*Jangan Saling Lapor Polisi

Ngabang, Equator
Kepala Desa (Kedes) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta selalu kompak, jangan malah saling lapor ke polisi sampai masuk penjara. Akibatnya akan merasa malu dan hak sebagai warga negara menjadi terbatas. “Saya minta Kedes dan BPD supaya kompak dan akur, bukan sebaliknya, sekarang ini ada Kedes yang dilaporkan BPD kepada polisi dan sudah sampai di kejaksaan hanya gara-gara dana ADD,” tegas Bupati Landak DR. Adrianus Asia Sidot saat memberikan pengarahan Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa di aula kantor bupati, Senin (18/5).
Dikatakan Adrianus, uang yang dipermasalahkan tidak seberapa besar, tetapi jika sampai masuk penjara pastikan akan merasa malu dan haknya selalu warga akan terbatas. Jadi, diharapkan Kades dan BPD agar menjalankan pemerintahan desa dengan baik, supaya raktar bisa dilayani dan pembangunan di desa bisa dilaksanakan dengan baik. “Apa yang diperlukan oleh masyarakat dan bisa diusulkan melalui musyawarah pembangunan desa (musbangdes) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu,” ujar Adrianus.
Menurut mantan Kadis Pendidikan ini, masalah ADD diminta untuk dipergunakan secara bertanggung jawab, karena yang namanya uang negara atau uang rakyat berapa rupiah pun dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat, bukan untuk dipergunakan semaunya sendiri. “Tapi harus sudah ada rencana dan disusun bersama BPD atau untuk mencari dana yang ada,” tegas Adrianus.
Adrianus kembali menegaskan, sehubungan dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Kades, ia minta agar dapat dipahami menyadari sepenuhnya serta besedia menerima segala konsekuensinya, mulai dari tenaga yang akan tercurah dalam melayani masyarakat dan waktu. “Sebagai pemimpin masyarakat, kita tidak memiliki jam kerja. Kalau PNS ada jam kerjanya, kepala badan, dinas, kantor dan lainnya ada jam kerjanya. Tapi bupati, camat, kades tidak ada jam kerjanya, jadi siap melayani masyarakat 24 jam,” tegas pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini.
Ia menambahkan, bahwa tugas yang dipikul Kades tidak ringan dibandingkan dengan tugas bupati, karena Kades hanya dibantu sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun dan RT/RW, tetapi semua persoalan tertumpuk ke desa dan langsung berhadapan dengan masyarakat. “Misal, ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) atau beras miskin (raskin), maka yang menjadi sasarannya Kades. Jadi tanggung jawab dan resikonya memang berat,” ungkap Adrianus. (rie)