*Bupati: Dijaga dan Hindari Penyelewengan

Ngabang, Equator
Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pusat tahun ini mengalokasikan dana Rp.76 miliar lebih untuk Kabupaten Landak. Paling besar untuk jatah Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp.43 miliar lebih. Bupati minta dana itu agar dijaga jangan sampai diselewengkan sehingga merugikan masyarakat. “Kami atas Pemkab dan masyarakat Landak menghaturkan terima kasih yang tulus kepada pemerintah provinsi maupun pusat yang berkenan mengalokasikan sejumlah dana untuk Landak dan ini sangat membantu kami dalam mengurangi beban anggaran yang harus ditanggung Kabupaten Landak,” kata Bupati Dr Drs Adrianus Asia Sidot MSi saat memberikan pengarahan dalam Musrenbang tahun 2009 untuk penyusunan RKPD 2010 di aula kantor bupati, Rabu (18/3) kemarin.
Dipaparkan Adrianus, dari APBD Kalbar dan APBN itu mencapai Rp.76 miliar lebih, terbagi dari 21 SKPD termasuk instansi vertikal yang juga dapat dari dana pusat dan provinsi. Adapun dinas yang paling besar yakni Dinas PU mencapai Rp.43 miliar lebih, kemudian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota mencapai Rp.8,3 miliar jadi secara keseluruhan dana yang masuk di Kabupaten Landak ini Rp. 76 miliar.
“Mari kita jaga kepercayaan baik pemerintah provinsi maupun pusat yang memberikan bantuan sejumlah dana. Selain itu, perlu kita informasikan dana Adhoc juga cukup besar dari pusat mencapai Rp.54 miliar dan terakhir dana stimulus mencapai Rp.50 miliar,” ujar Adrianus.
Adrianus menegaskan, dengan bantuan dana dari provinsi dan pusat ini tentu sangat membantu dan meringankan bebabn Kabupaten Landak. Namun ini semua belum bisa menjawab semua persolaan, maka perlu dijaga kepercayaan yang diberikan ini dalam menjaankan kegiatan harus sesuai aturan dalam pengelolaan keuangan negara. “Kita hindari penyelewengan-penyelewengan penggunaan dana ini, karena bisa berakibat fatal baik yang bersangkutan juga bagi masyarakat dirugikan. Karena dengan adanya penyelewengan dana yang dilakukan aparat dan tentu proses hukum akan menunggu,”ingat Adrianus.
*Musrenbang 2010
Bupati Adrianus dalam acara Musrenbang 2009 untuk penyusuann RKPD 2010 juga meminta kepada para SKPD dapat memahami. Kemudian aspirasi akan dianalisi sehingga dapat dirumuskan untuk menjadi program yang diterapna. Tapi tidak semua aspirasi harus diserap atau direspon, karena untuk menentukan program harus dalam skala prioritas. “Bapak Presiden mengintruksikan dalam menjalankan program pembangunan hendaknya harus berorientasi dengan kepentingan masyarakat miskin, diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang baru. Nah ini yang menjadi patokan untuk menentukan prioritas pembangunan kita.Sehingga hasil Musrenbang tidak ngambang,” tegas mantan Kadis Pendidikan ini.
Untuk itu, hal ini ahar dijadikan suatu indikasi dalam program yang akan di jalankan tahun 2010, kemudian respon terhadap berbagai situasi dan kondisi yang berkembang baik lokal, nasional dan internasional. Diakuinya bersama, perubahan yang ada saat ini memang harus direspon, jika tidak berbagai persoalan akan muncul karena semakin hari perubahan semakin cepat. “Sehingga tidak bisa menunggu kita. Oleh karena itu aparatur pemerintah harus bersikap responsibel terhadap perubahan yang terjadi,” tandas Adrianus.
Pada Musrenbang kemarin langsung dibuka bupati, tampak hadir juga Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH, Sekda Drs Ludis Msi para asisten dan para kepala dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak, Ketua DPRD Minsen SH didampingi Wakil Ketua Klemen Apui Sip dua anggotanya Adrianus Yanto Nunus SH MH dan Cahyatanus SH dan jajaran anggota Muspida. Sedangkan dari dari pemprov, gubernur diwakili Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Togi Lumban Tobong, Kadis PU Ir Jakius Sinyor, Kadis Pertanian drh. Manaf dan Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda Yusri Zainudin.(rie)