*Mohzai Ketua Sementara

NGABANG. Pelantikan anggota DPRD Landak periode 2009-2014 oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mempawah Maringan Marpaung SH MH dalam rapat paripurna istimewa DPRD Landak, Senin (28/9) berlangsung khidmat. Dari 35 orang, satu diantaranta dari PDI Perjuangan ditunda karena belum selesai administrasi pencalegan.
Acara pelantikan yang difasilitasi sekretariat DPRD tersebut dimulai pukul 10.00 hingga selesai. Suasana lokasi pelantikan dijaga ketat oleh jajaran Polres Landak, setiap tamu undangan yang akan masuk diperiksa petugas mulai dari isi tas dan jaket. Pihak keluarga dan simpatisan disiapkan di bawah gedung dengan tenda, karena satu undangan hanya untuk dua orang yakni dewan yang akan dilantik didampingi istri atau suaminya masing-masing. Adapun rangkaian acara diantaranya, pembukaan rapat oleh ketua DPRD masa jabatan 2004-2009 dilanjutkan pembacaan keputusan Gubernur Kalbar atas nama Presiden bagi anggota DPRD Landak masa jabatan 2009-2014 oleh Sekretaris DPRD Drs Asuardi Daris MM. Kemudian pengucapan sumpah dan janji yang dipandu Ketua PN Mempawah dan dilanjutkan penandatangan berita acara. Selanjutnya sekretaris DPRD mengumumkan pimpinan sementara berdasarkan aturan yang ada yakni, sebagai Ketua DPRD sementara atas nama Mohzai SP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Wakil Ketua atas nama Klemen Apui SIP dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan dilangsungkan penyerahan pimpiinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu sidang.
Wakil Gubernur Kalbar Drs.Christiandy Sanjaya, SE MM dalam sambutannya, DPRD yang memiliki hubungan kerja dengan sifat kemitraan, memilik kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan mitra kerja dalam menjalankan kebijakan daerah sesuai kewenangan masing-masing. “Harus menjalin hubungan yang harmonis,”katanya.
Selanjutnya, DPRD sebagai lembaga keterwakilan di daerah memiliki hak yang berupa interpelasi, angket dan penyatakan pendapat. Untuk hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan bagi kehidupan daerah dan bangsa. Sedangkan sebagai tindak lanjut yang disampikan kepala derah, DPRD bisa melakukan hak angket untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. “Nah hasil penelitian yang dimaksusd, DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat,” tukas Christiandy.
Hadir dalam acara pelantikan, Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi, Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH, Sekda Drs Ludis MSi, para asisten dan kepala dinas/instansi, Kapolres AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi, Kajari Ngabang SR Nasution SH MH, Kepala Rutan Landak Muhammad Susanni MSi dan sejumlah undangan lainnya. (rie)

*Aspirasikan Suara Rakyat dan Selalu Ingat Tuhan

NGABANG. Usai acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Landak periode 2009-2014 dilanjutkan acara tambahan yakni pemberian penghargaan Rakyat Award 2009 dari Aliansi Reporter Landak (ARL) kepada wakil rakyat dengan tiga kategori yaitu, suara figur terbanyak per daerah pemilihan, suara lintas partai politik terbanyak dan anggota dewan terpilih tiga periode.
Untuk suara figur terbanyak diraih Anjiu, Heri Saman SH MH, Simson Umar dan Markus Amid STh MDiv, piagam dan bingkisan diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalbar Drs.Christiandy Sanjaya, SE MM. Kemudian untuk suara figur lintas partai politik diraih Markus Amid STh MDiv dan Heri Saman SH MH piagam diserahkan oleh Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi, dan terakhir anggota dewan yang terpilih tiga periode yakni Klemen Apui Sip, Markus Amid STh MDiv dan Adrianus Yanto Nunus SH MH, piagam diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Maringan Marpaung SH MH.
Menurut Ketua ARL, Heri Irawan SP, pemberian Rakyat Award ini sudah yang kedua kalinya, tahun 2004 lalu juga kita berikan kepada para wakil rakyat yang masuk kategori ini. Ia berharap wakil rakyat ini harus terlepas dari kepentingan golongan atau parpol dan harus senantiasa berkonsentrasi terhadap tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seorang wakil rakyat yang terpilih harus memusatkan diri terhadap tugasnya. Seterusnya seorang wakil rakyat adalah pemimpin yang harus dapat melihat potensi yang ada pada dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat. Potensi diri dapat dimunculkan salah satunya melalui keteladanan. “Pada akhirnya, seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan seharusnya seorang wakil rakyat sebagai orang yang dipilih untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Landak harus tahu dan paham tentang tugas dan kewajibannya,” ungkapnya.
Adapun jajaran pengurus ARL yakni yakni Heri Irawan (Ketua), Kundori (Sekretaris), Devi Zulkarnain (Bendahara) dan sejumlah anggotanya, Ya’ Syahdan, Sartiman, Agus Budianto, Tajudin dan Anton. (rie)

*Guru Agama Minta Diakomodir

NGABANG. Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak membuka formasi CPNS sebanyak 264 orang. Untuk guru saja mencapai 150 orang dan kapan mulai seleksi CPNS? Pemkab masih menunggu pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). “Guru agama seperti Katolik, Protestan dan Islam dapat semua kita usulkan, khusus untuk guru saja kita siapkan formasi 150 orang dari jumlah kuota 264 yang kita terima dari Menpan,”ungkap Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/9) kemarin.
Ia mengatakan, selain tenaga kependidikan, juga dibuka formasi untuk tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter sampai penyuluh pertanian semua diajukan dalam untuk tahun ini. Termasuk formasi supir dari lulusan SMA, hanya saja tidak disetujui Menpan karena minimal diploma dua (D-II). “Soal waktu kapan mulai penerimaan CPNS, masih menunggu jadwal dari Menpan, maunya kita sich lebih cepat,” ujar mantan Kadis Pendidikan Landak ini.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran, S.Sos mengatakan, untuk pengumuman penerimaan CPNS memang jika dilihat jadwal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada September ini, tapi antara BKN dan Menpan sudah menjadwalkan antara akhir September dan awal Oktober akan diumumkan penerimaan CPNS. “Kita masuk dalam satu regional yang meliputi DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Kalbar yang terdiri 68 kabupaten dan kota semua serentak tahun ini menerimaan CPNS,” jelas Marcos.
Untuk formasi di Landak sendiri untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis umum, sekretaris desa dan tenaga honorer yang diangkat penjadi CPNS. “Sedangkan untuk guru agama juga akan dibuka kendati jumlah formasinya sedikit, karena secara bertahap,” ujar Marcos.
*Guru Agama Minta Diprioritaskan
Anggota DPRD Landak Markus Amid STh MDiv juga menyuarakan aspirasi para guru agama yang selama ini pernah unjuk rasa di DPRD Landak yang meminta diangkat menjadi CPNS. Karena selama ini Pemkab dan Depag Landak jarang membuka formasi untuk guru agama tersebut.
“Mengingat bulan Oktober akan ada penerimaan CPNS, saya meminta Pemkab Landak dapat memperhatikan aspirasu masyarakat, terhadap para honorer guru agama yang selama beberapa tahun penerimaan guru agama Kristen selalu mendapat porsi yang hampir tidak ada,” beber legislator Partai Demokrat ini.
Padahal, setahu ia baik Pemkab maupun Depag, guru agama Kristen baik Katolik terlebih Protestan selalu tidak mendapat formasi yang baik paling tinggi hanya dua orang per tahunnya. “Kami sudah ke Menpan, dan tahu bahwa formasi berdasarkan usulan dari Pemkab, Menoan hanya menyiapkan jatah formasi tetapi yang menentukan dibagi untuk apa itu berdasarkan usulan Pemkab. Saya meminya formasi tahun ini harus dapat menyiapkan untuk guru agama secara signifikan. Itu berarti guru agama sangat penting untuk menunjang pembangunan di Landak ini, berdosa apabila guru agama dianaktirikan,
tegas Markus Amid. (rie)

*Pisah Sambut DPRD Landak Meriah

NGABANG. Aksi demontrasi atau unjuk rasa penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat di gedung DPRD Landak selama ini, rupanya sempat membuat anggota DPRD merasa was-was dengan detak jantung berdebar-berdebar. “Kadang-kadang mental kita tak siap menerima pendemo, jantung terasa kuat detaknya tapi semua dewan ada keterangan dari dokter masalah kesehatannya,” ungkap Minsen SH Ketua DPRD Landak saat penyampaian pesan dan kesan dalam acara pisah sambut dan ramah tamah anggota DPRD Landak periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 yang difasilitasi sekretariat DPRD di ruang sidang Kamis (14/9) kemarin.
Acara tersebut berlangsung meriah, kendati dewan yang akan berakhir masa jabatannya tidak hadir semua, sementara anggota dewan baru yang akan dilantik 28 September mendatang juga tak hadir semua, mereka yang hadir tampak dengan wajah ceria dan semangat duduk di kursi bersama undangan lainnya. Hadir Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi, Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH, Sekda Drs Ludis MSi, Kapolres AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi, Danyon Komandan Yon (Danyon) Armed 16/105 Tarik Ngabang Letkol Moch. Erwansjah SIp.para kepala dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak dan undangan lainnya.
Menurut Minsen yang terpilih menjadi DPRD Provinsi Kalbar ini, masyarakat memang mempunyai hak untuk mennyampaikan aspirasinya, sedangkan sebagai wakil rakyat pastinya menyerap dan menampung aspirasi mereka, maka dari itu ia berpesan kepada dewan periode berikutnya jalankan aspirasi rakyat dengan sistem yang ada. “Kemudian kepada masyarakat jika ingin berdemo boleh saja, tapi harus ada pemberitahuan sebelumnya baik kepada lembaga yang dituju maupun aparat keamanan yakni Polres,” ungkap Minsen yang juga Ketua PDIP Landak ini.
Sementara Klemen Apui SIP mewakili sambutan dewan periode 2009-2014 hanya berpesan kepada dewan yang naik pangkat yakni terpilih menjadi legiskatif di Provinsi Kalbar agar bisa memperhatikan Landak yang bisa menunjang percepatan pembangunan ke depan. “Mudah-mudahan Landak semakin ada kemajuan,” ujarnya singkat.
Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi dalam sambutannya, selama ini kadang memang antara eksekutif dan legislatif tak sejalan pikirannya tapi hal ini salah satu keindahan dalam demokrasi. DPRD sebagai mitra atau rekan sekerja, maka sejajar tidak ada yang siapa di atas. “Lembaga ini menurut penilaian saya sudah berada di masing-masing tugas pokoknya, legislatif yang sudah menelurkan Perda baik prakarsa maupun pengajuan eksekutif yang dibahasa bersama, ini semua untuk melengkapi, kabupaten Landak sebagai institusi pemerintah yang sah yang berlandasan kepada hukum,” ungkap Adrianus.
Menurut dia, tanpa Perda, semua daerah tak bisa disebut dengan otonom. Karena otonomi antara lain di tandai lahirnya dengan peraturan daerah yang mengatur kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. Yakni yang mengatur bagaimana prilaku eksekutif sebagai pemegang kekuasaan dan bagaimana prilaku legislatif sebagai legislator serta bagaimana prilaku masyarakat. “Masyarakat itu salah satu elemen penting, tanpa rakyat tak ada negara,” tegas Adrianus. (rie)

PERATURAN Daerah (Perda) Landak yang berhasil ditelurkan DPRD Landak periode 2004-2009 baik prakarsa maupun dari eksekutif berjumlah 64 Perda. Untuk tahun 2005 ada 9 perda, 2006 ada 13 perda, 2007 ada 12 perda, 2008 ada 18 perda dan 2009 ada 5 perda. “Tahun ini masih ada PR yang diharapkan bisa dilanjutkan oleh anggota dewan periode berikutnya yang didomisili orang baru, yakni sebanyak 25 orang dan 10 orang dewan lama,” ungkap Ketua DPRD Landak Minsen SH saat acara acara pisah sambut dan ramah tamah anggota DPRD Landak periode 2004-2009 dan periode 2009-2014, kemarin.
Menurut dia, Perda yang sudah ditelurkan memang masih banyak pihak yang berkepentingan khususnya bagi mereka yang masih awam, karena memang perlu di sosialisasikan kepada masyarakat sejumlah Perda yang sudah diterbitkan oleh Pemkab Landak. “Mudah-mudahan Perda yang sudah kita telurkan bermanfaat bagi semua pihak,” ujar Minsen. (rie)

*Persediaan Uang Kecil Kurang

NGABANG. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1430H aktivitas di sejumlah Bank di Kota Ngabang meningkat. Kalau masyarakat banyak melakukan penarikan uang tunai sementara pedagang dan pengusaha lebih banyak memasukan uang.
“Jadi, perputaran uang meningkat, dan lebih tinggi pemasukan mencapai 20 persen. Sehingga kalau masyarakat melakukan penarikan, tapi pedagang malah memasukan uang lebih besar,” kata Mursalin, Kepala Bank Kalbar Cabang Ngabang dikonfirmasi di kantornya, kemarin.
Menurut dia, meningkatknya aktivitas di Bank menjelang lebaran ini terbukti, yang biasa tutup Bank pukul 14.30 sampai 16.00, tapi sekarang pegawai di Bank sampai pukul 18.00. sehingga hampir rata-rata karyawan tiap hari buka puasa di kantor.
“Memang kalau masyarakat banyak penarikan, tapi kalau pedagang mungkin pemasukan, secara umum meningkat, dan pemasukan lebih besar,” ujarnya.
Sedangkan untuk uang kecil, memang menjadi masalah juga karena tidak bisa menyiapkan sesuai permintaannya, banyak yang menukar di Bank selain dari masyarakat juga banyak dari toko-toko swalayan. Karena jumlah uang pecahan kecil sedikit, maka harus dibagi-bagi untuk keperluan pertokoan. “Pihaknya juga sudah minta di Bank Indonesia maupun Bank lain yang ada di Pontianak untuk pecahan uang kecil ini,”tukas Mursalin. (rie)

NGABANG. Keberadaan bagian humas dan protokol merupakan keharusan di suatu lembaga atau instansi pemerintah, baik fungsional maupun operasional. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Landak secara jelas mengatur tugas pokok bagian humas dan protokol. “Yaitu mengumpulkan bahan penyusun kebijakan dari program serta merumuskan petunjuk teknis serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pengendalian urusan kehumasan, protokol dan perjalanan dinas, informasi dan publikasi serta operasional sandi dan komunikasi,” ungkap Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman SH, saat membuka acara Workshop Kehumasan dan Protokolan di lingkungan Pemkab Landak, Senin (14/9) di aula kantor bupati.
Ia menguraikan, melalui unit atau program kerja humas pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijakan atau tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Adapun fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya diantaranya, mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijakan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. “Kemudian menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak dan menampung aspirasi atau opini public (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat dilain pihak, berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” urai Sukiman.
Humas (public relation), baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai sebuah lembaga memainkan peranan penting dalam terwujudnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dilingkungan pemerintahan, yaitu accountability (akantabilitas), tranparancy (transparansi), openes (keterbukaan), rule of law (menjunjung tinggi supremasi hukum), management competence (kompetensi manajemen), human right (hak asasi manusia). “Hal ini sejalan dengan konteks reformasi pemerintahan yang sedang berjalan dewasa ini di Indonesia, dimana terjadi perubahan paradigma dari pemerintah (government) mejadi kepemerintahan (government) sebagai wujud interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian komplek, dinamis, dan beraneka ragam,” ungkap Sukiman.
Selanjutnya, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mencerminkan perwujudan kepemerintahan yang baik (good government), maka para penyelenggara Negara harus bersikap transparan dan terbuka kepada masyarakat.
“Sehubungan dengan itu perlu menjadi perhatia kita ketentuan dalam undang- undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan neotisme, masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam bentuk mencari memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara,” tukas Sukiman. (rie)

*Sebagai Tokoh Wanita Pembangunan

NGABANG. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Landak, Sophia Tjakre cukup berbangga hati karena berhasil meraih penghargaan Indonesia Exsekutif dan Profesional Golden Award 2009 dari Citra Prestasi Anak Bangsa Jakarta, tanggal 4 September di Kirana Ballroom Hotel Kartika Charda Jakarta.
“Kami sekeluarga mengucapkan selamat kepada ibu Sophia yang telah mendapat penghargaan Tokoh Wanita Pembangunan,” ujar Ya’ Hermansyah seorang staff di Dinas Kesehatan Landak kepada Equator, Jumat (11/9).
Bahkan undangan khusus yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinkes tersebut telah disampaikan Citra Prestasi Anak Bangsa, sebuah organisasi atau lembaga independent, non politik dan nir-laba serta sebagai mitra pemerintah. “Sekali lagi selamat dan sukses kepada ibu Sophia,” ucapnya.
Sementara, Plt. Kepala Dinkes Sophia Tjakra mengatakan, dirinya telah dinilai oleh tim pengamat dan panitia memiliki figur dan tokoh untuk diberikan penghargaan, karena telah memberikan kontribusi dan karya nyata dalam pembangunan kepada bangsa dan negara untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin serta selaras dan merata. “Saya sama sekali tak menyangka mendapatkan penghargaan ini, tiba-tiba surat resminya telah saya terima dan saya akan menerima trophy atau Award dan sertifikat atau piagam penghargaan pada 4 September lalu di Jakarta,” ujarnya. (rie)

NGABANG. Untuk saling menjalin tali silaturahmi, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak menggelar buka bersama dengan wartawan dan tokoh masyarakat di rumah kediaman Gusti Boy Sulaiman di komplek Keraton Ismahayana Landak, Jumat (11/9).
Kendati acara cukup sederhana tapi menunjukan nuansa kekeluargaan, Plt Kepala Disbunhut Vinsensius MMA tak bisa hadir dikarenakan berhalangan sedang tugas di luar kota saat menjelang puka puasa ia masih dalam perjalanan dari Pontianak-Ngabgang, tapi ia mengutus seorang stafnya Yosep SE. “Saya menyampaikan permohonan maaf dari pak Vinsen, beliau tak bisa hadir karena ada tugas di luar kota. Buka puasa ini hanya untuk menjalin silaturahmi antar kita semua,” ungkap Yosep.
Senada diutarakan Heri Irawan Sp, Ketua Aliansi Reporter Landak (ARL), kegiatan ini merupakan sarana mempererat tali silaturahmi antara wartawan serta masyarakat. "Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini kita semua mencoba menjalin lebih erat tali silaturahmi yang telah dibangun sesama masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Kadisbunhut dan Gusti Boy Sulaiman sebagai tuan rumah,” ungkapnya.
Di acara buka puasa, wartawan tergabung dalam ARL yang hadir dari Harian Equator, Kapuas Post, Borneo Tribune dan Harian Berkat. Tokoh masyarakat diantaranya, Iskandar dan pengasuh Pondok Pesanten Al Muslimun Ngabang.
Pukul 17.00 wib sudah berkumpul hingga memasuki buka puasa dan dilanjutkan solat Magrib berjamaah di Masjid Keraton Ismahayana Landak, dilanjutkan makan bersama. (rie)

*Bangun Pos di Empat Titik

NGABANG. Polres Landak siap melakukan pengamanan lebaran Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah yang dimulai sejak 13 sampai 28 September mendatang, ada empat titik lokasi dibangun pos pengamanan yakni pasar Ngabang, Gunung Sehaq, pasar Mandor dan pasar Karangan.
“Kita kerahkan 2/3 kekuatan Polres dari 500 orang, dan ada empat pos pengamanan. Jadi pos ini ditempatkan anggota kita dan dari intansi lainnya. Kita operasi Ketupat Kapuas 2009 dimulai 13 sampai 28 September,” kata Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela MSi kepada wartawan usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Kapuas 2009 di halaman Mapolres Landak, Sabtu (12/9) kemarin.
Sementara itu amanah Kapolri yang dibacakan Kapolres Tony Ep Sinambela mengatakan, dalam menghadapi tugas pengamanan operasi ketupat 2009, maka pada kesempatan apel gelar pasukan ini, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu, lakukan deteksi dini melalui peran intelijen yang bekerja sama dengan komuniti intelijen lainya untuk mendeteksi berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas agar dapat diantisipasi dengan baik.
“Laksakan penggelaran kekuatan dengan tepat, pada titik – titik rawan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, sehingga terwujud sinergi, keterpaduan dan kebersamaan,” urai Tony.
Kemudian, lakukan “patroli bimastral” pada lintasan jalur rel kereta api, guna mengantisipasi setiap bentuk aksi terorisme maupun pencurian terhadap perlengkapan jalur kereta api yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. “Berdayakan peralatan utama polri semaksimal mungkin untuk mendukung pemantauan arus lalu lintas dan patroli jalan raya maupun patroli udara dan perairan serta pelayanan ambulance udara, yang dapat dengan cepat menolong dan menyelamatkan korban kecelakaan maupun pada situsi darurat lainya,” ungkap Tony.
Tingkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror, yang memanfaatka momen silaturahim maupun aktivitas masyarakat lainya pada masa lebaran dan tingkatkan ketanggapsegeraan dalam penanganan situasi kontijensi sesuai dengan sop, khususnya berkenaan dengan kemungkinan terjadi bencana alam di titik-titik rawan bencana. “Bertindaklah tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibselcarlantas maupun kamtibmas secara umum,” ujarnya.
Waspadai dan antisipasi aksi tawuran antar warga, sweeping atau razia tempat hiburan secara illegal, sweeping terhadap warga negara tertentu, serta penyelewengan distribusi bbm, penimbunan sembako, maupun jual beli petasan dan mercon. “Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi ketupat 2009, guna di jadikan referensi dalam penyelenggaraan operasi ketupat tahun depan, untuk perencanaan operasi ketupat selanjutnya sehingga dapat disusun konsep operasi yang tepat dan akurat sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapi,” tukasnya. (rie)

*Dinkes Lakukan Fogging

NGABANG. Kasus Deman Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Landak meningkat dari tahun sebelumnya. Jika 2008 terdapat sembilan kasus, tahun ini mencapai 86 kasus dengan korban meninggal dunia tiga orang. Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Landak sudah mengantisipasi dengan melakukan fogging dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan.
“Daru jumlah 86 kasus ini, terbanyak di Ngabang 61 kasus, kemudian Pahauman 13 kasus, Mandor 1 kasus, Karangan 1 kasus, Menyuke 1 kasus, Kuala Behe 3 kasus. Sementara yang masih aman Menjalin, Serimbu, Meranti dan Sebangki. Sedangkan korban meninggal dunia berjumlah tiga orang semua anak-anak,” ungkap Sophia Tjakra Kepala Dinkes Landak ditemui di kantornya, Jumat (11/9) kemarin.
Pihak Dinkes sudah melakukan tindakan fogging yang dilakukan antara jarak 100 meter dari lokasi kasus DBD. Artinya tidak langsung seluruh daerah yang terdapat kasus di fogging semua tapi ada jaraknya.
Menurit dia, diantara mengantisipasi terjadinya DBD masyarakat dihimbau agar melakukan pembersihan sarang nyamuk dengan 3M (menguras, menutup,membakar atau mengubur) yakni, menguras bak atau menampungan air lalu menutuonya dan membakat atau mengubur barang-barang yang bisa menampung air seperti kaleng dan barang-barang bekas lainnya.
“Pembersihan sarang nyamuk itu mungkin sekitar lingkungan kita, parit-parit yang tidak mengalir, kemudian bukan hanya di luar saja tetapi juga dalam rumah tangga juga mungkin dibersihkan,” kata Sophia.
Ketika ditanya apakah fogging masyarakat harus bayar? Sophia menjelaskan sebenarnya tidak ada dipungut biaya jika memang anggarannya cukup, karena untuk bensin dan solar harus dibeli. Kendati pemerintah sudah menganggarkan tapi tiba-tiba kasus DBD meningkat terpaksa sangat mendesak memerlukan dana.
“Salah satu contoh kemarin di daerah Darit dana kami sudah tidak ada, obat juga habis, masyarakat minta fogging dan kita hanya fogging radius yang ada kasus. Tapi, dari kepala desa setempat mempunyia inisiatif mengumpulkan dana untuk membantu,”ungkap Sophia.
Ia menambahkan, dengan dana tersedia untuk jatah fogging 29 kasus, lalu naik menjadi 86 kasus. Ini berarti naik dua kali lipat sehingga otomatis dana yang dianggarkan di tahun 2009 jauh dari pada mencukupi dibanding dengan 2008. Karena pihaknya berpatokan 10% dari 2008 dinaikan, ternyata 20% kenaikan kasus tersebut 67% sekarang dari 29 sekarang 86. “Jadi saya menghimbau kepada masyarakat dan bukan hanya petugas kesehatan untuk bersama dapat mengantisipasi DBD ini,” tegasnya. (rie)

Melatih Siswa Terapkan Pengetahuan

NGABANG. Tahun ini SMK Maniamas Ngabang menurunkan 130 siswa sebagai peserta Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di sejumlah instansi pemerintah, swasta dan dunia usaha di Landak selama sejak 10 September sampai 10 November mendatang.
Ketua Panitia Marselina Munis SE mengatakan, sebanyak 130 peserta PSG tersebut terdiri dari jurusan penjualan 61 orang, jurusan akutansi 39 orang dan jurusan administrasi perkantoran 30 orang. Mereka ditempatkan di 47 instansi baik pemerintah, swasta dan dunia usaha lainnya yang ada di Landak, termasuk Biro Harian Equator Landak. “Tujuan PSG ini, khusus untuk SMK untuk melatih siswa menerapkan pengetahuan yang didapat melalui teori sekaligus beradaptasi dengan lingkungan kerja. PSG juga merupakan program sekolah yang berdasarkan kurikulum SMK tahun 2004 dan tahun 2006 kemudian undang-undang sistem pendidikan Nasional tahun 2003,” terang Munis kepada Equator di ruang kerjanya, Jumat (11/9) kemarin.
Kepala SMK Maniamas Ngabang, Margaretha, SH mengharapkan, siswa PSG agar dapat mempelajari bagaimana menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki sumber yang tinggi . “PSG merupakan salah satu upaya untuk meningkat mutu sumber daya (tenaga kerja)untuk memperoleh pengalaman dalam bekerja sehingga nantinya apabila terjun kemasyarakat atau bekerja disuatu instansi tidak merasa canggung lagi,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah keseluruhan siswa di SMK Maniamas tahun pelajaran 2009/2010 sebanyak 421 yang terbagi dari 11 kelas yaitu kelas X tiga kelas, XI empat kelas, XII empat kelas. Sedangkan prestasi yang diraih sekolah tersebut diantaranya juara I cabang tolak peluru Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Landak tahun 2009 ini.
“Juga juara I pramuka dalam rangka ulang tahun Yon Armed Ngabang,” ujar Etha.
Selain itu, SMK Maniamas juga mendapat juara II lomba kebersihan persekolahan Maniamas dalam rangka HUT RI ke 64. “Sedangkan dalam rangka Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2009 untuk basket balla three on three pelajar mendapat juara II dan tenis meja tunggal putra juara II,” tandas Etha. (rie)

NGABANG. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (PG) Landak merekomendasikan tiga nama calon Ketua Umum (Ketum) pada Musyawarah Nasional (Munas) ke VIII yang berlangsung 4-7 Oktober mendatang di Pekanbaru, Riau.
“Adapun Ketiga calon Ketum Partai Golkar tersebut yakni Aburizal Bakrie, Surya Paloh dan Tomi Soeharto. Rekomendasi ketiga calon Ketum Partai Golkar inipun berdasarkan hasil rapat kita,” kata Nehen, SPd MM Ketua DPD Partai Golkar Landak usai rapat di sekretariat Partai Golkar Landak, Jumat (11/9) kemarin siang.
Menurutnya, memang ada empat kader Partai Golkar yang mencalonkan dirinya sebagai Ketum Partai Golkar menggantikan kepemimpinan Jusuf Kalla. Selain ketiga nama yang direkomendasikan, ada nama Yudi Crysnandi. “Semua calon memang merupakan kader terbaik Partai Golkar. Tapi kita akan melihat kriteria-kriteria nama calon yang akan kita rekomendasikan. Akhirnya hasil rapat kita merekomendasikan 3 nama calon Ketum Partai Golkar. Ketiga nama calon yang kita rekomendasikan ini nantinya akan kita bawa dalam Munas Partai Golkar,” ujar Nehen.
Mantan wakil bupati Landak ini berharap kader Partai Golkar yang akan maju sebagai Ketum tentunya harus membangun Partai Golkar agar menjadi partai yang lebih besar lagi. Paling tidak Partai Golkar memperoleh kemenangan pada Pemilu legislatif 2014 mendatang. “Ketum Partai Golkar yang baru harus mempunyai pikiran bagaimana menkonsolidasi organisasi sampai ke lapis yang paling bawah. Kalau yang dulukan konsolidasinya sangat kurang, sehingga kita memperoleh kekalahan dalam Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden,” kata Nehen yang juga sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini. (rie)

*Dewan Terpaksa Digiring Masuk Ruangan

NGABANG. Ada-ada saja tingkah anggota DPRD Landak menjelang akhir masa jabatan. Kali ini sidang sampai molor dan discor karena tak memenuhi kourum. Itulah yang terjadi ketika sidang Pendapat Akhir (PA) fraksi dan ketok palu Perubahan APBD 2009, Kamis (10/9) kemarin. “Karena tidak memenuhi kourum, sidang kita skor dengan waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Ketua DPRD Landak Minsen SH selaku pemimpin sidang.
Pantauan Equator, pukul 09.00 wib gedung dewan sudah dihadiri para anggota dewan dan para kepala dinas/instansi. Bupati tak hadir hanya diwakili Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH dan Sekda Drs Ludis Msi. Mereka berkumpul di ruang ketua DPRD bersama para Ketua Fraksi. Sementara anggota dewan lainnya terlihat ada yang sudah kumpul di ruang komisi masing-masing, ada juga yang baru datang. Tapi setelah pukul 11.00 Wib sidang dimulai, ruang sidang tampak kosong, hanya ada beberapa anggota dewan saja, rata-rata anggota dewan yang tak terpilih lagi saat Pemilu Legislatif lalu ogah-ogahan masuk ruang sidang. Sehingga peminpin sidang men-skorsing hingga akhirnya peserta sidang bubar. Sambil menunggu, para kepala dinas ada yang sibuk ngobrol dengan rekan-rekannya, ada juga yang sibuk menelpon seperti Wakil Bupati di depan terlihat menelpon. Sekretaris Dewan Drs Asuardi Daris MM dan Kabag Tata Hukum B Sudiro SH MH langsung keluar ruang dan sibuk memegang absensi, dan mendatangi ruang komisi ‘menjemput’ anggota dewan agar masuk di ruang sidang. Akhirnya sidang dimulai lagi pukul 11.30 wib hingga selesai. Enam fraksi yang ada semua menyampaikan pendapat akhirnya melalui juru bicaranya masing-masing dan menerima rancangan APBD-P 2009 di sahkan menjadi APBD-P 2009 dalam sidang tersebut.
Adapun diantara isi saran pendapat yakni dari juru bicara fraksi Partai Drs Petrus Mi’on dalam pendapat akhirnya, selalu bersikap apresiasi terhadap pembahasan rancangan perubahan APBD 2009 ini, terutama dalam pembahasannya bersama tim anggaran pemerintah daerah, dan memahami adanya dampak perubahan kemudian terjadi defisit anggaran sebesar Rp.9 miliar.
“Walaupun setelah ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2008 Rp.22 miliar, maka fraksi kami menyarankan tetap adanya pengurangan-pengurangan program kegiatan yang mengacu pada sasaran dan mengingat waktu pelaksanaan tinggal kurang lebih 90 hari kerja, hal ini tentu salah satunya mengurangi defisit tersebut,” ungkap Mion.
Juru Bicara fraksi Partai Demokrat, Sabinus dalam saran pendapatnya diantaranya, sangat disayangkan sampai saat ini laporan hasil pemeriksaan (LHP) pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kabupaten Landak tahun 2008 yang dikeluarkan BPK RI belum disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Landak dan ini tidak sesuai dengan UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan ini adalah sejakan dengan amandemen ke 4 UUD 1945.
“Berdasarkan UU 45 pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh BPK, dengan demikian BPK RI seharusnya telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Landak,” tegas Sabinus. (rie)

KANTOR Biro Harian Equator Landak mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya dunia pendidikan. Itu dibuktikan menjadi sasaran lokasi magang atau peserta Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dari SMK Maniamas Ngabang sebanyak dua orang yakni Noviana Ferawati dari jurusan Administrasi Perkantoran dan Stefanus dari jurusan Penjualan. Dua siswa ini kemarin pukul 10.00 wib diantar langsung guru pendamping, Suliani, SPd dan Shinta Panjaitan AMd dan langsung disambut baik kepala biro Equator Landak Kundori.
“Siswa kami akan akan PGS selama dua bulan dari 10 September sampai 10 Nopember mendatang, jadi kami minta tolong kepada bapak siswa kami dibina,” ujar Suliani.
Sementara Kundori, langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak SMK Maniamas Ngabang yang telah mempercaya Biro Equator Landak menjadi salah satu lokasi PGS para siswa dan siswi dalam menempuh praktek pendidikan di lapangan. Maka, kedua siswa tersebut akan dibina dalam dunia jurnalistik dan marketing. “Keran di Equator selain bekerja menulis juga ada pemasaran dan penjualan koran,” ujar Kundori.
Maka dari itu, nantinya selama dua bulan dua orang siswa tersebut akan diperbantukan di redaksi Biro Equator dalam rangka melayani masyarakat baik dalam penyajian pemberitakaan seputar Kabupaten Landak dan menyebaran koran yang sudah dekat di masyarakat ini. (rie)

*Antisipasi Adanya Unjuk Rasa

NGABANG. Untuk pengamanan acara pelantikan anggota DPRD Landak periode 2009-2014 pada 28 September mendatang. Sekretariat DPRD Landak sudah mengirim surat tertulis kepada Polres Landak dan Satpol PP untuk melakukan pengamanan pelantikan. “Kita tetap berjaga-jaga, mewaspadai dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita ingin pada saat pelantikan nanti. Tapi saya berharap pada saat pelantikan nanti, semuanya bisa berjalan aman, lancar dan tidak ada hambatan apapun juga,” kata Drs Asuardi Daris MM, Sekretaris Dewan (Sekwan) kepada wartawan di kantornya, belum lama ini.
Ia menegaskan, pelantikan terhadap 35 anggota DPRD Kabupaten Landak periode 2009-2014 tetap dijadwalkan 28 September mendatang. Namun demikian Sekretariat DPRD Landak masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kalbar soal pemberhentian keanggotaan DPRD Landak periode 2004-2009 dan penetapan keanggotaan DPRD Landak periode 2009-2014. Tidak hanya itu saja, surat balasan permohonan untuk melantik anggota DPRD Landak terpilih yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, juga masih ditunggu sekretariat DPRD Landak. “Jadi pelantikan anggota DPRD Landak periode 2009-2014 tetap akan kita laksanakan 28 September mendatang. Sekarang ini kita tinggal menunggu SK dari Gubernur Kalbar tentang pemberhentian anggota DPRD Landak yang lama dan penetapan anggota DPRD Landak yang baru. Demikian juga surat permohonan kepada ketua PN Mempawah untuk melakukan pelantikan yang sudah kita kirim, juga belum mendapat balasan,”ungkap Asuardi.
Sedangkan untuk gladi resik pelantikan anggota DPRD Landak yang baru akan digelar 27 September mendatang. Namun sebelumnya, 24 September mendatang digelar acara pisah sambut antara anggota DPRD lama dan anggota DPRD baru. “Jadwal-jadwal tersebut sudah kita tetapkan. Pelantikan akan kita laksanakan di ruang sidang DPRD Landak pukul 10.00. Demikian juga dengan pisah sambut dan gladi resik akan dilaksanakan ditempat yang sama,” kata Asuardi seraya menambahkan, saat pelantikan nanti yang diundang hanya suami atau istri anggota dewan bersangkutan. (rie)

*Dianggarkan Dalam APBD 2009

NGABANG. Uang jasa pengabdian (dana purna bhakti) anggota DPRD Landak periode 2004-2009 baru bisa dicairkan tetelah akhir masa jabatannya yakni 28 September mendatang. Artinya, usai dilakukan pelantikan anggota DPRD periode 2009-2014, besaran dana Rp. 9 jutaan per orang. Bahkan bagi mantan dewan yang sudah diberhentikan karena Penggantian Antar Waktu (PAW) juga masih kecipratan uang tersebut, pastinya sesuai masa jabatan masing-masing.
“Uang purna bhakti akan bisa diambil setelah dewan yang masa peride berikutnya dilantik pada 28 September mendatang. Jadi, sekarang belum bisa diambil,” ujar Drs Asuardi Daris MM, Sekretaris Dewan (Sekwan) Landak dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/9) kemarin.
Menurut dia, uang purna bakti ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Aturannya ada di Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf f yang berbunyi masa bakti anggota DPRD sampai dengan 5 tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 bulan uang refpresentasi sebesar Rp. 1.500.000 yang dikalikan 6 bulan. Jadi uang turun yang diterima dewan kurang lebih mencapai Rp. 9 juta lebih. “Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan pada akhir masa jabatan anggota DPRD Landak periode 2004-2009. Apalagi uang ini sudah disiapkan dalam APBD Landak 2009,” terang Asuardi.
Selanjutnya, bagi mantan dewan keluar akibat PAW, mereka juga menerima dana uang jasa pengabdian tersebut. Namun penerimaan uang turun ini akan ditentukan dengan lamanya masa pengabdian sebagai anggota dewan. “Jadi mereka-mereka inipun akan menerima uang turun juga, tapi akan disesuaikan dengan masa bakti pengabdian mereka sebagai anggota dewan,” tegasnya.
Sedangkan bagi anggota DPRD yang baru dilantik 28 September nanti, maka Oktober mereka sudah menerima gaji pertama sebagai wakil rakyat periode 2009-2014. “Selanjutnya pada minggu kedua setelah dilantik, mereka akan mengikiti bimbingan teknis (bintek) tugas dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota DPRD, rencana di Jakarta,” tandas Asuardi.
Ketika ditanya mengenai dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) bagi anggota yang akan habis masa jabatannya? Sekwan mengatakan mereka (dewan) sudah berkomitment akan mengembalikan, kendati ada yang langsung lunas dan mencicil. “Sudah ada yang bayar beberapa orang,” ucapnya singkat. (rie)

*Diikuti 20 Tim Kesebelasan

MANDOR. Turnamen Sepak Bola Bupati Cup ke V di Kecamatan Mandor resmi dibuka oleh Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi, Rabu (9/9) kemarin dengan diikuti sebanyak 20 tim aatau club kesebelasan dari 13 Kecematan yang ada di Landak ini.
Bupati Adrianus dalam pengarahannya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini, tidak dapat dibalas secara material, semoga Tuhan memberi berkat yang melimpah.
“Kepada masyarakat saya berharap tentu tidak semua masyarakat yang berpikir negative, saya menerima pesan SMS tidak tahu dari siapa, dan saya nyatakan orang ini pengecut karena tidak bisa menyatakan jati dirinya. Belum juga turnamen ini di buka sudah mengatakan judi merajarela dan banyak anak gadis yang hamil akibat Bupati Cup. Saya tidak tahu dari mana SMS itu. Ini merupakan pikiran yang bersangkutan pikirannya negatif terus,” beber Adrianus.
Oleh sebab itu dia minta mulai dari panitia, wasit,pemain, harus kita buktikan bahwa kegiatan ini tidak ada anak-anak sekolah dan anak gadis yang hamil oleh kegiatan ini. Turnamen ini hanya berlangsung siang hari tidak ada malam hari. Untuk yang bermain judi agar menghormati, karena ini turnamen Bupati Cup jadi tidak ada kegiatan lain selain pertandingan sepak bola.
“Belum di buka turnamen Bupati Cup sudah banyak yang menuduh bahwa sumber dana Bupati Cup dari judi. Sedangkan untuk pembenahan lapangan saya beri uang Rp 21 juta,kepada panitia. Dan biaya untuk kegiatan baik honor wasit dan semua hadiah itu dari Bupati semua,” ujar Adrianus.
Ketua panitia Tarsisius menjelaskan 20 tim kesebelasan yang mengikuti turnamen Bupati Cup ke- V, dari 13 kecamatan, pemain berasal dari Kabupaten Landak. Dengan turnamen ini di harapkan ke depanya, dapat mencari bibit pemain untuk turnamen yang lebih besar. “Kami dari panita Bupati Cup akan menjelaskan sekilas pandang, persiapan turnamen ini. Adapun persiapan ini kami mulai sejak 14 Agustus dengan membentuk panitia persiapan lapangan sepak bola yang mana, pada waktu itu keadaan tidak seperti yang kita lihat sekarang, jadi dengan waktu yang sangat terbatas ini, panitia berusaha untuk bekerja keras secara maksimal, dan kami sangat bangga dengan waktu yang terbatas itu tentulah tidak rencana yang tidak bisa di laksanakan,” ungkapnya.(rie)

*Upacara Dipusatkan di Mandor

MANDOR. Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-26 dipusatkan di Kecamatan Mandor, Rabu (9/9) kemarin dipimpin Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH di lapangan sepak bola Mandor berlangsung khidmat. Sukiman dalam amanatnya menegaskan kegiatan ini pendanaan bersumber dari APBD Landak bukan dari tanggokan judi seperti yang dituding dari oknum masyarakat.
“Mengenai dana pelaksanaan Haornas sudah dianggarkan dari dana APBD bukan dari tong judi. Selama ini banyak SMS dari masyarakat yang masuk kepada Sekda Landak melaporkan bahwa kegiatan Haornas dan turnamen sepak bola Bupati Cup dipungut dari tong judi,” tegas Sukiman.
Ia mengatakan, Haornas ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 1985 pada hakekatnya merupakan bentuk komitmen seluruh anak bangsa untuk menempatkan olahraga sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan Nasional. Tahun ini mengangkat tema ‘Budayakan Olahraga untuk melanjutkan peningkatan prestasi dan kesejahteraan’. “Nah dengan budaya olaraga yang tinggi di harapkan secara langsung dapat meningkatkan prestasi olahraga. Budaya olahraga yang tinggi merupakan pondasi utama terwujudnya prestasi olahraga yang gemilang. Budaya olahraga yang tinggi merupakan pemicu dan pemacu bagi tumbuh kembangkan pembangunan di sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui jasa dan industry olahraga,” urai Sukiman.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Drs Lukas Kanoh MM dalam laporannya, Haornas yang di peringati setiap 9 September. Khusus tahun ini waktu yang istimewa yaitu jatuh pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 jam 9.00 wib kegiatan ini digelar. Haornas juga merupakan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan olahraga sebagai bagian aktivitas terpenting yang harus di lakukan dan di budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan peringatan Haornas ke 26, tahun 2009 adalah meningkatkan komitmen dan konsisten penyelenggara Negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembudayaan olahraga di Indonesia.
“Mengoptimalkan peran olahraga dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkembangakan jasa dan industry olahraga untuk memperkuatkan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Kemudian, memanfaatkan gerakan nasional, mamasyarakatan olahraga dan menggolahragakan masyarakat, mengoptimalkan prestasi olahraga nasional (Daerah). Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada peringatan Haornas ke-26, tahun 2009, di kabupaten Landak, dilakukan beberapa kegiatan yang menitik beratkan pada pemasalahan olahraga. “ Tanpa mengabaikan pengembangan olahraga berprestasi, melaui pemasalan olahraga diharapkan semua lapisan masyarakat Landak menggenal olahraga sejak dini, mencintainya hingga menjadi budaya serta keperluan atau bagian hidup kita,” tukas Lukas yang juga Sekretaris KONI Landak ini. (rie)

NGABANG. Tunjangan Hari Raya (THR) yang diganti nama Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Landak tahun ini masih tetap Rp.300 ribu per orang. Rencana akan disalurkan mulai besok, Kamis (10/9) melalui Bendahara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak.
“Artinya, pengambilan melalui bendahara masing-masing bendahara SKPD atau kepala sekolah yang bersangkutan khusus untuk guru yang ada di Landak ini,” ujar B Yasinta Bendahara BKPP Landak dikonfirmasi di kantornya, Selasa (8/9) kemarin.
Ia menjelaskan penyaluran dana THR atau TPT ini bagi bendahara SKPD harus melampirkan kwatansi yang dibubuhi materai, jika diatas satu juga dengan materai Rp.6000 kemudian dibawah satu juta cukup Rp.3000 saja. “Jadi misalnya kepala sekolah mengambil dana untuk berapa PNS di lingkungan kerjanya langsung dilampirkan nama-nama penerima,” jelas Yasinta.
Proses penyaluran THR semua PNS, jadi tidak khusus untuk yang beragama Islam yang kebetulan menjelang Hari Raya Idulfitri, untuk agama lain seperti Katolik dan Protestan juga disalurkan bersamaan dengan jumlah yang sama yakni Rp.300 ribu satu orang PNS.
“Jadi jumlahnya memang sama, sesuai kemampuan keuangan daerah, baik semua golongan semua Rp,300 ribu. Memang tahun lalu pernah diusulkan Rp.500 ribu, tapi yang disetujui memang tetap Rp.300 ribu,” ungkap Yasinta.
Ia menambahkan, pendistribusian THR ini khusus untuk PNS sedangkan bagi CPNS yang baru mendapat SK PNS belum masuk dalam APBD 2009 ini bahkan untuk Sekretaris Desa (Sekdes) yang memang sudah menjadi PNS. Jadi dalam APBD Perubahan 2009 sudah diajukan, sedangkian apakah disetujui masih menunggu.
“Yang jelas, untuk CPNS dan Sekdes, belum bisa disalurkan uand THR nya, karena masih diajukan dalam Perubahan anggaran tahun ini,” ujar Yasinta.
*Perusahaan Diminta Bayar THR
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Landak Agustinus Agus, S.Sos,MM juga akan mengedarkan surat himbauan kepada perusahaan swasta maupun BUMN yang ada di Landak supaya melaksanakan pembayaran THR tepat waktu yakni H-7 sebelum lebaran.
“Jadi kita minta supaya pihak perusahaan bisa memperhatikan hak-hak karyawan seperti pembayaran THR. Jangan sampai lalai sehingga tidak membayarnya,” ungkap Agus dikonfirmasi ketika di gedung DPRD Landak.
Menurut dia, Dissosnaker Landak sendiri memang sudah mendapat surat ederan soal pembayaran THR dari Pemprov. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan membuat surat himbauan pembayaran THR kepada perusahaan bersangkutan. “Sebab bagi karyawan, apalagi karyawan rendah memang sangat memerlukan THR ini untuk keperluan hari raya. Oleh karena itu sekali lagi saya minta supaya perusahaan tetap membayar THR ini kepada karyawannya,” ujarnya. (rie)

NGABANG. Sejak dilantinya kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Landak beberapa bulan lalu, diharapkan segera ada perubahan aktivitas olahraga di Landak ini. Tapi buktinya malah terkesan vakum, sejumlah Pengurus Kabupaten (Pengkab) cabang olahraga juga belum banyak dibenahi.
Sekretaris KONI Landak, Drs Lukas Kanoh MM diminta tanggapan soal itu, mengaku memang sampai saat ini masih minim rencana program yang akan dilakukan oleh organiasi keolahragaan ini. “Kita juga sedikit prihatin dengan kepengurusan KONI Landak. Dari hasil rapat kita menginginkan adanya penyegaran pengurus. Memang ada yang memasukan program kerja KONI, tapi baru sedikit,” kata Lukas ketika di aula kantor bupati, belum lama ini.
Ia sendiri sudah melakukan koordinasi dengan ketua KONI Landak Hendrikus Ngadan, yang mana meminta agar pengurus KONI Landak melakukan rapat sekali lagi. “Rapat tersebut sudah kita sepakati sehabis lebaran nanti. Dalam rapat itu, kita akan menuntaskan masalah-masalah program kerja KONI Landak ke depan. Apalagi tahun 2010 kita harus menyelenggarakan Porkab dan mengikuti Porprov. Kalau KONI Landak tidak siap, kita tidak bisa menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan olahraga tersebut,” tandas Lukas yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Landak ini. (rie)

*Perusahaan Diminta Duduk Satu Meja

NGABANG. Polemik antara PT Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) dan PT Gunung Rinjuan Sejahtera (GRS) yang berlokasi di Desa Pongok Kecamatan Mandor terkait permasalahan lahan, akhirnya difasilitasi Polres Landak untuk dipertemukan kedua belah pihak. Acara pertemuan di Mapolres, Selasa (8/9) kemarin dipimpin Kapolres AKBP Drs Tony Ep Sinambela MSi dan hadir Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak Vinsensius S.Sos MMA dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Landak DD Pangaribuan.
Plt. Kepala Disbunhut Vinsensius mengatakan, ada idealisme dalam pengembangan perkebunan yang harus dilakukan di Kabupaten Landak ini diantaranya hadirnya investasi untuk kemakmuran rakyat, bisa membuka lapangan kerja masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah sedangkan pemerintah memang harus mengamankan investasi yang ada. “Jadi, kedua perusahaan ini yakni PT MAK dan GRS hadir di Landak secara legal dan riil jelas ada,” ujar Vinsen.
Namun, dilapangan adanya masalah antara kedua belah pihak, soal jalan. Pihak PT MAK tidak menginginkan jalan yang dibukanya di pakai PT GRS untuk memasukan alat berat. “Memang dalam undang-undang jalan, harus terbuka untuk umum siapa saja bisa menggunakan, tapi kalau memang ada hitungan bisnis, bisa dikomunikasika kedua belah pihak. Artinya kedua perusahaan bisa duduk satu meja,” ujar Vinsen.
Kemudian masalah izin lokasi, memang hasil verifikasi tim dari Pemkab Landak tahap kedua ini memang PT GRS overlap dengan PT MAK mencapai 2350 hektare. Tapi ini akan dilanjutkan proses verifikasi tahap ketiga untuk revisi izin lokasi diserahkan kepada Bupati Landak. “Nah dalam waktu dekat, akan dipanggil kedua belah pihak manajeman perusahaan tersebut,” ujarnya. (rie)

*Tak Ada Air Bersih dan Petugas Kesehatan

AIR BESAR. Memprihatinkan kondisi kehidupan masyarakat di Desa Pare Kecamatan Air Besar persisnya di Padang Tanjung, Padang Bluntan dan Padang Sebatik akibat tidak ada sarana air bersih dan petugas kesehatan. Seorang bocah usia 4,5 tahun meninggal dunia diduga sakit perut. Pasien orang tua juga dievakuasi dilarikan di Rumah Sakit Serukam. “Kalau tahun 1992 silam juga akibat kemarau, air bersih tak ada terserang penyakit menelan jiwa 12 orang, sekarang ini satu orang meninggal dunia yakni Ita, 4,5 tahun anak dari Lewa mengalami sakit perut,” ungkap Mardi Akong Kepala Desa Pere didampingi anggota DPRD Landak Markus Amid STh Mdiv saat melapor wartawan di Ngabang, Senin (7/9) kemarin.
Selama ini masyarakat di daerah setempat hanya mengandalkan sumber air pagung yang tidak mengalir, sementara kondisi air tidak dijamin apakah bersih atau tidak. Karena tidak ada air bersih, terpaksa warga mengkonsumsi air tersebut sampai terserang penyakit seperti diare dan muntabir. “Saya tiap minggu mengantar orang sakit, mulai dari anak-anak sampai orang tua banyak yang sakit, transportasi cukup jauh untuk mencari petugas kesehatan, ada yang di bawa di rumah sakit Serukam dan Bengkayang,”ungkap Akong.
Pihak dese sudah sering mengusulkan di kecematan agar daerah setempat diprioritaskan proyek sarana air bersih, seperti PNPM, CWSHP dan lainnya, tapi tidak pernah terealisasi. Bahkan pihak desa sudah pernah diundang untuk melakukan pertemuan masalah PNPM, tapi masih saja tidak berhasil dan sampai sekarang belum ada tersentuh proyek untuk air besih yang merukapan kebutuhan masyarakat setempat. “Kalau kalau musim kemarau tiba, pasti kesulitan mendapatkan air, terpaksa air kotor dikonsumsi hingga menimbulkan penyakit,”ujarnya.
Untuk itu, ia mengharapkan kepeda pemerintah untuk memperhatikan masyarakat di Desa Pare untuk dibangun sarana air bersih, jangaan sampai setiap tahun warga terserang penyakit akibat terserang penyakit perut hingga menelan korban jiwa. “Kita ini memang masuk kategori daerah tertinggal karena minim sarana untuk kebutuhan masyarakat,” tukasnya.
Anggota DPRD Landak dari daerah pemilihan (dapil) Landak V (Air Besar dan Kuala Behe), Markus Amid STh Mdiv membenarkan ada warga setempat sangat membutuhkan sarana air bersih dari pemerintah dengan mendesak, karena jika musim kemarau tiba seperti saat ini banyak warga terserang penyakit perut bahkan ada yang meninggal dunia.
“Saya sangat menyesalkan mengapa proyek seperti PNPM dan CWSHP tidak memprioritaskan seperti desa Pare, yang jelas-jelas membutuhkan sarana untuk kebutuhan masyarakat seperti air bersih,” ujar Markus Amid legislator Partai Demokrat ini. (rie)

Perda No.10/2008 untuk Kesejahteraan Masyarakat

NGABANG. Peraturan Daerah (Perda) No.10 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan sudah jelas dan harus dipatuhi semua investor yang berinvestasi perkebunan di Landak ini. Jika tidak mau menjalankan agar hengkang saja dari Landak ini.
“Perda ini tidak ada istilah mengambang, karena sudah melalui proses ada menimbang, mengingat, kemudian di BAB peralihan sudah jelas semua kegiatan diatur dan dilaksanakan disesuaikan dengan tenggang waktu satu tahun berjalan,” tegas Vinsensius MMA, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak yang membantah pernyataan tokoh masyarakat atas nama Ir Sudianto yang mengatakan Perda tersebut ngambang.
Ia menerangkan, jika bagi perusahaan sudah kersajama dan ada kesepakatan dengan masyarakat masih menggunakan pola kemitraan 80% :20% , maka diberikan waktu selama dua tahun untuk menyesuaikan Perda Pemkab Landak ini yakni dengam pola 70%:30%.
“Jadi kalau ditanya kapan Perda ini mulai berlaku, maka sejak tahun ini dan sudah disosialisasi maka harus dijalankan. Nah kalau ada perusahaan yang tak mau menjalankan silahkan out, masih ada 143 perusahaan lain yang siap mengantre,” tegas Vinsen.
Ia menambahkan, Perda No.10 ini yang dititik beratkan adalah terkait pola kemitraan di bidang usaha perkebunan. Diantaranya pola pengembangan kepemilikan saham, merupakan pengembangan kebun dengan kepemilikan saham antara saham perusahaan dan saham dan saham masyarakat adalah 70% : 30% dan tanpa beban ditanggung masyarakat pekebun. Penjabatan pola-pola pengembangan dan pemeliharaan kebun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
“Makna dari kalimat, tanpa beban ditanggung masyarakat pekebun adalah, bahwa dalam kemitraan, masyarakat dengan penuh kesadaran dan tulus menerima mitra atau investor dengan harapan timbulnya lebersamaan dan kekeluargaan mitra yang saling menguntungkan yang berimplikasi pada keamanan kebun, wilayah dan daerah. Kalimat tersebut adalah penjabaran total dari makna kemitraan secara harafiah,” tegas Vinsen.
Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Landak, Markus Amid STh,MDiv mengatakan, Perda No.10 tahun 2008 ini saat pembahasan legislatif dan eksekutif memang sudah mempertimbangkan dan melihat kepentingan masyarakat Landak ke depan. Karena disepakti dengan pola kemitraan 70:30 (70 untuk perusahaan dan 30 untuk masyarakat) ini salah satu keputusan yang luar biasa demi kepentingan masyakata.
“Dengan ditetapkan pola ini, agar masyarakat kita kedepannya tidak gigit jari. Oleh karena itulah kita buat Perda tentang penyelenggaraan usaha perkebunan diantaranya mengatur pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat,” tegas Markus Amid.
Ia juga berterus terang, dengan adanya Perda ini menjadikan contoh kabupaten lain, banyak daerah lain yang ingin belajar dengan Perda ini. “Nah kalau bagi investor yang mau berinvestasi di Landak silahkan mematuhi Perda ini, jika tidak silahkan mundur maih banyak investor yang lain,” katanya. (rie)

*Sungai Belantian Tercemar PETI

TEBEDAK. Warga Desa Tebedak Kecamatan Ngabang khususnya yang bermukim ditepi sungai Belantian terpaksa harus merelakan dirinya mandi air lumpur dampak maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di perhuluan sungai.
“Mau mandi dimana lagi mas, hanya ini air yang ada. Mau buat sumur bor tak mampu. Lihat anak saya, kakinya sudah lama gatal-gatal,” ujar Maryam,49, ditemui awaak koran ini ketika mandi bersama anak-anaknya di sungai, Minggu (6/9) kemarin.
Sedangkan mendapatkan air untuk masak dan minum, warga setempat terpaksa mencari di hutan, bagi yang tidak mempunyai kendaraan harus jalan kaki menempuh perjalanan yangh jauh di tengah hutan. Kalau warga yang memiliki kendaraan bermotoir, gampang bisa cari air di Kota Ngabang untuk keperluan seharii-hari. “Tapi kalau yang hidupnya pas-pasnyan, mau tidak mau cari air di hutan karena tak ada hujan, kalau mandi terpaksa di sungai yang lumpur ini,” ungkap Maryam sambil mengucek pakaian itu.
Air sungai mencari warna coklat berlumpur ini akibat maraknya PETI di perhuluan sungai tersebut yakni daerah Belantian dan sekitarnya. Padahal, sungai ini salah satu kebutuhan warga setempat, kendati musim kemarau panjang tetap tidak kesulitan. Tapi karena sudah tercemar, jangankan untuk dikonsumsi, untuk mandi saja tak layak. “Beberapa bulan lalu sempat ada razia PETI memang agar jernih, tapi sekarang sudah keruh lagi,” ujar Maryam.
Ia berharap, kepada petambang emas agar jangan mementingkan pribadi, tapi juga memperhatikan dampak yang merugikan masyarakat banyak. Selain itu, pemerintah juga jangan diam, harus bisa memberikan perhatian bagi yang terkena dampak PETI ini. “Apakah tidak prihatin melihat rakyatnya mandi air lumpur seperti ini,” ucapnya. (rie)

*Sekda: Diusulkan Masuk Rekor MURI

NGABANG. Sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII Kalbar, Pemkab Landak terus merapatkan barisan, salah satunya membahas persiapan tarian klousal untuk pembukaan. Rencana tarian 3000 tudung saji (hasil kerajinan) dan akan diusulkan masuk dalam penilaian Musium Rekor Indonesia (MURI).
“Tarian ini direncanakan yang bisa mencerminkan bagaiman proses awal kedatangan Islam di Kabupaten Landak, nanti akan dipelajari dari sejarah dan menunjukan ikon kabupaten Landak yang dikenal masyarakat yaitu dalam bentuk tudung saji,” kata Drs Ludis MSi Sekda Landak dikonfirmasi usai rapat pembahasan persiapan MTQ di kantor bupati Landak, Jumat (4/9) kemarin.
Adapun tema untuk MTQ pihak panitia akan konsultasi dengan provinsi, karena kegiatan MTQ ini tingkat provinsi, sedangkan untuk judul tarian sudah ada ancang-ancang dengan mengangkat tudung saji yang merupan salah satu hasil kerajinan masyarakat Kabupaten Landak. “Mungkin nama tariannya adalah tarian 3000 tudung saji. Nah soal wacana mengundang MURI, bisa saja kalau memang tarian ini belum ada di Indonesia, maka bisa menjadi penilaian rekor MURI,” ujar Ludis.
Untuk tarian 3000 tudung saji tersebut akan melibatkan sekitar 1500 penari, ditambah lagi pemusik dan lainnya, pastinya akan merekrut murid sekolag terutama bagi yang masih kelas satu dan dua, baik SMP maupun SMA. Selain itu, selain tarian klousal ini juga dibahas alat musik, pakaian atau kostum dan jadwal latihan agar tidak mengganggu jam belajar sekolah, maka harus disesuaikan. “Persiapan lain, kita harapkan komprehensip semua seksi-seksi lain dalam kepanitian MTQ ini,” ujar Ludis.
Ia menambahkan, saat ini yang segera rampung adalah logo MTQ harus segera final karena akan digunakan keperluan lain yakni untuk membuat spanduk, baleho, stiker dan lainnya. Sedangkan seksi dana bagaimana menggali dana dari donatur, nah untuk lingkup kabupaten Landak nanti dengan SK bupati. “Sedangkan untuk lingkup Kalbar dan kabupaten lain ini kewenangan gubernur,” tandas Ludis. (rie)

*Ganti Rugi Lahan Jembatan Tebedak

NGABANG. Masalah sosial pembangunan Jembatan Tebedak hingga saat ini belum tuntas. Karena masih ada satu warga yang enggan membongkar bangunan dengan alasan minta ganti rugi yang sesuai keinginannya. Padahal tim pembebasan lahan sudah menyurati oknum warga yang bersangkutan tapi tak dugubris.
“Kalau surat ketiga sudah kita layangkan tapi tidak berhasil, apa tindakan selanjutnya, nanti akan kita lihat, apakah tim mau merubuhkannya secara paksa,” ungkap Ir. Stefanus Adirin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Landak, kepada Equator, belum lama ini.
Kata Adirin, pemerintah masih berfikir secara kemanusiaan untuk merubuhkan rumah milik oknum warga bersangkutan. Oleh karena itu pemerintah tetap melakukan pendekatan sosial dengan mengirimkan surat peringatan. “Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada tim. Kami di Dinas PU Landak hanya membantu saja. Timlah yang nantinya akan mengambil keputusan,” katanya.
Dikatakan Adirin, oknum masyarakat yang tidak mau membongkar sendiri bangunan rumahnya itu menilai bahwa ganti rugi dari pemerintah tidak sesuai dengan kewajaran. Oleh karena itu masyarakat bersangkutan sampai saat ini tidak mau membongkar bangunanannya. “Kalau pemerintah membayarnya tidak sama rata terhadap ganti rugi lahan milik masyarakat setempat, tentu nantinya akan timbul diskriminasi. Jadi kita membayarnya dengan seadil-adilnya,” kata Adirin.
Sementara itu, Camat Ngabang Julimus SIP mengatakan, pemerintah sudah melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat sebanyak 8 kepala keluarga. “Kemudian ada satu orang lagi yang belum menerima yakni orang yang keberatan atas ganti rugi tersebut. Padahal sebelumnya Camat dengan petugas Dinas PU Provinsi sudah mendatangi masyarakat bersangkutan untuk membayar ganti rugi, tapi yang bersangkutan menolaknya,” ujar Julimus kepada wartawan di Kantor Bupati Landak, kemarin.
Ia mengatakan, masyarakat bersangkutan beralasan bahwa ia ingin bertemu dengan Bupati Landak atau Sekda Landak. “Jadi kemungkinan hari ini (kemarin, Red) masyarakat bersangkutan bertemu dengan Sekda,” ujarnya. (rie)

*Kerjaan Tak Beres Jangan Dibayar

NGABANG. Pelaksana proyek di Kabupaten Landak diminta bekerja sesuai aturan, jika memang tidak ada hambatan, Desember harus rampung karena sesuai kontrak. Bagi kontraktor yang kerjaanya tak beres diancam tidak dibayar, karena dia harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.
“Kita baru mengumpulkan kontraktor, memberikan pengarahan kita tidak ada toleransi. Artinya tidak ada istilah bantuan-bantuan kalau hal itu sudah sesuai aturan pembayaran dan penilaian proyek. Kalau tidak beres tak usah dibayar,” kata Ir. Stefanus Adirin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Landak, kemarin.
Ia memberikan ketegasan ini karena demi untuk penertiban jangan sampai timbul masalah, karena tanggungjawab proyek bukan hanya kepala dinas tapi juga kontraktor yang menerima uang, sehingga pihaknya menekankan jangan main-main terhadap uang negara. “Dilaporkan kepada bupati, saya siap. Saya menertibkan kotraktor agar juangan sampai timbul masalah,” ujar Adirin.
Ia mengatakan, semua proyek ratap-rata Desemkber harus sudah rampung karena memang akhir tahun anggaran, jika pembahasan APBD dibahas pertengahn Desember biasa dari tim anggaran eksekutif meminta laporan dari masing-masing SKPD, kira-kira proyek yang mana belum selesai dan berapa persen, kalau alasan karena kondisi maka darus dilaporkan.
“Kadang ada hambatan masalah sosial, non teknis jadi bukan karena disengaja tapi karena kondisi yang mempengaruhi baik sosial maupun perubahan teknis. Misal tingkat kondisi lokasi proyek, mendatangkan material sudah dan hambatan lannya,” katanya.
Sedangkan terkait proses pelaksanaan proyek, Adirin menyatakan sudah normal atau tidak terlambat, karena sekitar Juni mulai kontrak, dari persiapan dokumen, pelelangan konsultan. Untuk konsultan saja kalau nolmal memakan waktu yang lama, sehingga rentang waktu dalam persiapan perencanaan saja sudah lama tiga sampai empat bulan. “Sehingga Juli atau Agustus baru kontrak,” kata Adirin.
Menurut dia, sebenarnya diharapkan memang dalan perencanaan proyek harus disiapkan jauh-jauh hari, misal untuk 2010 tahun 2009 sudah selesai semua perencanaan, maka begitu ketok palu APBD bulan Desember, maka Januari sudah bisa lelang. “Ini kan lain, tahun ini pelaksanaan tahun ini juga perencanaan, nah ini salah satu yang menyita waktu dalam kegiatan proyek,”ungkap Adirin. (rie)

*Tak Bisa untuk Proyek TRKB

NGABANG. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini jenis kegiatan Tambah Ruang Kelas Baru (TRKB) dialihkan. Awalnya dianggarkan untuk pekerjaan TRKB pada beberapa sekolah dasar. Tapi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yang dikeluarkan setelah APBD Landak ditetapkan. “Yang mana menegaskan bahwa pekerjaan TRKB tidak termasuk menu kegiatan DAK bidang pendidikan 2009,” kata Aspansius, SIP Kepala Dinas Pendidikan Landak, dikonfirmasi di kantornya, Kamis (3/9) kemarin.
Di tahun sebelumnya memang untuk DAK masuk di APBD Dinas Pendidikan, tapi tahun 2009 ini dialihkan ke Penjabat Pengelola Keungan Daerah yakni kalau di Pemkab Landak ini adalah Asisten Administrasi Asset dan Keuangan. Kemudian di dalam Permendiknas ini melarang untuk pembangunan TRKB karena sudah ditetapkan menunya ada empat yaitu, rehabilisasi atau rekontruksi ruang kelas rusak dan penggantian meubelnya, rehabilitasi atau pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC. “Kemudoian rehabilitasi atau pembangunan ruang perpustakaan beserta pendanaan meubel tapi tidak termasuk pembelian buku, terakhir untuk pembangunan ruang usaha kesehatan siswa (UKS) beserta pengadaan meubel,” jelas Aspan.
Nah, untuk di Landak karena dalam penyusunan APBD masih mengacu petunjuk teknis DAK tahun 2008 sehingga sampai disetujuhi APBD, akhisnya terjadi ketidak sesuaian maka harus dilakukan penyempurnaan diantaranya melalui Perubahanan APBD 2009 ini.
“Sedangkan mengenai pelaksanaan DAK masih mengacu seperti tahun sebelumnya yakni pihak kepala sekolah sebagai penangggungjawab dalam pembentukan panitia pembangunan,” terang Aspan. (rie)

*Bisa Berdampak Penyakit Minamata

NGABANG. Limbah Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Landak harus benar-benar menjadi perhatian sumua pihak. Karena selain merusak lingkungan, juga limbah dari zat merkuri (air raksa) bisa mengancam kesehatan manusia hingga sampai keturunan yakni penyakit minamata.
“Penggunaan zat merkuri untuk pertambangan seperti emas bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh negara asia juga menggunakan ini. Merkuri ini sangat berbahaya selain mengancam lingkungan seperti air dan udara juga mengancam kesehatan manusia,” ungkap Sharad Adhikary Pembicara dari WHO yang diterjemahkan juru bicara Yuyun dari LSM Bali Fokus dalam acara Workshop Diskusi Kajian Pertambangan Tradisional dengan Pendekatan Minimalisasi masalah Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan, di aula kecil kantor bupati Landak, Rabu (2/9) kemarin.
Diungkapkannya, ancaman merkuri ini bukan hanya bagi para pekerja tambang tersebut, juga beresiko bagi yang lainnya. Penggunaan merkuri dalam jangka panjang haris dihindari dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi. “Tapi untuk pencegaan terus digali agar bisa digunakan dengan tidak menimbulkan dampak,” ujar Sharad.
Pembicara lainm DR Rachmadi Purnama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam pemaparan juga menyatakan, bahaya penyakit minamata hingga sampai turunan manusia. Artinya, jika ada wanita hamil yang terkena bisa anaknya yang masih dalam kandungan. Karena penyakit ini tidak bisa dirasakan sekarang melainkan beerapa tahun mendatang akan terdampak. Ia juga mencontohkan kasus di cina akibat pertambangan, ada limbah merkuri yang dibuang air kemudian, dimakan planton, selanjutnya dimakan ikan kecil, sampai dimakan ikan besar. Kemudian dikonsumsi manusia, maka langsung sampai menyerat ke syaraf manusia. “Ciri-ciri menyakit minamata diantaranya kejang-kejang, ini tidak hanya bisa menimba anak-anak tapi orang dewasa juga bisa terkena,” ungkapnya dihadapan peserta workshop sambil di putar film kasus yang terjadi di cina tersebut.
Menurut laporan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Landak, Sophia Tjakra, workshop tersebut dihadiri 75 peserta terdiri dari petambang emas, tokoh masyarakat dari beberapa kecamatan yang ada di Landak ini. Acara dibuka Kepala Bappeda Landak Alpius, S.Sos mewakili bupati. Sedangkan nara sumkber dari WHO (Word Heal Organition) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, LSM Bali Fokus dan Dirjen P2PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (rie)

NGABANG. Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Landak Mudjazie Bermawie mengusulkan supaya pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini digelar di tanah lapang. Sebab ia menilai dengan dilaksanakannya sholat Ied di tanah lapang, tentu akan lebih afdol. “Ini hanya usulan saja dari kita. Sebab selama ini sholat ied sering diadakan disetiap Masjid. Nah, coba mulai tahun ini kita mengadakannya di tanah lapang. Entah di lapangan sepakbola Bardanadi Ngabang, lapangan sepakbola Yonarmed dan tanah lapang lainnya,” kata Mudjazie saat berdiskusi dengan wartawan, belum lama ini.
Menurut Mudjazie, dengan dilaksanakannya sholat ied di tanah lapang, tentu pelaksanaannya akan lebih afdol. Sebab jika ada seorang wanita yang berhalangan untuk melakukan sholat, ia bisa datang ke tanah lapan untuk mendengarkan khutbah saja. “Kalau sholat Ied dilaksanakan, tentu si wanita yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk Masjid karena masih berhadas besar,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa untuk melaksanakan sholat Ied di tanah lapang memang tidak gampang. Apalagi bagi Landak yang tidak pernah melaksanakan sholat Ied di tanah lapang. “Tentunya kita akan melakukan berbagai macam persiapan di tanah lapang. Misalnya membersihkan sampah sehingga tanah lapang tersebut steril dan aman untuk melaksanakan sholat Ied. Tapi semuanya itu tentu merupakan tugas dari PHBI. Kita di Depag hanya memberikan usulan saja,” tandas dia. (rie)

NGABANG. Pengerjaan jalan dari Anjungan- Karangan yang menelan anggaran dari APBD Provinsi Kalbar mencapai Rp.47 miliar harus mendapat pengawasan serius dan diharapkan jangan hanya dikerjakan tambal sulam lobang saja melainkan mesti ada pelebaran kiri-kanan jalan. Karena jalan tersebut menghubungkan Indonesia-Serawak.
“Sejak tahun 2004 baru sekarang dilakukan perbaikan, kemudian kita juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan,” ujar N.CH Saiyan SH MH anggota DPRD Landak kepada Equator, belum lama ini.
Menurut legislator Partai Demokrat ini, perbaikan jalan dengan dana lumayan besar tersebut bukan hanya perbaikan jalan yang berlobang, tapi harus adanya penambahan kiri kanan jalan satu meter. Karena jalan tersebut adanya Border Jagoi Babang bisa dibuka. “Kalau kita melihat Trans Kalimantan yang menghubungkan Indonesia-Sarawak Kuching, itu lebih dekat kalau dari Pontianak melalui Kabupaten Bengkayang. Nah melintasi Jalan Anjungan-Karangan inilah,” ungkap Saiyan yang juga caleg terpilih Provinsi Kalbar ini.
Kemudian juga ada kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya kurang adanya pengawas terhadap kualitas pekerjaan ini. Artinya mereka harus melakukan pengawasan yang benar-benar, kalau terjadi kongkalikong pihak pemborong dengan pihak teknis atau konsultan pengawas akan merugikan masyarakat. “Karena bagaimanapun untuk memperoleh anggaran sangat susah,” katanya.
Bayangkan lanjut Saiyan, banyak jalan-jalan terutama yang dibiayai APBN yang saat ini belum diperbaiki, seperti Pontianak- Ngabang, Ngabang-Entikong, atau Tanjung-Sanggau . Ini juga harus menjadi perhatian bersama agar jalan dilakukan perbaikan.
“Tak perlu peningkatan, tutup lobang jangan sampai besar. Karena akan mengakibatkan kecelakaan dana kemacetan,” ujarnya.
Saiyan menambahkan, ia secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD Landak juga mohon maaf kepada masyarakat Landak karena mungkin masih banyak aspirasi-aspirasi mereka yang belum mampu diperjuangkan. “Memang kita sudah maksimal untuk berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi karena keterbatasan maka kita mohon maaf dan akan ditindaklanjtui kawan-kawan masa bakti 2009-2014,” ungkap Saiyan yang tinggal menunggu pelantikan DPRD Provinsi Kalbar ini. (rie)