NGABANG. PT Gunung Rinjuan Sejahtera (GRS) salah satu perusahaan sawit di Kecamatan Mandor akan ditegur Bupati Landak karena melakukan kegiatan Land Clearing (LC) secara illegal. Perusahaan itu baru mengantongi izin lokasi dan belum ada izin Amdal serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi sudah melakukan LC fisik kebun. “Surat peringatan satu No.525/4052/Bunhut/2009 sudah ditandatangai pak Bupati Adrianus AS dan akan kita sampaikan kepada manajemen perusahaan tersebut,” ungkap Plt.Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanana (Bunhut) Landak Vinsensius kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/11).
Vinsen menguraikan, dari fakta yang ada, maka disampaikan beberapa peringatan kepada PT GRS yaitu, bahwa didalam pembebasan lahan PT GRS harus sesuai dengan izin lokasi yang diberikan dan dilarang membebaskan lahan diluar dari izin lokasi yang dimaksud. Kemudian, sebelum memiliki Amdal dan IUP, PT GRS dilarang melakukan kegiatan fisik kebun yang merubah rona awal lingkungan atau dilarang LC fisik kebun. Sadangkan untuk melakukan LC fisik kebun PT GRS wajib memiliki rekomendasi dari pemerintah daerah yang sebelumnya dilakukan analisa lapangan tentang luasan lahan yang telah dibebaskan. “Maka dengan ini Bupati Landak memerintahkan kepada PT GRS untuk menghentikan legiatan LC yang dilaksanakan karena dinilai merupakan tindakan illagal, melanggar aturan dan meresahkan masyarakat,” tegas Vinsen.
Vinsen juga menyikapi masalah yang terjadi di Dusun Agak Hulu Desa Bebatung, yang mana di daerah setempat memang titik koordinat dua perusahaan antara PT GRS dan Maiska Bumi Khatulisiwa (MBS). Pada dasarnya masyarakat setempat menerima semua perusahaan dan tidak akan bingung jika kedua perusahaan melakukan sosialisasi sesuai aturan. Jangan sampai asa kepentingan peribadi yang merebutkan potensi lahan yang ada.
“Memang telah terindikasi jika melihat titik koordinat di Dusun Agak Hulu itu, berarti GRS sudah mengelola lahan di luar konsensi. Karena lahan milik PT. MBS,” beber Vinsen.
Untuk itu menyikapi masalah fakta yang ada di lapangan, Bupati mengambil sikap, melakukan teguran terulis dan ini bukan satu-satunya di Agak Hulu tapi di daerah lain juga ada. Karena PT GRS baru izin lokasi yang mestinya tugasnya hanya membebaskan lahan dan tidak boleh melakukan LC terhadap lahan kebun. “Yang boleh LC hanya untuk pembangungan jalan, pembangunan pembibitan dan gedung kantor. PT GRS belum ada izin Amdal dan IUP sementara PT MBS sudah ada izin Amdal,” tegas Vinsen.
Ia menambahkan, diharapkan semua investor yang berinvestasi khususnya di bidang perkebunan harus menjalankan prosedur yang ada. Tahap awal pencadangan lahan sekitar memakan waktu enam bulan, kemudian izin lokasi, izin Amdal dan IUP. “Nah ini aturan yang harus ditempuh oleh perusahaan,” tandas Vinsen. (rie)

*Kapan Tim Operasi Action?

NGABANG. Menyikapi maraknya Pertambahan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Landak beberapa bulan lalu Bupati Adrianus AS pernah minta dukungan kepada DPRD Landak untuk pendanaan operasi bahkan siap dibentuk pos di lokasi melibatkan TNI/Polri. Sehingga dalam pembahasan APBD Perubahan 2009 dana sudah disediakan. Lalu kapan tim akan action? sementara tahun anggaran 2009 sudah akan berakhir.
“Belum lama ini kita dari tim penertiban PETI sudah melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi itupun dievaluasi juga hasil penertiban PETI yang sudah dilakukan. Termasuklah penertiban praktik PETI di Kecamatan Mempawah Hulu yang gagal total. Kegagalan itupun kita evaluasi juga,” ungkap Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman dikonfirmasi di kantornya, baru-baru ini.
Menurutnya, hasil rapat koordinasi tersebut, diambil keputusan bahwa tim penertiban akan melakukan safari dengan mendatangi beberapa kecamatan lokasi PETI. Direncanakan safari tersebut akan dilaksanakan dalam minggu ini dengan sasaran pertama di Kecamatan Mempawah Hulu. “Selain safari, kita juga akan melakukan pemantauan di lapangan. Tapi kita tidak melakukan penindakan, kita hanya memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi kepada masyarakat, khususnya pekerja PETI,” ujar Sukiman.
Ia mengatakan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, ia lantas mengkaitkan dengan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang melanda Landak. Sebab lubang-lubang yang sudah digali para penambang, tentu akan menampung air yang pada akhirnya menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. “Karena semakin besar peluang nyamuk untuk bersarang. Kalau kegiatan fogging, tidak menjamin bahwa nyamuk Aides Agepty akan mati. Apalagi Jumat pekan lalu kita sudah meminta supaya masyarakat melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),” ungkapnya.
Sukiman juga tidak menampik kalau praktik PETI di Landak ini semakin meningkat, terutama di Kecamatan Mempawah Hulu. Sebab kemungkinan saja para pelaku PETI yang sebelumnya bekerja di Kecamatan lain, kini pindah ke Mempawah Hulu. ”Mungkin mereka mengira bahwa di Kecamatan Mempawah Hulu emasnya banyak. Jadi jangan heran peredaran mesin dompeng di Mempawah Hulu sudah mencapai sekitar 60 mesin berdasarkan laporan dari masyarakat setempat,” tandas dia. (rie)

NGABANG. Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya tata tertib (tatib) DPRD Landak periode 2009-2014 berhasil disahkan dalam rapat paripurna pengesahan tatib, Senin (23/11) di Gedung DPRD Landak. Rapat dipimpin Ketua DPRD Heri Saman didampingi Wakil Ketua Klemen Apui dan Markus Amid, hadir sejumlah anggota dewan. “ Dengan adanya tata tertib yang sudah disahkan, anggota dewan sudah memiliki payung hukum yang pasti dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya,” ungkap Ketua DPRD Landak Heri Saman kepada wartawan, usai rapat paripurna kemarin.
Menurut dia, fraksi-fraksi sudah terbentuk, komisi-komisi juga, dan tata tertib sudah disahkan tinggal dikonsultasikan di Gubernur Kalimantan Barat, maka kegiatan dan agenda pimpinan dan anggota dewan kedepan diharapkan lebih maksimal, khususnya melakukan tiga fungsi yakni legislasi, kontroling dan budgeting. “Kita harapkan agar semua anggota dewan memiliki prioritas kepentingan yang sama yakni memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat bukan partai atau pun golongan," katanya.
Heri menjelaskan kemitraan dengan pihak eksekutif tetap dijalankan tanpa mengambaikan peran dan fungsi dewan sebagai lembaga pengawas.
"Relasi, kerja sama dan koordinasi tetap kita bina dengan pihak eksekutif tetapi tidak harus berarti kita mengesampingkan kepentingan rakyat. Segala program dan kegiatan pemerintah harus sungguh berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat," kata Heri legislator dari PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan, tatib merupakan aturan main atau rambu-rambu pelaksanaan kelengkapan di DPRD ini. Tatib DPRD Landak sudah disahkan tanpa menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Karena nanti jika PP sudah terbit akan disesuaikan kembali. Karena tatib disahkan agar dewan bisa bertugas seperti membahasa APBD 2010 yang saat ini sudah sedang di bahas bersama legislatif dan eksekutif.
“Karena dalam pembahasan APBD kita dideadline paling lambat 31 Desember 2009. Untuk Landak mudah-mudahan Desember sudah diketok palu,” tandas Heri. (rie)

*Peserta Masih Bisa Kirim SMS

NGABANG. Pelaksanaan test CPNS di lingkungan Pemkab Landak yang digelar Sabtu (21/11) pengawasannya tampaknya kurang ketat. Itu dibuktikan masih ada peserta mengaktifkan handphon (HP) dan mengirim pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada orang lain untuk bertanya jawaban soal. “Dev. Teori perjanjian masyarakat siapa yg mengatakannya? Aku lg ujian?,” demikian isi pesan singkat dari salah satu peserta ujian CPNS yang dikirim kepada rekannya saat proses waktu pelaksanaan masih berlangung.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran menegaskan, pelaksanaan test di gedung SMPN 1 Ngabang dan di gedung SDN 16 Ngabang untuk pengawasnya melibatkan guru-guru dari sekolah yang gedungnya dipakai, dan tim dari pusat dan provinsi Kalbar juga meninjau pelaksanaan test itu serta ditinjau Wakil Bupati Agustinus Sukiman. “Pelaksanaan ujian CPNS juga dari pusat mengirim dua orang anggota Brimob dan dibackup anggota Polres Landak,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan sebelum pelaksanaan ujian.
Pelaksaan ujian CPNS dari 1.060 pendaftar, tidak hadir sekitar 70 an orang. Ada kemungkinan mereka tidak ada waktu untuk hadir saat pelaksanaan test atau juga melihat peluang. “Mungkin ada yang melihat peluang dengan daerah lain,” ujar Marcos.
Marcos mengatakan, kuota yang diberi Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara (Menpan) untuk Landak tahun 2009 adalah 264 formasi, hanya saja yang bisa direbutkan 250 saja. Karena sisanya sudah ada yang mengisi yakni jatah pengangkatan honorer menjadi CPNS 13 orang, Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS 11 orang. “Jadi semua formasi yang kita sediakan semua terisi, meskipun jumlah pelamar minim seperti dokter gigi yang dibutuhkan satu orang yang melamar hanya 2 orang saja,” terang Marcos.
Sementara itu Wakil Bupati Agustinus Sukiman juga meninjau pelaksanaan test CPNS yang berlangusung di gedung SMPN 1 Ngabang untuk pelamar tenaga kesehatan dan teknis, kemudian di gedung SDN 16 Ngabang pelamar tenaga kependidikan atau guru. Wabup didampingi Marcos Lahiran keliling mengunjungi sebanyak 27 ruang. (rie)

ASPIRASI dari alumni Sarjana Bimbingan dan Konseling Kabupaten Landak yang disampaikan kepada DPRD dan diberitakan di koran yang mempertanyakan mengapa tidak ada formasi guru BK selama 3 tahun berturut-turut dalam penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak, langsung ditanggapi Kepala (BKPP) Landak Marcos Lahiran dan ia berjanji akan menampung. “Saat inipun kita baru mendata jumlah para guru BK tersebut. Sebab tahun-tahun sebelumnya data mereka memang belum masuk ke kita, sehingga kita tidak membuka formasi untuk guru BK,” ujar Marcos dikonfirmasi di kantornya, belum lama ini.
Selain guru BK yang meminta usulan supaya disediakan formasi, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) Diploma 2 (D2) juga mengusulkan hal yang sama. Data para guru Penjankes inipun baru masuk ke BKPP Landak. ”Jumlah guru Penjaskes yang terdata di BKPP Landak sebanyak 42 orang,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Landak Aspansius mengatakan, kuota formasi dalam penerimaan CPNS sudah merupakan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuklah formasi guru BK. “Jadi kita mau ngadu kemana-mana juga tidak bisa. Apalagi untuk menganalisis data-data formasi harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan,” ujar Aspan yang ditemui Jumat (20/11) di kantornya.(rie)

*Sudah KLB, Ayo Galakan PSN

NGABANG. Gawat ! perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Landak terus meningkat tajam, dalam satu bulan mencapai ratusan kasus. Pemkab Landak sudah menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dinas Kesehatan sudah gencar fogging dan abatenisasi, warga diminta menggelar gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap hari Jumat.
“Perkembangan DBD hingga 15 November mencapai 289 kasus, meninggal enam orang. Kalau mau menghitung berapa jumlah kenaikan hitung saja pada 15 Oktober lalu 161 kasus sekarang sudah 289 kasus, berarti baru satu bulan terakhir ini naik 128,” ungkap Plt.Kepala Dinas Kesehatan Landak Sophia Tjakre dikonfirmasi di kantornya, Kamis (19/11) kemarin.
Menurutnya, pihak Dinkes sudah melakukan fogging sampai di tingkat kecamatan yang jauh-jauh, bahkan sampai petugas yang sempat pingsan diduga kecapean karena lokasi yang diasapi secara bergiliran dimana 100 meter dari titik yang ada kasus DBD. “Selain itu juga melakukan abatenisasi, dan sudah didroping dari pusat masih di provinsi. Bupati juga susah membuat surat edaran kepada masyarakat agar setiap hari Jumat melakukan gerakan PSN,” ungkap Sophia.
Pemkab Landak sendiri sudah menyatakan KLB sehingga meminta bantuan dana dari pemerintah pusat dan belum sampai. Untuk dana dari APBD Landak sendiri sudah menggunakan dana tastis yang ada, dan untuk APBD 2010 yang masih dibahas juga akan dianggarkan.
“Karena dana untuk fogging tahun 2009 dulunya berdasarkan DBD tahun 2008 yang hanya 29 kasus dan dana hanya dinaikan sekian persen. Ternyata sekarang 2009 mencapai 96 persen lebih kenaikannya,” terang Sophia.
Petugas fogging di Landak juga terbatas, sehingga sampai kecapean untuk gencar melakukan pengasapan di sejumlah tutik rawan. Bahkan ada partisipasi dari masyarakat yang tidak ada titik DBD tapi minta di fogging dan mereka membantu untuk pembelian bensin dan solar. “Jadi pada prinsipnya kita tidak memungut biasa untuk fogging, tapi hanya partisipasi dari masyarakat saja karena jika dilihat memang anggaran terbatas,” ujar Sophia.
Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar bersama-sama memberantas perkembangan DBD yang dimulai dari lingkungan diri masing-masing dendan cara melakukan gerakan 3M (Mengubur, Menguras, Menutup) yang merupakan sebagai strategi pencegahan dinilai ampuh untuk membasmi nyamuk. Saat ini Pemkab Landak juga sudah mengeluarkan surat edaran PSN setiap hari Jumat. “Mari kita bersama-sama memberantas perkembangan DBD di Landak ini, jangan hanya menyalahkan Dinas Kesehatan yang dituding tidak ada kerja,” tegas Sophia. (rie)

*Memperebutkan Piala Adrianus AS

NGABANG. Jajaran Komisariat Cabang (Komcab) Indonesian Offroad Federation (IOF) Landak sepakat untuk menggelar kompetisi Offroad 2009 dengan memperebutkan piala DR. Drs. Adrianus Asia Sidot MSi pada 12-13 Desember 2009 di daerah gunung Sehag Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. “Pada kegiatan ini kita dari Komcab IOF Landak mengandeng DPD Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Landak,” ungkap Ketua Komcab IOF Landak Gusti Agus Kurniawan dalam keterangan persnya, Kamis (19/11).
Agus menjelaskan, kegiatan ini lebih banyak mengandung unsur wisata. Karena selama perjalanan, peserta akan melewati kawasan hutan yang rindang, asri, dan menawan dengan pemandangan gunung Sehaq dan pastinya penuh tantangan.
”Kita sudah bisa menerima pendaftaran terbuka untuk se Kalimantan Barat. Selain itu, pemberitahuan ini juga melalui surat setiap Komda IOF se Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ketua Panitia, Rosiadi Mamba mengatakan, kejuaraan ini bertujuan untuk mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan di Kabupaten Landak. Selain itu, sebutnya, kejuaraan ini untuk memperat hubungan antara off-roader dari berbagai provinsi se Kalimantan Barat. “Kita ingin menjalin silaturrahmi melalui kejuaraan seperti ini. Sehingga tumbuh kepekaan sosial bila ada di antara saudara kita yang menimpa musibah seperti di Padang,” tandas Rosiadi seraya menambahkan, untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Komcab IOF Landak di Jl Karya No. 14 Ngabang telp 08125611311 (Agus Kurniawan), 081352438486 (Heri Irawan), 081522556645 (Ucok). (rie)

MANDOR. Manajeman PT Gunung Rinjuan Sejahtera (GRS) dan masyarakat Dusun Agak Hulu Desa Bebatung Kecamatan Mandor membantah menyerobot lahan milik PT Maiskha Bumi Semesta (MBS) seperti yang ditudingkan oleh salah satu masyarakat bernama Y Inus di koran ini, Jumat (15/11) lalu.
“Kita melakukan klarifikasi, bahwa laporan itu hanya oleh oknum tertentu, jangan mengatas namakan masyarakat, itu hanya untuk kepentingan pribadi,” ungkap Kepala Dusun (Kadus) Agak Hulu Demonikus Edy Satius dalam keterangan persnya, Rabu (18/11) kemarin.
Ia berharap jika ada kepentingan pribadi jangan membawa atas nama masyarakat, karena sebenarnya tidak ada masalah di lapangan, itu dibuktikan warga bekerja lancar dengan perusahaan. Pihaknya tidak memihak kepada perusahaan mana yang mengarap lahan. “ Kami yang penting perusahaan itu benar-benar bekerja untuk mensejahterakan masyarakat dan kepentingan umum. Selama ini tidak ada masalah antara kedua perusahaan antara PT GRS dan PT MBS, kami masyarakat bekerja lancar dengan perusahaan,” ungkapnya.
Senada diutarakan Landok selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Agak Hulu, mengingin kepastian dari kedua perusahaan antara PT GRS dan PT MBS, karena selama ini PT GRS yang lebih dulu bekerja di dusun tersebut dan masyarakat sudah meyerahkan lahan. “Maka kami tahu persis keadaan dusun kami dan kami tidak mau diganggu oleh perusahaan lain karena lahan masyarakat sudah diserahkan kepada PT GRS. Oknum masyarakat yang melaporkan hal itu adalah bukan warga Agak Hulu tapi dari desa lain,” tegas Landok.
Sementara itu Manager PT GRS, T. Manurung juga mengklarifikasi tudingan yang dikatakan oleh masyarakat bgernama Y.Inus seperti yang diberitakan koran ini pada 15 November lalu itu adalah tidak benar. Dari pihak PT GRS sampai saat ini tidak ada merasa dirugikan dan merugikan, dalam hal ini Pemkab Landak benar-benar masih mengayomi segala investasi dan investor yang datang ke sini. “Sedangkan di dalam kelompok tani tidak ada nama Y.Inus warga dusun Agak Hulu yang menyerahkan lahannya, dan tidak terdaptar dalam kelompok tani, setahu kami Y.Inus ini bukan warga Agak Hulu. Di antara kedua perusahaan PT GRS dan PT MBS selama ini tidak ada tumpang tindih lahan,” ungkap Manurung.
Manurung menambahkan, sebelum pihak perusahaan mulai berinvestasi di Landak ini sudah bersosialisasi kepada masyarakat di desa Bebatung. Perusahaan sudah jalani baik secara adatnya maupun sosialisasi lainnya yang melibatkan aparat desa tersebut. “Jadi kami atas nama manager PT GRS memohon maaf kepada Pemkab Landak. Kami sangat berterima kasih kepada PemkabLandak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berinvestasi di daerah ini,” tandas Manurung (rie)

RENCANA 2010 PNS di lingkungan Pemkab Landak harus memiliki Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sehingga pembayaran gaji langsung melalui rekening Bank masing-masing yang sudah bekersama dengan Bank Kalbar Cabang Ngabang. Apakah pihak Bank mampu melayani pegawai setiap awal bulan mengambil gaji di teler atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang mencapai ribuan?
“Kita memang sudah bekerjasama dengan Pemkab Landak tentang pembuatan KPE, untuk tahap awal ini tidak semua baru 1700 lebih pegawai saja. Kalau pegawai semua mencapai 5000 an di Landak ini,”kata Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang, Mursalin dikonfirmasi di kantornya, Rabu (18/11) kemarin.
Sedangkan untuk pelayanan, pastinya pihak Bank akan memanfaatkan teller yang ada dan ATM. Jika memang dibutuhkan ke depan bisa saja dibangun lagi mesin ATM, apakah di kantor bupati atau di tempat lainnya. “Bagi PNS yang tidak terjangkau, gaji akan tetap disalurkan di lokasi intansi dimana mereka bertugas,” ujar Musalin.
Ia menambahkan, kebijakan Pemkab Landak untuk menerapkan KPE ini untuk tahap awal memang sifatnya masih uji coba. Artinya akan terlebih dahulu manfaat dan kelancaran. “Bahkan kedepan selain KPE juga akan diterapkan absensi PNS secara online, tapi itu rencana dan sekarang baru akan menerapkan KPE tersebih dahulu,” ujar Musalin. (rie)

Peringatan Harkesnas Meriah

NGABANG. Memperingati Hari Kesehatan Nasional (Harkesnas) ke-45 dengan tema lingkungan sehat, rakyat sehat. Dinas Kesehatan (Dinkes) Landak sudah menggelar sejumlah kegiatan dan berlangsung meriah. Adapun kegiatan tersebut diantaranya bakti sosial membangun jamban keluarga sebanyak 30 unit di Kecamatan Menjalin yang sekarang ini masih dalam tahap pengerjaan. Pemutaran film dan penyuluhan kesehatan mengenai demam berdarah serta PHBS, pertandingan bola volly antar Dinkes Landak, RSUD dan Puskesmas se Landak. “Kemudian, lomba balita sehat, lomba senam Lansia, gerak jalan santai dan penyerahan ambulance secara simbolis untuk Puskesmas Sebangki,” kata Plt. Kepala Dinkes Landak, Sophia Tjakre kepada Equator usai menghadiri undangan pelantikan pimpinan DPRD Landak, Selasa (17/11)
Menurut Sophia, lingkungan sehat memang sangat berperan didalam menciptakan masyarakat yang sehat. Karena sebagian besar penyakit menular dapat dicegah dengan perbaikan dan kualitas lingkungan yang mencakup akan ketersediaan air minum, sanitasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian bahan berbahaya dan logam berat serta penanganan limbah rumah tangga dan industri. “Kesehatan merupakan tujuan dari semua elemen masyarakat yang ada. Memang dirasakan perlu untuk mengembangkan cara pandang masyarakat dibidang kesehatan,” kata dia.
Ia mengunglapkan, kalau sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai objek, maka saat ini masyarakat harus didorong dan diberdayakan untuk mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang berkelanjutan serta melibatkan diri dalam membangun lingkungan yang sehat. “Perilaku membangun lingkungan yang sehat seperti pemicuan perilaku menuju hidup bersih dan sehat melalui Posyandu, membiasakan diri cuci tangan pakai sabun dan kegiatan lain yang menempatkan masyarakat sebagai bintang utama,” tukas dia. (rie)

*Aktivitas Belajar Terganggu

MANDOR. Sejumlah siswa di SMPN 3 Mandor sejak 10 hingga 16 November sering mengalami kerasukan setan atau roh halus. Siswa tiba-tiba mengamuk dan teriak histeris hingga membuat panik se isi gedung sekolah yang terletak di Desa Kayu Tanam itu, aktivitas belajar-mengajar sontak terhenti. “Siswa ngamuk hampir tak dapat di tolong, memberontak sambil teriak histeris. Sekolah tak bisa mengadakan aktivitas belajar,” ujar Fran Aki Kepala SMPN 3 Mandor kepada awak koran ini, Senin (16/11) kemarin.
Akibat kejadian aneh itu, pihak sekolah langsung melaporkan kepada orang tua murid dan kepolisian setempat agar datang memberikan pertolongan. Sejak Selasa (10/11) lalu ada 16 siswa yang kerasukan dan Senin (16/11) kemarin delapan siswa. “Kita juga heran kejadian selalu pada wanita dan terjadi dari satu siswa kemudian masuk ke teman yang lainnya sehingga dari satu siswa menjadi lebih banyak yang kerasukan,” ungkap Fran.
Ia menceritakan, siswa kerasukan suka mengamuk tak mampu dipegang, satu di tangkap yang satu yang lainnya memberonta. Pihaknya sudah sepakati dengan orang tua siswa pada Rabu (10/11) malam lalu sudah mengagelar doa bersama di sekolah, tiga agama bersatu, Islam, Katolik dan Kristen, untuk mengusir roh jahat yang mungkin selama ini mengganggu siswa di sekolah. Tapi hari ini senin 16/11 masih ada siswa yang kerasukan sampai delapan siswa. Adanya permintaan dari orang tua siswa agar sekolah ini harus diadakan acara adat. “Maka kita besok (hari ini,red) akan menggelar acara adat di sekolah, mudah-mudahan dapat mengusir roh jahat agar tidak mengganggu siswa,” harap Fran.
Sementara itu, Pato orang tua siswa menegaskan, selama ini sudah dua kali terjadi kerasukan pada siswa maka sekolah dan orang tua siswa tidak boleh membiarkan hal ini terjadi terus menerus. “Kita harus ambil sikap apa yang harus kita lakukan. Secara agama harus kita laksanakan dan secara adat juga harus kita laksanakan karena kita mempunyai agama dan punya adat. Kalau kita biarkan khawatir nanti bisa membawa korban jiwa pada siswa,” tegas Pato (rie)

*Pertanyakan Formasi Guru BK

NGABANG. Sebanyak empat orang yang tergabung Ikatan Sarjana Bimbingan Konseling (ISBK) Kabupaten Landak menyampaikan aspirasi kepada Komisi A DPRD Landak, Senin (16/11). Mereka mempertanyakan mengapa pembukaan CPNS Pemkab Landak tidak ada formasi untuk guru BK. Padahal BK sangat penting dan masuk kurikulum KTSP. “Kami kecewa terhadap Pemkab Landak dalam rekrutmen CPNS selama tiga tahun tidak ada membuka formasi guru konseling, sementara kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain terutama Kota Pontianak yang pendidikan yang lebih maju, tapi pendidikan guru BK lebih prioritas, serta daerah lain seperti Singkawang dan Kabupaten Pontianak,” ungkap Ketua ISBK Landak Sunardi didampingi rekan-rekannya Herkulanus, Sabiratno dan Herinotus.
Menurut Sunardi yang masih menjabat guru honor di salah satu SMA di Sengah Temila ini, BK sekarang dengan kurikulum KTSP adalah tim pengembangan diri. Ini juga ditegaskan dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) serta Permendagri No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Jadi dalam pengembangan diri di sekolah untuk guru konselor sangat diperlukan, bahkan banyak sekolah merekrut guru honor dalam bidang BK ini, karena guru pegawai negeri masih minim di Landak ini,” ungkap Sunardi.
Ia menambahkan, jika melihat perkembangan zaman seperti video porno, narkoba, kenakalan remaja dan lainnya mulai merambah kepada usia remaja atau pelajar. Nah di sinilah peran guru BK dalam mendidik anak didik dalam menghadapi perkembangan zaman. “Mengisi kegiatan dengan kurikulum pengembangan diri siswa,” ujar Sunardi.
Namun sangat disayangkan sejak 2007 hingga sekarang Pemkab Landak tidak ada membuka formasi CPNS untuk guru BK, maka dari itu pihaknya menyampaikan aspirasi Komisi A DPRD yang membidangi pendidikan agar dibuat rekomendasi. “Karena kita sudah bertanya dengan Bagian Kepegawaian jawabannya akan diaspirasikan dulu,” ujar Sunardi.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Landak Syahdan Anggoi mengaku akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait masalah CPNS. Karena rencana memang sudah diagendakan Komisi A akan mengundang pihak Kepegawaian dan Dinas Pendidikan untuk dengar pendapat yang membahas masalah sistem penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak. “Nah, aspirasi seperti guru BK ini akan menjadi tambahan kita untuk menyuarakan kepada pihak kepegawaian,” kata Syahdan didampingi anggota lainnya Sarius dan Aslan. (rie)

*Akan Hadirkan Daud Cino Jordan

NGABANG. Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Landak rencana akan menggelar open kejuaraan tinju Bupati Cup dan menghadirkan petinju dunia Daud Cino Jordan untuk berlaga di ekshibisi.
“Kita dari Pengkab sudah merencanakan sejak awal akan menggelar kejuaraan Bupati Cup ini. Dari Bupati Landak Adrianus AS tinggal menunggu dari kita kapan pelaksanaan,” kata Wakil Ketua Pertina Landak yang juga Manager Tinju Landak, Jongky dikonfirmasi sebelum melakukan rapat evaluasi, belum lama ini.
Menurut dia, Bupati sebenarnya menginginkan kejuaraan tinju digelar bersamaan HUT Pemkab Landak Oktober lalu. Namun, memang pihak Pengkab baru akan membentuk kepanitiaan, karena melibatkan unsur lain baik KONI dan lainnya. Maka dari itu, rencana baru akan bisa dihelar 2010 mendatang. “Mungkin Januari atau Februari,” ujar Jongky.
Rencana dalam kejuaraan tinju Bupati Cup tersebut saat pembukaan akan digelar juga pengukuhan Pengkab Pertina Landak dan dalam pertandingan ekshibisi akan menghadirkan Daud Cino Jordan petinju kelas dunia. Diharapkan penampilan Daud di ring akan menjadi bahan semangat dan belajar para petinju-petinju lain khususnya produk dari Kabupaten Landak. “Jadi pihak Pengkab Pertina Landak juga terus melakukan pembinan para petinju yang ada. Kita tidak mau saat kejuaraan nanti kita tuan rumah hanya jadi penonton,” ungkap Jongky yang menjabat Kepala SMPN 3 Ngabang ini.
Sementara itu, Ketua Pertina Landak Aspansius mengaku memang saat ini Pertina Landak dengan kesulitan masalah pelatih. Untuk menghadirkan pelatih dari luar pastinya melihat kemampuan untuk membayar jasa pelatih. Karena Pertina bernaung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang memang banyak cabang olahraga lainnya. “Bisa saja ada pemikiran untuk mencari bapak angkat untuk sponsor petinju kita agar tetap eksis,” ujar Aspan yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Landak ini.
Ia menambahkan, pihaknya juga mempuyai program atau wacana tinju biss juga dikembangkan di sekolah-sekolah. Artinya tinju salah satu kegiatan bagi sekolah yang mempunyai potensi tinggi dalam pengembangan diri bagi siswa atau masuk pelajaran eksrakulikuler. “Seperti di SMPN 3 Ngabang ini, sudah dikembangkan olahraga tinju ini,” tukas Aspan. (rie)

*Diduga Ditilep Oknum Kepsek

MENYUKE. Raut wajah Yustina SPd seorang guru SMPN 3 Mandor terlihat sendu dan sedih tak bisa berbuat apa-apa. Gajinya selama tiga bulan saat masih bertugas di SMPN 3 Menyuke tak dibayar oleh oknum kepala sekolah (Kepsek). Pihaknya sudah melapor Dinas Pendidikan Landak, tapi tak ada kejelasan.
“Gaji saya tiga bulan sampai sekarang belum dibayar oleh oknum kepsek SMPN 3 Manyuke, Thomy Abiasan,”beber Yustina ketika melapor kepada wartawan di Mandor, Rabu ( 11/11) kemarin
Yustina mengaku, gaji yang belum diterima adalah dari September - November 2007 lalu. Kendati sekarang dirinya sudah pindah tugas mengajar di SMPN 3 Mandor sejak 2008. Namun gaji itu adalah haknya. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar kejelasannya.
“Masalah ini sudah diurus oleh pihak dinas pendidikan tapi sampai saat ini belum di tindaklanjuti, untuk itu saya mohon kepada dinas pendidikan untuk memberikan teguran atau sanksi kepada oknum kepsek tersebut agar gaji saya segera di bayar,” ungkap Yustina.
Menurut Yustina, gaji tiga bulan senilai Rp.Rp 5.075.000, itu cukup berarti untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena tekat dia adalah mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi tenaga pendidik. Bahkan PNS sangat berhak menerima gaji dari pemerintah setiap bulannya. Maka dirinya akan tetap menuntut apa yang menjadi haknya ini. “Karena saya kerja, meskipun saya di titip oleh dinas pendidikan dari SMPN 3 Menyuke ke SMPN III Mandor, berarti gaji itu hak saya, dan di situ ada hak suami dan anak-anak,” ungkap Yustina terlihat sedih.
Dia berharap kepada instansi terkait agar bisa menegur oknum kepsek yang tidak membayar gajinya itu. Yustina mengaku tidak akan mengiklaskan gaji itu untuk di miliki orang lain. “Oleh sebab itu saya mohon uang gaji itu segera diganti. Baik dibayar secara langsung atau berangsur,” tutur Yustina sambil meneteskan air mata dihadapan wartawan. (rie)

*Pelepasan Diwarnai Isak Tangis

NGABANG. Isak tangis mewarnai acara pelepasan Calon Jemaah Haji (CJH) Landak di aula kantor bupati, Rabu (11/11) pagi kemarin. Wakil Bupati Agustinus mewakili Bupati secara resmi melepas 49 CJH menuju Kota Pontianak. CJH termuda CHJ termuda dari Landak yakni Nyimas Syarifah binti Ya’ Kamarudin usia 25 tahun asal dari Kecamatan Ngabang dan tertua Misjan bin Noyo udia 60 tahun asal Kecamatan Sebangki.
“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Landak mengucapkan selamat menunaikan Ibadah haji Rukun Islam yang kelima, dan selamat jalan menuju Pontianak, Batam dan ke Tanah Suci Mekkah hingga kembali ke Tanah Air semoga senantiasa sehat wal’afiat dan dapat melaksanakan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji serta memperoleh haji yang mabrur,” ungkap Sukiman.
Kepada calon haji Landak ia juga berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan juga mohon kepada calon haji agar senantiasa menjaga nama baik kabupaten Landak. Senantiasa berperilaku baik, ramah dan sopan dan sedapat mungkin menjalin silaturrahmi sesama umat muslim Indonesia maupun seluruh umat muslim di dunia yang berkumpul di Mekkah lebih kurang 4 juta umat manusia,” pesannya.
Kepala Departemen Agama (Depag) Landak H Mudjazie Bermawie dalam laporannya, tahun ini kuota haji Landak 49 orang terdiri dari 29 laki-laki dan 20 perempuan dengan rincian daerah asal, Kecamatan Ngabang 39 orang, Air Besar 3 orang, Sengah Temila 2 orang, Mandor 5 orang, Kuala Behe 1 orang dan Sebangki 1 orang. “Dari 49 orang ini, yang diberangkatkan dari Ngabang 30 orang saja, karena sisanya mutasi dari Kota Pontianak,” kata Mudjazie.
Kemudian, memondokan jemaah di Sulaimaniah atau kurang lebih 1,4 kilometer dari Majidil Haram maktab 37 dan nomor rumah baru akan diberikan ketika sampai di Mekkah. “Berdasarkan informasi dari petugas haji di Mekkah bahwa cuaca di tanah suci mencapai antara 8 sampai 15 derajat celsius,” ungkapnya. (rie)

*Jangan Tebar Pesona kepada Investor

NGABANG. Pemerintah Landak (Pemkab) Landak sedang ‘giat’ ekspos terhadap investor baik dalam maupun luar negeri. Namun, Pemkab diminta harus membenahi terlebih dahulu lahan yang ada jangan hanya tebar pesona saja terhadap investor yang akan didatangkan berinvestasi di Landak ini.
“Rencana investor datang di Landak saj saja dan ini bukti nyata dari hasil ekpos Bupati Landak di Jakarta atau luar negeri. Ini artinya mendapat positif dari investor untuk berinvestasi di Landak,” ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Landak Klemen Apui dimintai tanggapan terkait rencana hadirnya investor di Landak diantaranya dari Jepang bidang karet dan Arab Saudi bidang padi.
Namun, pertanyakan sejauh mana keseriuasan investor dan tanggapan dari Pemkab Landak sendiri terhadap investor yang ada. “Jangan hanya tebar pesona,” ucap legisltor Partai Golkar ini.
Karena, lanjut Apui, fakta yang ada dilapangan jika di lihat yang paling gencar adalah investor sawit sehingga bupati mengaku pusing karena melihat perusahaan sawit yang ada hanya beberapa persen yang sudah genah. Karena dilapangan banyak adanya plot-plot dan inklap kebun sawit karena banyak masyarakat belum mau menyerahkan lahan, ditambah lagi lahan-lahan masih tumpang tindih antara izin perusahaan A dan B. “Kemudian antara izin lokasi perusahaan pertambangan dengan sawit. Maka harus ada pembenahan atau tata ruang dulu yang harus diatur, kalau mau diberi investor wilayah mana. Bukan datang inevestor baru kasak kasuk mencari lahan,” beber Apui.
Apui juga mencontohkan seperti akan adanya investor dari Arab Saudi yang melirik bidang tanaman padi. Anehnya mengapa malah diberikan lokasi yang petaninya sudah pandai. Mengapa tidak dibuka di daerah lain seperti di Kecamatan Air Besar, tepatnya di Semuntik juga ada lahan yang luas, bahkan pernah akan diberi lokasi Transmirasi tapi gagal.
“Lahan sawahnya cukup luas, mengapa tidak itu yang diberikan kepada investor dari Arab Saudi, atau Pemkab Landak tidak tahu kalau daerah tersebur ada persedian lahan yang cukup luas,” ungkap Apui.
Kemudian, tentang investor dari Jepang yang akan bangun pabrik karet di Mandor. Lokasinya dimana, apakah sidah ada sosialisasi kepada masyarakat jangan nantinya ada investor datang ada kendala lahan, dampak linglungan dan lainnya. “Nah memang sah-sah saja bangun pabrik atau lainnya sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi di siapkan dulu masalah di lokasinya terhadap dapak positif dan negatifnya,” tandas Apui.(rie)

*Oknum Warga Akan Dituntut Balik

NGABANG. Manajemen PT.Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dituding menggarap lahan perkuburan di Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor melakukan klarifikasi. Karena ada oknum masyarakat bernama Anam Cs telah melaporkan kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat. Padahal pemilik lahan Erwen sendiri mengaku lahannya tidak ada kuburan seperti apa yang dilaporakan oknum masyarakat tersebut. “Lahan saya tersebut tidak ada kuburan, bahkan beberapa tahun silam pernah digarap Perkebunan Karet Remaja (PKR), perkebunan Albasia. Tapi sekarang ditanam sawit kok mengapa ada orang meributkan kalau lahan saya ada kuburan,” ungkap Erwen dalam keterangan persnya di Ngabang, Senin (9/11).
Temenggung Adat Abuan, Maharudin mengaku terkejut ada oknum masyarakat yang membuat laporan kepada DAD Kalbar dan melangkahi aparat daerah setempat mulai dari temenggung, kepala dusun dan DAD Kecamatan Mandor.
“Memang kita ada laporan minta jalan keluar terkait ada penggusuran kuburan. Maka saya bilang jika memang betul dan tidak sengaja dibayar satu siam adat saja senilai Rp.363.500. kemudian dalam waktu satu bulan tidak ada pemilik lahan mengklaim, maka gugur adat tersebut,” ungkap Maharudin.
Ketua DAD Kecamatan Mandor Lamsam juga mengaku terkejut kasus ini sampai di tingkat atas (DAD Provinsi,red), padahal selama ini pihaknya memang ada didatangi segelintir warga yang melakukan koordinasi terkait ini. Tapi sifatnya bukan laporan. Apalagi jika dilihat dari pengakuan pemilik lahan tidak ada kuburan di lahan tersebut. “Nah ini yang kami sesalkan masakah ini mencuat sampai di tingkat atas tanpa melalui pengurus adat yang ada di bawah. Ini sudah melanggar aturan yang ada, tugas kami mencari titik koordinasi,” ungkapnya.
Kepala Dusun Abuan Nursen menambahkan, bahwa masyarakat yang melaporkan di DAD Kalbar dianggap telah melangkahi aparat desa atau kecamatan yang ada. Mestinya jika memang dari Pasirah Adat tidak mampu biasa diserahkan di Temenggung Adat, jika tak mampu lari di tingkat Kecamatan. “Tapi mengapa ini langsung di Provinsi. Sedangkan warga yang melapor bernama Anam adalah warga dari luar yakni Senakin,” tegas Nursen.
Sementara itu Manager Perolehan Lahan PT MAK Asep Komaruhayat menegaskan bahwa pihak manajemen keberatakan atas tuduhan tersebut. “Atas pencemaran nama baik maka akan menuntut balik jika apa yang dituding oleh masyarakat tidak terbukti ini,” tegas Asep.
Manajeman juga sangat keberatan sekali dengan oknum masyarakat yang telah menuduh perusahaan melakukan penggusuran kuburan. Jadi pihak perusahaan akan mencari siapa dibalik semua ini. “Kami berharap kepada aparat terkait agar bisa menyikapi malasah ini, mengapa kami datang untuk membangun daerah Landak ini selalu diganggu oleh oknum-oknum segelintir orang,” tandas Asep. (rie)

NGABANG. Pelajar SMA atau masih SMP jika umurnya sudah 17 tahun, maka wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena indentitas diri merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara.
“Jika memang yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun diwajibkan punya KTP, artinya tidak melihat dia pelajar SMP atau apa kalau memang sudah usianya 17 tahun harus, karena mungkin saja usianya 17 tahun tetapi masih kelas 6 atau sudah SMP di haruskan,”tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Landak, F.Yipendi kepada wartawan di Ngabang, baru-baru ini.
Menurut Nyipendi, di sisi hukum dokumen KK dan KTP dapat memberikan kejelasan status hukum seseorang dalam dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara khususnya serta di kaitkan dengan status dominsili dan status seseorang dalam keluarga. Karena KTP dapat dijadikan sebagai alat bukti diri yang sah bahwa seseorang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia .
“Itu KTP, sedangkan KK ini dapat di jadikan sebagai alat bukti diri bahwa seseorang yang tercantum dalam KKadalah merupakan bagian dari sebuah keluarga,apakah statusnya sebagai kepala Keluarga, atau anggota keluarga,”tegas dia.
Ia mengatakan, mengapa pemerintah mengharuskan warga Negara yang sudah berusia 17 tahun untuk memiliki KTP, tetapi hal itu juga sudah berlandaskan Hukum terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Perpres RI No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. “Jadi, semua ada aturannya. Sedangkan untuk membuat KTP ini harus melalui kantor kita, yang langsung ditandatangani epala Dinas Dukcapil selain itu dalam satu orang itu memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan ini artinya nomor tersebut di manapun dia berada kalau di Wilayah RI dia tetap memiliki NIK seperti yang sudah tercantum dalam KTPnya,” jelas Nyipendi.
Ia berharap, khususnya bagi kalangan pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Landak terutama yang sudah memenuhi persyaratan yakni sudah berusia 17 tahun atau walaupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah maka diharapkan untuk segera memiliki KTP. “ Karena bukan tidak mungkin kalau ada pemeriksaan ternyata masih belum memiliki KTP maka ini akan di kenakan sangsi sesuai dengan yang sudah di atur dalam peraturan maupun UU tentang kependudukan,” tandasnya. (rie)

*Tim Riset ITB Minta Masukan Petani

NGABANG. Pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah kepada petani sering menjadi masalah dan menjadi keluhan. Misalnya, petani mengajukan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk 15 ton, tapi distributor mengirim hanya 7 ton. Maka dari itu, tim riset Institut Pertanian Bogor (ITB) melakukan Focus Group Discusion (FGD) dengan pemilik kios pengecer pupuk, petani diwakili Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Landak, di aula Kantor Disbunhut Landak, Senin (9/11).
“Proses pengawasan distributor harus diperketat, kadang petani mengajukan pupuk 15 ton yang didapat hanya 7 ton, lalu menjadi pertanyaan kemana sisanya,”ungkap Ketua KTNA Ngabang Antonius Syaidan Ameng dalam diskusi tersebut.
Syaidan meminta, ini menjadi catatan dalam diskusi tersebut, pihak distributor pupuk harus benar-benar jelas dan sesuai yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi sangat disayangkan, dalam diskusi tersebut pihak distributor pupuk di Kalbar seperti PT Ladang Ponti dan Subur Makmur tidak hadir. Padahal sudah diundang. “Nah, kemudian apa yang disampaikan para pemilik kios pengecer pupuk, mereka juga mengeluhkan soal ‘sopoi’ dari aparat keamanan terkait pupuk subsidi ini,” beber Syaidan.
Plt. Kepala Disbunhut Landak Vinsensius S.Sos MMA membenarkan kalau pihak distibutor seperti PT Ladang Ponti dan Subur Makmur sudah diundang dalam diskusi untuk mencari solusi terkait pupuk subsidi di Landak ini. namun, sampai akhir rapat pihak distributor tak ada hadir. “Kita sudah menghubungi melalui telepon, tapi tidak aktif,” ujar Vinsen.
Sementara Prof. DR. Marimin dari ITB mengatakan, pihaknya melakukan riset terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Landak ini dalam upaya untuk saling mensingkronkan kepada semua pihak terkait. Sehingga apa masukan dari para petani dan kios pengecer yang sudah disampaikan akan menjadi informasi secara umum dan bisa di susun saran dan perbaikan. Pihaknya juga akan meminta keterangan dari pihak distributor yang ada di Pontianak, karena dalam diskusi tersebut tidak hadir. “Jadi dalam diskusi tersebut bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling mensinergikan kepada semua pelaku terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi ini,” katanya kepada wartawan usai diskusi, kemarin. (rie)

*Buat Sarung Tangan dan Kondom

NGABANG. Sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menetapkan Mandor sebagai kawasan industri. Sejumlah investor sudah ada yang siap berinvestasi, salah satunya dari Jepang. Rencana akan membangun pabrik keret untuk produksi bahan jadi seperti sarung tangan dan kondom.
“Pada 2 November kita sudah melakukan pertemuan di Yogyakarta dihadiri Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan), mereka memfasilitasi kita untuk bekerjasama dengan pihak Jepang pemilik pabrik. Investasi kita jenis komoditi karet dimana pabrik akan membeli air getah dengan harga Rp.10 ribu per kilogramnya,” kata Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanana (Disbunhut) Landak Vinsensius kepada Equator di kantornya, belum lama ini.
Rencana, pabrik akan ditempatkan di kawasan indutrsi yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Landak yakni di Kecamatan Mandor. Pabrik tersebut akan mengolah dari bahan baku air getah untuk dijadikan barang jadi diantaranya sarung tangan dan sarana alat kesehatan seperti kondom dan lainnya. “Hasil penelitian dari Batan, Landak khususnya di daerah Mandor sangat tepat dan cocok kadar air getahnya,”ujar Vinsen.
Menurut dia, di Kabpaten Landak ini memiliki 80 ribu haktare pengembangan karet baik lokal maupun unggul binaan dari pemerintah. Khusus di Mandor yang sebagai tempat penampungan sudah tersedia satu hamparan yang luanya 260 hektare. “Kita memang harus memenuhi kebutuhan pabrik. Karena setiap hari pabrik membutuhkan 2 ton. Nah anggap saja dalam 1 hektare 1 kilogram, otomatis sudah terpenuhi. Ini sudah sudah kita lakukan penelitian yang singkat,” ungkap Vinsen.
Ketika pertemuan di Yogyakarta, Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi diberikan kesempatan untuk memaparkan dan ia menyambut baik atas kehadiran investor dari Jepang yang akan berinvestasi di bidang komoditi karet dengan memproduksi bahan jadi. “Munkin mimpi yang selama ini mudah-midahan menjadi kenyataaan dan ini pastinya untuk percepatan pembangunan,” kata Vinsen.
Ia menambahkan, saat ini sedang membentuk tim kerjasama dan masih pembahasan-pembahasan karena sebelum kersajama atau MoU semua harus jelas. “Soal lahan sudah ada, dan memang ini bisa cepat diterima karena pabriknya kecil dan bisa bergerak atau mobile,” tukas Vinsen.

Dukung Investor Masuk Mandor
Anggota DPRD Landak asal Mandor, Lamri sangat mendukung rencana adanya investor dari Jepang akan berinvestasi di sektor komoditi karet di Kecamatan Mandor. Masyarakat diharapan bisa mendukung dan menyambut baik karena salah satu membuka peluang tenaga kerja.
“Kita baik dari lembaga dan secara pribadi sangat emdnukung kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pabrik karet di Mandor. Namun memang aspek sosial juga harus diperhatikan apalagi daerah setempat eks tambang emas, paling tidak untuk mengalihkan mata pencaharian masyarakat dari tambang emas yang terus di razia, ke karet,” ujar Lamri legislator dari PPD ini.
Apalagi, lanjut dia, pihak perusahaan siap membeli Rp.10 ribu air karet per kilogramnya. Ini tentu hal yang menggembirakan masyarakat, karena selama ini hasil sadap getah yang di olah tapi harga tidak mencapai Rp.10 ribu. “Pastinya juga akan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga Mandor dan sekitarnya,” ujar Lamri.
Ia berharap, masyarakat harus bisa menciptakan rasa aman. Karena bukan hanya tugas Pemerintah daerah, tapi tugas semua masyarakat khsusunya di Kecamatan Mandor. “Masyarakat harus bisa menjaga aset perusahaan. Kami yakin geliat ekonomi di Mandor akan membaik,” tukas Lamri. (rie)

MENYUKE. Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi diundang masyarakat untuk panen raya padi di Dusun Guna Desa Angkaras Kecamatan Menyuke, Kamis (5/11). Bupati didampingi Wakil Bupati Agustinus Sukiman, Kepala Dinas Pertanian Pa’du Palimbong dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Landak. “Saya diundang panitia untuk panen raya padi, meskipun yang dipanen hanya sedikit karena sebelumnya sudah dipanen dan hasilnya memadahi,” kata Bupati.
Jadi ini yang diharapkan oleh Pemkab Landak dan menjadi program bersama baik masyarakat dan pemerintah. Karena pemerintah hanya memberikan sarana dan memberikan pembinaan agar masyarakat menanam padi dua kali dalam satu tahun. “Hasilnya untuk keuntungan masyarakat bukan untuk pemerintah,” katanya.
Mengapa harus tanam padi dua kali minimal dalam satu tahun? mungkin ketika tanam pertama atau musim rendengan hasilnya hanya cukup untuk makan, maka hasil panen kedua atau musim gadu bisa untuk tabungan masyarakat agar bisa membantu untuk mengatasi keperluan. “Maka harus bertanam padi minimal dua kali dalam satu tahun,” tegas Bupati.
Kapala Dinas Pertanian Pa’du Palimbong mengatakan, dunia pertanian untuk peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, Peningkatan komsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta peningkatan sisitem informasi kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi serta penanggulangan masalahnya secara terpadu.
Lanjut Pa’du, Dinas Pertanian Landak, program pembangunan tanaman pangan di Kabupaten Landak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, peningkatan kesejahtraan petani dan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
“Untuk mewujudkan program pembangunan tanaman pangan khususnya komoditi padi di Kabupaten Landak, strategi pembangunan yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Landak antara lain, peningkatan produktivitas padi, perluasan areal tanam padi, pengamanan produksi padi dan penguatan kelembagaan petani,” tukas dia. (rie/humas)

*Bupati: Jangan Malah Menurun

NGABANG. Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kabupaten Landak III tahun 2009, Bupati Landak menilai tiap tahun menurun. Itu dibuktikan jumlah peserta dari 13 kecamatan, tapi hanya delapan yang mengirim kontingen. Padahal Pesparawi sangat penting untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Landak. “ Jadi dari segi kuantitas peserta, menunjukan kegairahan untuk mengikiuti Pesparawi makin menurun, ini menjadi koreksi bagi kita semua,” ungkap Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi ketika membuka acara Pesparawi yang digelar dari 5-7 November 2009 di Ngabang ini.
Padahal, lanjut Adrianus, sesungguhnya Pespawari memiliki arti yang sangat penting dalam rangka untuk menciptakan atau mengupayakan terciptanya kualitas SDM di Kabupaten Landak ini. Menciptakan SDM tidak hanya satu asset saja, tidak hanya membangun intelektualnya saja. Tapi disisi lain membangun seorang manusia menjadi manusia yang utuh perlu mendapat perhatian serius
“Karena dalam konsep manusia cerdas yang juga menjadi salah satu misi Pemkab dan masyarakat Landak kita tak hanya mengejar kecerdasan intelektualitas, tapi juga spiritual sangat penting dan justru ini yang harus dikembangkan,” tegas Adrianus mantan Kadis Pendidikan ini.
Menurutnya, manusia tidak hanya bisa menghandalkan kecerdasan intelektualnya saja tapi harus memiliki moral, hati nurani, perasaan solidaritas, tidak menghargai ciptaan Tuhan. “Nah ini semua kembali kepada fitrah manusia yang tak pernah sempurna, tapi bukan berarti kita harus menyingkirkan itu semua,” ujar pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini.
Maka dari itu, kegiatan Pesparawi mendapatkan tempat yang penting, karena sebagai sarana bersatu seni ibadah, rasa syukur, talenta bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang ada dalam diri seseorang, membentuk paduan suara, melantunkan lagu rohani, pujian, persembahan kepada Tuhan Sang Pencipta mempunyai nilai tersendiri. “Tidak hanya dinilai dari segi indah komposisi sebuah lagu atau dinilai kemampuan kelompok yang membawakan lagu secara harmoni, juga penghayatannyaterhadap kata demi kata dalam syair terhadap lagu yang dibawakan,” urai Adrianus.
Ketua LPPD Landak, Markus Amid STh MDiv Pesparawi mengimbau agar seluruh masyarakat Landak, khususnya umat Kristiani menjalin persatuan dan kesatuan. Hal itu dimaksudkan dia supaya situasi tetap kondusif sehingga pesparawi dapat terlaksana dengan baik. “Tujuan diadakannya Pesparawi adalah untuk menaikkan ungkapanpujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan kualitas Iman serta memupuk tali persaudaraan, persatuan dan kebersamaan antar umat beragama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat madani,” ungkap Markus yang juga anggota DPRD Landak ini. (rie)

HP:081352678678

KAPOLRES Landak baru, AKBP Firman Nainggolan SH berjanji akan menjalankan tugas di Kabupaten Landak ini untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Itu buktinya, dia telah membuka nomor layanan atau pengaduan kepada masyarakat luas.
“Silahkan masyarakat memberikan masukan dan keluhannya terhadap masalah-masalah yang ada di Landak ini yang berkenaan dengan penegakan hukum. Bisa melalui nomor handphon 081352678678 terbuka 24 jam,” ungkapnya dalam keterangan persnya diruang kerjanya, Jumat (6/11).
Menurut dia, sejak dirinya ditugaskan di Kota Intan ini maka untuk program jangka pendek melakukan kunjungan di sejumlah Polsek yang ada di Landak, guna untuk melalukan silurahmi kepada masyarakat. Rencana dalam waktu dekat juga akan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di Landak ini. “Kedepan bahwa Polres kita harapkan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa polisi memang harus dekat dengan masyarakat. Polisi akan melayani dan meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin sesuai apa yang ia miliki seperti personel yang ada.
“Saya tidak segan-segan menerima masukan dan kritikan, kami membuka nomor telepon yang bisa diakses silahkan masyarakat bisa berkomukasi bertukar pikiran, menyampaikan keluhan-keluhan, mudah-mudahan
bisa ditindaklanjuti,” tukas pria yang sebelumnya pernah berugas di Direktoral Reskrim dan Intelkam di Polda Kalbar ini. (rie)

*Laporan APBD 2008 Bersifat Tentatif

NGABANG. Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2008 kepada DPRD Landak, Kamis (5/11). Tapi laporan yang disampaikan masih bersifat tentatif.
“Ini karena hasil audit finalnya belum kami terima, semoga hasilnya dapat memberikan apa yang kita inginkan,” papar Adrianus dalam pidato dihadapan anggota DPRD Landak dan kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak.
Terkait dengan audit atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Landak tahun anggaran 2008 ini, maka perlu disampaikan bahwa semua aspek yang dinilai oleh pihak BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak meliputi, dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
“Standar akuntansi pemerintahan yang digunakan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” urai mantan Kadis Pendidikan ini.
Kemudian, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat efisien, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan dokumen inilah yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana komitmen dan konsistensi di dalam pelaksanaan APBD berdasarkan Perda yang telah ditetapkan.
“Adapun dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang saya sampaikan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan,” ungkap Adrianus.
Ini semua, telah memenuhi syarat sesuai pasal 297 ayat (1) Permendagri No.13 tahun 2006, karena semua dokumen ini sudah diaudit oleh pihak BPK RI Perwakilan Kalbar. Hakekat dari pertanggungjawaban ini merupakan bagian atau proses evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun. “Dengan demikian, APBD 2008 perlu diavaluasi dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dan hasil-hasil yang telah dicapai,” tukas dia. (rie)

*Komoditi Karet Tekor, Ganti Sawit

NGABANG. Alih fungsi PT.Wira Rivaco Mandom (WRM) dari komoditi karet menjadi sawit diaminkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak dan masih tahap proses. Karena sejak 2004 pabrik yang beroperasi di kawasan Kecamatan Jelimpo itu mulai menurun dan tekor dalam hitungan bisnis. “Jadi alih komoditi PT WRM masih tahap proses awal. Mereka harus menyiapkan legalitasnya dulu seperti pencadangan lahan, mengajukan permohohan untuk alih fungsi komoditi,” ungkap Kepala Disbunhut Landak Vinsensius dikonfirmasi Equator di kantornya, Kamis (5/11).
Menurut Vinsen, sambil menunggu proses permohonan alih komoditi kepada Pemkab Landak. Memang disarankan agar pihak perusahaan untuk mengurus masalah Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Karena proses Amdal memerlukan waktu lama.
“Selama ini mungkin banyak anggapan PT WRM kurang serius dibidang komoditi karet, itu karena hitungan bisnis mulai rugi, sehingga tak bisa dipertahankan,” kata Vinsen.
Pastinya pihak Pemerintah tidak bisa membiarkan investasi yang ada di Landak ini merugi atau dalam penilaian sudah tak pantas maka harus dipertahanan dengan cara alih komoditi dari karet menjadi sawit ini.
“Apalagi mereka sudah mempunyai Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian setelah legalitas dipenuhui, sambil bejalan dilakukan tahap sosialisasi kepada semua elemen masyarakat yang terlibat,” terang Vinsen.
Sedangkan untuk lokasi dan HGU masih tetap, karena itu suatu kebijakan dari pusat yang bersama diamankan oleh pemerintah daerah. Misalnya HGU yang dimiliki perusahaan 3000 an haktare, maka jika memang sudah ada keputusan dari Bupati Landak tentang alih fungsi komoditi di PT WRM, berarti jika lihat luasan jumlah penduduk dan lainnya akan dikaji oleh tim tinggal ditambah 1000 an hektare lahan lagi.
“Jadi sial lahan HGU jika belum habis masa waktunya tetap dipakai. Seandainya HGU baru 15 tahun berarti masih sisa 20 tahu,” ujarnya.
Sedangkan terkait pertanyaan masyarakat yang merasa tidak diundang oleh pihak perusahaan dalam kaitan alih fungsi seperti pembahasan Amdal. Vinsen langsung menyatakan ini merupakanm masukan yang harus disikapi pihak perusahaan.
Apakah benar masyarakat di Desa Papung,Nyin dan Sekais tidak diundang setiap pertemuan pembahasan seperti Amdal.
“Ini bisa ada kekeliruan kurangnya komunikasi. Ini berarti perlu dibenahi dan ini harus ditanggapi positif oleh pihak perusahaan,” tandas Vinsen. (rie)

*Pemilik Lahan Tak Perna Diundang

JELIMPO. Alih fungsi PT Wira Rivaco Mandom (WRM) di Kecamatan Jelimpo dari komoditi keret menjadi sawit dipertanyakan masyarakat. Karena pemilik lahan tersebar seperti Papung, Sekais dan Nyin tidak pernah diundang.
Badan Lingkungan Hidup diminta meninjau kembali tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terhedap perusahaan tersebut. Karena masyarakat tak pernah diundang.
“Lokasi perkebunan sekitar 3200 hektare tersebut memang memang terdiri dari beberapa binua dan desa. Tapi saat pertemuan di aula kantor Beppeda Landak ada sejumlah desa yang tidak diundang yakni Papung, Nyin dan Sekais, padahal desa ini lokasi lahan mencapai 70 persen,” beberapa Siyus salah satu masyarakat kepada wartawan di Ngabang, Rabu (4/11).
Menurut Siyus, jika dilihat kilas balik masalah perusahaan yang bediri tahun 80 an ini memang sumua pihak tahu. Tapi ketika perusahaan akan mengalihkan fungsi malah tidak mengundang masyarakat selalu pemilik lahan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya keinginanan dari pihak perusahaan. “Jangan mudah membalik telapak tangan seenaknya, langsung ganti pabrik, sementara di sana asset masyarakat masih belum jelas. Kami tak mau nanti mereka membangun pabrik diam-diam dampaknya akan berimbas kepada masyarakat,” ungkap Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Ditegaskan Siyus, pada prinsipnya masyarakat mendukungt jika dilakukan alih komoditi dari karet menjadi sawit. Asalkan ada kesepakatan yang jelas, tapi kalau caranya seperti ini bisa jadi masyarakat menolak. “Kalau mengubah komodoiti dari karet menjadi sawit paling tidak ditanya dulu dengan masyarakat dan untuk merubah polanya tentu lahan dikembalikan terlebih dahulu,” tegas Siyus.
Karena, lanjut legislator PNBKI ini, saat itu tidak ada istilah ganti rugi lahan masyarakat hanya berupa santunan. Itu berarti hak rakyat masih ada. Jika perusahaan menganggap santuan itu ganti rugi itu salah. Karena masyarajuat belum pernah menjual lahannya. “Jadi harusnya perusahaan ada mengundang masyarakat jika inngin merubah status perkebunan,” ujar Siyus.
Ia meminta kepada instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup harus mengkaji, jangan semudah menerima permohonan Amdal. Karena masyarakat merasa tidak pernah diundang dalam pembahasan ini.
“Jadi, kita minta instansi terkait agar dapat meninjau ulang masalah ini,” ujarnya. (rie)

*Pemilik Lahan Tak Perna Diundang

JELIMPO. Alih fungsi PT Wira Rivaco Mandom (WRM) di Kecamatan Jelimpo dari komoditi keret menjadi sawit dipertanyakan masyarakat. Karena pemilik lahan tersebar seperti Papung, Sekais dan Nyin tidak pernah diundang.
Badan Lingkungan Hidup diminta meninjau kembali tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terhedap perusahaan tersebut. Karena masyarakat tak pernah diundang.
“Lokasi perkebunan sekitar 3200 hektare tersebut memang memang terdiri dari beberapa binua dan desa. Tapi saat pertemuan di aula kantor Beppeda Landak ada sejumlah desa yang tidak diundang yakni Papung, Nyin dan Sekais, padahal desa ini lokasi lahan mencapai 70 persen,” beberapa Siyus salah satu masyarakat kepada wartawan di Ngabang, Rabu (4/11).
Menurut Siyus, jika dilihat kilas balik masalah perusahaan yang bediri tahun 80 an ini memang sumua pihak tahu. Tapi ketika perusahaan akan mengalihkan fungsi malah tidak mengundang masyarakat selalu pemilik lahan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya keinginanan dari pihak perusahaan. “Jangan mudah membalik telapak tangan seenaknya, langsung ganti pabrik, sementara di sana asset masyarakat masih belum jelas. Kami tak mau nanti mereka membangun pabrik diam-diam dampaknya akan berimbas kepada masyarakat,” ungkap Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Ditegaskan Siyus, pada prinsipnya masyarakat mendukungt jika dilakukan alih komoditi dari karet menjadi sawit. Asalkan ada kesepakatan yang jelas, tapi kalau caranya seperti ini bisa jadi masyarakat menolak. “Kalau mengubah komodoiti dari karet menjadi sawit paling tidak ditanya dulu dengan masyarakat dan untuk merubah polanya tentu lahan dikembalikan terlebih dahulu,” tegas Siyus.
Karena, lanjut legislator PNBKI ini, saat itu tidak ada istilah ganti rugi lahan masyarakat hanya berupa santunan. Itu berarti hak rakyat masih ada. Jika perusahaan menganggap santuan itu ganti rugi itu salah. Karena masyarajuat belum pernah menjual lahannya. “Jadi harusnya perusahaan ada mengundang masyarakat jika inngin merubah status perkebunan,” ujar Siyus.
Ia meminta kepada instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup harus mengkaji, jangan semudah menerima permohonan Amdal. Karena masyarakat merasa tidak pernah diundang dalam pembahasan ini.
“Jadi, kita minta instansi terkait agar dapat meninjau ulang masalah ini,” ujarnya. (rie)

*Bangunan Lokasi Baru 56 persen

NGABANG. Panitia pelaksana Musaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXIII tingkat Provinsi Kalbar yang akan diberlangsung di Kabupaten Landak awal Mei 2010 mendatang. Saat ini dana yang terkumpul baru Rp.2,5 miliar. “Dana ini bersumber dari APBD Landak Rp.500 juta dan bantuan Pemprov Rp.2 miliar,” ungkap Ketua LPTQ Landak H. A Muin Aliaman saat mengadakan pertemuan dengan Tim Atensi dari Provinsi Kalbar di aula Kantor Bupati, Rabu (4/11).
Pihak panitia juga sedang pesan cetak stiker sumbangan MTQ yakni dua jenis dengan nominal sumbangan Rp.2000 dan Rp.50.000 kemudian tinggal menunggu persetujuan Gubernur Kalbar untuk peredaran stikter tersebut. Karena rencana dengan sasaran tempat-tempat pelayanan umum seperti terminal kendaraan, pelabuhan dan bandara pasawat terbang. “Jadi ini sasaran kita, mudah-mudahan dengan pencarian dana melalui stiker bisa mendongkrak anggaran yang dibutuhkan,” kata Muin.
Ketua Panitia Bidang Sarana dan Prasarana, Stefanus Adirin yang juga Kepala Pekerjaan Umum Landak mengaku, lokasi untuk pelaksanaan MTQ sampai Oktober lalu, untuk stadion mencapai 56 persen dan Mimbar Tilawah 40 persen. Karena dalam proses pembangunan memang masih ada kendala seperti faktor cuaca dan saat ini juga belum ada jaringan listrik yang salah satu menunjang belum masuk di lokasi. “Tapi saya sudah minta kepada pelaksana proyek untuk menambah tenaga kerja. Selain itu, memang seperti mimbar tilawah ini awalnya tidak masuk dalam pembangunan stadion,”papar Adirin.
Sementara itu, terkait tanggal pelaksanaan MTQ juga masih belum ditetapkan oleh pihak panitia. Pihak provinsi menawarkan minggu ketiga April 2010 agar ada waktu panjang untuk persiapan kafilah menghadapi MTQ Nasional awal Juni. Tapi penitia pelaksana dari Landak siapnya awal Mei.
“Bukan simpang siur,kita memang menawarkan lebih dimajukan paling tidak akhir april, sehingga untuk membina kafilah kita ada waktu. Jadi, untuk finalnya kita masih menunggu laporan kesiapan dari panitia pelaksana,” kata Ketua Umum LPTQ Kalbar H Syakirman yang didampingi Wakil Ketua I, H.A. Munir HD.
Usai rapat pertemuan panitia pelaksana dari Landak yang dipimpin Wakil Bupati Agustinus Sukiman bersama tim atensi dari Provinsi Kalbar, siang kemarin langsung melakukan peninjauan di lokasi MTQ, di stadion di Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km 4 masuk dalam. (rie)

*Jongky: Hanya Terkendala Pelatih

NGABANG. Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Landak komitmen untuk mengeksiskan petinju di Kabupaten Landak dengan cara melakukan pembinaan mulai dari tingkat sekolah. Hanya saja memang masih ada kendala pelatih.“Karena pelatih kita hanya mantan petinju tapi belum memiliki sertifikasi. Kalau punya pelatih anak-anak saya yakin bisa seperti petinju daerah lain. Pernah kita mendatangkan dari luar tapi juga kendala pendanaan,”kata Wakil Ketua Pertina Landak, Jongky dikonfirmasi disela-sela rapat evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Landak di Hotel Hanura Ngabang, Selasa (3/11).
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan Pengprov Pertina Kalbar yang mana dirinya juga sebagai pengurus, meminta agar disediakan pelatih untuk daerah, terutama yang memiliki atlit tinju yang potensi. Artinya, para pelatih yang disiapkan di Provinsi di kirim di daerah dengan pembiayaanya bisa sharing. “Kalau dana dari Pemenerintah kabupaten Landak memang sudah memadahi. Hanya memang sebatas untuk kegiatan pertandingan, tapi untuk teknis pembinaan belum,” ungkap Jongky.
Namun, lanjut Jongky yang juga kepala SMPN 3 Ngabang ini, pihaknya tetap komitmen untuk mengeksiskan tinju di Landak ini. Adapun langkah-langkah yang dipersiapkan seperti melakukan pembinaan kepada atlit mulai dari kelat pemula yakni tingkat kadet petinju usia 13-15 tahun, junior usia 15-16 tahun dan 16 tahun masuk kategori senior.
“Kita sudah uji coba tingkat kadet mengikuti Kejuaran Kapolda Cup pada 14-20 Oktober lalu di Pontianak petinju kita sudah meiah medali perak. Memang kalau kalau untuk juara satu kita masih kesulitan karena atlit yang kita siapkan masih baru semua,” ungkap Jongky.
Ia menambahkan, di Landak ini jumlah dari tiga lokasi latihan yang ada tercatat ada 34 orang. Untuk 26 dari anak SMP dari yaitu SMPN 3 Ngabang dan SMPN 4 Ngabang. Ini yang telah dibina setiap Kamis dan Sabtu. Karena di sekolah memang ada mata pelajaran pengembangtan diri. “Untuk lokasi latihan bisa mengguanan lapangan terbuka, kalau untuk persiapan naik ring maka di TC kan, ya buat ring ala kadarnya,” tandas Jongky (rie).

*Lokasi Penempatan Mesti Jelas

NGABANG. Proses rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Landak dinilai kurang transparan. Tidak seperti di kabupaten lain yang mengumumkan lokasi penempatannya. Sehingga di Landak para pelamar terpaksa masih ngambang akan tugas dimana. Karena pengumanan yang ada hanya secara global, tidak ada instansi yang dibutuhkan. “Kalau di daerah lain, jelas perempatannya, misal sekolah ini sekian yang dibutuhkan sehingga pelamar akan dengan mudah mengabil formasi. Tapi di Landak ini hanya secara global, untuk formasi ini sekian, tapi akan ditempatkan instansi dimana kita tidak tahu,” ungkap salah satu pelamar yang namanya enggan dikorankan saat sibuk memasukan berkas lamaran di kantor kepegawaian Landak di hari pertama, Senin (2/11) kemarin
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Landak Markus Amid STh MDiv mengharapkan agar penempatan CPNS yang harus lebih transparan. ”Kalau CPNS ini dinyatakan lolos seleksi, tentu mereka sudah mengetahui dimana akan ditempatkan. Kalau sekarang inikan mereka bertanya-tanya soal penempatannya dimana. Jadi saya harap panitia harus transparanlah soal penempatan CPNS ini,” tegas calon wakil ketua DPRD devinitif, kemarin.
Legislatir dari Partai Demokrat yang kerap menyuarakan masalah guru agama ini, juga menyambut baik dengan adanya pembukaan formasi guru agama dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemkab Landak tahun 2009 ini. Sebab baru kali inilah Pemkab Landak membuka formasi guru agama dalam penerimaan CPNS. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Landak yang sudah membuka formasi bagi guru agama sebanyak 20 formasi. Meskipun formasinya belum berimbang untuk 3 agama yakni Katolik, Kristen dan Islam, tapi menurut saya hal itu sudah cukup baik. Berarti aspirasi kita sudah didengar Pemkab Landak,” ungkap Markus.
Maka dari itu, ke depan Pemkab bisa membuka lagi formasi tenaga guru agama lebih banyak lagi. Karena saat ini guru agama di Landak masih kurang. Selain itu, dalam penyebaran penempatan CPNS yang dinyatakan lolos seleksi ini harus merata di 13 Kecamatan se Landak. ”Jangan hanya tertumpu kepada satu kecamatan,” tegas dia lagi.
Sementara anggota DPRD lainnya, Adrianus Yanto Nunus MH mengharapkan proses penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak agar sesuai aturan yang ada. Selanjutnya disipilin ilmunya juga harus disesuaikan formasi yang ada, misalnya sarjana hukum pastinya harus di menyangkit masalah perundang-undangan. “Jadi untuk teknis agar sesuai aturan yang ada lah, seperti penempatan yang ada,” ujar singkat Nunus. (rie)

NGABANG. Ketika profesor dan peneliti senior pada Nordic Institute of Stdies (NIAS) dari Universitas Copenhagen Denmark Mr.Timo Kivimaki menyatakan, terjadinya konflik antar etnis di Kalbar bermula kasus individu atau kriminalitas biasa. Maka jika sudah ada Forum Komunikasi antar Kelompok Etnis, tokoh masyarakat harus bisa menyelesaikan masalah. Artinya, jika ada kasus kriminal sebagai pemicu agar diserahkan kepada polisi untuk diposes secara hukum, jangan main hakim sendiri. Rupanya, pernyataan ini langsung direspon salah satu peserta dalam pertemuan di aula kantor bupati Landak, Sabtu (31/10). “Masyarakat Landak sudah krisis kepercayaan terhadap polisi. Ada beberapa pengalaman seperti Polsek dirusak ini salah satu bukti nyata. Oknum polisi kerjanya hanya memeras,” ungkap Vinsensius S.Sos,MMA salah satu peserta dialog tersebut.
Ia juga membeberkan, ada kasus kecil bisa menjadi besar, kasus besar bisa menjadi kecil jika ada biaya atau dibayar. “Kami tak setuju kalau polisi dilibatkan di forum yang akan dibentuk ini, apalagi polisinya mayoritas salah satu etnis. Kami juga punya putra daerah yang bisa menjadi polisi, hanya kesempatan saja yang tak diberikan,” ungkap Vinsen yang menjabat Plt. Kepala Dibunhut Landak dengan lantang.
Ia mengaku, orang Landak yang terdiri dari Dayak, Melayu dan Tionghoa tidak sulit untuk diurus, asalkan jangan neko-neko. “Kami tak percaya dengan polisi,”tegasnya. Ia juga mencontohkan adanya usaha-usaha masyarakat Kabupaten Landak yang hanya untuk mencari makan dan mengisi perut, tapi menjadi lahan manipul;asi perugas kepolisian, dicari kesalahannya dan lainnya. Padahal, seharusnya polisi adalah pengayomi tapi yang terjadi malah sebaliknya. “Mungkin karena putra daerah tidak diberikan kesempatan untuk sekolah di kepolisian. Semua didominasi oleh satu etnis saha, ini sebenarnya penjajahan terselubung,” tegas Vinsen putra asli Kabupaten Landak ini. (rie)

*Wadah Mencegah Terjadinya Konflik

NGABANG. Forum Komunikasi antar Kelompok Etnis tingkat Kalimantan Barat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak untuk dibentuk di tingkat Kabupaten Landak. Ada tiga perwakilan etnis yang tergabung, Dayak, Melayu, Tionghoa dan Madura. “Kita menyerahkan forum ini yang sudah terbentuk pdi tingkat provinsi Kalbar sejak 2007. Di Kalbar ini kabupaten yang yang sudah dibentuk yakn Sambas, Singkawang, Bengkayang, Pontianak dan nambah lagi Kubu Raya dan Landak ini,” ungkap Prof Dr Syarif Ibrahim Alkadri sebagai fasilitator dalam pembentukan forum ini.
Acara penyerahan di aula kantor Bupati Landak, Sabtu (31/10) yang dihadiri Bupati diwakili Asisten Administrasi Umum Serta Landak Mochtar S.Sos, para kepala dinas/instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Landak.
“Forum ini pertama kali diwakili empat etnis atau suku yakni Dayak, Melayu, Tionghoa dan Madura. Nah nanti akan mengembangkan diri pada kelompok-kelompok lain. Seperti di Bengkayang sudah bertambah ada suku Jawa dan Batak. Di Singkawang ada Bugis. Jadi pengembangan diserahkan kepada forum kabupaten yang ada,” jelas Syarif yang juga Dosen Pasca Sarjana Untan Pontianak ini.
Ia menegaskan, Pemkab Landak agar melakukan pembinaan dan bisa menganggarkan untuk kegiatan serta menyiapkan sekretariat. Forum ini juga hampir sama dengan forum-forum yang ada, cuman forum ini dibentuk dari bawah dari tokoh masyarakat yang peduli untuk membantu aparat dan pemerintah untuk menciptakan kedamaian.
“Kalau FKUB dibentuk dari atas dari pemerintah seperti departeman agama, ada juga Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) yang dibentuk oleh polisi. Nah forum ini dibentuk dari tokoh-tokoh kelompok etnis yang terpanggil untuk membantu rakyat dan pemerintah,” ungkap Syarif.
Sementara itu, Mr.Timo Kivimaki, profesor dan peneliti senior pada Nordic Institute of Stdies (NIAS) dari Universitas Copenhagen Denmark yang dibantu penerjermah bahas inggeris, Segu dalam pemaparannya, forum komunikasi antar kelompok etnis penting, bukan hanya karena forum ada tapi harus memilik karya, sehingga para tokoh di Landak mungkin bisa untuk memberikan kontribusi untuk perdamaian di Kalbar ini.
“Kerena forum ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan membentuk perwakilan deputi tentang konflik. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah pusat tak peduli dengan masalah konflik di Kalbar itu tak benar,” ungkapnya.
Timo juga sedikit memberikan hasil penelitiannya, yakni selama ini konflik yang terjadi di Kalbar berawal dari tindakan kriminal yang sifatnya individu.
Kemudian, pada umumnya jika ada kasus pihak polisi datang sudah terlambat atau jumlah pasikan yang dilapangan tidak cukup. “Nah, forum inilah salah satu fungsi untuk sarana menjembatani untuk menyelasaikan suatu masalah yang ada,” ujarnya. (rie)

====BAWAH OPENING (1)==

*Festival Lagu Dayak Kanayatn Ditutup

NGABANG. Festival Lagu Dayak Kanayatn se-Kabupaten Landak yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan dan Promosi Seni Budaya Kalbar (Khatulistiwa Entertainment) pimpinan Martina Beltra resmi ditutup Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi di lapangan Bardan Ngabang, Kamis (29/10) malam. Acara yang dihelat dari 25-29 Oktober diikuti 160 peserta dan masuk 20 finalis untuk diseleksi peraih juara. Untuk juara umum yang juga juara pertama putra diraih Hengky Tagasta dari Menjalin dan juara pertama putri Gradila Aprawinda dari Mempawah Hulu.
“Saya sangat berterima kasih kepada ketua dan anggota panitia dalam
kondisi yang serba kurang dan dukungan tapi bisa berjalan dengan baik dan peserta yang begitu antusias,” kata Adrianus ketika memberikan kata sambutannya.
Menurut Adrianus, tujuan festival ini untuk pengembangan seni dan budaya daerah yang memiliki arti makna sangat penting. Bagi dirinya, pengembangan kesenian, baik seni tari,seni rupa, patung, beladiri apapun namanya. “Ini yang masuk kategori seni sangat penting bagi pembangunan sumber daya kita ini,” ujar Adrianus yang lagu ciptaannya berjudul Tanah Parene’an dan Bulan Bule’ sebagai lagu wajib peserta festival itu.
Mantan Kadis Pendidikan ini berharap, kesenian agar dapat dikembangkan tidak hanya terbatas lagu dayak kanayatn, mungkin berbahasa penyadu, melayu dan lainnya. “Kita juga ada ada etnis yang lain menambah keindahan Kabupaten Landak,” ujarnya.
Ketua Panitia Jasmin SE mengharapkan kepada peraih juara agar jangan berbangga diri, karena masih banyak memerlukan waktu lagi untuk ditingkatkan. Karena tidak hanya sampai berlaga di Landak tapi bisa saja di tingkat provinsi, nasional bahkan maca negara. “Ini demi untuk mempromosiknan seni dan budaya kita khususnya busana adat Dayak Kanayatn, baik Kalbar khususnya Landak. Jadi setiap tahun akan digelarkan kegiatan seperti ini, sehingga nantinya bukan hanya kualitas saja tapi kuantitas yang akan diperhatikan,” ungkap Jasmin.
Selain para juara yang menerima tropy dan piagam, juga diberikan plakat dan piagam penghargaan bagi kecamatan yang mengirim peserta terbanyak yakni Sengah Temila dan Ngabang, kemudian camat yang mendampingi peserta dari awal sampai akhir yakni Menyuke Hulu. (rie)