*Pemkab harus Alokasikan Dana Jaringan
NGABANG. Kabar menggembirakan bagi warga Kota Ngabang yang selama ini kesulitan air bersih sampai gunakan sumur bor. Saat ini pembangunan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Landak sudah rampung. Tapi Pemkab mesti mengalokasikan anggaran sekitar Rp.10 sampai 12 miliar untuk pembangunan jaringan distribusi. “Instalasi ini bantuan provinsi melalui APBN, kami harapkan dapat digunakan dengan baik. Tapi tak akan sempurna digunakan jika tidak ditunjang dari kontribusi Pemda Landak untuk pembanguan jaringan distribusinya. Jadi kalau soal kapan digunakan tergantung Pemda. Memang kita ada bangun jaringan sampai di Pal II dan masuk di komplek perumahan tapi belum semua,” terang Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Bride Suryanus Alorante kepada wartawan usai uji coba intake instalasi pengolaan air minum yang langsung diserah terimakan kepada Pemkab Landak, Jumat (5/6).
Bride menjelaskan, pembangunan inslatasi pengolaan air ini memang cukup lama karena secara bertahan seseuai anggaran yaitu tahun 2003-2004 dan baru rampung pembenahan 2008 lalu. Sehingga untuk uji cobanya baru bisa dilaksanakan tahun ini. Sumber air baku diambil dari sungai Maung atau air merah di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang, sekitar 13 kilometer dari lokasi pengolahan. “Jadi tahap awal memang dibangun intake atau alat penagkapan air dari lokasi sumbernya dan ditarik di pengolaan di Jalan Mungguk,” ujar Bride.
Untuk itu, saat ini instalasi dari sumber air sampai di pengolaan sudah terbangun, berarti tinggal pembangunan jaringan distribusi sampai di penjuru Kota Ngabang ini. Maka dari itu, pastinya Pemkab Landak harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jaringan. “Kalau sampai masuk di rumah tangga pastinya dibebankan kepada konsumen, tapi untuk jaringan induk kan harus dibangun. Kalau menurut hitungan kasar dari konsultan sekitar Rp.10-12 miliar,” kata Bride.
Menurut Bride, dana Rp.10 miliar jika untuk pelayanan warga Kota Ngabang tidak besar dibanding kabupaten lain seperti di Bengkayang saja Rp.40 miliar dan Nanga Pihoh pun demikian cukup besar. “Jadi Pemkab Landak saya pikir tidak keberatan dengan jumlah anggaran yang masih dikatakan kecil itu,” ujar Bride.
Bride juga berharap perhatian dari Pemkab Landak jangan buru-buru memikirkan PAD dari PDAM yang baru terbangun ini, tapi agar bisa melihat dari sisi pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu. “Macam bangun jalan kan tidak melihat profitnya tapi dari sehi pelayanan. Jadi jika jaringan sudah terbanahi, konsumen sudah ada, menejeman dibenahi bisa melakukan fit and propert test untuk menjaringan direktur. Nah baru mikirkan pendapatan,” tegas Bride.
Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH dalam sambutannya mengatakan, sistem penyediaan air minum khususnya di Kota Ngabang saat ini dikelola oleh BUMD. Sehingga Pemkab Landak sendiri sudah menetapkan Perda No.10 tahun 2007 tentang pendirian PDAM. “Jadi pengelolaan air minum untuk Kabupaten Landak sudah jelas payung hukumnya,” terang Sukiman.(rie)
