Solusi Tak Ada, Himbauan Tak Digubris

Catatan: Kundori

Langkah Pemkab Landak untuk menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selama tahun 2009 masih belum ada hasil yang memuaskan. Rencana pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mandek. Himbauan Bupati agar masyarakat jangan melakukan pertambangan juga tak digubris. Itu dibuktikan masih ada aktivitas PETI di Mempawah Hulu, Mandor dan perhuluan sungai Landak. Berikut kilas balik langkah tim operasi PETI selama tahun 2009.
Pada 26 Mei, tim Polres Landak dan Polda Kalbar melakukan operasi penertiban PETI di kawasan Kecamatan Mandor tepatnya di Desa Kayuara berhasil menyita barang bukti (BB) berupa mesin dompeng empat buah dan peralatannya. Sebanyak tujuh karyawan PETI berhasil di masukan sel Mapolres Landak sebagai tersangka, mereka adalah, Taufik Wibowo, Jumadi, Edo, Sunardi, Miswan, Eton, Agus. Mereka warga asal Sintang dan Kabupaten Pontianak. Kemudian selang beberapa hari kembali operasi di Dusun Lian Sipi dan berhasil mengamankan lima pekerja yakni St, Sr, Tn, Ts dan Ym.
Pada 1 Juni Pemkab Landak menggelar rapat dan sosialisasi PETI bersama instansi terkait. Rapat di aula kantor Bappeda itu dipimpin Wakil Bupati Agustinus Sukiman, hadir Dandim Mempawah Letkol Infantri Palindungan Sirait , Kapolres Landak AKBP Tony Ep Sinambela, Kadis Pertambangan dan Energi Landak Andi Ali, Kejari Ngabang, SR Nasution. Intinya sosialisasi PETI di Landak harus dihentikan.
Pada 8 Juni, usai tim dari Polres Landak melakukan penertiban PETI di Tanah Ratak Cagar Alam Mandor. Malam harinya sekitar 500 pekerja tambang menyerang dan merusak Kantor Polsek Mandor sekitar pukul 21.00. Tak tanggung-tanggung Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Edwin TP Lumban Tobing malam itu juga langsung ke TKP serta dari Kodim Mempawah. Sejumlah pelaku perusak Mapolsek berhasil diamankan.
Pada 9 Juni, pukul 10.00 di Ngabang, sekitar 800 an pekerja tambang dari Kecamatan Kuala Behe, Air Besar dan Ngabang unjuk rasa di gedung DPRD Landak dan Mapolres Landak. Mereka meminta polisi menghentikan penangkapan pekerja tambang dan kayu di Kabupaten Landak ini. Massa juga minta pekerja yang sudah ditahan polisi agar dilepaskan.
Pada 12 Juni, perwakilan warga Dusun Lian Sipi Desa Mandor yang notabenenya keluarga pekerja tambang yang ditahan Polres melakukan pertemuan dengan Bupati DR Adrianus Asia Sidot dan instansi terkait di aula kantor bupati. Warga meminta kepada Polres Landak agar mengeluarkan tahanan warga yang ditahan akibat operasi PETI.
Pada 8 Juli, Irenius Kadem, SH seorang kuasa hukum dari Pemkab Landak melakukan jumpa pers dirinya siap untuk mendampingi warga Lian Sipi atau pekerja PETI yang ditangkap Polres Landak. Bahkan Irenius sempat mengancam akan mem pra-pradilkan dan menggugat Polres Landak karena dianggap telah melakukan tindakan bertentangan asas hukum dalam penanganan kasus tersangka PETI di Kecamatan Mandor. Polisi menerapkan UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal PP tentang petunjuk pelaksanaan pemberlakukan UU tersebut belum terbit.
Pada 29 Juli, tim gabungan operasi PETI yang terdiri dari Pemkab Landak, Polres dan Kodim 1201/MPH dengan sasaran di Kecamatan Mempawah Hulu. Namun, pulang hanya membawa satu unit mesin dompeng saja. Padahal di lokasi PETI seperti di Kampung Soalam Dusun Betung Desa Sabakah ada sekitar enam unit mesin dompeng. Tapi karena terkendala jasa angkut terpaksa tim hanya membawa satu saja yang diangkut di kendaraan.
Pada 10 Agustus, Bupati Landak DR Adrianus AS saat pidato penandatangan nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2010 bersama DPRD Landak meminta dukungan kepada DPRD Landak untuk menyikapi masalah PETI. Karena anggaran penertiban PETI dari APBD 2009 habis, maka dianggarkan di APBD Perubahan 2009.
Pada 11 Desember, Pemkab kembali melakukan penertiban PETI di Mempawah Hulu. Sebelumnya Bupati Landak Adrianus AS sudah memberikan himbauan melalui surat edaran agar masyarakat menghentikan kegiatan PETI, ditambah himbauan dari Polres Landak melalui Polsek Mempawah Hulu. Rupanya cukong PETI masih tak mengubris imbauan tersebut. Maka tim turun dan berhasil mengangkut sembilan mesin dompeng. Saat pulang operasi, petugas kepolisian dan sat pol PP berhasil dikerjai oknum masyarakat. Karena di sepanjang jalan banyak di pasang paku. Terpaksa petugas mencari paku di kubangan jalan dan ternyata benar ditemukan paku ukuran besar bahkan ada yang di pasang di kayu. Lalu bagaiamana tindakan tim untuk tahun 2010 mendatang? (Wartawan Equator Landak)

NGABANG. Melalui Musda III DPD Partai Golkar (PG) Landak pada 21-22 Desember 2009. Akhirnya terpilih pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin periode 2009-2015 yakni Hironimus, dia berhasil menumbangkan kandidat Adrianus Yanto Nunus. Proses pemilihan dengan sistem voting dan berlangsung demokratis, dari 13 pimpinan kecamatan (pimcat) se Landak satu tidak menggunakan hak suara yaitu Pimcat Banyuke Hulu karena utusannya tidak ada surat mandat. Sehingga hanya 12 suara Pimcat ditambah 1 suara dari organisasi pendiri partai, 1 suara dari organisasi sayap dan 1 suara dari DPD PG Kalbar. Adapun dari dua kandidat yang bertarung, masing-masing Hironimus mengantongi 8 suara dan Adrianus Yanto Nunus 5 suara dan 1 suara abstain. Usai pemilihan dengan pimpinan sidang Sutrisno itu dilanjutkan menyusunan kepengurusan oleh tim formatur yang ditunjuk kemudian langsung dilantik oleh Ketua PG Kalbar H Morkes Effendi melalui Wakil Ketua Andre Budaya.
Ketua PG Landak terpilih, Hironimus dalam keterangan persnya menegaskan, dalam upaya optimaslisasi institusi partai, partai Golkar kedepan akan ditangani dan dikelola oleh kader-kader yang memiliki visi dan wawasan kedepan bagi kemajuan partai menyerap aspirasi akar rumpun secara substansial. “Lalu mempertimbangkannya secara kristis, dialogis dan komprehensif, kemudian mampu mengambil tindakan atau keputusan yang tepat, cerdas dan elegan tetapi tegas dan jelas serta berpihak kepada kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat banyak,” ungkap Hironimus.
Menurut dia, dalam upaya kaderisasi yang efektif, berkesinambungan dan produktif, golkar harus menjadi partai modern yang terbuka terhadap semua potensi yang ada di berbagai kalangan dan lapisan akar rumput untuk dibentuk secara sistematis dan berkesinambungan sebagai kader-kader partai yang militan, tangguh dan memiliki integritas tinggi terhadap partai dan cita-cita nasional. “Kader-kader Golkar harus mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama untuk mengakses dan memainkan peran dalam dunia politik, baik lokal maupun nasional,” ungkap Hironimus.
Kemudian, konsolidasi politik juga akan dilakukan dalam konteks membangun kekuatan politik guna menghadapi berbagai event politik strategis, seperti Pilkada Bupati Landak tahun 2011 mendatang, Pilgub 2013, pemilu legislatif 2014 dam pilpres 2015. “Sehingga dalam event-event politik tersebut, partai Golkar dapat berjaya dan memenangkan pemilihan tersebut,” tegas Hironimus.
Sementara itu, hasil penyusunan tim formatur nama-nama pengurus PG Landak yang akan mendampingi Ketua Umum Hironimus, diantaranya sebagai Ketua Harian Adrianus Yanto Nunus, Sekretaris Petrus Mi’on, Wakil Sekretaris Marwan dan Bendahara HA Dewi. (rie)

*Nilai-Nilai Budaya Lokal Landak

NGABANG. Stadion Olahraga Landak yang saat ini sedang digenjot pembangunannya karena akan digunakan lokasi MTQ pada akhir April 2010 mendatang. Gedung megah itu rencana juga akan dibangun ornamen. Maka diharapkan ornamen di gedung tersebut harus mempunyai arti dan makna kebudayaan lokal Kabupaten Landak.
“Ornament itu harus mengandung nilai-nilai kebudayaan lokal kabupaten Landak dan nilai filosofi yang sangat dalam, harus di kenal oleh masyarakat generasi muda yang akan datang. Karena ornament itu merupakan kekayaan budaya lokal untuk masa yang akan datang,” ungkap Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Landak, Barto kepada awak koran ini di kantornya, baru-baru ini.
Ia juga berterima kasih kepada Pemkab Landak juga konsultan Dinas Pekerjaan Umum yang telah mengapresiasi atau menghargai karya seni lokal, berupa ornament. “Ada dua ornament yang saya sampaikan kepada konsultan kabupaten Landak untuk gedung olahraga (GOR) yang pertama ornament dalam bentuk simbol Pabayo Balungkur dan Gunnak atau Perisai Jubata,” ujarnya.
Menurutnya, Pabayo Balungkur mempunyai makna cara simbol kemakmuran, dalam arti baik segala sesuatu yang di inginkan oleh masyarakat petani terutama masalah menanam padi di sawah yaitu dapat sejahtera dari hasil padi yang di tanam mereka. “Jadi menurut mitos Pabayo Balungkur ini merupakan suatu alat atau peraga untuk berdoa dengan Tuhan (Jubata), sebagai ucapan syukur panen padi yang melimpah didapatkan oleh petani paada zaman dahulu untuk masyarakat Dayak Kanayant dan sampai pada saat ini,” ungkap Barto.
Jadi ornament Pabayo Balungkur ini di pasang atau di buat di bagian dari bangunan fisik GOR dan di harapkan agar masyarakat yang melakukan kegiatan olah raga dapat meraih hasil atau mencapai tujuan yang memuaskan. “Dan generasi muda, sedapat mungkin bisa mencapai hasil yang setinggi-tingginya,” jelasnya.
Sedangkan ornament dalam bentuk Gunnak atau Perisai Jubata, melambangkan bahwa hidup ini tidak terlepas dari Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan yang membuat segalanya. Ornament ini dibuat karena talenta yang di beri Tuhan kepada manusia. “Jadi harus disadari dari segala sesuatu yang ada yang kita buat dan kita jadikan itu berasal dari Jubata (Tuhan) dan bagi masyarakat atletik yang berlaga di lapangan itu nanti,” ungkapnya.
Kemudian, jika di indentikan dengan doa-doa, jangan lupa mensyukuri atau paling tidak berharap dalam melaksanakan kegiatan olahraga tidak terjadi apa-apa karena berkat bantuan Tuhan. “Maka ornament Jubata ini agar mengingatkan kita harus sadar apa yang kita lakukan,” tandas Barto. (rie)

NGABANG. Musyawarah Daerah (Musda) ke III DPD II Partai Golkar (PG) Landak yang akan dihelat 21-22 Desember mendatang diharapkan menghasilkan pemimpin yang benar-benar bisa membawa partai berlambang pohon beringin lebih maju, pastinya harus ada kaderisasi.
“Saya berharap pada Musda nanti harus ada kaderisasi dari ketua DPD Partai Golkar Landak yang saat ini masih menjabat yaitu Nikodemus Nehen. Sebab Nehen sudah dua periode menjadi ketua DPD Partai Golkar Landak,” ungkap Plt. Ketua Harian DPD II PG Landak Klemen Apui, Rabu (9/12) kemarin.
Ia juga bercerita peristiwa terpilihnya Nikodemus Nehen sebagai ketua DPD Partai Golkar Landak selama 2 periode. Pada Musda pertama Nehen terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar periode 2000-2004 dengan sekali putaran. Kemudian pada Musda kedua terpilih lagi Nikodemus Nehen sebagai ketua DPD Partai Golkar Landak periode 2004-2009 juga dengan satu kali putaran. “Apalagi pada Musda kedua itu Nehen juga sebagai Wakil Bupati Landak periode pertama. Kemudian kitapun mengajukan lagi Nenen sebagai calon Bupati Landak periode 2006-2011, tapi belum berhasil, sehingga Partai Golkarpun dinyatakan gagal. Kemudian duduk di kursi DPR RI sebagai anggota dewan PAW dan saat ini duduk di kursi DPRD Kalbar,” beber Apui yang saat ini sebagai Wakil Ketua di DPRD Landak.
Menurut Apui, dengan adanya kaderisasi ini dimaksudkan supaya ada pengganti Nehen sebagai ketua DPD Partai Golkar Landak. Sebab sebagai pemimpin yang baik, seharus jika sudah 2 periode menjadi ketua tentunya harus dilakukan kaderisasi. “Kader-kader Golkar yang ada seperti saya lihat pada lapisan pertama yakni saya sendiri, Adrianus Yanto Nunus, Yulinus Raoni dan Petrus Mion. Sedangkan kader lapis kedua yang mempunyai peluang untuk menjadi pimpinan partai seperti Heronimus Iron, Marwan, Suparda dan Lipinus. Inilah yang kita harapkan berani maju mengambil alih kepemimpinan DPD Partai Golkar Landak,” harapnya.
Sedangkan bagi ketua DPD PG Landak yang sudah dua kali memimpin ia berharap paling tidak legowo untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan. Tapi kalau yang bersangkutan masih mau maju lagi, tentu bukan sebagai pemimpin yang baik. “Artinya beliau (Nehen,red) tidak melakukan kaderisasi kepemimpinan Partai Golkar di Landak. Apalagi sebagai bukti bahwa untuk saat ini suara Golkar menurun terus. Tapi tiba-tiba beliau mau maju lagi dalam Musda III ini. Tapi memang itu merupakan hak seseorang. Tapi saya pikir beliau harus arif dan bijaksana memberikan tampuk pimpinan kepada kader pemimpin partai yang baru,” tandas dia. (rie)

*Massa Datangi Mapolsek Sengah Temila

LANDAK. Rumah toko (ruko) mini milik Paiman alias Imbo, 63 tahun warga Dusun Alian Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila hangus jadi arang, Selasa (8/12) sekitar pukul 19.00. Diduga dibakar Ar alias En dan sudah ditangkap polisi. Atas kejadian pembakaran ini akhirnya korban melaporkan Ar ke Mapolsek Sengah Temila.
Menurut keterangan Kapolres Landak AKBP Firman Nainggolan melalui Kapolsek Sengah Temila IPDA Tableghrudin, peristiwa kebakaran tersebut berawal pada Senin (7/12) sekitar pukul 02.00 korban melaporkan kasus percobaan pembakaran terhadap pondoknya yang dilakukan Ar. Sebab sebelumnya pondok milik korban sering dirusak.
Paiman pada saat kejadian percobaan pembakaran, ia sedang tertidur. Kemudian ia dibangunkan oleh Anan. Pada saat itu Anan mengatakan bahwa pondoknya hendak dibakar orang. “Anan pun langsung menyuruh Paiman supaya memeriksa pondoknya tersebut,” terang Kapolsek.
Sedangkan menurut keterangan Ar, pada saat kejadian korban memang sedang tidur. Saat itu pelaku pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa parang dan melewati pondok milik Paiman. Pada saat itupun pelaku sempat bertemu dengan Didin dan Bungken yang sedang melakukan ronda malam. “Selanjutnya pelaku pergi menuju rumah korban di Dusun Alian Desa Senakin. Pelaku lantas mengetuk pintu rumah korban. Saat pintu rumah dibuka, korban langsung memukul Ar. Pada saat dipukul, Ar berteriak minta tolong sambil berlari,” katanya.
Ar yang tengah memegang kepalanya karena berdarah setelah dipukul Paiman bertemu lagi dengan Didin. Kepada Didin, Ar pun mengatakan bahwa dirinya telah dipukul oleh Paiman. “Mendengar laporan itu, Didin dan Bongken langsung menuju rumah Paiman. Di TKP mereka hanya menemukan sepeda motor milik pelaku. Namun setelah itu, Ar tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya. Akhirnya kamipun mengamankan pelaku selama 1x24 jam di Mapolsek Sengah Temila,” ungkap Kapolsek.
Menurutnya, karena belum cukup bukti akhirnya, Selasa (8/12) sekitar pukul 16.30 unit Reskrim Polsek Sengah Temila mengeluarkan Ar dari tahanan. Kasus percobaan pembakaran inipun akhirnya akan dirembugkan oleh para pengurus adat. “Namun ketika diadakan perembugkan yang dihadiri pelaku dan para tokoh adat serta beberapa masyarakat, tiba-tiba saja rumah Paiman di Alian terbakar,” ucapnya.
Wargapun meyakini bahwa pelaku pembakaran rumah tersebut yakni Ar. Akhirnya, Selasa (8/12) sekitar pukul 22.00 massa yang berjumlah sekitar 25 orang dengan menggunakan satu unit mobil pick up mendatangi Mapolsek Sengah Temila sambil membawa mandau. Massa menuntut supaya Polsek Sengah Temila memasukan lagi Ar ke sel tahanan. Massa menyalahkan kepolisian karena sudah melepaskan Ar. Akhirnya sekitar pukul 22.30 massa meninggalkan Mapolsek Sengah Temila. Pantauan Equator di TKP, lokasi rumah yang dibakar sudah di pilice line. (rie)

LANDAK. Tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang menggarap empat kasus tindak pidana korupsi. Mereka adalah dua Mantan Bendahara Sekretariat DPRD Landak, OS dan AM yang sudah ditetapkan tersangka. OS melakukan penyimpangan sisa anggaran tahun 2007 sekitar Rp. 500 juta. “Untuk saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan dan sekarang ini masih dilakukan pengumpulan data-data dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. OS pun sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kajari Ngabang SR Nasution SH MH kepada wartawan usai Upacara Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (9/12) kemarin.
Sedangkan AM melakukan penggelapan dana anggaran tahun 2003 dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi. “Uang yang dikorupsi AM ini lebih besar lagi dibandingkan OS. Nilainya yakni Rp. 1,6 milyar. Namun untuk saat ini AM menyicil uang yang ia korupsi, sehingga uang yang ia korupsi itu untuk saat ini tinggal sekitar Rp. 900 juta. Jadi dia ada itikad untuk mengembalikan uang yang ia korupsi itu,”jelas Nasution didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ngabang Kliwon Sugiyanta dan Kasi Intel Kejari Ngabang Novan Sofyan.
Tapi, meskipun AM sudah menyicil uang tersebut hingga lunas, kasus korupsi AM tetap diproses sampai ke persidangan. Untuk saat inipun kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. “AM pun sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” tegas dia.
Selain dua bendahara DPRD Landak, pada Hari Anti Korupsi Sedunia itu, Kajari juga mengungkapan kasus korupsi lain yang digarap tahun 2009 ini yakni
Kepala Desa (Kades) Andeng Kecamatan Sengah Temila dengan terdakwa Asan berkas sudah dilimpahkan di Pengadilan Negeri (PN) Mempawah pada 7 Desember lalu. “Untuk saat ini kasus tersebut tinggal menunggu persidangan. Terdaksa mengkorupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2008 yang dilakukan Kepala. Akibat penyelewengan ADD yang dilakukannya, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 32 juta,”ungkap Nasution.
Selanjutnya, kasus korupsi yang baru dalam tahap pengumpulan data. Kasus korupsi ini melibatkan Kades Agak Kecamatan Sebangki. “Ia dituduh telah melakukan penyimpangan ADD tahun 2008 senilai Rp. 50 an juta. Tapi kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data. Kita ingin mengetahui apakah Kades tersangkutan melakukan korupsi,” katanya.
Dalam hal pemberantasan korupsi di Landak, Kejari Ngabang tetap berkomitmen untuk mengikis habis para koruptor tersebut. Oleh karena itu ia tetap berharap masyarakat bisa melaporkan ke Kejari Ngabang jika menemukan adanya kasus dugaan korupsi. “Jadi masyarakatpun bisa berpartisipasi membantu kami dalam hal memberantas korupsi di Landak,” tegas dia. (rie)

NGABANG. Sesuai UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,serta Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan. “Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah tentang keberadaanya, sesuai dengan ruang lingkup ormas yang bersangkutan,” tegas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak Drs. Edward Ramukdin kepada Equator di kantornya, Rabu (9/12) kemariin.
Menurutnya, tingginya kepedulian masyarakat sebagai elemen anak bangsa terhadap pembangunan daerah yang disalurkan melalui berbagai wadah. Ormas,LSM maupun OKP merupakan sesuatu hal yang sangat membanggakan. Namun sangat disayangkan, jika Ormas,LSM maupun OKP tersebut tidak melaporkan keberadaanya kepada Instansi terkait di Daerah. Karena hal ini tentu belum sepenuhnya dapat diakui legalitasnya ditengah-tengah masyarakat.
“Berdasarkan UU No 8 Tahun 1985 tersebut kami menghimbau kepada Ormas,LSM serta OKP yang ada di Kabupaten Landak untuk dapat melaporkan keberadaanya. Hal ini sangat penting untuk menginventarisir mana saja Ormas yang masih aktif lanjut Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Landak,” himua Edward
Saat ini daftar Ormas, LSM dan OKP yang terdata di Bidang Politik Badan Kesbang,Politik dan Linmas di Landak sebanyak 44 organisasi, yang didominasi dalam bentuk Ormas, selanjutnya bagi yang tidak melaporkan kembali keberadaanya di Kabupaten Landak dapat dikatakan ilegal. Dalam pelaporanya tidak dipungut biaya atau gratis.
“Seharusnya setiap tahun Ormas,LSM maupun OKP yang melakukan aktivitasnya di wilayah Landak tersebut melaporkan kembali keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Landak, karena peran dari Ormas,LSM dan OKP tersebut sangat besar sekali ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Salah satunya adalah untuk memberikan pembinaan,bimbingan serta arahan terhadap masyarakat agar tidak terjadi gejolak, karena keberadaan mereka bisa menjaga stabilitas ketenangan ditengah masyarakat. “Bukan sebaliknya manjadi pemicu suatu masalah, hal ini yang tidak dibenarkan,” tegas dia. (rie)

NGABANG. Jalan raya depan Kantor Bappeda Landak minta tumbal. Kamis (3/12) pukul 12.00 Wib, bis Pangkalatn nabrak pengojek, Ai Parno alias Acong,45, warga Tungkul Ngabang dan penumpangnya Dewi,18,warga Pontianak tewas ditempat.
Informasi Equator di TKP menyebutkan, bis warna hijau KB.7590 L milik Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman dengan supir bernama Anto tersebut dari arah Sanggau ketika melintas di Jalan Pulau Bendu Ngabang menabrak Acung yang sedang membonceng Dewi. Korban Acong terpental di depan motornya KTM KB.4533 L, sedangkan Dewi terpental sejauh 10 meter. Bis tak hanya menabrak dua orang korban, tapi juga menabrak sebuah bengkel Auto Global yang berada disamping TKP tersebut hingga empat buah mobil yakni Xenia, Estrada, Tap dan Pick Up rusak parah.
Sontak jalan raya menjadi macet karena warga berduyun-duyun berdatangan untuk melihat peristiwa yang naas itu. Satuan Lalu Lintas Polres Landak juga langsung meluncur di TKP untuk melakukan identifikasi dan membawa korban dilarikan di RSUD Landak sudah tidak bernyawa lagi. Di rumah sakit juga terlihat kerumunan warga penuh mereka melihat korban yang sudah tergeletak tak bernyawa di ruang jenazah. Darah segar masih terlihat di bagian kedua korban, tampak petugas rumah sakit menjahit luka-luka robek. Seperti korban Acung di bagian kepalanya retak sedangkan Dewi bagian betisnya luka robek. “Anak saya turun dari rumah numpang ojek jam 10.00 anaknya di tinggal di rumah,” ujar Yanti ibu Dewi saat di rumah sakit sambil menangis.
Terlihat ajudan wakil bupati Oktavianus Jujun juga sibuk mencari data nama-nama korban di rumah sakit tersebut. Ia juga langsung melihat kondisi korban yang sudah tak bernyawa itu.

Anak Korban Nangis Histeris

Kakak-kakak..... itulah ungkapan tangisan Adit adek kandung Dewi korban tewas akibat ditabrak bis Pangkalatn, Kamis (3/12) di jalan raya depan kantor Bappeda Landak. Adit sambil mengendong keponakannya, Ariel (anak korban,red) bocah berusia sekitar satu tahun itu nangis histeris di depan kamar jenazah RSUD Landak, usai melihat Dewi warga asal Pontianak yang baru mencari kerja di Ngabang beberapa hari itu sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tubuhnya berlumuran darah dan ditutup kain warna putih. Ariel bocah kecil mungil yang tak berdosa itu terpaksa tidak mempunyai ibu kandung lagi karena sudah dijemput Sang Ilahi dalam sekejab. Terlihat Ariel yang digendong Adit itu, diambil oleh neneknya Yanti untuk dibawa menjauh dari ruang yang ramai dikerumuni warga itu. “Tenang nak, iklaskan ibumu menghadap Tuhan,” ucap seorang warga yang berusaha menenangkan bocah itu.
Menurut sumber Equator, Dewi dengan anaknya ada di Ngabang baru beberapa hari menyusul suaminya yang sedang kerja. Pagi kemarin dia turun dari rumah kontrakannya di Dusun Ray Desa Raja berniat mencari kerja. Wanita usai 18 tahun itu menumpang ojek yakni Ai Parno alias Acong, ketika sampai di Pulau Bendu depan kantor Bappeda, tak pelak nyawanya melayang ditabrak sebuah bis Pangkalatn dan terpelanting dengan luka parah hingga tewas ditempat. Bis Pangkalatn adalah milik Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman. Maka siang kemarin terlihat Ajudannya, Oktavius Jujun juga ikut sibuk mencari data korban di RSUD Landak. Bahkan dia melihat tangisan histeris anak korban yang masih kecil digendong pamannya. (rie)

*Menyoal Proyek Jalan Mandor Tiang-Aji

MANDOR. Pengerjaan proyek jalan Mandor-Tiang Aji terus menjadi sorotan masyarakat, mereka menyayangkan ungkapan kontraktor yang mengaku tidak ada masalah dalam pengerjaan jalan tersebut. Selain itu, camat setempat juga mengaku kontraktor tidak pernah koordinasi.
“Selama pengerjaan kami setiap hari lewat dan melihat jalan dikerjakan dengan menggunakan batu kong warna merah bukan batu kemenyan seperti jalan di tempat lain,” ungkap Sea, warga Tiang Aji kepada Equator, Jumat (4/12) kemarin.
Ia kesal melihat jalan dibangun asal-asalan, dan pihaknya pernah menanyakan melalaui handphon kepada pihak kontraktor yaitu Yakob, tapi dia menjawab, bahwa dia bekerja sudah sesuai dengan bistek yang ada dan sudah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), bahkan BPK dan Konsultan pun sudah turun langsung memeriksa jalan tersebut. “Dan jalan itu tidak masalah sudah sesuai bistek jadi kalau masyarakat mau bertanya silakan datang di dinas PU Landak,” katanya.
Senada diutarakan Edy warga Mandor, dia mengaku heran proyek jalan masih tahap pengerjaan sudah rusak bagaimana ketahanan jalan itu apa pemerintah menganggarkan jalan itu hanya untuk dua atau tiga bulan saja dan tahun depan dibangun lagi. “Saya sangat kecewa dengan pihak kontraktor yaitu Yakob. Saya menanyakan melalui HP, karena dia tidak pernah datang mengawasi pekerjaannya, bagaimana mengenai jalan yang rusak apakah akan diperbaiki atau tidak.? Tapi dia jawab itu urusan PU, saya hanya pelaksana, silahkan datang di dinas PU. Langsung mematikan Hpnya,” kata Edy.
Edy berharap kepada Dinas PU atau dinas terkait lainnya harus turun langsung melihat pekerjaan jalan tersebut jangan hanya terima laporan di atas meja.
Terpisah, Camat Mandor Marius Baneng juga mengaku sangat menyesalkan kalau selama ini pihak kontraktor tidak pernah ada koordinasi atau lapor dengan camat. Dan dia pun tidak tahu siapa kontraktornya, biasanya proyek kan ada plang nama perusahaan yang mengerjakan tapi itukan tidak ada. “Kita hanya percayakan kepada Kades untuk mengawasi proyek yang ada di desa masing-masing,” kata Marius.
Diberitakan sebelumnya, Yakob selaku pelaksana proyek menegaskan, bahwa nanti masih ada dana lanjutan untuk pemeliharaan karena proyek tersebut adalah multiyears dari Pemerintah Provinsi. “Tidak ada masalah, itu proyek tingkat I, nanti masih ada lagi dana pemeliharaan. Siapa yang komentar bermasalah seperti di koran kita minta tanggungjawab,” ungkap Yakob dari pihak pelaksana proyek kepada wartawan melalui via selularnya, Kamis (3/12).
Ia juga mengaku jalan dan pembangunan drainase juga sudah dikerjakan tidak ada masalah, bahkan saat ini masih proses pengerjaan karena masa kontrak baru habis pada 29 Desember 2009 mendatang. “Jadi disana (lokasi,red) masih ada yang kerja,” ujarnya.(rie)

*Soal Proyek Jalan Mandor-Tiang Aji

NGABANG. Proyek peningkatan jalan Mandor-Tiang Aji yang disorot masyarakat dan anggota DPRD Landak karena amburadul, masih banyak lubang dan diduga menggunakan batu diluar standar. Langsung dibantah pihak pelaksana proyek bahwa nanti masih ada dana lanjutan untuk pemeliharaan karena proyek tersebut adalah multiyears dari Pemerintah Provinsi. “Tidak ada masalah, itu proyek tingkat I, nanti masih ada lagi dana pemeliharaan. Siapa yang komentar bermasalah seperti di koran kita minta tanggungjawab,” ungkap Yakob dari pihak pelaksana proyek kepada wartawan melalui via selularnya, Kamis (3/12) siang kemarin.
Ia juga mengaku jalan dan pembangunan drainase juga sudah dikerjakan tidak ada masalah, bahkan saat ini masih proses pengerjaan karena masa kontrak baru habis pada 29 Desember 2009 mendatang. “Jadi disana (lokasi,red) masih ada yang kerja,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Syaiful D anggota DPRD Landak asal Mandor membeberkan, kalau proyek jalan dari Mandor menghubungkan Kecamatan Menjalin tersebut dikerjakan terkesan asal-asalan. “Proyek tersebut multiyears sekitar sudah tiga tahun. kemudian yang antara Mandor-Tiang Aji baru tiga minggu lalu rampung tapi aspal susah banyak lobang, ditambah tidak ada drenase sehingga air menggenangi bodi jalan jika hujan,” ungkapnya.
Lagislator Partai Gerindra ini berharap kepada instansi terkait agar melakukan pengawasan atau mengkontrol terhadap kinerja kontraktor yang pekerjaannya tidak sesuai keinginan masyarakat. Bahkan untuk melapangan kiri-kanan jalan hanya menyemprot menggunakan racun lalang. “Nah kita minta pihak kontraktor pelaksana dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Landak bertanggungjawab,” tegas Syaiful.
Ia mengungkapkan, proyek multiyears ini padahal menelan dana cukup besar, seharusnya pihak pelaksana mengerjakan dengan benar. Jangan sampai masyarakat selaku pengguna jalan dirugikan. Karena bisa dibayangkan baru selesai dikerjakan belum satu bulan sudah banyak lobang. “Ini berarti asal-asalan. Lalu yang kita kesalkan mereka ada konsultan teknis yang memang sudah dibayar, apakah memang mereka sengaja ada kongkalikong,” tegas Syaful (rie)

*Baru Dikerjakan Sudah Berlobang

NGABANG. Ada-ada saja ulah oknum kontraktor di Landak ini. Maunya untung besar tapi pekerjaan di lapangan amburadul, seperti proyek jalan Mandor-Tiang Aji, baru tiga minggu sudah banyak lobang. Parahnya lagi menggunakan batu kong merah tentunya tak memenuhi standar proyek. “Batu jalan tidak sesuai, karena menggunakan batu kong merah seharusnya batu kemenyan yang keras dan baraunya asal-asalan,”ujar seorang warga Mandor yang namanya enggan disebut ini saat melapor awak koran ini, kemarin.
Menurutnya, masyarakat juga tidak mengetahui berapa jumlah pahu dana proyek yang mencapai miliaran itu. Karena tidak ada plang proyek yang terpampang di sekitar kegiatan. Sehingga masyarakat hanya bisa geleng-geleng kepala setelah melihat jalan yang menelan dana besar baru beberapa minggu, warga sudah menghitung jumlah lobang. “Kita minta kontraktor pelaksana bertanggungjawab,” tegasnya.
Terpisah, Syaiful D anggota DPRD Landak asal Kecamatan Mandor juga membenarkan kalau proyek jalan dari Mandor menghubungkan Kecamatan Menjalin tersebut terkesan asal-asalan. “Proyek tersebut multiyears sekitar sudah tiga tahun. kemudian yang antara Mandor-Tiang Aji baru tuga minggu lalu rampung tapi aspal susah banyak lobang, ditambah tidak aada barau sehingga air menggenangi bodi jalan jika hujan,” ungkapnya kepada wartawan di gedung DPRD Landak, kemarin.
Lagislator Partai Gerindra ini berharap kepada instansi terkait agar melakukan pengawasan atau mengkontrol terhadap kinerja kontraktor yang pekerjaannya tidak sesuai keinginan masyarakat. Bahkan untuk melapangan kiri-kanan jalan hanya menyemprot menggunakan racun lalang. “Nah kita minta pihak kontraktor pelaksana dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Landak bertanggungjawab,” tegas Syaiful.
Ia mengungkapkan, proyek multiyears ini padahal menelan dana cukup besar, seharusnya pihak pelaksana mengerjakan dengan benar. Jangan sampai masyarakat selaku pengguna jalan dirugikan. Karena bisa dibayangkan baru selesai dikerjakan belum satu bulan sudah banyak lobang. “Ini berarti asal-asalan. Lalu yang kita kesalkan mereka ada konsultan teknis yang memang sudah dibayar, apakah memang mereka sengaja ada kongkalikong,” tegas Syaful (rie)

*Thomy: Guru Yustina Jarang Masuk

NGABANG. Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 3 Menyuke Thomy Abiasan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Yustina seorang guru yang menuding dirinya telah menilep gajinya seperti yang diberitakan Equator pada 12 November lalu. “Saya hanya menahan gaji guru tersebut. Sampai sekarang gaji dia (Yustina, Red) ada dengan saya,” kata Thomy kepada wartawan di Ngabang, Jumat (4/12) kemarin.
Menurut dia, gaji milik Yustina yang ditahannya Rp. 5,075 juta, karena selama tiga bulan sejak September -Nopember 2007 lalu. “Saya sudah menghadap pak Bupati membicarakan masalah ini. Apalagi sebelumnya Bupati menyatakan bahwa sebulan saja guru tidak masuk, kita pecat. Bupati sendiri meminta supaya gaji tersebut dikembalikan ke kas Negara, tapi saya masih berfikir nasib seseorang,” ungkapnya.
Kemudian, pihaknya juga sudah memberikan dispensasi terhadap Yustina sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 3 Menyuke dan saat itu ia diperkenankan menjalankan aktivitas di sekolah tersebut salama tiga hari. “Selanjutnya pada tiga harinya lagi biarlah saya yang mikulnya. Sebab saya tahu karena timpat tinggalnya di Pontianak. Tapi kadang-kadang meskipun sudah diberi dispensasi 3 hari, ia juga tidak masuk sekolah sampai seminggu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, setelah penerimaan murid baru tahun ajaran 2007/2008, Yustina tidak pernah masuk sekolah, dan yang bersangkutan beralasan karena ia melaksanakan tugas ditempat yang baru yakni di SMPN 3 Mandor. Tapi Yustina malah banyak mengajar di SMPN Mandor. Maka pihaknya pun berkonsultasi dengan Kepsek SMA bersangkutan. “Tapi Kepseknya juga tidak mengerti soal kepindahan Yustina ini. Dia hanya terima saja, karena Yustina memang ingin mengajar di sekolah itu. Kepseknyapun kirim surat kepada saya soal kepindahan Yustina, hingga sekarang saya tidak tahu kemana sebenarnya tempat Yustina mengajar,” ungkap Thomy dengan kesal.
Thomy menambahkan, maksud ia menahan gaji Yustina agar ia kembali mengajar di SMPN 3 Mandor sesuai dengan SK. Karena pihaknya juga tetap berpegang rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Landak yang pasa saat itu masih dijabat Lukas Kanoh. Adapun rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Landak menyetujui kepindahan Yustina ke SMPN 3 Mandor, tapi dengan catatan sebelum adanya penempatan definitif, Yustina tetap mengajar di SMPN 3 Menyuke. “Tapi belum dikeluarkan penempatan definitif, Yustina sudah pindah ke Mandor,” katanya. (rie)

NGABANG. PT Gunung Rinjuan Sejahtera (GRS) salah satu perusahaan sawit di Kecamatan Mandor akan ditegur Bupati Landak karena melakukan kegiatan Land Clearing (LC) secara illegal. Perusahaan itu baru mengantongi izin lokasi dan belum ada izin Amdal serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi sudah melakukan LC fisik kebun. “Surat peringatan satu No.525/4052/Bunhut/2009 sudah ditandatangai pak Bupati Adrianus AS dan akan kita sampaikan kepada manajemen perusahaan tersebut,” ungkap Plt.Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanana (Bunhut) Landak Vinsensius kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/11).
Vinsen menguraikan, dari fakta yang ada, maka disampaikan beberapa peringatan kepada PT GRS yaitu, bahwa didalam pembebasan lahan PT GRS harus sesuai dengan izin lokasi yang diberikan dan dilarang membebaskan lahan diluar dari izin lokasi yang dimaksud. Kemudian, sebelum memiliki Amdal dan IUP, PT GRS dilarang melakukan kegiatan fisik kebun yang merubah rona awal lingkungan atau dilarang LC fisik kebun. Sadangkan untuk melakukan LC fisik kebun PT GRS wajib memiliki rekomendasi dari pemerintah daerah yang sebelumnya dilakukan analisa lapangan tentang luasan lahan yang telah dibebaskan. “Maka dengan ini Bupati Landak memerintahkan kepada PT GRS untuk menghentikan legiatan LC yang dilaksanakan karena dinilai merupakan tindakan illagal, melanggar aturan dan meresahkan masyarakat,” tegas Vinsen.
Vinsen juga menyikapi masalah yang terjadi di Dusun Agak Hulu Desa Bebatung, yang mana di daerah setempat memang titik koordinat dua perusahaan antara PT GRS dan Maiska Bumi Khatulisiwa (MBS). Pada dasarnya masyarakat setempat menerima semua perusahaan dan tidak akan bingung jika kedua perusahaan melakukan sosialisasi sesuai aturan. Jangan sampai asa kepentingan peribadi yang merebutkan potensi lahan yang ada.
“Memang telah terindikasi jika melihat titik koordinat di Dusun Agak Hulu itu, berarti GRS sudah mengelola lahan di luar konsensi. Karena lahan milik PT. MBS,” beber Vinsen.
Untuk itu menyikapi masalah fakta yang ada di lapangan, Bupati mengambil sikap, melakukan teguran terulis dan ini bukan satu-satunya di Agak Hulu tapi di daerah lain juga ada. Karena PT GRS baru izin lokasi yang mestinya tugasnya hanya membebaskan lahan dan tidak boleh melakukan LC terhadap lahan kebun. “Yang boleh LC hanya untuk pembangungan jalan, pembangunan pembibitan dan gedung kantor. PT GRS belum ada izin Amdal dan IUP sementara PT MBS sudah ada izin Amdal,” tegas Vinsen.
Ia menambahkan, diharapkan semua investor yang berinvestasi khususnya di bidang perkebunan harus menjalankan prosedur yang ada. Tahap awal pencadangan lahan sekitar memakan waktu enam bulan, kemudian izin lokasi, izin Amdal dan IUP. “Nah ini aturan yang harus ditempuh oleh perusahaan,” tandas Vinsen. (rie)

*Kapan Tim Operasi Action?

NGABANG. Menyikapi maraknya Pertambahan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Landak beberapa bulan lalu Bupati Adrianus AS pernah minta dukungan kepada DPRD Landak untuk pendanaan operasi bahkan siap dibentuk pos di lokasi melibatkan TNI/Polri. Sehingga dalam pembahasan APBD Perubahan 2009 dana sudah disediakan. Lalu kapan tim akan action? sementara tahun anggaran 2009 sudah akan berakhir.
“Belum lama ini kita dari tim penertiban PETI sudah melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi itupun dievaluasi juga hasil penertiban PETI yang sudah dilakukan. Termasuklah penertiban praktik PETI di Kecamatan Mempawah Hulu yang gagal total. Kegagalan itupun kita evaluasi juga,” ungkap Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman dikonfirmasi di kantornya, baru-baru ini.
Menurutnya, hasil rapat koordinasi tersebut, diambil keputusan bahwa tim penertiban akan melakukan safari dengan mendatangi beberapa kecamatan lokasi PETI. Direncanakan safari tersebut akan dilaksanakan dalam minggu ini dengan sasaran pertama di Kecamatan Mempawah Hulu. “Selain safari, kita juga akan melakukan pemantauan di lapangan. Tapi kita tidak melakukan penindakan, kita hanya memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi kepada masyarakat, khususnya pekerja PETI,” ujar Sukiman.
Ia mengatakan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, ia lantas mengkaitkan dengan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang melanda Landak. Sebab lubang-lubang yang sudah digali para penambang, tentu akan menampung air yang pada akhirnya menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. “Karena semakin besar peluang nyamuk untuk bersarang. Kalau kegiatan fogging, tidak menjamin bahwa nyamuk Aides Agepty akan mati. Apalagi Jumat pekan lalu kita sudah meminta supaya masyarakat melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),” ungkapnya.
Sukiman juga tidak menampik kalau praktik PETI di Landak ini semakin meningkat, terutama di Kecamatan Mempawah Hulu. Sebab kemungkinan saja para pelaku PETI yang sebelumnya bekerja di Kecamatan lain, kini pindah ke Mempawah Hulu. ”Mungkin mereka mengira bahwa di Kecamatan Mempawah Hulu emasnya banyak. Jadi jangan heran peredaran mesin dompeng di Mempawah Hulu sudah mencapai sekitar 60 mesin berdasarkan laporan dari masyarakat setempat,” tandas dia. (rie)

NGABANG. Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya tata tertib (tatib) DPRD Landak periode 2009-2014 berhasil disahkan dalam rapat paripurna pengesahan tatib, Senin (23/11) di Gedung DPRD Landak. Rapat dipimpin Ketua DPRD Heri Saman didampingi Wakil Ketua Klemen Apui dan Markus Amid, hadir sejumlah anggota dewan. “ Dengan adanya tata tertib yang sudah disahkan, anggota dewan sudah memiliki payung hukum yang pasti dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya,” ungkap Ketua DPRD Landak Heri Saman kepada wartawan, usai rapat paripurna kemarin.
Menurut dia, fraksi-fraksi sudah terbentuk, komisi-komisi juga, dan tata tertib sudah disahkan tinggal dikonsultasikan di Gubernur Kalimantan Barat, maka kegiatan dan agenda pimpinan dan anggota dewan kedepan diharapkan lebih maksimal, khususnya melakukan tiga fungsi yakni legislasi, kontroling dan budgeting. “Kita harapkan agar semua anggota dewan memiliki prioritas kepentingan yang sama yakni memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat bukan partai atau pun golongan," katanya.
Heri menjelaskan kemitraan dengan pihak eksekutif tetap dijalankan tanpa mengambaikan peran dan fungsi dewan sebagai lembaga pengawas.
"Relasi, kerja sama dan koordinasi tetap kita bina dengan pihak eksekutif tetapi tidak harus berarti kita mengesampingkan kepentingan rakyat. Segala program dan kegiatan pemerintah harus sungguh berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat," kata Heri legislator dari PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan, tatib merupakan aturan main atau rambu-rambu pelaksanaan kelengkapan di DPRD ini. Tatib DPRD Landak sudah disahkan tanpa menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Karena nanti jika PP sudah terbit akan disesuaikan kembali. Karena tatib disahkan agar dewan bisa bertugas seperti membahasa APBD 2010 yang saat ini sudah sedang di bahas bersama legislatif dan eksekutif.
“Karena dalam pembahasan APBD kita dideadline paling lambat 31 Desember 2009. Untuk Landak mudah-mudahan Desember sudah diketok palu,” tandas Heri. (rie)

*Peserta Masih Bisa Kirim SMS

NGABANG. Pelaksanaan test CPNS di lingkungan Pemkab Landak yang digelar Sabtu (21/11) pengawasannya tampaknya kurang ketat. Itu dibuktikan masih ada peserta mengaktifkan handphon (HP) dan mengirim pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada orang lain untuk bertanya jawaban soal. “Dev. Teori perjanjian masyarakat siapa yg mengatakannya? Aku lg ujian?,” demikian isi pesan singkat dari salah satu peserta ujian CPNS yang dikirim kepada rekannya saat proses waktu pelaksanaan masih berlangung.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran menegaskan, pelaksanaan test di gedung SMPN 1 Ngabang dan di gedung SDN 16 Ngabang untuk pengawasnya melibatkan guru-guru dari sekolah yang gedungnya dipakai, dan tim dari pusat dan provinsi Kalbar juga meninjau pelaksanaan test itu serta ditinjau Wakil Bupati Agustinus Sukiman. “Pelaksanaan ujian CPNS juga dari pusat mengirim dua orang anggota Brimob dan dibackup anggota Polres Landak,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan sebelum pelaksanaan ujian.
Pelaksaan ujian CPNS dari 1.060 pendaftar, tidak hadir sekitar 70 an orang. Ada kemungkinan mereka tidak ada waktu untuk hadir saat pelaksanaan test atau juga melihat peluang. “Mungkin ada yang melihat peluang dengan daerah lain,” ujar Marcos.
Marcos mengatakan, kuota yang diberi Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara (Menpan) untuk Landak tahun 2009 adalah 264 formasi, hanya saja yang bisa direbutkan 250 saja. Karena sisanya sudah ada yang mengisi yakni jatah pengangkatan honorer menjadi CPNS 13 orang, Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS 11 orang. “Jadi semua formasi yang kita sediakan semua terisi, meskipun jumlah pelamar minim seperti dokter gigi yang dibutuhkan satu orang yang melamar hanya 2 orang saja,” terang Marcos.
Sementara itu Wakil Bupati Agustinus Sukiman juga meninjau pelaksanaan test CPNS yang berlangusung di gedung SMPN 1 Ngabang untuk pelamar tenaga kesehatan dan teknis, kemudian di gedung SDN 16 Ngabang pelamar tenaga kependidikan atau guru. Wabup didampingi Marcos Lahiran keliling mengunjungi sebanyak 27 ruang. (rie)

ASPIRASI dari alumni Sarjana Bimbingan dan Konseling Kabupaten Landak yang disampaikan kepada DPRD dan diberitakan di koran yang mempertanyakan mengapa tidak ada formasi guru BK selama 3 tahun berturut-turut dalam penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak, langsung ditanggapi Kepala (BKPP) Landak Marcos Lahiran dan ia berjanji akan menampung. “Saat inipun kita baru mendata jumlah para guru BK tersebut. Sebab tahun-tahun sebelumnya data mereka memang belum masuk ke kita, sehingga kita tidak membuka formasi untuk guru BK,” ujar Marcos dikonfirmasi di kantornya, belum lama ini.
Selain guru BK yang meminta usulan supaya disediakan formasi, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) Diploma 2 (D2) juga mengusulkan hal yang sama. Data para guru Penjankes inipun baru masuk ke BKPP Landak. ”Jumlah guru Penjaskes yang terdata di BKPP Landak sebanyak 42 orang,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Landak Aspansius mengatakan, kuota formasi dalam penerimaan CPNS sudah merupakan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuklah formasi guru BK. “Jadi kita mau ngadu kemana-mana juga tidak bisa. Apalagi untuk menganalisis data-data formasi harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan,” ujar Aspan yang ditemui Jumat (20/11) di kantornya.(rie)

*Sudah KLB, Ayo Galakan PSN

NGABANG. Gawat ! perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Landak terus meningkat tajam, dalam satu bulan mencapai ratusan kasus. Pemkab Landak sudah menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dinas Kesehatan sudah gencar fogging dan abatenisasi, warga diminta menggelar gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap hari Jumat.
“Perkembangan DBD hingga 15 November mencapai 289 kasus, meninggal enam orang. Kalau mau menghitung berapa jumlah kenaikan hitung saja pada 15 Oktober lalu 161 kasus sekarang sudah 289 kasus, berarti baru satu bulan terakhir ini naik 128,” ungkap Plt.Kepala Dinas Kesehatan Landak Sophia Tjakre dikonfirmasi di kantornya, Kamis (19/11) kemarin.
Menurutnya, pihak Dinkes sudah melakukan fogging sampai di tingkat kecamatan yang jauh-jauh, bahkan sampai petugas yang sempat pingsan diduga kecapean karena lokasi yang diasapi secara bergiliran dimana 100 meter dari titik yang ada kasus DBD. “Selain itu juga melakukan abatenisasi, dan sudah didroping dari pusat masih di provinsi. Bupati juga susah membuat surat edaran kepada masyarakat agar setiap hari Jumat melakukan gerakan PSN,” ungkap Sophia.
Pemkab Landak sendiri sudah menyatakan KLB sehingga meminta bantuan dana dari pemerintah pusat dan belum sampai. Untuk dana dari APBD Landak sendiri sudah menggunakan dana tastis yang ada, dan untuk APBD 2010 yang masih dibahas juga akan dianggarkan.
“Karena dana untuk fogging tahun 2009 dulunya berdasarkan DBD tahun 2008 yang hanya 29 kasus dan dana hanya dinaikan sekian persen. Ternyata sekarang 2009 mencapai 96 persen lebih kenaikannya,” terang Sophia.
Petugas fogging di Landak juga terbatas, sehingga sampai kecapean untuk gencar melakukan pengasapan di sejumlah tutik rawan. Bahkan ada partisipasi dari masyarakat yang tidak ada titik DBD tapi minta di fogging dan mereka membantu untuk pembelian bensin dan solar. “Jadi pada prinsipnya kita tidak memungut biasa untuk fogging, tapi hanya partisipasi dari masyarakat saja karena jika dilihat memang anggaran terbatas,” ujar Sophia.
Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar bersama-sama memberantas perkembangan DBD yang dimulai dari lingkungan diri masing-masing dendan cara melakukan gerakan 3M (Mengubur, Menguras, Menutup) yang merupakan sebagai strategi pencegahan dinilai ampuh untuk membasmi nyamuk. Saat ini Pemkab Landak juga sudah mengeluarkan surat edaran PSN setiap hari Jumat. “Mari kita bersama-sama memberantas perkembangan DBD di Landak ini, jangan hanya menyalahkan Dinas Kesehatan yang dituding tidak ada kerja,” tegas Sophia. (rie)

*Memperebutkan Piala Adrianus AS

NGABANG. Jajaran Komisariat Cabang (Komcab) Indonesian Offroad Federation (IOF) Landak sepakat untuk menggelar kompetisi Offroad 2009 dengan memperebutkan piala DR. Drs. Adrianus Asia Sidot MSi pada 12-13 Desember 2009 di daerah gunung Sehag Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. “Pada kegiatan ini kita dari Komcab IOF Landak mengandeng DPD Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Landak,” ungkap Ketua Komcab IOF Landak Gusti Agus Kurniawan dalam keterangan persnya, Kamis (19/11).
Agus menjelaskan, kegiatan ini lebih banyak mengandung unsur wisata. Karena selama perjalanan, peserta akan melewati kawasan hutan yang rindang, asri, dan menawan dengan pemandangan gunung Sehaq dan pastinya penuh tantangan.
”Kita sudah bisa menerima pendaftaran terbuka untuk se Kalimantan Barat. Selain itu, pemberitahuan ini juga melalui surat setiap Komda IOF se Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ketua Panitia, Rosiadi Mamba mengatakan, kejuaraan ini bertujuan untuk mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan di Kabupaten Landak. Selain itu, sebutnya, kejuaraan ini untuk memperat hubungan antara off-roader dari berbagai provinsi se Kalimantan Barat. “Kita ingin menjalin silaturrahmi melalui kejuaraan seperti ini. Sehingga tumbuh kepekaan sosial bila ada di antara saudara kita yang menimpa musibah seperti di Padang,” tandas Rosiadi seraya menambahkan, untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Komcab IOF Landak di Jl Karya No. 14 Ngabang telp 08125611311 (Agus Kurniawan), 081352438486 (Heri Irawan), 081522556645 (Ucok). (rie)

MANDOR. Manajeman PT Gunung Rinjuan Sejahtera (GRS) dan masyarakat Dusun Agak Hulu Desa Bebatung Kecamatan Mandor membantah menyerobot lahan milik PT Maiskha Bumi Semesta (MBS) seperti yang ditudingkan oleh salah satu masyarakat bernama Y Inus di koran ini, Jumat (15/11) lalu.
“Kita melakukan klarifikasi, bahwa laporan itu hanya oleh oknum tertentu, jangan mengatas namakan masyarakat, itu hanya untuk kepentingan pribadi,” ungkap Kepala Dusun (Kadus) Agak Hulu Demonikus Edy Satius dalam keterangan persnya, Rabu (18/11) kemarin.
Ia berharap jika ada kepentingan pribadi jangan membawa atas nama masyarakat, karena sebenarnya tidak ada masalah di lapangan, itu dibuktikan warga bekerja lancar dengan perusahaan. Pihaknya tidak memihak kepada perusahaan mana yang mengarap lahan. “ Kami yang penting perusahaan itu benar-benar bekerja untuk mensejahterakan masyarakat dan kepentingan umum. Selama ini tidak ada masalah antara kedua perusahaan antara PT GRS dan PT MBS, kami masyarakat bekerja lancar dengan perusahaan,” ungkapnya.
Senada diutarakan Landok selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Agak Hulu, mengingin kepastian dari kedua perusahaan antara PT GRS dan PT MBS, karena selama ini PT GRS yang lebih dulu bekerja di dusun tersebut dan masyarakat sudah meyerahkan lahan. “Maka kami tahu persis keadaan dusun kami dan kami tidak mau diganggu oleh perusahaan lain karena lahan masyarakat sudah diserahkan kepada PT GRS. Oknum masyarakat yang melaporkan hal itu adalah bukan warga Agak Hulu tapi dari desa lain,” tegas Landok.
Sementara itu Manager PT GRS, T. Manurung juga mengklarifikasi tudingan yang dikatakan oleh masyarakat bgernama Y.Inus seperti yang diberitakan koran ini pada 15 November lalu itu adalah tidak benar. Dari pihak PT GRS sampai saat ini tidak ada merasa dirugikan dan merugikan, dalam hal ini Pemkab Landak benar-benar masih mengayomi segala investasi dan investor yang datang ke sini. “Sedangkan di dalam kelompok tani tidak ada nama Y.Inus warga dusun Agak Hulu yang menyerahkan lahannya, dan tidak terdaptar dalam kelompok tani, setahu kami Y.Inus ini bukan warga Agak Hulu. Di antara kedua perusahaan PT GRS dan PT MBS selama ini tidak ada tumpang tindih lahan,” ungkap Manurung.
Manurung menambahkan, sebelum pihak perusahaan mulai berinvestasi di Landak ini sudah bersosialisasi kepada masyarakat di desa Bebatung. Perusahaan sudah jalani baik secara adatnya maupun sosialisasi lainnya yang melibatkan aparat desa tersebut. “Jadi kami atas nama manager PT GRS memohon maaf kepada Pemkab Landak. Kami sangat berterima kasih kepada PemkabLandak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berinvestasi di daerah ini,” tandas Manurung (rie)

RENCANA 2010 PNS di lingkungan Pemkab Landak harus memiliki Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sehingga pembayaran gaji langsung melalui rekening Bank masing-masing yang sudah bekersama dengan Bank Kalbar Cabang Ngabang. Apakah pihak Bank mampu melayani pegawai setiap awal bulan mengambil gaji di teler atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang mencapai ribuan?
“Kita memang sudah bekerjasama dengan Pemkab Landak tentang pembuatan KPE, untuk tahap awal ini tidak semua baru 1700 lebih pegawai saja. Kalau pegawai semua mencapai 5000 an di Landak ini,”kata Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang, Mursalin dikonfirmasi di kantornya, Rabu (18/11) kemarin.
Sedangkan untuk pelayanan, pastinya pihak Bank akan memanfaatkan teller yang ada dan ATM. Jika memang dibutuhkan ke depan bisa saja dibangun lagi mesin ATM, apakah di kantor bupati atau di tempat lainnya. “Bagi PNS yang tidak terjangkau, gaji akan tetap disalurkan di lokasi intansi dimana mereka bertugas,” ujar Musalin.
Ia menambahkan, kebijakan Pemkab Landak untuk menerapkan KPE ini untuk tahap awal memang sifatnya masih uji coba. Artinya akan terlebih dahulu manfaat dan kelancaran. “Bahkan kedepan selain KPE juga akan diterapkan absensi PNS secara online, tapi itu rencana dan sekarang baru akan menerapkan KPE tersebih dahulu,” ujar Musalin. (rie)

Peringatan Harkesnas Meriah

NGABANG. Memperingati Hari Kesehatan Nasional (Harkesnas) ke-45 dengan tema lingkungan sehat, rakyat sehat. Dinas Kesehatan (Dinkes) Landak sudah menggelar sejumlah kegiatan dan berlangsung meriah. Adapun kegiatan tersebut diantaranya bakti sosial membangun jamban keluarga sebanyak 30 unit di Kecamatan Menjalin yang sekarang ini masih dalam tahap pengerjaan. Pemutaran film dan penyuluhan kesehatan mengenai demam berdarah serta PHBS, pertandingan bola volly antar Dinkes Landak, RSUD dan Puskesmas se Landak. “Kemudian, lomba balita sehat, lomba senam Lansia, gerak jalan santai dan penyerahan ambulance secara simbolis untuk Puskesmas Sebangki,” kata Plt. Kepala Dinkes Landak, Sophia Tjakre kepada Equator usai menghadiri undangan pelantikan pimpinan DPRD Landak, Selasa (17/11)
Menurut Sophia, lingkungan sehat memang sangat berperan didalam menciptakan masyarakat yang sehat. Karena sebagian besar penyakit menular dapat dicegah dengan perbaikan dan kualitas lingkungan yang mencakup akan ketersediaan air minum, sanitasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian bahan berbahaya dan logam berat serta penanganan limbah rumah tangga dan industri. “Kesehatan merupakan tujuan dari semua elemen masyarakat yang ada. Memang dirasakan perlu untuk mengembangkan cara pandang masyarakat dibidang kesehatan,” kata dia.
Ia mengunglapkan, kalau sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai objek, maka saat ini masyarakat harus didorong dan diberdayakan untuk mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang berkelanjutan serta melibatkan diri dalam membangun lingkungan yang sehat. “Perilaku membangun lingkungan yang sehat seperti pemicuan perilaku menuju hidup bersih dan sehat melalui Posyandu, membiasakan diri cuci tangan pakai sabun dan kegiatan lain yang menempatkan masyarakat sebagai bintang utama,” tukas dia. (rie)

*Aktivitas Belajar Terganggu

MANDOR. Sejumlah siswa di SMPN 3 Mandor sejak 10 hingga 16 November sering mengalami kerasukan setan atau roh halus. Siswa tiba-tiba mengamuk dan teriak histeris hingga membuat panik se isi gedung sekolah yang terletak di Desa Kayu Tanam itu, aktivitas belajar-mengajar sontak terhenti. “Siswa ngamuk hampir tak dapat di tolong, memberontak sambil teriak histeris. Sekolah tak bisa mengadakan aktivitas belajar,” ujar Fran Aki Kepala SMPN 3 Mandor kepada awak koran ini, Senin (16/11) kemarin.
Akibat kejadian aneh itu, pihak sekolah langsung melaporkan kepada orang tua murid dan kepolisian setempat agar datang memberikan pertolongan. Sejak Selasa (10/11) lalu ada 16 siswa yang kerasukan dan Senin (16/11) kemarin delapan siswa. “Kita juga heran kejadian selalu pada wanita dan terjadi dari satu siswa kemudian masuk ke teman yang lainnya sehingga dari satu siswa menjadi lebih banyak yang kerasukan,” ungkap Fran.
Ia menceritakan, siswa kerasukan suka mengamuk tak mampu dipegang, satu di tangkap yang satu yang lainnya memberonta. Pihaknya sudah sepakati dengan orang tua siswa pada Rabu (10/11) malam lalu sudah mengagelar doa bersama di sekolah, tiga agama bersatu, Islam, Katolik dan Kristen, untuk mengusir roh jahat yang mungkin selama ini mengganggu siswa di sekolah. Tapi hari ini senin 16/11 masih ada siswa yang kerasukan sampai delapan siswa. Adanya permintaan dari orang tua siswa agar sekolah ini harus diadakan acara adat. “Maka kita besok (hari ini,red) akan menggelar acara adat di sekolah, mudah-mudahan dapat mengusir roh jahat agar tidak mengganggu siswa,” harap Fran.
Sementara itu, Pato orang tua siswa menegaskan, selama ini sudah dua kali terjadi kerasukan pada siswa maka sekolah dan orang tua siswa tidak boleh membiarkan hal ini terjadi terus menerus. “Kita harus ambil sikap apa yang harus kita lakukan. Secara agama harus kita laksanakan dan secara adat juga harus kita laksanakan karena kita mempunyai agama dan punya adat. Kalau kita biarkan khawatir nanti bisa membawa korban jiwa pada siswa,” tegas Pato (rie)

*Pertanyakan Formasi Guru BK

NGABANG. Sebanyak empat orang yang tergabung Ikatan Sarjana Bimbingan Konseling (ISBK) Kabupaten Landak menyampaikan aspirasi kepada Komisi A DPRD Landak, Senin (16/11). Mereka mempertanyakan mengapa pembukaan CPNS Pemkab Landak tidak ada formasi untuk guru BK. Padahal BK sangat penting dan masuk kurikulum KTSP. “Kami kecewa terhadap Pemkab Landak dalam rekrutmen CPNS selama tiga tahun tidak ada membuka formasi guru konseling, sementara kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain terutama Kota Pontianak yang pendidikan yang lebih maju, tapi pendidikan guru BK lebih prioritas, serta daerah lain seperti Singkawang dan Kabupaten Pontianak,” ungkap Ketua ISBK Landak Sunardi didampingi rekan-rekannya Herkulanus, Sabiratno dan Herinotus.
Menurut Sunardi yang masih menjabat guru honor di salah satu SMA di Sengah Temila ini, BK sekarang dengan kurikulum KTSP adalah tim pengembangan diri. Ini juga ditegaskan dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) serta Permendagri No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Jadi dalam pengembangan diri di sekolah untuk guru konselor sangat diperlukan, bahkan banyak sekolah merekrut guru honor dalam bidang BK ini, karena guru pegawai negeri masih minim di Landak ini,” ungkap Sunardi.
Ia menambahkan, jika melihat perkembangan zaman seperti video porno, narkoba, kenakalan remaja dan lainnya mulai merambah kepada usia remaja atau pelajar. Nah di sinilah peran guru BK dalam mendidik anak didik dalam menghadapi perkembangan zaman. “Mengisi kegiatan dengan kurikulum pengembangan diri siswa,” ujar Sunardi.
Namun sangat disayangkan sejak 2007 hingga sekarang Pemkab Landak tidak ada membuka formasi CPNS untuk guru BK, maka dari itu pihaknya menyampaikan aspirasi Komisi A DPRD yang membidangi pendidikan agar dibuat rekomendasi. “Karena kita sudah bertanya dengan Bagian Kepegawaian jawabannya akan diaspirasikan dulu,” ujar Sunardi.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Landak Syahdan Anggoi mengaku akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait masalah CPNS. Karena rencana memang sudah diagendakan Komisi A akan mengundang pihak Kepegawaian dan Dinas Pendidikan untuk dengar pendapat yang membahas masalah sistem penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak. “Nah, aspirasi seperti guru BK ini akan menjadi tambahan kita untuk menyuarakan kepada pihak kepegawaian,” kata Syahdan didampingi anggota lainnya Sarius dan Aslan. (rie)

*Akan Hadirkan Daud Cino Jordan

NGABANG. Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Landak rencana akan menggelar open kejuaraan tinju Bupati Cup dan menghadirkan petinju dunia Daud Cino Jordan untuk berlaga di ekshibisi.
“Kita dari Pengkab sudah merencanakan sejak awal akan menggelar kejuaraan Bupati Cup ini. Dari Bupati Landak Adrianus AS tinggal menunggu dari kita kapan pelaksanaan,” kata Wakil Ketua Pertina Landak yang juga Manager Tinju Landak, Jongky dikonfirmasi sebelum melakukan rapat evaluasi, belum lama ini.
Menurut dia, Bupati sebenarnya menginginkan kejuaraan tinju digelar bersamaan HUT Pemkab Landak Oktober lalu. Namun, memang pihak Pengkab baru akan membentuk kepanitiaan, karena melibatkan unsur lain baik KONI dan lainnya. Maka dari itu, rencana baru akan bisa dihelar 2010 mendatang. “Mungkin Januari atau Februari,” ujar Jongky.
Rencana dalam kejuaraan tinju Bupati Cup tersebut saat pembukaan akan digelar juga pengukuhan Pengkab Pertina Landak dan dalam pertandingan ekshibisi akan menghadirkan Daud Cino Jordan petinju kelas dunia. Diharapkan penampilan Daud di ring akan menjadi bahan semangat dan belajar para petinju-petinju lain khususnya produk dari Kabupaten Landak. “Jadi pihak Pengkab Pertina Landak juga terus melakukan pembinan para petinju yang ada. Kita tidak mau saat kejuaraan nanti kita tuan rumah hanya jadi penonton,” ungkap Jongky yang menjabat Kepala SMPN 3 Ngabang ini.
Sementara itu, Ketua Pertina Landak Aspansius mengaku memang saat ini Pertina Landak dengan kesulitan masalah pelatih. Untuk menghadirkan pelatih dari luar pastinya melihat kemampuan untuk membayar jasa pelatih. Karena Pertina bernaung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang memang banyak cabang olahraga lainnya. “Bisa saja ada pemikiran untuk mencari bapak angkat untuk sponsor petinju kita agar tetap eksis,” ujar Aspan yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Landak ini.
Ia menambahkan, pihaknya juga mempuyai program atau wacana tinju biss juga dikembangkan di sekolah-sekolah. Artinya tinju salah satu kegiatan bagi sekolah yang mempunyai potensi tinggi dalam pengembangan diri bagi siswa atau masuk pelajaran eksrakulikuler. “Seperti di SMPN 3 Ngabang ini, sudah dikembangkan olahraga tinju ini,” tukas Aspan. (rie)

*Diduga Ditilep Oknum Kepsek

MENYUKE. Raut wajah Yustina SPd seorang guru SMPN 3 Mandor terlihat sendu dan sedih tak bisa berbuat apa-apa. Gajinya selama tiga bulan saat masih bertugas di SMPN 3 Menyuke tak dibayar oleh oknum kepala sekolah (Kepsek). Pihaknya sudah melapor Dinas Pendidikan Landak, tapi tak ada kejelasan.
“Gaji saya tiga bulan sampai sekarang belum dibayar oleh oknum kepsek SMPN 3 Manyuke, Thomy Abiasan,”beber Yustina ketika melapor kepada wartawan di Mandor, Rabu ( 11/11) kemarin
Yustina mengaku, gaji yang belum diterima adalah dari September - November 2007 lalu. Kendati sekarang dirinya sudah pindah tugas mengajar di SMPN 3 Mandor sejak 2008. Namun gaji itu adalah haknya. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar kejelasannya.
“Masalah ini sudah diurus oleh pihak dinas pendidikan tapi sampai saat ini belum di tindaklanjuti, untuk itu saya mohon kepada dinas pendidikan untuk memberikan teguran atau sanksi kepada oknum kepsek tersebut agar gaji saya segera di bayar,” ungkap Yustina.
Menurut Yustina, gaji tiga bulan senilai Rp.Rp 5.075.000, itu cukup berarti untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena tekat dia adalah mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi tenaga pendidik. Bahkan PNS sangat berhak menerima gaji dari pemerintah setiap bulannya. Maka dirinya akan tetap menuntut apa yang menjadi haknya ini. “Karena saya kerja, meskipun saya di titip oleh dinas pendidikan dari SMPN 3 Menyuke ke SMPN III Mandor, berarti gaji itu hak saya, dan di situ ada hak suami dan anak-anak,” ungkap Yustina terlihat sedih.
Dia berharap kepada instansi terkait agar bisa menegur oknum kepsek yang tidak membayar gajinya itu. Yustina mengaku tidak akan mengiklaskan gaji itu untuk di miliki orang lain. “Oleh sebab itu saya mohon uang gaji itu segera diganti. Baik dibayar secara langsung atau berangsur,” tutur Yustina sambil meneteskan air mata dihadapan wartawan. (rie)

*Pelepasan Diwarnai Isak Tangis

NGABANG. Isak tangis mewarnai acara pelepasan Calon Jemaah Haji (CJH) Landak di aula kantor bupati, Rabu (11/11) pagi kemarin. Wakil Bupati Agustinus mewakili Bupati secara resmi melepas 49 CJH menuju Kota Pontianak. CJH termuda CHJ termuda dari Landak yakni Nyimas Syarifah binti Ya’ Kamarudin usia 25 tahun asal dari Kecamatan Ngabang dan tertua Misjan bin Noyo udia 60 tahun asal Kecamatan Sebangki.
“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Landak mengucapkan selamat menunaikan Ibadah haji Rukun Islam yang kelima, dan selamat jalan menuju Pontianak, Batam dan ke Tanah Suci Mekkah hingga kembali ke Tanah Air semoga senantiasa sehat wal’afiat dan dapat melaksanakan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji serta memperoleh haji yang mabrur,” ungkap Sukiman.
Kepada calon haji Landak ia juga berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan juga mohon kepada calon haji agar senantiasa menjaga nama baik kabupaten Landak. Senantiasa berperilaku baik, ramah dan sopan dan sedapat mungkin menjalin silaturrahmi sesama umat muslim Indonesia maupun seluruh umat muslim di dunia yang berkumpul di Mekkah lebih kurang 4 juta umat manusia,” pesannya.
Kepala Departemen Agama (Depag) Landak H Mudjazie Bermawie dalam laporannya, tahun ini kuota haji Landak 49 orang terdiri dari 29 laki-laki dan 20 perempuan dengan rincian daerah asal, Kecamatan Ngabang 39 orang, Air Besar 3 orang, Sengah Temila 2 orang, Mandor 5 orang, Kuala Behe 1 orang dan Sebangki 1 orang. “Dari 49 orang ini, yang diberangkatkan dari Ngabang 30 orang saja, karena sisanya mutasi dari Kota Pontianak,” kata Mudjazie.
Kemudian, memondokan jemaah di Sulaimaniah atau kurang lebih 1,4 kilometer dari Majidil Haram maktab 37 dan nomor rumah baru akan diberikan ketika sampai di Mekkah. “Berdasarkan informasi dari petugas haji di Mekkah bahwa cuaca di tanah suci mencapai antara 8 sampai 15 derajat celsius,” ungkapnya. (rie)

*Jangan Tebar Pesona kepada Investor

NGABANG. Pemerintah Landak (Pemkab) Landak sedang ‘giat’ ekspos terhadap investor baik dalam maupun luar negeri. Namun, Pemkab diminta harus membenahi terlebih dahulu lahan yang ada jangan hanya tebar pesona saja terhadap investor yang akan didatangkan berinvestasi di Landak ini.
“Rencana investor datang di Landak saj saja dan ini bukti nyata dari hasil ekpos Bupati Landak di Jakarta atau luar negeri. Ini artinya mendapat positif dari investor untuk berinvestasi di Landak,” ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Landak Klemen Apui dimintai tanggapan terkait rencana hadirnya investor di Landak diantaranya dari Jepang bidang karet dan Arab Saudi bidang padi.
Namun, pertanyakan sejauh mana keseriuasan investor dan tanggapan dari Pemkab Landak sendiri terhadap investor yang ada. “Jangan hanya tebar pesona,” ucap legisltor Partai Golkar ini.
Karena, lanjut Apui, fakta yang ada dilapangan jika di lihat yang paling gencar adalah investor sawit sehingga bupati mengaku pusing karena melihat perusahaan sawit yang ada hanya beberapa persen yang sudah genah. Karena dilapangan banyak adanya plot-plot dan inklap kebun sawit karena banyak masyarakat belum mau menyerahkan lahan, ditambah lagi lahan-lahan masih tumpang tindih antara izin perusahaan A dan B. “Kemudian antara izin lokasi perusahaan pertambangan dengan sawit. Maka harus ada pembenahan atau tata ruang dulu yang harus diatur, kalau mau diberi investor wilayah mana. Bukan datang inevestor baru kasak kasuk mencari lahan,” beber Apui.
Apui juga mencontohkan seperti akan adanya investor dari Arab Saudi yang melirik bidang tanaman padi. Anehnya mengapa malah diberikan lokasi yang petaninya sudah pandai. Mengapa tidak dibuka di daerah lain seperti di Kecamatan Air Besar, tepatnya di Semuntik juga ada lahan yang luas, bahkan pernah akan diberi lokasi Transmirasi tapi gagal.
“Lahan sawahnya cukup luas, mengapa tidak itu yang diberikan kepada investor dari Arab Saudi, atau Pemkab Landak tidak tahu kalau daerah tersebur ada persedian lahan yang cukup luas,” ungkap Apui.
Kemudian, tentang investor dari Jepang yang akan bangun pabrik karet di Mandor. Lokasinya dimana, apakah sidah ada sosialisasi kepada masyarakat jangan nantinya ada investor datang ada kendala lahan, dampak linglungan dan lainnya. “Nah memang sah-sah saja bangun pabrik atau lainnya sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi di siapkan dulu masalah di lokasinya terhadap dapak positif dan negatifnya,” tandas Apui.(rie)

*Oknum Warga Akan Dituntut Balik

NGABANG. Manajemen PT.Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dituding menggarap lahan perkuburan di Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor melakukan klarifikasi. Karena ada oknum masyarakat bernama Anam Cs telah melaporkan kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat. Padahal pemilik lahan Erwen sendiri mengaku lahannya tidak ada kuburan seperti apa yang dilaporakan oknum masyarakat tersebut. “Lahan saya tersebut tidak ada kuburan, bahkan beberapa tahun silam pernah digarap Perkebunan Karet Remaja (PKR), perkebunan Albasia. Tapi sekarang ditanam sawit kok mengapa ada orang meributkan kalau lahan saya ada kuburan,” ungkap Erwen dalam keterangan persnya di Ngabang, Senin (9/11).
Temenggung Adat Abuan, Maharudin mengaku terkejut ada oknum masyarakat yang membuat laporan kepada DAD Kalbar dan melangkahi aparat daerah setempat mulai dari temenggung, kepala dusun dan DAD Kecamatan Mandor.
“Memang kita ada laporan minta jalan keluar terkait ada penggusuran kuburan. Maka saya bilang jika memang betul dan tidak sengaja dibayar satu siam adat saja senilai Rp.363.500. kemudian dalam waktu satu bulan tidak ada pemilik lahan mengklaim, maka gugur adat tersebut,” ungkap Maharudin.
Ketua DAD Kecamatan Mandor Lamsam juga mengaku terkejut kasus ini sampai di tingkat atas (DAD Provinsi,red), padahal selama ini pihaknya memang ada didatangi segelintir warga yang melakukan koordinasi terkait ini. Tapi sifatnya bukan laporan. Apalagi jika dilihat dari pengakuan pemilik lahan tidak ada kuburan di lahan tersebut. “Nah ini yang kami sesalkan masakah ini mencuat sampai di tingkat atas tanpa melalui pengurus adat yang ada di bawah. Ini sudah melanggar aturan yang ada, tugas kami mencari titik koordinasi,” ungkapnya.
Kepala Dusun Abuan Nursen menambahkan, bahwa masyarakat yang melaporkan di DAD Kalbar dianggap telah melangkahi aparat desa atau kecamatan yang ada. Mestinya jika memang dari Pasirah Adat tidak mampu biasa diserahkan di Temenggung Adat, jika tak mampu lari di tingkat Kecamatan. “Tapi mengapa ini langsung di Provinsi. Sedangkan warga yang melapor bernama Anam adalah warga dari luar yakni Senakin,” tegas Nursen.
Sementara itu Manager Perolehan Lahan PT MAK Asep Komaruhayat menegaskan bahwa pihak manajemen keberatakan atas tuduhan tersebut. “Atas pencemaran nama baik maka akan menuntut balik jika apa yang dituding oleh masyarakat tidak terbukti ini,” tegas Asep.
Manajeman juga sangat keberatan sekali dengan oknum masyarakat yang telah menuduh perusahaan melakukan penggusuran kuburan. Jadi pihak perusahaan akan mencari siapa dibalik semua ini. “Kami berharap kepada aparat terkait agar bisa menyikapi malasah ini, mengapa kami datang untuk membangun daerah Landak ini selalu diganggu oleh oknum-oknum segelintir orang,” tandas Asep. (rie)

NGABANG. Pelajar SMA atau masih SMP jika umurnya sudah 17 tahun, maka wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena indentitas diri merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara.
“Jika memang yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun diwajibkan punya KTP, artinya tidak melihat dia pelajar SMP atau apa kalau memang sudah usianya 17 tahun harus, karena mungkin saja usianya 17 tahun tetapi masih kelas 6 atau sudah SMP di haruskan,”tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Landak, F.Yipendi kepada wartawan di Ngabang, baru-baru ini.
Menurut Nyipendi, di sisi hukum dokumen KK dan KTP dapat memberikan kejelasan status hukum seseorang dalam dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara khususnya serta di kaitkan dengan status dominsili dan status seseorang dalam keluarga. Karena KTP dapat dijadikan sebagai alat bukti diri yang sah bahwa seseorang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia .
“Itu KTP, sedangkan KK ini dapat di jadikan sebagai alat bukti diri bahwa seseorang yang tercantum dalam KKadalah merupakan bagian dari sebuah keluarga,apakah statusnya sebagai kepala Keluarga, atau anggota keluarga,”tegas dia.
Ia mengatakan, mengapa pemerintah mengharuskan warga Negara yang sudah berusia 17 tahun untuk memiliki KTP, tetapi hal itu juga sudah berlandaskan Hukum terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Perpres RI No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. “Jadi, semua ada aturannya. Sedangkan untuk membuat KTP ini harus melalui kantor kita, yang langsung ditandatangani epala Dinas Dukcapil selain itu dalam satu orang itu memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan ini artinya nomor tersebut di manapun dia berada kalau di Wilayah RI dia tetap memiliki NIK seperti yang sudah tercantum dalam KTPnya,” jelas Nyipendi.
Ia berharap, khususnya bagi kalangan pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Landak terutama yang sudah memenuhi persyaratan yakni sudah berusia 17 tahun atau walaupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah maka diharapkan untuk segera memiliki KTP. “ Karena bukan tidak mungkin kalau ada pemeriksaan ternyata masih belum memiliki KTP maka ini akan di kenakan sangsi sesuai dengan yang sudah di atur dalam peraturan maupun UU tentang kependudukan,” tandasnya. (rie)

*Tim Riset ITB Minta Masukan Petani

NGABANG. Pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah kepada petani sering menjadi masalah dan menjadi keluhan. Misalnya, petani mengajukan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk 15 ton, tapi distributor mengirim hanya 7 ton. Maka dari itu, tim riset Institut Pertanian Bogor (ITB) melakukan Focus Group Discusion (FGD) dengan pemilik kios pengecer pupuk, petani diwakili Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Landak, di aula Kantor Disbunhut Landak, Senin (9/11).
“Proses pengawasan distributor harus diperketat, kadang petani mengajukan pupuk 15 ton yang didapat hanya 7 ton, lalu menjadi pertanyaan kemana sisanya,”ungkap Ketua KTNA Ngabang Antonius Syaidan Ameng dalam diskusi tersebut.
Syaidan meminta, ini menjadi catatan dalam diskusi tersebut, pihak distributor pupuk harus benar-benar jelas dan sesuai yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi sangat disayangkan, dalam diskusi tersebut pihak distributor pupuk di Kalbar seperti PT Ladang Ponti dan Subur Makmur tidak hadir. Padahal sudah diundang. “Nah, kemudian apa yang disampaikan para pemilik kios pengecer pupuk, mereka juga mengeluhkan soal ‘sopoi’ dari aparat keamanan terkait pupuk subsidi ini,” beber Syaidan.
Plt. Kepala Disbunhut Landak Vinsensius S.Sos MMA membenarkan kalau pihak distibutor seperti PT Ladang Ponti dan Subur Makmur sudah diundang dalam diskusi untuk mencari solusi terkait pupuk subsidi di Landak ini. namun, sampai akhir rapat pihak distributor tak ada hadir. “Kita sudah menghubungi melalui telepon, tapi tidak aktif,” ujar Vinsen.
Sementara Prof. DR. Marimin dari ITB mengatakan, pihaknya melakukan riset terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Landak ini dalam upaya untuk saling mensingkronkan kepada semua pihak terkait. Sehingga apa masukan dari para petani dan kios pengecer yang sudah disampaikan akan menjadi informasi secara umum dan bisa di susun saran dan perbaikan. Pihaknya juga akan meminta keterangan dari pihak distributor yang ada di Pontianak, karena dalam diskusi tersebut tidak hadir. “Jadi dalam diskusi tersebut bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling mensinergikan kepada semua pelaku terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi ini,” katanya kepada wartawan usai diskusi, kemarin. (rie)

*Buat Sarung Tangan dan Kondom

NGABANG. Sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menetapkan Mandor sebagai kawasan industri. Sejumlah investor sudah ada yang siap berinvestasi, salah satunya dari Jepang. Rencana akan membangun pabrik keret untuk produksi bahan jadi seperti sarung tangan dan kondom.
“Pada 2 November kita sudah melakukan pertemuan di Yogyakarta dihadiri Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan), mereka memfasilitasi kita untuk bekerjasama dengan pihak Jepang pemilik pabrik. Investasi kita jenis komoditi karet dimana pabrik akan membeli air getah dengan harga Rp.10 ribu per kilogramnya,” kata Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanana (Disbunhut) Landak Vinsensius kepada Equator di kantornya, belum lama ini.
Rencana, pabrik akan ditempatkan di kawasan indutrsi yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Landak yakni di Kecamatan Mandor. Pabrik tersebut akan mengolah dari bahan baku air getah untuk dijadikan barang jadi diantaranya sarung tangan dan sarana alat kesehatan seperti kondom dan lainnya. “Hasil penelitian dari Batan, Landak khususnya di daerah Mandor sangat tepat dan cocok kadar air getahnya,”ujar Vinsen.
Menurut dia, di Kabpaten Landak ini memiliki 80 ribu haktare pengembangan karet baik lokal maupun unggul binaan dari pemerintah. Khusus di Mandor yang sebagai tempat penampungan sudah tersedia satu hamparan yang luanya 260 hektare. “Kita memang harus memenuhi kebutuhan pabrik. Karena setiap hari pabrik membutuhkan 2 ton. Nah anggap saja dalam 1 hektare 1 kilogram, otomatis sudah terpenuhi. Ini sudah sudah kita lakukan penelitian yang singkat,” ungkap Vinsen.
Ketika pertemuan di Yogyakarta, Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi diberikan kesempatan untuk memaparkan dan ia menyambut baik atas kehadiran investor dari Jepang yang akan berinvestasi di bidang komoditi karet dengan memproduksi bahan jadi. “Munkin mimpi yang selama ini mudah-midahan menjadi kenyataaan dan ini pastinya untuk percepatan pembangunan,” kata Vinsen.
Ia menambahkan, saat ini sedang membentuk tim kerjasama dan masih pembahasan-pembahasan karena sebelum kersajama atau MoU semua harus jelas. “Soal lahan sudah ada, dan memang ini bisa cepat diterima karena pabriknya kecil dan bisa bergerak atau mobile,” tukas Vinsen.

Dukung Investor Masuk Mandor
Anggota DPRD Landak asal Mandor, Lamri sangat mendukung rencana adanya investor dari Jepang akan berinvestasi di sektor komoditi karet di Kecamatan Mandor. Masyarakat diharapan bisa mendukung dan menyambut baik karena salah satu membuka peluang tenaga kerja.
“Kita baik dari lembaga dan secara pribadi sangat emdnukung kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pabrik karet di Mandor. Namun memang aspek sosial juga harus diperhatikan apalagi daerah setempat eks tambang emas, paling tidak untuk mengalihkan mata pencaharian masyarakat dari tambang emas yang terus di razia, ke karet,” ujar Lamri legislator dari PPD ini.
Apalagi, lanjut dia, pihak perusahaan siap membeli Rp.10 ribu air karet per kilogramnya. Ini tentu hal yang menggembirakan masyarakat, karena selama ini hasil sadap getah yang di olah tapi harga tidak mencapai Rp.10 ribu. “Pastinya juga akan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga Mandor dan sekitarnya,” ujar Lamri.
Ia berharap, masyarakat harus bisa menciptakan rasa aman. Karena bukan hanya tugas Pemerintah daerah, tapi tugas semua masyarakat khsusunya di Kecamatan Mandor. “Masyarakat harus bisa menjaga aset perusahaan. Kami yakin geliat ekonomi di Mandor akan membaik,” tukas Lamri. (rie)

MENYUKE. Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi diundang masyarakat untuk panen raya padi di Dusun Guna Desa Angkaras Kecamatan Menyuke, Kamis (5/11). Bupati didampingi Wakil Bupati Agustinus Sukiman, Kepala Dinas Pertanian Pa’du Palimbong dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Landak. “Saya diundang panitia untuk panen raya padi, meskipun yang dipanen hanya sedikit karena sebelumnya sudah dipanen dan hasilnya memadahi,” kata Bupati.
Jadi ini yang diharapkan oleh Pemkab Landak dan menjadi program bersama baik masyarakat dan pemerintah. Karena pemerintah hanya memberikan sarana dan memberikan pembinaan agar masyarakat menanam padi dua kali dalam satu tahun. “Hasilnya untuk keuntungan masyarakat bukan untuk pemerintah,” katanya.
Mengapa harus tanam padi dua kali minimal dalam satu tahun? mungkin ketika tanam pertama atau musim rendengan hasilnya hanya cukup untuk makan, maka hasil panen kedua atau musim gadu bisa untuk tabungan masyarakat agar bisa membantu untuk mengatasi keperluan. “Maka harus bertanam padi minimal dua kali dalam satu tahun,” tegas Bupati.
Kapala Dinas Pertanian Pa’du Palimbong mengatakan, dunia pertanian untuk peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, Peningkatan komsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta peningkatan sisitem informasi kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi serta penanggulangan masalahnya secara terpadu.
Lanjut Pa’du, Dinas Pertanian Landak, program pembangunan tanaman pangan di Kabupaten Landak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, peningkatan kesejahtraan petani dan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
“Untuk mewujudkan program pembangunan tanaman pangan khususnya komoditi padi di Kabupaten Landak, strategi pembangunan yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Landak antara lain, peningkatan produktivitas padi, perluasan areal tanam padi, pengamanan produksi padi dan penguatan kelembagaan petani,” tukas dia. (rie/humas)

*Bupati: Jangan Malah Menurun

NGABANG. Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kabupaten Landak III tahun 2009, Bupati Landak menilai tiap tahun menurun. Itu dibuktikan jumlah peserta dari 13 kecamatan, tapi hanya delapan yang mengirim kontingen. Padahal Pesparawi sangat penting untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Landak. “ Jadi dari segi kuantitas peserta, menunjukan kegairahan untuk mengikiuti Pesparawi makin menurun, ini menjadi koreksi bagi kita semua,” ungkap Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi ketika membuka acara Pesparawi yang digelar dari 5-7 November 2009 di Ngabang ini.
Padahal, lanjut Adrianus, sesungguhnya Pespawari memiliki arti yang sangat penting dalam rangka untuk menciptakan atau mengupayakan terciptanya kualitas SDM di Kabupaten Landak ini. Menciptakan SDM tidak hanya satu asset saja, tidak hanya membangun intelektualnya saja. Tapi disisi lain membangun seorang manusia menjadi manusia yang utuh perlu mendapat perhatian serius
“Karena dalam konsep manusia cerdas yang juga menjadi salah satu misi Pemkab dan masyarakat Landak kita tak hanya mengejar kecerdasan intelektualitas, tapi juga spiritual sangat penting dan justru ini yang harus dikembangkan,” tegas Adrianus mantan Kadis Pendidikan ini.
Menurutnya, manusia tidak hanya bisa menghandalkan kecerdasan intelektualnya saja tapi harus memiliki moral, hati nurani, perasaan solidaritas, tidak menghargai ciptaan Tuhan. “Nah ini semua kembali kepada fitrah manusia yang tak pernah sempurna, tapi bukan berarti kita harus menyingkirkan itu semua,” ujar pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini.
Maka dari itu, kegiatan Pesparawi mendapatkan tempat yang penting, karena sebagai sarana bersatu seni ibadah, rasa syukur, talenta bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang ada dalam diri seseorang, membentuk paduan suara, melantunkan lagu rohani, pujian, persembahan kepada Tuhan Sang Pencipta mempunyai nilai tersendiri. “Tidak hanya dinilai dari segi indah komposisi sebuah lagu atau dinilai kemampuan kelompok yang membawakan lagu secara harmoni, juga penghayatannyaterhadap kata demi kata dalam syair terhadap lagu yang dibawakan,” urai Adrianus.
Ketua LPPD Landak, Markus Amid STh MDiv Pesparawi mengimbau agar seluruh masyarakat Landak, khususnya umat Kristiani menjalin persatuan dan kesatuan. Hal itu dimaksudkan dia supaya situasi tetap kondusif sehingga pesparawi dapat terlaksana dengan baik. “Tujuan diadakannya Pesparawi adalah untuk menaikkan ungkapanpujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan kualitas Iman serta memupuk tali persaudaraan, persatuan dan kebersamaan antar umat beragama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat madani,” ungkap Markus yang juga anggota DPRD Landak ini. (rie)

HP:081352678678

KAPOLRES Landak baru, AKBP Firman Nainggolan SH berjanji akan menjalankan tugas di Kabupaten Landak ini untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Itu buktinya, dia telah membuka nomor layanan atau pengaduan kepada masyarakat luas.
“Silahkan masyarakat memberikan masukan dan keluhannya terhadap masalah-masalah yang ada di Landak ini yang berkenaan dengan penegakan hukum. Bisa melalui nomor handphon 081352678678 terbuka 24 jam,” ungkapnya dalam keterangan persnya diruang kerjanya, Jumat (6/11).
Menurut dia, sejak dirinya ditugaskan di Kota Intan ini maka untuk program jangka pendek melakukan kunjungan di sejumlah Polsek yang ada di Landak, guna untuk melalukan silurahmi kepada masyarakat. Rencana dalam waktu dekat juga akan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di Landak ini. “Kedepan bahwa Polres kita harapkan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa polisi memang harus dekat dengan masyarakat. Polisi akan melayani dan meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin sesuai apa yang ia miliki seperti personel yang ada.
“Saya tidak segan-segan menerima masukan dan kritikan, kami membuka nomor telepon yang bisa diakses silahkan masyarakat bisa berkomukasi bertukar pikiran, menyampaikan keluhan-keluhan, mudah-mudahan
bisa ditindaklanjuti,” tukas pria yang sebelumnya pernah berugas di Direktoral Reskrim dan Intelkam di Polda Kalbar ini. (rie)

*Laporan APBD 2008 Bersifat Tentatif

NGABANG. Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2008 kepada DPRD Landak, Kamis (5/11). Tapi laporan yang disampaikan masih bersifat tentatif.
“Ini karena hasil audit finalnya belum kami terima, semoga hasilnya dapat memberikan apa yang kita inginkan,” papar Adrianus dalam pidato dihadapan anggota DPRD Landak dan kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak.
Terkait dengan audit atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Landak tahun anggaran 2008 ini, maka perlu disampaikan bahwa semua aspek yang dinilai oleh pihak BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak meliputi, dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
“Standar akuntansi pemerintahan yang digunakan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” urai mantan Kadis Pendidikan ini.
Kemudian, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat efisien, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan dokumen inilah yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana komitmen dan konsistensi di dalam pelaksanaan APBD berdasarkan Perda yang telah ditetapkan.
“Adapun dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang saya sampaikan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan,” ungkap Adrianus.
Ini semua, telah memenuhi syarat sesuai pasal 297 ayat (1) Permendagri No.13 tahun 2006, karena semua dokumen ini sudah diaudit oleh pihak BPK RI Perwakilan Kalbar. Hakekat dari pertanggungjawaban ini merupakan bagian atau proses evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun. “Dengan demikian, APBD 2008 perlu diavaluasi dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dan hasil-hasil yang telah dicapai,” tukas dia. (rie)

*Komoditi Karet Tekor, Ganti Sawit

NGABANG. Alih fungsi PT.Wira Rivaco Mandom (WRM) dari komoditi karet menjadi sawit diaminkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak dan masih tahap proses. Karena sejak 2004 pabrik yang beroperasi di kawasan Kecamatan Jelimpo itu mulai menurun dan tekor dalam hitungan bisnis. “Jadi alih komoditi PT WRM masih tahap proses awal. Mereka harus menyiapkan legalitasnya dulu seperti pencadangan lahan, mengajukan permohohan untuk alih fungsi komoditi,” ungkap Kepala Disbunhut Landak Vinsensius dikonfirmasi Equator di kantornya, Kamis (5/11).
Menurut Vinsen, sambil menunggu proses permohonan alih komoditi kepada Pemkab Landak. Memang disarankan agar pihak perusahaan untuk mengurus masalah Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Karena proses Amdal memerlukan waktu lama.
“Selama ini mungkin banyak anggapan PT WRM kurang serius dibidang komoditi karet, itu karena hitungan bisnis mulai rugi, sehingga tak bisa dipertahankan,” kata Vinsen.
Pastinya pihak Pemerintah tidak bisa membiarkan investasi yang ada di Landak ini merugi atau dalam penilaian sudah tak pantas maka harus dipertahanan dengan cara alih komoditi dari karet menjadi sawit ini.
“Apalagi mereka sudah mempunyai Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian setelah legalitas dipenuhui, sambil bejalan dilakukan tahap sosialisasi kepada semua elemen masyarakat yang terlibat,” terang Vinsen.
Sedangkan untuk lokasi dan HGU masih tetap, karena itu suatu kebijakan dari pusat yang bersama diamankan oleh pemerintah daerah. Misalnya HGU yang dimiliki perusahaan 3000 an haktare, maka jika memang sudah ada keputusan dari Bupati Landak tentang alih fungsi komoditi di PT WRM, berarti jika lihat luasan jumlah penduduk dan lainnya akan dikaji oleh tim tinggal ditambah 1000 an hektare lahan lagi.
“Jadi sial lahan HGU jika belum habis masa waktunya tetap dipakai. Seandainya HGU baru 15 tahun berarti masih sisa 20 tahu,” ujarnya.
Sedangkan terkait pertanyaan masyarakat yang merasa tidak diundang oleh pihak perusahaan dalam kaitan alih fungsi seperti pembahasan Amdal. Vinsen langsung menyatakan ini merupakanm masukan yang harus disikapi pihak perusahaan.
Apakah benar masyarakat di Desa Papung,Nyin dan Sekais tidak diundang setiap pertemuan pembahasan seperti Amdal.
“Ini bisa ada kekeliruan kurangnya komunikasi. Ini berarti perlu dibenahi dan ini harus ditanggapi positif oleh pihak perusahaan,” tandas Vinsen. (rie)