NGABANG. Ketika profesor dan peneliti senior pada Nordic Institute of Stdies (NIAS) dari Universitas Copenhagen Denmark Mr.Timo Kivimaki menyatakan, terjadinya konflik antar etnis di Kalbar bermula kasus individu atau kriminalitas biasa. Maka jika sudah ada Forum Komunikasi antar Kelompok Etnis, tokoh masyarakat harus bisa menyelesaikan masalah. Artinya, jika ada kasus kriminal sebagai pemicu agar diserahkan kepada polisi untuk diposes secara hukum, jangan main hakim sendiri. Rupanya, pernyataan ini langsung direspon salah satu peserta dalam pertemuan di aula kantor bupati Landak, Sabtu (31/10). “Masyarakat Landak sudah krisis kepercayaan terhadap polisi. Ada beberapa pengalaman seperti Polsek dirusak ini salah satu bukti nyata. Oknum polisi kerjanya hanya memeras,” ungkap Vinsensius S.Sos,MMA salah satu peserta dialog tersebut.
Ia juga membeberkan, ada kasus kecil bisa menjadi besar, kasus besar bisa menjadi kecil jika ada biaya atau dibayar. “Kami tak setuju kalau polisi dilibatkan di forum yang akan dibentuk ini, apalagi polisinya mayoritas salah satu etnis. Kami juga punya putra daerah yang bisa menjadi polisi, hanya kesempatan saja yang tak diberikan,” ungkap Vinsen yang menjabat Plt. Kepala Dibunhut Landak dengan lantang.
Ia mengaku, orang Landak yang terdiri dari Dayak, Melayu dan Tionghoa tidak sulit untuk diurus, asalkan jangan neko-neko. “Kami tak percaya dengan polisi,”tegasnya. Ia juga mencontohkan adanya usaha-usaha masyarakat Kabupaten Landak yang hanya untuk mencari makan dan mengisi perut, tapi menjadi lahan manipul;asi perugas kepolisian, dicari kesalahannya dan lainnya. Padahal, seharusnya polisi adalah pengayomi tapi yang terjadi malah sebaliknya. “Mungkin karena putra daerah tidak diberikan kesempatan untuk sekolah di kepolisian. Semua didominasi oleh satu etnis saha, ini sebenarnya penjajahan terselubung,” tegas Vinsen putra asli Kabupaten Landak ini. (rie)