendasar dihadapi di daerah ini, adalah persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Ini merupakan dua, dan itu strategis yang di hadapi pemerintah kabupaten Landak. Oleh karena itu untuk dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan,” papar dia.
Sedangkan program retribusi tanah pertanian yang merupakan program dari Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), merupakan program jaring bersangkut dengan program yang juga di laksanakan oleh pemerintah kabupaten Landak. Mulai tahun 2009 ini, kabupaten Landak mulai menganggarkan di dalam APBD, untuk kegiatan sertipikasi tanah secara gratis sebanyak 500 persil bagi petani dengan syarat-syarat teknis tertentu. Syaratnya pertama antara lain kepada tanah sawah yang di milik oleh petani sudah di kelola dua kali dalam setahun. Baik itu di tanam padi pada musim gadu dan musim rendengan maupun tanaman lain seperti jagung. Dan syarat kedua petani sudah tergabung dalam kelompok. Tujuannya pemberian sertipikat tanah gratis ini pertama memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan pertanian khususnya sawah. Kedua untuk membuka akses modal petani ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya,untuk memdapatkan modal usaha pertaniannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani. (rie/bersambung)

*Cornelis: Saya Tak Bagi Duet Tapi Kebijakan

Ngabang, Equator
Hasil final rekapitulasi perhitungan suara Pemilu legislatif di Kabupaten Landak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menguasai suara partai politik tertinggi menyingkirkan parpol peserta Pemilu lalinya. Untuk perolehan suara parpol tingkat DPRD Provinsi yang mana Landak merupakan Daerah Pemilihan Kalbar V, dari lima besar untuk partai gambar moncong putih ini berjumlah 53.786 suara, kemudian disusul posisi kedua Partai Demokrat mengantongi 25.306 suara, sedangkan posisi ketiga Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 21.533 suara, disusul uturan empat Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) 7.049 suara dan ke lima Partai Demokrasi Kebangsaan 6.187 suara. Sedangkan untuk jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak empat kursi saja. Siapa yang berpeluang mendudukinya? pastinya masih menunggu keputusan KPU Provinsi Kalbar.
Kemenangan PDI-P di Negeri Intan ini langsung acungi jempol Ketua PDI-P Kalbar Drs Cornelis MH dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Landak dan Kalbar pada umumnya. “Terlebih bagi yang mencontreng partai nomor 28 yakni PDI Perjunagn dan menang, saya ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tinginya, dan saya tak bagi-bagi duit tapi bagi-bagi kebijakan seperti saat ini (bagi sertifikat tanah gratis,red),” ungkap Cornelis saat memberikan sambutan di acara peneyerahan sertifikat gratis secara massal kepada petani di Bukit Soeharto Mandor, Kamis (23/4).
Menurut Gubenur Kalbar ini, jika bagi-bagi duit itu merupakan suatu pembodohan dan berbahaya untuk kelangsungkan demokrasi ke depan serta bangsa ini ke depan. Tapi kebijakan-kebjiakan yang berpihak kepada rakyat yang perlu dilakukan. “Ini salah satu contoh nyata bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat. “Jadi kalau pakai duet kita semua bagi masyarakjat yang sudah punya rumah, sawah tapi tak bersertifikat, oleh karena itu saya tidak bagi-bagi uang tapi berbagi kebijakan,” tegas mantan Bupati Landak ini. (rie)

Ngabang, Equator
Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif yang digelar 9 April lalu dengan berlandaskan UU No.10 tahun 2008 sistem yang menonjol adalah tentang penetapan pemenang berdasarkan suara terbanyak hasil uji kelayakan Mahkamah Konstitusi. “Nah ini merupakan roh demokrasi murni,” kata seorang warga Kabupaten Landak, Yohanes Ngalai SPd saat berdiskusi dengan para wartawan di Ngabang, Jumat (24/4) kemarin.
Menurut Ngalai yang sekarang menjadi staf Sekretariat Panwaslu Landak ini, jika melihat fakta di lapangan menunjukan, banyak masalah yang bermunculan, hal ini berkenaan dengan sistem rekapitulasi yang tidak dilaksanakan di tingkat PPS atau tingkat Desa. Misalnya banyaknya kasus di lapangan ada perbedaan suara di TPS dan hasil global di PPK dan ini tidak ada pembanding di tingkat PPS, kemudian dengan lima personel anggota PPK ditambah sekretariat yang memang mempunyai tugas pokok di PNS sangat sulit dilaksanakan rekapitulasi dengan sistem ini. “Selanjutnya masalah berikutnya banyaknya partai politik beserta caleg, ini tentu menyangkut administrasi Pemilu yang menonjol kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat suara yang tertukar,” ungkap mantan Ketua PPK Ngabang tahun 2004 ini.
Menyikapi masalah yang ada ini, lanjut Ngalai pada Pemilu ke depan Pemilu kiranya bisa memperhatikan beberapa hal diantaranya, dalam perekapan suara harus dilakukan di tingkat Desa atau PPS, maka dengan sistem ini ada data pembanding antara TPS dan di PPK. Kemudian untuk lima personil PPK memungkinkan dipertahankan apabila sistem ini bisa ditinjau.
“Sedangkan soal jumlah perolehan sura, memang sudah sesuai UU, jika tak memenuhi 2,5 persen maka secara otomatis partai tersebut tidak lagi ikut Pemilu tahun berikutnya,” kata Ngalai.
Ia mengungkapkan, untuk DPT, de pelan polanya perlu dirubah dengan sistem bawah ke atas, dengan kata lain mulai dari tingkat RT, RW naik di desa terus di kecamatan dan hingga kabupaten dan seterusnya. “Selama ini yang terjadi, daftar pemilih sementara (DPS) diturunkan oleh instansi terkait dan KPU dan di koreksi PPS, dengan sistem ini PPS yang hanya tiga orang personel akan mandul dalam melakukan koreksi,” tegas Ngalai yang juga pernah menjadi Caleg dari PDI-P Dapil Menjalin tahun 2007 silam. (rie)

PEMKAB Landak rencana akan bekerjasama dengan Bank Kalbar untuk sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur elektronik. Artinya, jika ada PNS yang tak masuk kerja gajinya secara otomatis akan terpotong. Namun semua ini masih tahap pengkajian oleh pihak konsultan.
“Ada rencana kita kerja sama dengan Bank Kalbar untuk kartu elektronik PNS. Gaji pegawai ini tidak diambil orang yang bersangkutan tapi langsung masuk di nomor rekening mereka masing-masing,” kata Bupati Landak Dr Drs Adrianus Asia Sidot Msi saat upacara bulan 17 April lalu.
Diungkapkannya, nanti setip PNS memegang kartu elektronik dan sistem ini berkaitan pula dengan kedisiplinan PNS yakni soal absensi. Maka akan dirancang, jika PNS tak masuk satu hari saja gaji mereka akan terpotong berapa ribu rupiah. “Ini masih tahap pengkajian, saya sudah menugaskan konsultan untuk mengkaji,” ujar Adrianus.
Jadi, lanjut mantan Kadis Pendidikan ini, nanti sistem absensi di kantor di link dengan rekening PNS di Bank, begitu sidik jadi tak terekam satu hari di mesin secara otomatis gaji akan berkurang. “Ini kita akan diberlakukan karena terkait kedisiplinan pegawai,” ujarnya. (rie)

*Dipukul Kaki dan Tangan Patah

Ngabang, Equator
Lagi-lagi warga malaysia aniaya Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kali ini korbanya adalah Boni Alias Bobon, 25, pria asal Desa Bait Sekilab Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, kaki dan tangannya patah. Bobon sudah lama bekerja di negara tetangga sejak 2003 di Park City sebuah kedai bernama New Found Bintulu Serawak Malaysia. Karena Bobon merasa tidak kerasan ia berniat pulang ke Indonesia, lantaran kerjanya terlalu berat. Namun niatnya itu tidak diizinkan majikannya yang bernama Wong Pak Kong. akhirnya majikan menyuruh samseng untuk menghajar Bobon hinga mengalami cidera yang serius yakni kaki dan tangannya Patah. Kata abang sepupu Korban Jurius saat melaporkan kasus tersebut di polres Landak yang ditemani pihak keluarganya Seprida Mahmud dan Mulyadi. Kejadian tersebut diketahuinya Kamis (23/4) sekitar pukul 02,00 wib. Jurius dan Keluarganya Seprida Mahmud mendapat SMS tentang kasus tersebut. Sekitar pukul 11.30 Wib Julius bersama keluarganya melaporkan kejaian itu ke Polres Landak Kamis (23/4) kemarin. “Saya berharap kasus yang menimpa adik saya ini dapat diproses,” Kata Jorius. SMS yang diterima dari saudaranya Bobon berbunyi “Saya dipukul samseng, sekarang hanya tangan kiri saja yang dapat digerakkan kaki kiri patah, tangan kanan patah, kaki kanan bengkak sekarang saya sendirin di ruamah terbaring,” seraya menunjukkan sms tersebut kepada penyidik Polres Landak.
Lanjut Julius Sebelum kejadian tersebut Bobon pernah mengatakan akan kembali ke Indonesia karena pekerjaannya sangat berat. “Masuk kerja pukul 07.00 wib pulangnya pukul 22.00 Wib,” kata Jorius meniru perkataan adik sepupunya yang pernah mengatakan hal itu kepadanya memalui telepon belum lama ini.
Kemungkinan adik sepupunya itu ungkap Jorius, meminta izin kepada majikannya tapi tidak diijinkan akhirnya majikannya menyuruh samseng untuk memukul Bobon. Sesuai dengan SMS yang dikirim bobon mengatakan saat ini ia terbaring tak berdaya di kosnya yang beralamat di Yanmin Park No 18 Bintulu Serawak Malaysia.
Belum selesai anggota Polres membuat BAP yang dilaporkan, tiba-tiba teman satu pekerjaan Bobon di Malaysia memberitahukan kejadian tersebut melalu SMS yang diterima Jorius, kemudian Jorius langsung menelpon menanyakan keadaan adiknya. Dikatakan teman kerjanya itu Bobon telah dipukul samseng dan keadaannya parah. “Bobon dipukul samseng kemungkinan hari ini akan dibawa ke hospital,” kata temannya sambil menangis saat menceritakan kejadian yang menimpa Bobon, Namun sangat disayangkan temannya itu tidak mengetahui dengan jelas kronologis kejadian.
Kapolres Landak AKBP Tony Ep Sinambela, M.SI melalui Kasat Reskrim AKP Hujra Soumena, S.IK mengatakan kasus tersebut akan diproses kemudian akan diserahkan ke Polda Kalbar karena kasus tersebut bersipat Nasional yang berkaitan dengan negara lain. “Kita proses dulu ambil berita acaranya kemudian kita serahkan ke Polda untuk diperoses lebih lanjut karena kasus ini bersiapat nasional,” ungkap Hujra Soumena saat memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki kasus tersebut. (rie)

*Kemaluan Korban Dikorek-korek

Ngabang, Equator
Dunia pendidikan di Kabupaten Landak tercoreng. Akibat ulah oknum guru agama di SDN Senakin Kecamatan Sengah Temila, MR alias PA, melakukan pencabulan terhadap murid sendiri sebut saja, Bunga, 8, hingga kemaluan (maaf,red) korban lecet karena di korek-korek.
mengatakan, “Oknum guru SD Negeri itu telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada muridnya. Oknum guru itu telah memainkan kemaluan muridnya,” kata Kapolres Landak AKBP Tony Ep Sinambela, M.SI melalui Kasat Reskrim AKP Hujra Soumena, S.IK Soumena ditemui di ruang kerjanya.
Ia mengatakan, kasus tersebut terjadi Selasa (21/4) sekitar pukul 11.30 wib di SD Negeri tempat PA mengajar. saat ia mengajar mata pelajaran agama, siswa yang beragama lain itu dipisahkan. Siswa yang diajar waktu itu hanya berjumlah tiga siswa saja, saat proses belajar mengajar berlangsung oknum guru itu menyuruh dua teman korban duduk berjauhan, sementara oknum guru duduk bersama korban, saat itulah oknum guru itu melakukaan pelecehan terhadapa Bunga dengan cara memainkan kemaluannya.
Terbongkarnya kasus tersebut saat korban hendak kencing, korban merasa kemaluannya sakit kemudian mengatakan kepada orang tuanya. Melihat anaknya kesakitan orang tua korban menanyakan apa sebabnya, lalu anaknya menceritakan kalau kemaluannya telah diraba oleh gurunya di sekolah. Mendengar hal tersebut orang tua korban kaget bagaikan disambar petir di siang bolong. Tak pelak ayah korban langsung mendatangi rumah guru yang di maksud dengan membawa Senjata Tajam (Sajam). “Ketika ayah korban datang ke rumah PA dengan membawa sajam dan langsung menendang pintu rumah PA. Warga yang berada di sekitar langsung melerai saat ayah korban hendak mengayunkan sajamnya kepada PA,” kata Kasat Reskrim.
Tidak terima dengan perlakuan oknum guru itu kemudian ayah korban bersama istrinya melaporkan kasus pelecehan seksual itu kepada polsek Sengah Temila dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Tersangka sudah diamankan di Polsek Sengah Temila guna pemeriksaan lebih lanjut sementara barang bukti yakni hasil visum dari dokter dan pakaian dalam korban sudah diamankan. “Nanti kita akan memangil saksi yang lain serta kepala sekolahnya untuk dimintai keterangan. Sementara korban masih di rumah sakit,” ungkapnya. (rie)

KABAR menggembirakan untuk guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) naungan Departemen Agama yang bertugas di madrasah daerah terpencil bakal mendapatkan dana tunjangan setiap bulan mencapai Rp.1.350.000,-. Untuk Kabupaten Landak madrasah di daerah terpencil yakni di Kecamatan Sebangki.
“Tunjangan guru non PNS di daerah terpentil sebenarnya kuota untuk Kanwil Depag Kalbar berjumlah 109 orang. Nah, Landak salah satu daerah masuk kategori terpencil, dan kalau untuk madrasah apakah itu MI, MTs dan MA terletak di Sebangki,” kata Kepala Depag Landak H Mudjazie Bermawie ditemui Equator di kantornya, belum lama ini.
Jika melihat pedoman, tunjangan guru non PNS di madrasah ini ada beberapa kreteria diantaranya untuk guru yang masa kerjanya minimal 5 tahun dan mengajar selama 24 jam. “Serta SK guru tersebut harus dikeluarkan Bupati tentang guru daerah tertinggal,” kata Mudjazie. (rie)

Pemilu Banyak Masalah Tapi Aman

Ngabang, Equator
Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengatakan, Pemilu legislatif tahun ini sudah memasuki tahapan penghitungan hasil perolehan suara di KPU dan memang banyak mengalami berbagai kendala, sehingga proses rekapitulasi penghitungan suara terkesan berjalan lambat. Kendati banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat PPK tapi tetap berjalan tertib. “Semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara baik. Kecuali bagi masyarakat pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Cornelis saat memberi sambutan pada penyerahan sertifikat tanah kepada para petani di Landak, di bukit Suharto Kecamatan Mandor. Kamis (23/4)
Ia mengatakan, masalah DPT yang sering terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, ia meminta supaya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu legislatif, agar mengecek kembali nama yang bersangkutan. Sebab kemungkinan 10 Mei atau 12 Mei sudah diumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden. “kita akui Pemilu 2009 ini KPU dan pelaksana Pemilu yang ada dibawah naungan KPU sedikit ruwet dalam menyelenggarakan Pemilu. Apakah karena mereka tidak biasa terima uang lelahnya kecil, sehingga kerjanya asal-asalan. Kalau dulu saya jadi ketua PPS, biarpun kecil, tetapi kita kerjakan itu benar-benar, kita takut sama Pak Harto. Jadi semuanya bisa clear dan tepat waktu. Tapi sekarang sudah ditambah waktupun, masih tidak bisa clear,” ungkap mantan Bupati Landak ini.
Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengatakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Presiden, untuk saat ini sedang diperbaiki daftar masyarakat pemilih. “Kalau tidak salah 14 Mei DPS sudah keluar. Jadi, mulai dari Dinas Kependudukan, Camat dan Kepala Desa (Kades) akan memperbaiki daftar pemilih. Sebab kenyataannya banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Ada yang sudah meninggal, sudah pindah dan kemana-mana, masih masuk dalam daftar pemilih. Kemudian ada yang masuk dalam DPS, lalu tidak tercatat dalam DPT,” kata dia.
Ia menilai permasalahan data masyarakat pemilih yang sering terjadi pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada dikarenakan dari masyarakat sendiri. Sebab ketika petugas meminta data, masyarakat sering lalai. “Inilah kebiasaan kita yang buruk. Data penduduk ini tidak tersedia dengan cukup dan benar. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pendataan yang baik dan benar, masalah daftar masyarakat Pemilu Presiden tidak ada permasalahan lagi,” harapnya. (rie)

*Pleno Penetapan Suara Tegang

Ngabang, Equator
Kantor KPU Landak diancam bom oleh orang tak di kenal dengan cara melayangkan pesan singkat atau SMS di nomor sejumlah anggota KPU saat rapat pleno perhitungan suara dari PPK Ngabang di tingkat KPU, Selasa (21/4) malam. Pleno tersebut memang sempat alot karena ada komplen dari saksi Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) yang meminta hitung ulang berita acara (BA). Ternyata benar ada kesalahan sehingga malam itu pula diputuskan suara PNBKI bertambah dan dalam hitungan angka partai tersebut menjadi berpeluang mendapatkan satu kursi.
Pantauan Equator, PPK Ngabang memang paling buntut dilakukan perhitunga dan berlangsung alot karena banyaknnya komplen dari para saksi. Akibatnya menyita waktu jadwal pleno penetapan suara sampai tiga kali penundaan. Tamu undangan acara pleno penetapan suara yang dihadiri Wakil Bupati Agustinus Sukiman dan anggota Muspida, terpaksa ikut ‘ngumbun’ karena acara yang sedianya pukul 22.00 malam tapi mengalami pemendingan karena menunggu rampung penyelesaian komplen saksi dari PNBKI. Akhirnya, sekitar pukul 04.30 subuh hasil suara Pemilu Legislatif Landak berhasil ditetapkan dengan lancar.
Dini hari itu saat penyelesaian komplen saksi PNBKI sempat tenang, massa di yang ramai di bawa sekretariat KPU sempat berteriak-teriak. Ditambah lagi pesan singkat masuk di nomor Ketua KPU Ir Sudianto yang berisi ‘Disekitar KPU Landak sudah disiapkan peledak siap untuk diledakkan, camkan itu! Jangan dianggap gertak sambal” sontak saja aparat keamanan yang diback up dari Polres Landak langsung melakukan pengamanan dengan memeriksa tempat-tempat yang mencurigakan di kantor KPU tersebut.
Sementara itu Ketua Partai Damai Sejahtera (PDS) Minadinata yang awalnya sebelum ada komplen dari saksi PNBKI, partainya bakal lolos untuk mendapatkan kursi kerena masuk rengking. Terpaksa kandas, karena suara parpol nomor 25 ini dikalahkan suara PNBKI setelah dilakukan klarifikasi tersebut.
“Kita memang merasa dicurangi, dan kita keberatan waktu KPU melakukan rekapitulasi ada 1 TPS yang ditetapkan tanpa melihat BA C1,” kata Minadinata dalam pesan singkatnya yang disampaikan kepada wartawan pagi kemarin.
Sementara itu, Ketua KPU Landak Ir Sudianto mengatakan, proses rekapitulasi sesuai mekanisme sesuai BA yang disampaikan PPK, jika memang ada parpol yang keberatan, maka dilakukan klarifikasi. “Kita cek BA-C, ternyata ada bukti bahwa beberapa suara parpol tidak tercaver atau tak terekap dan data aslinya ada. jadi kita tidak melihat apakag itu dari PNBK atau PDS, tapi semua parpol yang komplen kita layani,” kata Sudianto dikonfirmasi di kantornya, kemarin.
Terpisah, Kapolres Landak AKBP Drs Tony Sinambela Msi melalui Kasat Reskrim AKP Hujra Soumena Sik membenarkan jika malam rekapitulasi yang dilakukan KPU pada malam Rabu ada ancaman peledakan melalui pesan singkat. Sehingga waktu itu juga pihak petugas kepolisian langsung melakukan pengecekan di sejumlah lokasi yang dianggap mencurigakan. “Tapi tak ada kan,” ujarnya singkat. (rie)

*Pindahan Dari Mempawah

Ngabang, Equator
Sejak 18 April lalu Rumah Tahanan Negara (Rutan) Landak yang terletak di Jalan Ngabang-Serimbu sudah dihuni sebanyak 10 nara pidana (Napi) pindahan dari Rutan Mempawah. Adapun 10 Napi tersebut merupakan penghuni pertama di Rutan kelas IIB di Negeri Intan ini. “Para napi ini sebelumnya menghuni Rutan Mempawah. Kesepuluh napi ini merupakan napi yang memang berasal dari Landak,” kata Kepala Rutan Landak M. Susanni Msi ditemui di kantornya, Rabu (22/4) kemarin.
Para napi yang ditahan di Rutan Landak itu mempunyai kasus bermacam-macam, seperti kasus pencurian dan judi togel. Para napi yang menghuni Rutan Landak inipun rata-rata diancam hukuman dibawah satu tahun. “Sayapun sudah memberikan informasi kepada Kapolres Landak bahwa mulai 1 Mei Rutan Landak bisa menerima tahanan. Sedangkan masalah Polres atau Kejaksaan mau memasukan tahanannya ke Rutan Landak, itu tergantung niat mereka. Kalau kitakan tidak bisa mengambil tahanan. Jadi Polres atau Kejaksaan yang harus ngirim ke Rutan,” ungkap Sani.
Menurut ia, pihak Rutan tidak mempunyai wewenang untuk meminta tahanan Polres atau Kejaksaan supaya ditahan di Rutan Landak meskipun Rutan sudah beroperasi.
Namun demikian, kata Sani, pihak Polres Landak pernah mau memindahkan tahanannya ke Rutan Landak sebelum 10 napi tersebut menempati Rutan. Tapi pihak Rutan tetap menolaknya dengan alasan Rutan belum mengkondisikan keadaan di dalam Rutan. “Maka dengan danya napi yang menghuni Rutan Landak, kita tentunya akan mengkondisikan operasional dalam Rutan, seperti tukang masak nasi siapa atau tukang kebersihannya siapa. Kalau kita mau mempekerjakan tahanan, tentu sangat beresiko. Jadi harus ada napi terlebih dahulu. Setelah napi ada, kesiapan menerima tahanan Polres sudah saya sampaikan. Sekarang tinggal bagaimana Polres atau Kejaksaan mengirim tahahan ke Rutan Landak,” ujar dia.
Sani mengaku juga pernah menginformasikan kepada Polres Landak dan Kejaksaan Ngabang bahwa untuk tahanan A1 yang merupakan tahahan kepolisian dan tahanan A2 yang merupakan tahanan kejaksaan, bisa dititipkan ke Rutan Landak. Kalau tahanan bersangkutan proses peradilannya sudah A3, tentu tahanan bersangkutan dipindahkan ke Rutan Mempawah. “Nanti kalau sudah diputus, itu merupakan urusan Rutan Mempawah untuk memindahkannya ke Rutan Landak. Tapi selama tahanan bersangkutan berstatus tahanan A1 dan A2, biar di Rutan Landak saja. Sebab menurut KUHAP, yang namanya tahanan harusnya di Rutan,” katanya.
Sementara ini para napi penghuni Rutan Landak baru berjumlah 10 orang, ternyata para tahanan asal Landak yang sekarang ini masih ditahan di Rutan Mempawah, banyak mau pindah ke Rutan Landak. Namun semuanya itu terkendala berbagai faktor. “Pertama, perkara kasus tahanan bersangkutan belum selesai, dalam arti mungkin sudah diputus, tapi eksekusinya belum turun. Kedua, untuk pemindahan tahanan tentunya Rutan Mempawah memerlukan pertimbangan ekstra. Sebab terkait dengan masalah transportasi, pengawalan dan sebagainya,” tandas Sani. (rie)

*Sertijab Danyon Armed dihadiri Pangdam

Ngabang, Equator
Jabatan Komandan Yon (Danyon) Armed 16/105 Tarik Ngabang, Letkol ARM Teddy Surachmat diserahkan kepada komandan baru, Letkol Moch. Erwansjah SIp. Acara upacara serah terima jabatan (sertijab) di lapangan markas Armed, Selasa (21/4) kemarin bertindak inspektur upacara Pangdam VI/Tanjungpura Mayjen TNI Tono Suratman.
“Batalyon Armed 16/105 Tarik sebagai salah satu satuan bantuan tempur Kodam VI/Tanjungpura mempunyai peran penting dalam mendukung tugas pokok Kodam VI/Tanjungpura. Khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan wilayah yang kondusif bagi lancarnya roda pembangunan nasional di daerah Kalimantan,” kata Pangdam dalam arahannya.
Menurutnya, pemahaman terhadap tugas pokok satuan tersebut, harus dapat dihayati secara benar. Terutama terhadap hal-hal yang mendasar, baik pengetahuan maupun teknis operasional yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas satuan. “Kemampuan dan keterampilan melakukan pembinaan territorial secara terbatas juga harus ditingkatkan oleh satuan ini setiap saat. Kemampuan melakukan binter terbatas akan menjadi kunci keberhasilan satuan ini, khususnya dalam hal upaya mewujudkan stabilitas di daerah,”paparnya.
Ia menegaskan, situasi seperti itu harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang dengan terus melakukan pembinaan kewilayahan secara intensif dan terpadu.
Berkaitan dengan itu ia berharap daya antisipasi, kepekaan dan kesiagaan prajurit Yon Armed 16/105 Tarik harus tetap terpelihara dan benar-benar tercipta secara optimal. Upaya deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat secara hirarkis harus menjadi bagian dari sikap dan perilaku setiap prajurit dalam menyikapi setiap gejala yang timbul pada lingkungan tugasnya. “Kondisi dan kesiapsiagaan satuan ini bisa tercipta manakala didukung oleh kualitas prajurit yang professional. Karenanya upaya peningkatan kemampuan satuan tidak dapat ditawar lagi,” tegas Pangdam.
Menurutnya, profesionalisme prajurit yang dilandasi dengan jiwa dan semangat Sapta Marga serta Sumpah Prajurit merupakan pilihan terbaik dan seyogyanya menjadi prioritas bagi komandan yang baru. “Saya tekankan kepada pejabat baru agar dapat melaksanakan amanah yang dipercayakan pimpinan ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Kemampuan mengembangkan kegiatan dan kreatifitas yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan merupakan tuntutan agar kinerja Batalyon semakin meningkat. Pengabdian terbaik satuan tercermin oleh pengakuan masyarakat, baik di basis maupun di tempat tugas,” ingat Pangdam.
Usai upacara sertijab dilanjutkan dengan berbagai atraksi seperti Tarian perang adat Dayak, Pencaksilat yang ditampilkan dari Polres Landak dan Armed Sendiri. Selain itu anak-anak pramuka binaan Armed 16/105 juga tampil memeriahkan sertijab tersebut, Tidak hanay itu atraksi tenaga dalampun ikut memeriyahkan dengan mematahkan besi baja, menghancurkan batako dan genteng dengan mengunakan tangan dan kepala. Usai pertunjukan atrasi dilanjutkan dengan ramah tama.
Hadir pada Upacara sertijab tersebut Bupati Landak, Drs Adrianus Asia Sidot, M,SI. Pangdam VI Tanjungpura Mayjen TNI Tono Suratman beserta rombongan sekaligus memimpin Upacara Sertijab, Danrem 121 ABW Kolonel Inf Nukman K, Dan Brig 19 Kahatulistiwa Letkol Inf Aripin, Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela, M.Si, Kapolres Kabupaten Pontianak AKBP Para Dansat, Dandim Sekalbar, Kapolsek, Kepala Dinas, serta Tokoh Masyarakat. (rie)

*Pemicu dari Pemecatan Buruh Bangunan

Pahauman, Equator
Sekitar 5 jam, situasi di Dusun Tumahe Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak mendadak tegang, Senin (20/4) malam. Menyusul terjadi keributan antar warga pendatang dan warga asli setempat. Pemicunya dampak dari pemecatan pekerja bangunan kantor Credit Union (CU) Pancur Kasih. Tak terima, wargapun melakukan pemukulan hingga ribut dan mengundang ratusan massa. 14 orang lari di hutan dan berhasil di evakuasi polisi.
Kapolres Landak AKBP Drs Tony Sinambela Msi mengatakan, malam itu pukul 19.00 dua pekerja bangunan asal Pontianak bernama Sier dan Udin berniat untuk belanja air galon di Mini Market Arjuna, baru saja standarkan sepeda motor, tiba-tiba datang dua orang tak dikenal langsung memukul hingga luka memar. Korban memberikan perlawanan dan pulang di penginapan dan lapor kepada rekan-rekannya. Tak pelak tiga orang diantaranya bernama Daeng langsung kembali mendatangi dua pelaku yang melakukan pemukulan tersebut. Maka terjadilah perkelaihan sengit sehingga Daeng mengalami luka dan sempat di larikan di rumah sakit setempat. Polisi langsung mengamankan para korban dan tukang bangunan lainnya di rumah salah satu warga bernama Sukandi persisnya di samping rumah Syahril selaku pemborong bangunan CU tersebut.
Namun setelah akan dilakukan pengamanan, pukul 21.00 tiba-tiba sekitar ratusan massa dari pasar Pahauman berdatangan dan melempari rumah lokasi para tukang tesebut sembunyi. Sehingga 14 orang warga asal Pontianak berlarian di hutan untuk menyelamatkan amukan massa. Tak puas, massa pun sambil berteriak-teriak dan usai melempari batu, kembali berlanjut mendatangi tempat penginapan tukang yang terbuat dari kayu beratapkan daun berhasil dirobohkan. Setelah itu massa secara pelan-pelan berpulangan dan polisi masih melakukan evakuasi warga yang ada di hutan kemudian untuk diamankan di Mapolres Landak. Bukan hanya 14r orang pendatang, tapi warga setempat yang merasa ketakutan juga ikut diamankan sehingga di Mapolres berjumlah 26 orang. “Buntut kasus ini, setelah kita cek rupanya hanya persoalan kecil, bermula proses pembangunan kantor CU sudah tinggal finishing. Pihak pemborong tiba-tiba melakukan pemberhentian karyawan sebanyak sekitar empat orang. Namun dilanjutkan tukang dari Pontianak sebanyak 14 orang. Nah, akibat inilah dari pihak warga setempat merasa tak terima akibatnya terjadi perkelahian,” ungkap Tony.
Tony mengatakan, kondisi aman sekitar pukul 23.00 malam, hingga saat ini (kemarin,red) situasi sudah kondusip, warga yang melakukan pemukulan masih belum diketahui identitasnyaa. Sementara warga yang di amankan di Mapolres, bagi yang warga Pahuaman akan dikembalikan, sedangkan yang dari Pontianak mereka juga akan pulang ke Pontianak. Sementara untuk tindaklanjut kasus ini, pihak Polres Landak akan melakukan pengembangan jika insiden tersebut muncul tindak pidana, maka akan diproses penyidikan. “Kalau tidak, akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah,” ujar Tony. (rie)

PENGURUS Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Landak masah bakti 2009-2014 Senin (20/4) di Masjid Suhada Ngabang kemarin dilantik. Hadir pada pelantikkaan tersebut Ketua IPHI Kalimantan Barat, Kandepag Landak Tokoh masyarakat dan anggota pengurus IPHI Kabupaten Landak.
Kakandepag Landak H Mujazie Barmawie dalam sambutannya mengatakan IPHI yang baru saja dilantik diharapkan mampu membina persaudaraaan serta dapat membimbing umat islam yang akan menunaikan ibadah haji. Dengan terbentuknya IPHI tersebut juga dapat membantu tugas Depak dalam mengenalkan dan memberikaan bimbingan mengenai pelaksanaan Haji di tanah suci. “Saya berharap dengan terbentuknya IPHI ini dapat meningkatkan persatuan umat di Landak dan dapat memberikan bimbingan haji kepada umat islam yang akan ketanah suci,” kata Kakandepag Landak saat amemberikan sambutannya pada pelantikan IPHI kemarin.
Ketua Harian IPHI Kalimantan Barat H Mohtar Jamaludin dalam sambutannya menjelaskan tugas dan tangung jawab IPHI dalam mengembangkan serta membina umat islam terutama membantu umat islam yang akan menunaikan ibadah haji. Selain itu IPHI juga dapat membantu umat islam yang tidak mampu berangkat ketanah suci dengan cara membiayakan keberangkatannya. “Jumlah Jamah Haji di Kabupaten Landak ini kalau kita ambil sedikitnya 300 jamaah dengan iyuran setiap tahun sebesar 100 ribu perorang saja kita sudah dapat membantu menaikan satu orang ketanah suci setiap tahun,” ajaknya.
Ditambahkannya dengan dibentuknya kepengurusan IPHI tersebut juga dapat memberikan pelayanan kepada umat dengan cara membuat amal usaha seperti koprasi haji atau yang bersipat lain yang dapat membantu umat muslim. Tidak hanya itu pengurus IPHI juga dapat melakukan pendekatan kepada pemerintah Daerah dengan mengajukan angaran APBD, kalau hal tersebut dapat dilakukan IPHI di Kabupaten Landak akan lebih maju. (rie)

*Sempat Bergurau Mendadak Sesak Napas

Ngabang, Equator
Innalillahi wa innalilahi rajiun, telah berpeluang kerahmatullah, Tri Djauhari bin Harmulia Sabran,43 tahun, suami tercinta Kepala Desa Hilir Tengah, Dra. Nurani, Senin (20/4) sekitar pukul 23.00 malam. Almarhum Tri Djauhari menghembuskan napas terakhir tidak mengalami sakit apapun. Seperti biasa ia bekerja di mebel miliknya yang terletak di Desa Hilir kantor yang selalu ditemani istrinya, setelah sore Tri Jauhari itu pulang. Menjelang malam Tri Jauhari bersama istiri tercintanya masih asik nonton TV, menjelang malam pasangan yang harmonis itupun masuk kedalam kamar, saat asik bersenda gurau laki-laki yang ramah itu meminta kepada istrinya agar memicitkan tangannya yang sakit dengan balsem geliga. “Setelah saya beri balsem lalau saya mengatakan mengapa tidak diurut saja, ia menjawab tidak usah, kan sudah pakai balsem geliga, lalu saya mengatakan lainlah kan lebih bagus diurut, ia menjawab balsem ini kan bisa mengurut sendiri seperti iklan TV itu katanya, taklama kemudian lalu napasnya sesak, saya langsung meminta bantuan dengan tetanga kemudian memangil dokter, saat memangil dokter itulah ia langsung jalan,” tutur istri Nurani sambil meneteskan air mata ketika wartawan Equator melayat di rumah duka, pagi kemarin.
Kades perempuan satu-satunya di Kecamatan Ngabang ini dalam ceritanya mengatakan, saat itu dokter datang memeriksa suami kades yang murah senyum itupun sudah tidur untuk selama-lamanya, dengan kaget dan rasa tak percaya apa yang dikatakan dokter kalau suami yang dicintai itu telah pergi, dengan perasaan gunda dan tak berdaya Nuraini pasrah merelakan kepergian suami yang disayanginya itu untuk selama-lamanya. “Terima kasih-terima kasih,” ucapnya kepada para pelayan sambil berjabat tangan.
Ditempat terpisah, Zul salah satu warga Hilir Kantor saat mendengar Tri Djauhari suami Kades itu meninggal dunia ia tidak percaya karena Senin (20/4) pagi hari barusaja Tri Jauhari bersama Istrinya mengambil keong untuk makanan ikan didepan rumahnya. “Saya sunguh tidak percaya mendengar kabar ini, barusan saja ia ngobrol dengan saya saat ia mengambil keong didepan rumah,” katanya kaget. Mendengar hal tersebut Zul pun langsung pergi ke rumah Almarhum bersama temannya. (rie)

*Tingkat Kelulusan Siswa Diharapkan Baik


Ngabang, Equator
Tingkat kelulusan siswa pada pelaksananan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Landak diharapkan baik. Kendati standar nilai setiap tahun naik, tapi hasil kelulusan siswa juga meingkat. Pemkab Landak sendiri sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dalam upaya menuju mutu pendidikan yang lebih baik.
“Pada tahun sebelumnya sudah diinformasikan, baik dari Departermen Pendidikan atau Dinas Pendidikan bahwa setiap tahun pemerintah memperbaiki mutu dan sudah diwanti-wanti kepada sekolah dan siswa jauh-jauh hari harus mempersiapkan diri, persiapan harus lebih matang, saya berharap semua siswa banyak lulus, jadi tidak ada siswa yang tak lulus,” tegas Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi kepada wartawan disela-sela meninjau pelaksanan UN yang didampinngi Kadis Pendidikan Aspansius Sip di sejumlah sekolah diantaranya di SMAN I Ngabang, SMKN I Ngabang, MAN Ngabang, SMK Maniamas, Senin (20/4) kemarin.
Mantan Kadis Pendidikan Landak ini mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri intan ini, Pemkab terus berupata meningkatkan kompetensi guru seperti memenuhi kelengkapan, baik alat pengajaran, praktek siswa, buku pegangan guru dan murid. “Selain itu ada beberapa sekolah yang suah masuk dalam jaringan pendidikan nasional. Jadi akseblitas meteri pelajaran dapat diakses sesingkat-singkatnya, jadi tak ada alasan lagi guru yang berani mengatakan bukuk pegangan meteri tidak ada,” tegas Adrianus lagi.
Menyinggung hasil kelulusan di SMKN I Terpadu Ngabang, tahun 2008 hanya belasan siawa saja yang lulus dan hasil try out tahun ini malah 100 tak lulus. Bupati mengaku jika untuk tahun sebelumnya bisa dipahami bersana karena masih dalam proses, yakni guru-gurunya juga kompetensinya masih kurang dan rendah. “Saya harapkan guru yang bersangkutan harus meningkatkan kompetensi, jangan hanya menunggu dari pemerintah,” kata Adrianus.
Jadi, lanjut pria jebolan doktoral UNPAD Bandung ini, guru termasuk kepala sekolah harus intropeksi dimana kelemahahan mereka dan juga berusaha untuk memperbaiki mutu guru yang bersangkutan. “Mudah-mudahan tahun ini tak terulang lagi, kalau 100 persen tak lulus seperti try out kemarin, malu juga saya, sementara kedepan saya mencanangkan program prioritas untuk SMK yang ada akan dibina,” tegas Adrianus.
Kepala SMAN 1 Ngabang, Drs Asoardi Ador mengatakan jumlah sekolah yang mengikuti Un di sekolah yang dipimpinya tersebut sebanyak 3 Sekolah yakni SMAS Pelita, SMAS Rantauan Jelimpo dan SMAS Santo Tomas. “Yang mengikuti UN disini sebenarnya ada empat sekolah termasuk SMA Negeri 1, karena kelas tidak muat maka SMAS Pelita melaksanakan UN di sekolahnya,” ungkap Asuardi Ador kepada wartawan kemarin. Seraya mengharapkan kelulusan siswanya semakin meningkat dari tahun lalu. Setidaknya dapat mempertahankan prestasi yang telah ada, karena sekolah tersebut pada tahun lalu jurusan Bahasa meraih peringkat pertama se Kalimantan Barat dengan nilai tertingi 8,90 sedangkan jurusan IPA meraih peringkat ke tiga dengan nilai 8,95 dan jurusan IPS meraih peringkat ke empat. “Saya berharap Kelulusan siswa lebih baiklagi kalaupun tidak prestasi yang telah dirai dapat bertahan,” harapnya. (rie)

Pejabat Eselon IV Dilantik

Ngabang, Equator
Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH mewakili Bupati melantik 151 pejabat eselon IV dilingkungan Pemkab Landak, Senin (20/4). Acara pelantikan yang digelar di aula kantor bupati tersebut berlangsung khidmat tampak dihadiri para kepala dinas/intansi dan undangan lainnya.
Adapun pejabat yang dilantik itu berhak memegang jabatan sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan Kepala Sub Bidang (Kasubbid).
Wabup Sukiman dalam sambutan tertulis mengatakan jumlah pejabat structural eselon IV di lingkungan Pemkab Landak seharusnya 335 orang. Namun yang dilantik hanya 151 orang. “Hal ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan structural, jumlah PNS dilingkungan Pemkab Landak yang memenuhi syarat dari segi kepangkatan untuk dilantik menjadi pejabat structural eselon IV sangat minim,” kata Sukiman.
Dipaparkannya, sebagai pejabat structural eselon IV yang baru dilantik tentu mempunyai hak dari segi penghasilan akan lebih baik. Hal ini kiranya akan semakin memacu para pejabat tersebut untuk semakin meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. “Saudara merupakan orang-orang yang terpilih. Saudara merupakan orang-orang yang saya percaya dapat meningkatkan kinerja Pemkab Landak menjadi lebih baik lagi,” tegas dia.
Ia mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak No. 9 tahun 2008 tertulis jelas tugas pokok, fungsi dan kedudukan suatu unit kerja yang didalamnya terdapat bagian-bagian, bidang-bidang, sub bagian ataupun sub bidang. Sub bagian atau sub bidang berkewajiban membantu bagian dan bidang yang membawahinya. “Pejabat eselon IV sebagai Kasubbag atau Kasubbid mempunyai tugas membantu pejabat eselon diatasnya dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kedudukan organisasi atau unit kerja sesuai yang diamanatkan kepada organisasi atau unit kerja tersebut,” jelasnya.
Ditegaskannya, kepada pejabat eselon IV yang baru dilantik bisa berkoordinasi dengan atasan. Diminta para pejabat tersebut jangan jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas. “Saya menginginkan suatu organisasi atau unit kerja yang mempunyai visi dan misi yang satu, tidak boleh beda-beda. Bagaimana jadinya jika yang satu mau ke kiri dan yang satu mau ke kanan. Semuanya tidak akan jalan, tidak akan maju-maju,” tegas Sukiman (rie)

*1 Tahun Tak Dilayani Istri

Ngabang, Equator
Biadap. Itulah kata yang patut ditujukan kepada, YC, 40, warga Desa Gombang Kapur Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang tega menggarap anak kandungnya sendiri, Bunga, 16 tahun sebanyak 15 kali permainan hingga hamil 4 bulan. YC nekat menyutubuhi anaknya akibat istrinya sudah 1 tahun tak memberi ‘jatah’ diranjang. Maka ia nekat menyalurkan nafsu yang sudah diubun-ubun kepada buah hatinya yang masih duduk di bangku SMP kelas tiga itu.
Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi melalui Kasat Reskrim AKP Hujrasoumena, S.IK menjelaskan perbuatan biadap itu tidak hanya sekali dilakukannya tetapi berulang kali hingga bunga hamil dua bulan. Diketahui perbuatan bejat YC ketika bunga tidak masuk sekolah selama empat hari. Setelah ditanya pihak sekolah, bunga mengaku kalau baju dan roknya sudah tidak muat alias sempit, mendengar hal tersebut pihak sekolah melihat tubuh bunga mengalami perubahan yang sangat drastis, setelah diperhatikan pihak sekolah mencurigai kalau bungan sedang hamil, kemudian pihak sekolah menghubungi keluarga bunga, saat bunga ditanya keluarganya bunga mengaku kalau dirinya hamil. Parahnya dan tidak pernah diduga oleh keluarga saat bunga mengakui yang telah menghamilinya adalah ayah kandungnya sendiri, kaget mendengar pernyataan bunga pihak keluarga langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sengah Temila dan akhirnya YC diamankan guna diproses lebih lanjut.
Sementara tersangka YC saat di intograsi petugas mengaku, ia memperkosa anaknya pertama kali di tepi sungai, belum puas aksi pertamanya YC yang sudah dirasuki setan itu kembali mengagahi anaknya dipondok sawah, hal itu dilakukannya berkali-kali. Tidak hanya disitu sebanyak 15 kali anaknya dipaksa untuk melakukan nafsu bejat sang ayah. “Awalnya saya dengan anak saya pergi mencari ikan pada malam hari, tiba di sungai saya melihat anak saya lalu timbul nafsu saya untuk melakukan gituan, lalu dengan paksa saya suru membuka pakayannya karena tidak mau maka saya paksa lalu gitula hpak awalnya,”ujarnya dengan wajah muram.
Lanjutnya setelah kejadian malam itu YC mengulagi perbuatan biadapnya, ia mengajak anaknya kembali menangkap ikan, saat ditengah sawah YC kembali melakukan aksinya bejatnya sebanyak dua kali di salah satu pondok yang berada disawah, setelah puas mengagahi anaknya lalu mereka pulang. Berawal dari situ akhirnya perbuatan setan itu seringkali dilakukannya, malah tidak lagi melihat tempat, dimanapun ada kesempatan sang ayah langsung melampiaskan nafsu bejatnya. “Setahu saya Cuma tiga kali saya melakukan hubungan itu tapi menurut laporan anak saya sudah 15 kali saya melakukan, pertama di sungai dan kedua kalinya di pondok sawah, kata anak saya sering kali kami melakukan di rumah saat istri saya tidak ada,”tutur YC seraya berkelit selama melakukan hubungan dengan anak kandungnya dalam keadaan tidak sadar. (rie)

HASIL Pemilu legislatif 9 April dipastikan dua orang dewan incumbent dari kaum perempuan akan duduk lagi menjadi wakil rakyat. Dia adalah Catarina Yuliati caleg dari Partai Golkar dan Maria Depinawati caleg dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
“Saya berminat terjun ke dunia politik? Sebab saya sangat prihatin dengan hak-hak kaum perempuan yang dirampas oleh kaum laki-laki. Kita berharap para kaum hawa bisa mendongkrak posisi strategis baik didunia perpolitikan, ekonomi dan lain sebagainya,” kata Catarina saat ’ngumpul’ dengan anggota dewan lainnya di gedung DPRD, kemarin
Menurut legislator hasil PAW ini, di zaman sekarang ini bukan hanya kaum laki-laki saja yang bisa duduk diposisi-posisi strategis tersebut. Di zaman sekarang ini peran perempuan untuk membangun bangsa dan Negara sangat diperhitungkan ketimbang peran laki-laki. “Kapan lagi kaum perempuan harus maju kalau bukan sekarang. Sudah saatnya kaum perempuan harus tampil untuk membangun bangsa dan Negara,” ujar Catarina.
Ia meminta supaya kaum hawa tidak hidup dibawah kendali laki-laki dan hanya tahu urusan dapur saja. “Saya juga meminta bapak-bapakpun harus pintar masak. Ingat, soal pekerjaan perempuanlah yang lebih beres daripada laki-laki,” tandas legislator dari Dapil Landak V ini. (rie)

Jumlah Kursi Parpol Besar Dilibas Parpol Baru


Ngabang, Equator
KPU Landak hingga saat ini memang belum memutuskan partai politik (parpol) dan calon legislatif mana yang bakal mendapat kursi di DPRD Landak. Tapi Equator memprediksi berdasarkan data yang terhimpun, dari 35 kursi di DPRD, jatah untuk parpol besar berkurang dari sebelumnya dan akan diwarnai parpol baru.
Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jika Pemilu 2004 lalu 8 kursi tapi tahun ini 7 kursi meliputi Dapil Landak I (Ngabang-Jelimpo) 1 kursi, Dapil Landak II (Sengah Temila, Sebangki, Mandor) 2 kursi, Dapil Landak III (Mempawah Hulu, Menjalin, Sompak) 2 kursi, Dapil Landak IV (Menyuke, Meranti, Banyuke Hulu) 1 kursi, Dapil V (Kuale Behe, Air Besar) 1 kursi. Partai Golkar Pemilu 2004 dapat 6 kursi tahun ini 5 kursi meliputi masing-masing Dapil memperoleh satu kursi. Partai Demokrat berhasil menambah kursi jika Pemilu 2004 hanya 3 kursi sekarang menjadi 4 kursi, dari lima Dapil, satu kosong yakni di Landak IV. Selanjutnya Partai Damai Sejahtera (PDS) juga bertahan memperoleh 2 kursi meliputi dari Dapil Landak I dan Landak V. Kemudian tahun ini parpol baru yang berhasil meraih 3 kursi yakni Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) meliputi dari Dapil I dapat 1 kursi, Dapil II 1 kursi dan Dapil IV 1 kursi. Disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berhasil memboyong 2 kursi meliputi Dapil Landak II dan Landak III. Sedangkan parpol lain yang diprediksi masing-masing 1 kursi diantaranya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Dapil Landak I, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari Dapil Landak I, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dari Dapil Landak III, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dari Dapil Landak II, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil Landak II, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Landak IV, Partai RepublikaN dari Dapil Landak II, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Dapil Landak III, Partai Persatuan Daerah (PPD) dari Dapil Landak II, Partai Indonesia Baru (PIB) dari Dapil Landak IV, Partai Barisan Nasional (Barnas) dari Dapil Landak I, dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dari Dapil Landak II.
Terpisah, legislator dari Golkar, Klemen Apui SIP mengakui untuk hasil Pemilu Legislatif 2009 ini kursi di DPRD Landak ada warna-warni, karena sejumlah partai baru juga mendapat kursi minimal satu. “Tahun ini kursi di DPRD bakal ada warna,” ujar Apui saat diskusi dengan wartawan di salah satu cafe di Ngabang, Sabtu (18/4).
Menurut legislator yang bakal duduk ketiga kalinya ini, mengaku dari hasil perhitungan caleg Golkar di lima Dapil yang ada memperoleh satu-satu. Memang untuk memperoleh kursi penuh perjuangan keras apalagi Pemilu sekarang jumpar parpol sangat banyak. “Memang kita belum tahu berapa kursi untuk Golkar, ini hanya hitungan kita saja, pastinya masih menunggu keputusan KPU selalu penyelenggara Pemilu,” ujar dia. (rie)

*Masih Banyak tak Disiplin

Ngabang, Equator
Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi tak henti-hentinya mengingatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Landak untuk mentaati kode etik sebagai apatur negara yakni tentang kedisipilnan yang merupakan harga mati, diantaranya harus memiliki sikap mental yang terpuji.
“Kita diawasi oleh bayak orang, bukan hanya BPK, BPKP dan Inspektorat, tapi yang paling penting pengawasan dari masyarakat, saya minta persoalan ini diperhatikan, jangan seperti anak SD atau TK setiap hari harus diawasi si-A ini masuk kerja ndak atau si-B masuk ndak,” tegas Adrianus saat pengarahan upacara rutin bulanan, Jumat (17/4).
Mantan Kadis Pendidikan ini mengatakan, tanpa disiplin negara tak akan pernah mencapai cita-citanya, bahkan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari saja tidak bisa. Maka disipilin sangat penting, pihaknya tahu banyak orang tak suka disipilin ada yang bersungut-sungut dan memaki-maki karena disiplin, ada yang merasa tak bebas lagi, tingkah laku dibatasi. “Tapi saya selalu mengatakan bahwa pilihan kita sebagai PNS itu hanyalah pilihan yang bebas tak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, itu dapat dilihat setiap ada pembukaan CPNS pesertanya ratusan dari pada yang diterima. Ini menunjukan PNS masih menarik dan menjadi pilihan utama di negara RI tercinta ini,” ungkap Adrianus.
Pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini kembali menegaskan, disipilin tidak ada tawar-menwar lagi, selama masih menyandang predikat PNS maka semua aturan kote etik yang mengikat hidup tetap berlaku apapun bentuknya. Jadi Panca Pra Satya Kops PNS harus hafal di luar kepala. “Tapi ingat bukan hanya sekedar hafal, juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena ini terkaitmoralitas. Ini kadang-kadang menjadi penyakit PNS. Saya dapat laporan apel pagi dan pulang, hanya hadir sekitar 50 sampai 60 persen tak pernah 70 apalagi 100 persen. Ini menunjukan kesadaran kita untuk disipilin masih sangat rendah,” beber Adrianus.
Jadi, lanjut mantan Kapala Bappeda ini, bagi mereka yang mengabaikan atau meremehkan disipilin sebelum diambil tindakan tegas, bupati minta agar PNS sadar. Maka PNs harus mengetahui kehidupan sebagai PNS. Tak perlu tiap hari dipaksa, di razia sehingga kelihatan anak kecil. “PNS harus bisa menjadi panutan masyarakat, bayak tuntutannya harus bebas dari KKN, menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa,” tandas Adrianus. (rie)

PESTA demokrasi yakni Pemilu legislatif yang digelar 9 April lalu memang belum final. Karena masih menunggu hasil keputusan KPU. Namun para caleg sudah ada yang mengatahui jumlah suara yang mereka kantongi mereka masing-masing. “Jadi dalam demokrasi itu selalu ada yang kalah dan menang,” ujar Ketua Aliansi Reporter Landak (ARL), Heri Irawan, SP dalam diskusinya di salah satu cafe di Ngabang, pagi kemarin.
Karena itu, lanjut pria jebolan Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak ini, sebagai orang yang berproses dan besar dalam demokrasi, sikap legowo dan siap membangun bersama itulah yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin. “Langkah ini akan semakin mempercepat proses integrasi masyarakat Kabupaten Landak yang sempat terpecah akibat proses Pemilu legislatif pekan lalu,” kata dia.
Untuk itu, saat ini yang diperlukan adalah sikap legowo dari pelaku demokrasi. Yaitu para politisinya mesti menerima kekalahan dan kembali bersama-sama berkomitmen membangun Negeri Intan yang adil makmur, sejatera, mandiri dan modern. “Sedangkan bagi yang menang agar benar-benar dalam membawa amanah rakyat,” tegas pria berambut panjang ini. (rie)

*Dari 8 Kursi di Dapil Landak I

Ngabang, Equator
Sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Landak dimulai sejak Jumat (17/4) siang kemarin belum semua terkumpul semua. Karena masih ada PPK belum rampung seperti di PPK Ngabang, namun untuk daerah pemilihan (dapil) Landak I (Ngabang-Jelimpo) sudah dapat diprediksi siapa-siapa saja yang berpeluang merebut 8 kursi di DPRD Landak. Berdasarkan sumber Equator dari data Desk Pemilu Pemkab dan PPK Jelimpo, figur yang berpeluang yakni Mohzai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Syahdan Anggoi dari Partai Demokrat, Klemen Apui dari Partai Golkar, Victorius dari Partai Barisan Nasional (Barnas), M.Depinawati dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Anjiu dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Cendra Sunardi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Minadinata dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Dari 8 kursi yang berhasil direbut para caleg tersebut diantaranya dewan incumbent juga berhasil mempertahankan kursinya yakni Mohzai (dewan PAW,red), Klemen Apui, Maria Depinawati dan Minadinata.
Terpisah, Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi saat membuka rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU kemarin mengatakan, semua pihak patut bersyukur kendati masih ada masalah-masalah kecil di lapangan, tapi secara umum Pemilu legislatif dan DPD di Kabupaten Landak berjalan dengan aman, tettib dan lancar. “Persoalan di lapangan mari diselesaikan secara mekanisme atau aturan perundang-undangan yang ada,” tegas Adrianus.
Ia juga meminta kepada semua pihak hendaknya menerima hasil dengan berbesar hati dan obyektif apa yang ada. Karena inilah hasil kerja keras para caleh dan pengurus parpol sejauh mana kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat diukur bersama. “Jika memang ada suatu kebetaran atau sanggahan terhadapa hasil Pemilu, agar bisa dilakukan atau disampaikan dengan etis sesuai mekanisme yang ada. Karena memang semua orang berhak mengeluarkan pendapat suara, tapi tapi harua berpegang pada etika yang sudah disepakati bersama,” tegas Adrianus.
Adrianus juga menegaskan, semua harus bertanggungjawab terhadap kondisi Kamtibmas yang ada, sehingga bukan hanya aparat keamanan saja tapi semua pihak khususnya bagi mereka yang berkepentingan dalam Pemilu ini. “Jangan sampai kita mencederai demokrasi yang ada, rakyat sudah memberikan yang terbaik maka harus dihargai,” ujar Adrianus.
Sementara itu, pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan 17-19 April setiap harinya dibagi tiga sesi, untuk sesi pertama pukul 09.00-12.00, sesi kedua pukul 14.00-17.00 dan sesi ketiga pukul 19.00-24.00. perhitungan yang berlangsung di sekretariat KPU lantai II tersebut sudah disepakati bersama tata tertip diantaranta yang bisa masuk di ruangan adalah para saksi parpol yang telah diberi mandat secara tertulis oleh peserta Pemulu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten minimal satu orang dan tidak boleh digantikan terkecuali saksi tersebut sakit atau berhalangan serta saksi pengganti harus mendapat informasi dari saksi yang digantikan tentang sejauh mana ahsil rekapitulasi telah dilaksanakan. Tampak dalam cara pembukaan hadir jajaran Muspida Landak, tokoh masyarakat dan pastinya Panwaslu Kabupaten Landak. Sidang dipimpin Ketua KPU Landak Ir Sudianto didampingi anggotanya, Dra Theresia Ms Ursus, Ya’ Dedi Sufriadi SP, Lomon S.Sos dan Bonifasius, SAg. (rie)