*Bupati Landak Berikan Ceramah Tentang Kepimpinan
Ngabang, Equator
Bupati Landak rencana akan diminta untuk memberikan ceramah tentang kepemimpinan pada acara Sidang Umum Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (PPIK) Kalimantan Barat yang akan dihelat pada 2 sampai 5 September 2008 mendatang di Pontiaanak. “Kegiatan ini merupakan agenda empat tahunan, untuk memilih ketua umum Sinode Gereja, sekaligus evaluasi, serta menyusun program-program kedepan,”
kata Ketua Panitia Sidang Umum, Drs.Lukas Kanoh, MM, kepada wartawan, dikediamannya di Pontianak, belum lama ini.
Menurut Lukas, ketua Umum Gereja PPIK Kalbar, sekarang sudah menjabat 2 kali, berdasarkan Anggaran Dasar maupun /Angaran Rumah Tangga Gereja GPPIK, kepengurusan ketua umum, tidak boleh dijabat tiga kali. Maka dari itu, melalui Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar, Pdt. Sugit Gidion, M.Div, tidak dicalonkan.
“Kita berharap Gubernur Kalbar juga hadir, pada kesempatan itu juga, kita merasa berbangga akan hadir Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, memberikan ceramah, tentang kepimpinan, ” kata Lukas yang menjabat Kadis Pendidikan Landak ini.
Adapun peserta yang diundang, kata Lukas Kanoh, berjumlah kurang lebih 200 orang, yang berasal dari perwakilan Gereja PPIK yang ada di Kalimatan Barat. “Persiapan kami dari panitia hampir rampung, tidak terasa tinggal 1 minggu lagi, melalui pemberitaan media koran kali ini, bagi yang tidak dapat undangan, sekaligus sebagai undangan untuk bisa hadir optimal,” jelasnya.
Acara pembukan Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar di Wisma Nusantara, dengan acara di Gedung Gereja Jalan WR.Supratman, selama 2 hari dari tanggal 2-5 September 2008. Selain itu rangkaian dari Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar, ada Pentasbisan Pendeta antara, kali ini sedikit antara 3 sampai 4 orang. Disinggung keberadaan Gereja PPIK Ngabang? Lukas mengatakan jemaat Gereja PPIK Ngabang merupakan jemaat terbesar di Kalimantan Barat, sekitar 70 ribu orang, disusul Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sangg
*Di Pedalaman Mesti Beda
Ngabang, Equator
Pemerintah Kabupaten Landak diminta dalam memberikan tunjangan tenaga kependidikan kepada guru jangan main pukul rata. Khusus guru yang mengajar di daerah pedalaman mesti diperhatikan serius dalam memberikan intensif agar mendapatkan kesejahteraan.
“Masalah guru di pedalaman agar segera diperhatikan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten terutama di Landak. Sehingga mereka taraf hidupnya diperhatikan,” kata anggota DPRD Kalbar dari dapil Kabupaten Landak Suprianto STh kepada wartawan di Pontianak, kemarin.
Menurut Suprianto, bagi Oemar Bakri yang selama ini berjuang di pedalaman untuk mencerdaskan anak-anak agar tidak tertinggal dalam dunia pendidikan, pihak pemerintah harus melihat lebih jeli. Jangan disamakan dengan guru yang mengajar di daerah perkotaan. “Siapa yang mengajar di pedalaman harus dibuat kontrak kerja minimal 5 sampai 10 tahun. Pemberian intensif tak usah pukul rata harus sesuai yang diharapkan, misalnya jarak guru bekerja. Dihitung transportasi, jangan sampai yang dekat sama dengan yang jauh, itu namanya tidak mendidik,” tegas Suprianto yang menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalbar ini.
Suprianto mengharapkan kepada instansi terkait yang menangani soal pendidikan di Kalbar ini dan khususnya di Kabupaten Landak, agar mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang selama ini untuk pendidikan harus dianggarkan 20 persen. Untuk Kabupaten Landak setiap tahun untuk bangunan fisik sudah tampak diperhatikan, sehinga jika sudah rampung semua. Maka tinggal kesejahteraan tenaga pendidik giliran diperhatikan. “Kalau memang ada acuan hukumnya, bisa saja dibuat Perda tentang intensif guru yang mengabdi di pedaaman dan diberikan reward penghargaan. Agar mereka termotivasi untuk memberikan pengajaran kepada siswanya,” ungkap Ketua PDS Kalbar ini.
Selanjutya, jika guru di pedalaman sudah mendapatkan perhatian dengan tunjangan yang memadahi, guru akan semangat bekerja dan mereka juga wajib bertanggungjawab dengan siswa didiknya. Misalnya, jika di sekolah tempat mereka bertugas ada siswa yang berprestasi baik. Bisa saja diinventalisir untuk dikirim ke Kabupaten dan pihak Pemkab mengirim ke luar Kalbar dengan program beasiswanya.
“Apalagi sekarang bupati Landak sudah meraih Doktor, yang merupakan satu-satunya bupati di Kalbar yang mempunyai gelar doktor,” ujar Suprianto.
Ia menambahkan, pemerintah didesak agar memperhatikan pendidikan tujuan utama agar taraf hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Landak bisa maju dan berkembang seperti halnya daerah lain. Karena pendidikan merupakan jendela dunia, seperti pendidikan infornasi dan teknologi. “Karena siapa yang mengusai informasi dialah yang menguasai dunia,” tandas Suprianto. (rie)
Ngabang, Equator
Pemerintah Kabupaten Landak diminta dalam memberikan tunjangan tenaga kependidikan kepada guru jangan main pukul rata. Khusus guru yang mengajar di daerah pedalaman mesti diperhatikan serius dalam memberikan intensif agar mendapatkan kesejahteraan.
“Masalah guru di pedalaman agar segera diperhatikan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten terutama di Landak. Sehingga mereka taraf hidupnya diperhatikan,” kata anggota DPRD Kalbar dari dapil Kabupaten Landak Suprianto STh kepada wartawan di Pontianak, kemarin.
Menurut Suprianto, bagi Oemar Bakri yang selama ini berjuang di pedalaman untuk mencerdaskan anak-anak agar tidak tertinggal dalam dunia pendidikan, pihak pemerintah harus melihat lebih jeli. Jangan disamakan dengan guru yang mengajar di daerah perkotaan. “Siapa yang mengajar di pedalaman harus dibuat kontrak kerja minimal 5 sampai 10 tahun. Pemberian intensif tak usah pukul rata harus sesuai yang diharapkan, misalnya jarak guru bekerja. Dihitung transportasi, jangan sampai yang dekat sama dengan yang jauh, itu namanya tidak mendidik,” tegas Suprianto yang menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalbar ini.
Suprianto mengharapkan kepada instansi terkait yang menangani soal pendidikan di Kalbar ini dan khususnya di Kabupaten Landak, agar mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang selama ini untuk pendidikan harus dianggarkan 20 persen. Untuk Kabupaten Landak setiap tahun untuk bangunan fisik sudah tampak diperhatikan, sehinga jika sudah rampung semua. Maka tinggal kesejahteraan tenaga pendidik giliran diperhatikan. “Kalau memang ada acuan hukumnya, bisa saja dibuat Perda tentang intensif guru yang mengabdi di pedaaman dan diberikan reward penghargaan. Agar mereka termotivasi untuk memberikan pengajaran kepada siswanya,” ungkap Ketua PDS Kalbar ini.
Selanjutya, jika guru di pedalaman sudah mendapatkan perhatian dengan tunjangan yang memadahi, guru akan semangat bekerja dan mereka juga wajib bertanggungjawab dengan siswa didiknya. Misalnya, jika di sekolah tempat mereka bertugas ada siswa yang berprestasi baik. Bisa saja diinventalisir untuk dikirim ke Kabupaten dan pihak Pemkab mengirim ke luar Kalbar dengan program beasiswanya.
“Apalagi sekarang bupati Landak sudah meraih Doktor, yang merupakan satu-satunya bupati di Kalbar yang mempunyai gelar doktor,” ujar Suprianto.
Ia menambahkan, pemerintah didesak agar memperhatikan pendidikan tujuan utama agar taraf hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Landak bisa maju dan berkembang seperti halnya daerah lain. Karena pendidikan merupakan jendela dunia, seperti pendidikan infornasi dan teknologi. “Karena siapa yang mengusai informasi dialah yang menguasai dunia,” tandas Suprianto. (rie)
