*Pemda dan Depag Bentuk Tim

Ngabang, Equator
Komisi A DPRD Landak menepati janji untuk mengundang 100 lebih guru honor agama mulai dari Katolik, Protestan dan Islam untuk dialog langsung dengan instansi terkait atas aspirasi agar diangkat menjadi CPNS. Tapi mereka sedikit kecewa, seharusnya langsung ketemu bupati tapi hanya hadir asisten I, kepegawaian, perwakilan dinas pendidikan dan dari departeman agama (Depag) Landak. Pertemuan di aula kantor bupati, Kamis (5/3) siang itu telah diputuskan kesepakatan akan dibentuk tim dari Pemda, Depag, DPRD dan perwakilan guru untuk menghadap di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Pusat. “Kita sepakati bersama untuk bentuk tim. Karena menurut informasi dari bupati yang disampaikan kepada saya melalui via telepon, tahun ini sekitar Maret atau Mei akan ada penerimaan CPNS,” kata Ketua Komisi A DPRD Landak Adrianus Yanto Nunus SH MH saat dialog, kemarin.
Maka dari itu, jika memang bulan tersebut ada informasi penerimaan CPNS, masalah ini perlu dibentuk tim bersama untuk berangkat ke Jakarta langsung meghadap kepada Menpan agar dibuka formasi guru agama. “Jadi nanti tim akan berkoordinasi dengan bupati dan gubernur,” ujar Nunus.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran,S.Sos menyampaikan maaf karena bupati tidak bisa hadir karna ada tugas luar, yang sedianya memang hadir di harapan para penyampai aspirasi itu. “Kami ini adalah pembantu saja tidak bisa mengambil keputusan,” ujar Marcos.
Tapi, jangan khawatir, Marcos berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada bupati seperti rencana pembentukan tim, permintaan rekomendasi dari bupati agar tim bisa mendapatkan juga rekomendasi dari Gubernur Kalbar dan bisa langsung berangkat ke Menpan. “Karena menghadap Menpan tanpa ada rekoemdasi Gubernur tidak bisa tidak bisa, ini sesuai UU 32 tahun 2004 Gubernur adalah wakil pemerintah pusat,” jelas Marcos.
*Lulusan DII-PGSD
Sementara setelah 100 lebih guru honor agama bubar setelah mendapat jawaban akan dibentuk tim untuk berangkat ke Menpan. Rupanya komisi A juga mengundang sekitar puluhan lulusan DII-PGSD Untan Pontianak yang waktu itu juga menyampaikan aspirasi di dewan agar diangkat CPNS atau paling tidak tenaga honor yang dibiayai daerah. Saat dialog di dewan tanggal 8 Januari lalu bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot didampingi Sekda Drs Ludis Msi mengeluarkan kebijakan akan ada penerimaan CPNS susulan, tapi setelah keluar penguman nama-nama mereka hanya beberapa orang saja. Maka kali ini mereka menagih lagi tentang akan diangkat menjadi tenaga guru kontrak dan anggaran sudah disiapkan di APBD. “Kami bukan mengelak dengan masalah ini, tapi saya baru sekitar 10 hari menjabat kepala kepegawaian, jadi nanti saya akan konsultasi lagi dengan pejabat yang sebelumnnya,” ujar Marcos singkat.
Pertemuan di aula bupati itu, langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Klemen Apui SIP, didampingi anggota dewan dari komisi A dan C, dari pihak eksekutif Asisnten I Yohanes Meter didampingi, Kepala BKPP Marcos Lahiran, Sekretaris Dinas Pendidikan Erick Yohanes dan dari Depag diwakili Kasi Bimas Katolik Andreas Andeh.(rie)