*Rumah Dinas Tak Ada, Guru Jarang Masuk
POTRET pendidikan di Kabupaten Landak masih dikatakan buruk jika dilihat secara satu persatu. Memang kalau secara keseluruhan pendidikan di Negeri Intan ini sudah maju. Coba melihat dari dekat sekolah di pedalaman cukup memprihatinkan. SDN 12 Sungai Betung Dusun Sungai Toba Desa Amang Kecamatan Ngabang misalnya, kendati sekolah terletak masih bdi kasawan kecamatan ibu kota kabupaten, tapi lokasinya memang cukup jauh. Kalau dari Kota Ngabag hampir satu hari perjalanan karena kondisi jalan tidak mendukung apalagi jika musim hujan. “Guru di sana hanya tiga orang, tapi yang satu orang jarang masuk,” ujar Ketua Komite sekolah, Ramli saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Landak, Kamis (22/10) siang kemarin.
Kedatangan ketua komite tidak sendirian, dia didampingi Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Nason, Kepala Dusun (Kadus),Toda dan tokoh masyarakat Sutrisno. Mereka datang di gedung wakil rakyat langsung diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs Asuardi Daris MM. “Kami datang kena hujan, jalan becek pak,” ujar salah satu diantaranya meraka.
Kembali diceritakan kondisi SDN Sungai Betung saat ini, karena dengan jumlah murid sekitar 60 orang, guru hanya tiga orang. Itupun yang satu orang jarang masuk dengan alasan tidak ada tempat tinggal di sana, karena rumah dinas guru yang sudah reot, tidak memungkinkan untuk digunakan tempat tinggal. “Karena ada satu guru dan keluarga yang tinggal di situ, jadi tak mungkin dipakai ramai,” ungkap Ramli yang diaminkan rekan-rekannya. sedangkan kepala sekolah pulang-pergi (PP) karena rumahnya tidak jauh dari kampung tersebut, jadi hanya satu guru saja yang pulang sehingga jarang masuk. “Jadi tiga guru, satu laku-laki selaku kepala sekolah dan dua perempuan sebagai guru,” ujarnya.
*Dua Kelas Digabung Satu Lokal
KEBANYAKAN sekolah yang maju dan siswanya bermutu berada di daerah perkotaan. Karena sarana dan prasana menunjang mulai dari gedung, bangku, kelengkapan pengajar. Namun untuk sekolah yang berada di daerah pedalaman semua itu hanya hayalan belaka. Apalagi, murid sedikit pastinya pemerintah tidak serius memperhatikannya. Seperti SDN 12 Sungai Betung Dusun Betung Dusun Toba Desa Amang Kecamatan Ngabang kondisinya cukup memprihatinkan. Dengan jumlah murid yang tidak banyak, kemudian tenaga pengajar hanya tiga orang tiap hari belajar pun tidak optimal layaknya sekolah sesuai standar. “Kadang anak-anak masuk jam 07.30 pulang jam 10.00 atau jam 11.00 wib,” ujar Ramli Ketua Komite didampingi Nason Ketua BPD, Toda Kepala Dusun dan Sutrisno tokoh masyarakat kepada Equator di Ngabang, belum lama ini.
Sekolah yang berdiri sekitar 1968 silam itu ketika masih status swasta cukup favorit bagi masyarakat setempat. Jumlah murid lumayan banyak, kemudian berubah status negeri pun masih banyak murid. Tapi lambat tahun, murid berkurang. “Mungkin karena orang menganggap sudah tak bermutu lagi, sehingga orang tua tidak menyekolahkan anak-anaknya di situ. Karena di kampung sebelah juga ada sekolah yang lebih maju,” ungkap Ramli.
Memang bangunan gedung baru saja direhab tahun 2008 lalu, sehingga tampak bagus dari sebelumnya. Tapi karena hanya tiga lokal sedangkan jumlah kelas ada enam, terpaksa sistem guru mengajar digabung. Satu lokal digunakan untuk dua kelas. “Cuman lucunya tak ada penyekat,” ujar Ramli.
Selain itu, dalam satu lokal dua kelas, gurunya juga cuman satu. Jadi si guru setelah memberikan tugas di kelas sebelah, pindah lagi di kelas sebalahnya. Nah, jika dilihat ini sangat lucu, bagaimana mau pintar anak-anak yang sekolah, karena satu lokal dua kelas tanpa penyekat lagi. “Pastinya tak optimal proses belajar mengajar,” ujarnya. Kemudian, masalah bangku yang digunakan anak-anak belajar juga sudah tidak layak, sudah banyak yang rusak tapi belum ada perhatian dari pemerintah. Untuk itu pihaknya hanya berharap kepada instansi terkait agar jangan diam melihat potret pendidikan di pedalaman, jangan hanya melihat di daerah perkotaan saja yang menjadi kebanggan Kabupaten Landak. Masyarakat pedalaman juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. “Kalau sekolah ini diperhatikan, mulai dari manajemen dan sarana dan prasarana seperti bangku, meja kantor dan lainnya, kami yakin akan maju dan murid akan banyak,” tukasnya.
*Masyarakat Berharap Perhatian
Kendati proses belajar-mengajar tak optimal selayaknya sekolah di perkotaan, karena guru hanya tiga orang, jumlah lokal hanya tiga, terpaksa satu lokal dipakai dua kelas. Tapi masyarakat tetap berharap anak-anaknya betah dan suskses menuntut ilmu di SDN 12 Sungai Betung Dusun Sungai Toba Desa Amang Kecamatan Ngabang. “Kalau dilihat memang lucu dan kita tidak tahu apakah anak-anak belajar bisa konsentrasi atau tidak. Coba bayangkan satu lokal digunakan dua kelas tanpa penyekat, memang papan tulisnya dua buah, tapi guru ya cuman satu. Sudah kasih tugas di sebelah, ganti ke sebalah,” ujar Sutrisno seorang tokoh masyarakat desa setempat yang didampingi Ramli ketua komite, Toda Kepala Dusun dan Nason Ketua BPD Amang kepada Equator.
Masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui instansi terkaitnya bisa memperhatikan kondisi sekolah SDN 12 Sungai Amang yang sangat memprihatinkan. Karena, kendati sekolah di pedalaman tapi sangat dibutuhkan generasi warga di sana. “Kita berharap sekolah yang sudah ada tinggal diperhatikan, baik tenaga pengajar dan sarana lainnya seperti bangku belajar, jangan tiap membangun gedung baru di Landak sementara sekolah yang ada dibiarkan,” ungkap Sutrisno.
Sementara itu, persoalan pendidikan di pedalaman Kabupaten Landak juga mendapat respon beberapa anggota DPRD Landak. Seperti dari fraksi Anugerah, saat pemandangan umum (PU) terhadap nota RAPBD 2010 belum lama ini dengan juru bicaranya, Kasnem Sn menegaskan, selama ini sarana guru di pedalaman kurang diperhatikan, seperti perumahan guru. Karena jika ada guru yang baru bertugas dan sudah mempunyai keluarga, mareka akan sudah mendapatkan tempat tinggal. “Akibatnya, guru jarang ditempat, bahkan ketika baru akan ulangan semester, sekolah pintunya baru terbuka,” ujar Kasnem.
Kemudian dari fraksi Partai Demokrat, dengan juru bicara Yohanes mengungkapkan, dibalik penganggaran yang signifikan terhadap anggaran pendidikan, masih belum dijumpai penganggaran untuk upaya perbaikan terhadap pelaku dunia pendidikan untuk dipedalaman yang selama ini masih banyak permasalahan, terutama dalam hal keseriusan mengajar. Selama ini penerimaan beasiswa Pemkab Landak perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) khusus agar bisa menjawab aspirasi semua Kecamatan se Landak. ”Kami juga memohon untuk mereformasi didunia pendidikan Landak, karena rata-rata sekolah negeri untuk SMP, SMA dan SMK yang tadinya digemari karena biayanya relatif terjangkau, tapi justru menjadi sekolah yang menakutkan bagi masyarakat kelas bawah,” urainya. (kundori)
