*Puluhan Warga Ngadu ke Dewan

Ngabang, Equator
Puluhan warga Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila, Rabu (27/5) pagi kemarin mendatangi gedung DPRD Landak untuk menyampaikan aspirasi terkait pembagian uang Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena dalam penyalurannya untuk tahap pertama (Januari-Februari) 2009 yang seharusnya Rp.200 ribu per Rumah Tepat Sasaran (RTS) tapi kenyataan diterima rakyat miskin hanya Rp.70 ribu saja.
Massa tiba di gedung wakil rakyat sekitar pukul 10.00 dengan dikawal polisi menggunakan satu mobil pick up dengan membawa bendera merah putih dan di bagian depan dipasang kertas bertuliskan ‘pembagian yang tidak wajar melalui aturan dan ‘hak kami mana’. Setelah sampai di gedung dewan, massa disambut Wakil Ketua DPRD, Klemen Apui dan jajaran Komisi B yakni Markus Amid, Mohzai, Markus Findang dan Siyus.
Salah satu warta Erick dalam aspirasinya, selama ini penyaluran BLT di Desa Pahauman dinilai tidak transparan. Karena yang seharusnya hak masyarakat untuk tahap pertama di tahun 2009 ini sebesar Rp.200 ribu tapi yang diterima warga hanya Rp.70 ribu saja, sedangkan tahun 2008 lalu yang seharunya Rp.700 ribu tapi yang diterima hanya Rp.300 ribu saja. “Jadi kita minta transparan dalam BLT ini,” katanya.
Senada diutarakan Supaidi, untuk Desa Pahauman jumlah RTS yang memiliki kupon BLT 470 orang, jadi jika dikalikan uang sebasar Rp.200 ribu berarti total uang Rp.94 juta. Kemudian dibagi tara Rp.70 ribu jika dikalikan 470 berart hanya Rp.32,9 juta, lalu sisanya sebesar mencapai Rp.61 juta kemana. “Ini yang menjadi pertanyaan kita, pun begitu saat pembagian BLT tahun 2008 lalu, jika memang dibagi rata tapi kita melihat mereka tidak ada menerima uang,” beber Supaidi.
Kemudian, lanjutnya, dalam penyaluran juga tidak sesuai prosedur, seharusnya masing-masing warga sendiri yang datang di kantor pos dengan membawa kupon untuk mengambil uang BLT tersebut. Tapi di Pahauman yang mengambil adalah langsung kepala desanya sendiri dengan berbekal tanda-tangan warga yang tidak jelas keabsahannya. “Nah, ini yang kita pertanyakan, kemana sisa uang yang menjadi hak kami,” ujarnya.
Sementara itu, usai perwakilan massa menyampaikan aspirasi, Wakil Ketua DPRD Klemen Apui menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang diterima tersebut. langkag selanjutnya akan melakukan rapat di jajaran komisi B dan akan ditindaklanjuti untuk memanggil intansi terkait, yang tempatnya apakah di kantor camat Sengah Temila atau di gedung dewan ini. “Jadi, kita dari dewan tidak bisa memberikan keputusan terkait aspirasi warga ini, kita akan tindaklanjuti secepatnya,” tegas Apui.
Terpisah, Kepala Desa Pahauman, Sabinus dalam keterangan persnya di Biro Equator melakukan klarifikasi terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan warganya dari Dusun Jering dan Lenggot. Pertama tentang jumlah penerima BLT yang didata BPS tahun 2005 memang 470 orang, tapi ada penambahan menjadi 1314, maka berdasarkan kesepakatan bersama BLT dibagi rata karena mereka juga meminta haknya.
“Kita sudah melakukan rapat bersama untuk kesepakatan BLT dibagi rata dan jumlah yang diterima pada tanggal 18 Mei lalu yang dihadiri seluruh kepada dusun, RT dan anggota BPD, kemudian diketahui Camat Sengah Temila,” ungkap Sabinus sambil menunjukan secarik kertas berisi berita acara rapat kesepakatan bagi rata BLT tersebut. (rie)