*Pemilik Lahan Tak Perna Diundang
JELIMPO. Alih fungsi PT Wira Rivaco Mandom (WRM) di Kecamatan Jelimpo dari komoditi keret menjadi sawit dipertanyakan masyarakat. Karena pemilik lahan tersebar seperti Papung, Sekais dan Nyin tidak pernah diundang.
Badan Lingkungan Hidup diminta meninjau kembali tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terhedap perusahaan tersebut. Karena masyarakat tak pernah diundang.
“Lokasi perkebunan sekitar 3200 hektare tersebut memang memang terdiri dari beberapa binua dan desa. Tapi saat pertemuan di aula kantor Beppeda Landak ada sejumlah desa yang tidak diundang yakni Papung, Nyin dan Sekais, padahal desa ini lokasi lahan mencapai 70 persen,” beberapa Siyus salah satu masyarakat kepada wartawan di Ngabang, Rabu (4/11).
Menurut Siyus, jika dilihat kilas balik masalah perusahaan yang bediri tahun 80 an ini memang sumua pihak tahu. Tapi ketika perusahaan akan mengalihkan fungsi malah tidak mengundang masyarakat selalu pemilik lahan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya keinginanan dari pihak perusahaan. “Jangan mudah membalik telapak tangan seenaknya, langsung ganti pabrik, sementara di sana asset masyarakat masih belum jelas. Kami tak mau nanti mereka membangun pabrik diam-diam dampaknya akan berimbas kepada masyarakat,” ungkap Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Ditegaskan Siyus, pada prinsipnya masyarakat mendukungt jika dilakukan alih komoditi dari karet menjadi sawit. Asalkan ada kesepakatan yang jelas, tapi kalau caranya seperti ini bisa jadi masyarakat menolak. “Kalau mengubah komodoiti dari karet menjadi sawit paling tidak ditanya dulu dengan masyarakat dan untuk merubah polanya tentu lahan dikembalikan terlebih dahulu,” tegas Siyus.
Karena, lanjut legislator PNBKI ini, saat itu tidak ada istilah ganti rugi lahan masyarakat hanya berupa santunan. Itu berarti hak rakyat masih ada. Jika perusahaan menganggap santuan itu ganti rugi itu salah. Karena masyarajuat belum pernah menjual lahannya. “Jadi harusnya perusahaan ada mengundang masyarakat jika inngin merubah status perkebunan,” ujar Siyus.
Ia meminta kepada instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup harus mengkaji, jangan semudah menerima permohonan Amdal. Karena masyarakat merasa tidak pernah diundang dalam pembahasan ini.
“Jadi, kita minta instansi terkait agar dapat meninjau ulang masalah ini,” ujarnya. (rie)
*Bangunan Lokasi Baru 56 persen
NGABANG. Panitia pelaksana Musaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXIII tingkat Provinsi Kalbar yang akan diberlangsung di Kabupaten Landak awal Mei 2010 mendatang. Saat ini dana yang terkumpul baru Rp.2,5 miliar. “Dana ini bersumber dari APBD Landak Rp.500 juta dan bantuan Pemprov Rp.2 miliar,” ungkap Ketua LPTQ Landak H. A Muin Aliaman saat mengadakan pertemuan dengan Tim Atensi dari Provinsi Kalbar di aula Kantor Bupati, Rabu (4/11).
Pihak panitia juga sedang pesan cetak stiker sumbangan MTQ yakni dua jenis dengan nominal sumbangan Rp.2000 dan Rp.50.000 kemudian tinggal menunggu persetujuan Gubernur Kalbar untuk peredaran stikter tersebut. Karena rencana dengan sasaran tempat-tempat pelayanan umum seperti terminal kendaraan, pelabuhan dan bandara pasawat terbang. “Jadi ini sasaran kita, mudah-mudahan dengan pencarian dana melalui stiker bisa mendongkrak anggaran yang dibutuhkan,” kata Muin.
Ketua Panitia Bidang Sarana dan Prasarana, Stefanus Adirin yang juga Kepala Pekerjaan Umum Landak mengaku, lokasi untuk pelaksanaan MTQ sampai Oktober lalu, untuk stadion mencapai 56 persen dan Mimbar Tilawah 40 persen. Karena dalam proses pembangunan memang masih ada kendala seperti faktor cuaca dan saat ini juga belum ada jaringan listrik yang salah satu menunjang belum masuk di lokasi. “Tapi saya sudah minta kepada pelaksana proyek untuk menambah tenaga kerja. Selain itu, memang seperti mimbar tilawah ini awalnya tidak masuk dalam pembangunan stadion,”papar Adirin.
Sementara itu, terkait tanggal pelaksanaan MTQ juga masih belum ditetapkan oleh pihak panitia. Pihak provinsi menawarkan minggu ketiga April 2010 agar ada waktu panjang untuk persiapan kafilah menghadapi MTQ Nasional awal Juni. Tapi penitia pelaksana dari Landak siapnya awal Mei.
“Bukan simpang siur,kita memang menawarkan lebih dimajukan paling tidak akhir april, sehingga untuk membina kafilah kita ada waktu. Jadi, untuk finalnya kita masih menunggu laporan kesiapan dari panitia pelaksana,” kata Ketua Umum LPTQ Kalbar H Syakirman yang didampingi Wakil Ketua I, H.A. Munir HD.
Usai rapat pertemuan panitia pelaksana dari Landak yang dipimpin Wakil Bupati Agustinus Sukiman bersama tim atensi dari Provinsi Kalbar, siang kemarin langsung melakukan peninjauan di lokasi MTQ, di stadion di Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km 4 masuk dalam. (rie)
NGABANG. Panitia pelaksana Musaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXIII tingkat Provinsi Kalbar yang akan diberlangsung di Kabupaten Landak awal Mei 2010 mendatang. Saat ini dana yang terkumpul baru Rp.2,5 miliar. “Dana ini bersumber dari APBD Landak Rp.500 juta dan bantuan Pemprov Rp.2 miliar,” ungkap Ketua LPTQ Landak H. A Muin Aliaman saat mengadakan pertemuan dengan Tim Atensi dari Provinsi Kalbar di aula Kantor Bupati, Rabu (4/11).
Pihak panitia juga sedang pesan cetak stiker sumbangan MTQ yakni dua jenis dengan nominal sumbangan Rp.2000 dan Rp.50.000 kemudian tinggal menunggu persetujuan Gubernur Kalbar untuk peredaran stikter tersebut. Karena rencana dengan sasaran tempat-tempat pelayanan umum seperti terminal kendaraan, pelabuhan dan bandara pasawat terbang. “Jadi ini sasaran kita, mudah-mudahan dengan pencarian dana melalui stiker bisa mendongkrak anggaran yang dibutuhkan,” kata Muin.
Ketua Panitia Bidang Sarana dan Prasarana, Stefanus Adirin yang juga Kepala Pekerjaan Umum Landak mengaku, lokasi untuk pelaksanaan MTQ sampai Oktober lalu, untuk stadion mencapai 56 persen dan Mimbar Tilawah 40 persen. Karena dalam proses pembangunan memang masih ada kendala seperti faktor cuaca dan saat ini juga belum ada jaringan listrik yang salah satu menunjang belum masuk di lokasi. “Tapi saya sudah minta kepada pelaksana proyek untuk menambah tenaga kerja. Selain itu, memang seperti mimbar tilawah ini awalnya tidak masuk dalam pembangunan stadion,”papar Adirin.
Sementara itu, terkait tanggal pelaksanaan MTQ juga masih belum ditetapkan oleh pihak panitia. Pihak provinsi menawarkan minggu ketiga April 2010 agar ada waktu panjang untuk persiapan kafilah menghadapi MTQ Nasional awal Juni. Tapi penitia pelaksana dari Landak siapnya awal Mei.
“Bukan simpang siur,kita memang menawarkan lebih dimajukan paling tidak akhir april, sehingga untuk membina kafilah kita ada waktu. Jadi, untuk finalnya kita masih menunggu laporan kesiapan dari panitia pelaksana,” kata Ketua Umum LPTQ Kalbar H Syakirman yang didampingi Wakil Ketua I, H.A. Munir HD.
Usai rapat pertemuan panitia pelaksana dari Landak yang dipimpin Wakil Bupati Agustinus Sukiman bersama tim atensi dari Provinsi Kalbar, siang kemarin langsung melakukan peninjauan di lokasi MTQ, di stadion di Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km 4 masuk dalam. (rie)
*Jongky: Hanya Terkendala Pelatih
NGABANG. Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Landak komitmen untuk mengeksiskan petinju di Kabupaten Landak dengan cara melakukan pembinaan mulai dari tingkat sekolah. Hanya saja memang masih ada kendala pelatih.“Karena pelatih kita hanya mantan petinju tapi belum memiliki sertifikasi. Kalau punya pelatih anak-anak saya yakin bisa seperti petinju daerah lain. Pernah kita mendatangkan dari luar tapi juga kendala pendanaan,”kata Wakil Ketua Pertina Landak, Jongky dikonfirmasi disela-sela rapat evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Landak di Hotel Hanura Ngabang, Selasa (3/11).
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan Pengprov Pertina Kalbar yang mana dirinya juga sebagai pengurus, meminta agar disediakan pelatih untuk daerah, terutama yang memiliki atlit tinju yang potensi. Artinya, para pelatih yang disiapkan di Provinsi di kirim di daerah dengan pembiayaanya bisa sharing. “Kalau dana dari Pemenerintah kabupaten Landak memang sudah memadahi. Hanya memang sebatas untuk kegiatan pertandingan, tapi untuk teknis pembinaan belum,” ungkap Jongky.
Namun, lanjut Jongky yang juga kepala SMPN 3 Ngabang ini, pihaknya tetap komitmen untuk mengeksiskan tinju di Landak ini. Adapun langkah-langkah yang dipersiapkan seperti melakukan pembinaan kepada atlit mulai dari kelat pemula yakni tingkat kadet petinju usia 13-15 tahun, junior usia 15-16 tahun dan 16 tahun masuk kategori senior.
“Kita sudah uji coba tingkat kadet mengikuti Kejuaran Kapolda Cup pada 14-20 Oktober lalu di Pontianak petinju kita sudah meiah medali perak. Memang kalau kalau untuk juara satu kita masih kesulitan karena atlit yang kita siapkan masih baru semua,” ungkap Jongky.
Ia menambahkan, di Landak ini jumlah dari tiga lokasi latihan yang ada tercatat ada 34 orang. Untuk 26 dari anak SMP dari yaitu SMPN 3 Ngabang dan SMPN 4 Ngabang. Ini yang telah dibina setiap Kamis dan Sabtu. Karena di sekolah memang ada mata pelajaran pengembangtan diri. “Untuk lokasi latihan bisa mengguanan lapangan terbuka, kalau untuk persiapan naik ring maka di TC kan, ya buat ring ala kadarnya,” tandas Jongky (rie).
NGABANG. Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Landak komitmen untuk mengeksiskan petinju di Kabupaten Landak dengan cara melakukan pembinaan mulai dari tingkat sekolah. Hanya saja memang masih ada kendala pelatih.“Karena pelatih kita hanya mantan petinju tapi belum memiliki sertifikasi. Kalau punya pelatih anak-anak saya yakin bisa seperti petinju daerah lain. Pernah kita mendatangkan dari luar tapi juga kendala pendanaan,”kata Wakil Ketua Pertina Landak, Jongky dikonfirmasi disela-sela rapat evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Landak di Hotel Hanura Ngabang, Selasa (3/11).
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan Pengprov Pertina Kalbar yang mana dirinya juga sebagai pengurus, meminta agar disediakan pelatih untuk daerah, terutama yang memiliki atlit tinju yang potensi. Artinya, para pelatih yang disiapkan di Provinsi di kirim di daerah dengan pembiayaanya bisa sharing. “Kalau dana dari Pemenerintah kabupaten Landak memang sudah memadahi. Hanya memang sebatas untuk kegiatan pertandingan, tapi untuk teknis pembinaan belum,” ungkap Jongky.
Namun, lanjut Jongky yang juga kepala SMPN 3 Ngabang ini, pihaknya tetap komitmen untuk mengeksiskan tinju di Landak ini. Adapun langkah-langkah yang dipersiapkan seperti melakukan pembinaan kepada atlit mulai dari kelat pemula yakni tingkat kadet petinju usia 13-15 tahun, junior usia 15-16 tahun dan 16 tahun masuk kategori senior.
“Kita sudah uji coba tingkat kadet mengikuti Kejuaran Kapolda Cup pada 14-20 Oktober lalu di Pontianak petinju kita sudah meiah medali perak. Memang kalau kalau untuk juara satu kita masih kesulitan karena atlit yang kita siapkan masih baru semua,” ungkap Jongky.
Ia menambahkan, di Landak ini jumlah dari tiga lokasi latihan yang ada tercatat ada 34 orang. Untuk 26 dari anak SMP dari yaitu SMPN 3 Ngabang dan SMPN 4 Ngabang. Ini yang telah dibina setiap Kamis dan Sabtu. Karena di sekolah memang ada mata pelajaran pengembangtan diri. “Untuk lokasi latihan bisa mengguanan lapangan terbuka, kalau untuk persiapan naik ring maka di TC kan, ya buat ring ala kadarnya,” tandas Jongky (rie).
*Lokasi Penempatan Mesti Jelas
NGABANG. Proses rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Landak dinilai kurang transparan. Tidak seperti di kabupaten lain yang mengumumkan lokasi penempatannya. Sehingga di Landak para pelamar terpaksa masih ngambang akan tugas dimana. Karena pengumanan yang ada hanya secara global, tidak ada instansi yang dibutuhkan. “Kalau di daerah lain, jelas perempatannya, misal sekolah ini sekian yang dibutuhkan sehingga pelamar akan dengan mudah mengabil formasi. Tapi di Landak ini hanya secara global, untuk formasi ini sekian, tapi akan ditempatkan instansi dimana kita tidak tahu,” ungkap salah satu pelamar yang namanya enggan dikorankan saat sibuk memasukan berkas lamaran di kantor kepegawaian Landak di hari pertama, Senin (2/11) kemarin
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Landak Markus Amid STh MDiv mengharapkan agar penempatan CPNS yang harus lebih transparan. ”Kalau CPNS ini dinyatakan lolos seleksi, tentu mereka sudah mengetahui dimana akan ditempatkan. Kalau sekarang inikan mereka bertanya-tanya soal penempatannya dimana. Jadi saya harap panitia harus transparanlah soal penempatan CPNS ini,” tegas calon wakil ketua DPRD devinitif, kemarin.
Legislatir dari Partai Demokrat yang kerap menyuarakan masalah guru agama ini, juga menyambut baik dengan adanya pembukaan formasi guru agama dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemkab Landak tahun 2009 ini. Sebab baru kali inilah Pemkab Landak membuka formasi guru agama dalam penerimaan CPNS. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Landak yang sudah membuka formasi bagi guru agama sebanyak 20 formasi. Meskipun formasinya belum berimbang untuk 3 agama yakni Katolik, Kristen dan Islam, tapi menurut saya hal itu sudah cukup baik. Berarti aspirasi kita sudah didengar Pemkab Landak,” ungkap Markus.
Maka dari itu, ke depan Pemkab bisa membuka lagi formasi tenaga guru agama lebih banyak lagi. Karena saat ini guru agama di Landak masih kurang. Selain itu, dalam penyebaran penempatan CPNS yang dinyatakan lolos seleksi ini harus merata di 13 Kecamatan se Landak. ”Jangan hanya tertumpu kepada satu kecamatan,” tegas dia lagi.
Sementara anggota DPRD lainnya, Adrianus Yanto Nunus MH mengharapkan proses penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak agar sesuai aturan yang ada. Selanjutnya disipilin ilmunya juga harus disesuaikan formasi yang ada, misalnya sarjana hukum pastinya harus di menyangkit masalah perundang-undangan. “Jadi untuk teknis agar sesuai aturan yang ada lah, seperti penempatan yang ada,” ujar singkat Nunus. (rie)
NGABANG. Proses rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Landak dinilai kurang transparan. Tidak seperti di kabupaten lain yang mengumumkan lokasi penempatannya. Sehingga di Landak para pelamar terpaksa masih ngambang akan tugas dimana. Karena pengumanan yang ada hanya secara global, tidak ada instansi yang dibutuhkan. “Kalau di daerah lain, jelas perempatannya, misal sekolah ini sekian yang dibutuhkan sehingga pelamar akan dengan mudah mengabil formasi. Tapi di Landak ini hanya secara global, untuk formasi ini sekian, tapi akan ditempatkan instansi dimana kita tidak tahu,” ungkap salah satu pelamar yang namanya enggan dikorankan saat sibuk memasukan berkas lamaran di kantor kepegawaian Landak di hari pertama, Senin (2/11) kemarin
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Landak Markus Amid STh MDiv mengharapkan agar penempatan CPNS yang harus lebih transparan. ”Kalau CPNS ini dinyatakan lolos seleksi, tentu mereka sudah mengetahui dimana akan ditempatkan. Kalau sekarang inikan mereka bertanya-tanya soal penempatannya dimana. Jadi saya harap panitia harus transparanlah soal penempatan CPNS ini,” tegas calon wakil ketua DPRD devinitif, kemarin.
Legislatir dari Partai Demokrat yang kerap menyuarakan masalah guru agama ini, juga menyambut baik dengan adanya pembukaan formasi guru agama dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemkab Landak tahun 2009 ini. Sebab baru kali inilah Pemkab Landak membuka formasi guru agama dalam penerimaan CPNS. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Landak yang sudah membuka formasi bagi guru agama sebanyak 20 formasi. Meskipun formasinya belum berimbang untuk 3 agama yakni Katolik, Kristen dan Islam, tapi menurut saya hal itu sudah cukup baik. Berarti aspirasi kita sudah didengar Pemkab Landak,” ungkap Markus.
Maka dari itu, ke depan Pemkab bisa membuka lagi formasi tenaga guru agama lebih banyak lagi. Karena saat ini guru agama di Landak masih kurang. Selain itu, dalam penyebaran penempatan CPNS yang dinyatakan lolos seleksi ini harus merata di 13 Kecamatan se Landak. ”Jangan hanya tertumpu kepada satu kecamatan,” tegas dia lagi.
Sementara anggota DPRD lainnya, Adrianus Yanto Nunus MH mengharapkan proses penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak agar sesuai aturan yang ada. Selanjutnya disipilin ilmunya juga harus disesuaikan formasi yang ada, misalnya sarjana hukum pastinya harus di menyangkit masalah perundang-undangan. “Jadi untuk teknis agar sesuai aturan yang ada lah, seperti penempatan yang ada,” ujar singkat Nunus. (rie)
NGABANG. Ketika profesor dan peneliti senior pada Nordic Institute of Stdies (NIAS) dari Universitas Copenhagen Denmark Mr.Timo Kivimaki menyatakan, terjadinya konflik antar etnis di Kalbar bermula kasus individu atau kriminalitas biasa. Maka jika sudah ada Forum Komunikasi antar Kelompok Etnis, tokoh masyarakat harus bisa menyelesaikan masalah. Artinya, jika ada kasus kriminal sebagai pemicu agar diserahkan kepada polisi untuk diposes secara hukum, jangan main hakim sendiri. Rupanya, pernyataan ini langsung direspon salah satu peserta dalam pertemuan di aula kantor bupati Landak, Sabtu (31/10). “Masyarakat Landak sudah krisis kepercayaan terhadap polisi. Ada beberapa pengalaman seperti Polsek dirusak ini salah satu bukti nyata. Oknum polisi kerjanya hanya memeras,” ungkap Vinsensius S.Sos,MMA salah satu peserta dialog tersebut.
Ia juga membeberkan, ada kasus kecil bisa menjadi besar, kasus besar bisa menjadi kecil jika ada biaya atau dibayar. “Kami tak setuju kalau polisi dilibatkan di forum yang akan dibentuk ini, apalagi polisinya mayoritas salah satu etnis. Kami juga punya putra daerah yang bisa menjadi polisi, hanya kesempatan saja yang tak diberikan,” ungkap Vinsen yang menjabat Plt. Kepala Dibunhut Landak dengan lantang.
Ia mengaku, orang Landak yang terdiri dari Dayak, Melayu dan Tionghoa tidak sulit untuk diurus, asalkan jangan neko-neko. “Kami tak percaya dengan polisi,”tegasnya. Ia juga mencontohkan adanya usaha-usaha masyarakat Kabupaten Landak yang hanya untuk mencari makan dan mengisi perut, tapi menjadi lahan manipul;asi perugas kepolisian, dicari kesalahannya dan lainnya. Padahal, seharusnya polisi adalah pengayomi tapi yang terjadi malah sebaliknya. “Mungkin karena putra daerah tidak diberikan kesempatan untuk sekolah di kepolisian. Semua didominasi oleh satu etnis saha, ini sebenarnya penjajahan terselubung,” tegas Vinsen putra asli Kabupaten Landak ini. (rie)
Ia juga membeberkan, ada kasus kecil bisa menjadi besar, kasus besar bisa menjadi kecil jika ada biaya atau dibayar. “Kami tak setuju kalau polisi dilibatkan di forum yang akan dibentuk ini, apalagi polisinya mayoritas salah satu etnis. Kami juga punya putra daerah yang bisa menjadi polisi, hanya kesempatan saja yang tak diberikan,” ungkap Vinsen yang menjabat Plt. Kepala Dibunhut Landak dengan lantang.
Ia mengaku, orang Landak yang terdiri dari Dayak, Melayu dan Tionghoa tidak sulit untuk diurus, asalkan jangan neko-neko. “Kami tak percaya dengan polisi,”tegasnya. Ia juga mencontohkan adanya usaha-usaha masyarakat Kabupaten Landak yang hanya untuk mencari makan dan mengisi perut, tapi menjadi lahan manipul;asi perugas kepolisian, dicari kesalahannya dan lainnya. Padahal, seharusnya polisi adalah pengayomi tapi yang terjadi malah sebaliknya. “Mungkin karena putra daerah tidak diberikan kesempatan untuk sekolah di kepolisian. Semua didominasi oleh satu etnis saha, ini sebenarnya penjajahan terselubung,” tegas Vinsen putra asli Kabupaten Landak ini. (rie)
*Wadah Mencegah Terjadinya Konflik
NGABANG. Forum Komunikasi antar Kelompok Etnis tingkat Kalimantan Barat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak untuk dibentuk di tingkat Kabupaten Landak. Ada tiga perwakilan etnis yang tergabung, Dayak, Melayu, Tionghoa dan Madura. “Kita menyerahkan forum ini yang sudah terbentuk pdi tingkat provinsi Kalbar sejak 2007. Di Kalbar ini kabupaten yang yang sudah dibentuk yakn Sambas, Singkawang, Bengkayang, Pontianak dan nambah lagi Kubu Raya dan Landak ini,” ungkap Prof Dr Syarif Ibrahim Alkadri sebagai fasilitator dalam pembentukan forum ini.
Acara penyerahan di aula kantor Bupati Landak, Sabtu (31/10) yang dihadiri Bupati diwakili Asisten Administrasi Umum Serta Landak Mochtar S.Sos, para kepala dinas/instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Landak.
“Forum ini pertama kali diwakili empat etnis atau suku yakni Dayak, Melayu, Tionghoa dan Madura. Nah nanti akan mengembangkan diri pada kelompok-kelompok lain. Seperti di Bengkayang sudah bertambah ada suku Jawa dan Batak. Di Singkawang ada Bugis. Jadi pengembangan diserahkan kepada forum kabupaten yang ada,” jelas Syarif yang juga Dosen Pasca Sarjana Untan Pontianak ini.
Ia menegaskan, Pemkab Landak agar melakukan pembinaan dan bisa menganggarkan untuk kegiatan serta menyiapkan sekretariat. Forum ini juga hampir sama dengan forum-forum yang ada, cuman forum ini dibentuk dari bawah dari tokoh masyarakat yang peduli untuk membantu aparat dan pemerintah untuk menciptakan kedamaian.
“Kalau FKUB dibentuk dari atas dari pemerintah seperti departeman agama, ada juga Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) yang dibentuk oleh polisi. Nah forum ini dibentuk dari tokoh-tokoh kelompok etnis yang terpanggil untuk membantu rakyat dan pemerintah,” ungkap Syarif.
Sementara itu, Mr.Timo Kivimaki, profesor dan peneliti senior pada Nordic Institute of Stdies (NIAS) dari Universitas Copenhagen Denmark yang dibantu penerjermah bahas inggeris, Segu dalam pemaparannya, forum komunikasi antar kelompok etnis penting, bukan hanya karena forum ada tapi harus memilik karya, sehingga para tokoh di Landak mungkin bisa untuk memberikan kontribusi untuk perdamaian di Kalbar ini.
“Kerena forum ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan membentuk perwakilan deputi tentang konflik. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah pusat tak peduli dengan masalah konflik di Kalbar itu tak benar,” ungkapnya.
Timo juga sedikit memberikan hasil penelitiannya, yakni selama ini konflik yang terjadi di Kalbar berawal dari tindakan kriminal yang sifatnya individu.
Kemudian, pada umumnya jika ada kasus pihak polisi datang sudah terlambat atau jumlah pasikan yang dilapangan tidak cukup. “Nah, forum inilah salah satu fungsi untuk sarana menjembatani untuk menyelasaikan suatu masalah yang ada,” ujarnya. (rie)
====BAWAH OPENING (1)==
NGABANG. Forum Komunikasi antar Kelompok Etnis tingkat Kalimantan Barat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak untuk dibentuk di tingkat Kabupaten Landak. Ada tiga perwakilan etnis yang tergabung, Dayak, Melayu, Tionghoa dan Madura. “Kita menyerahkan forum ini yang sudah terbentuk pdi tingkat provinsi Kalbar sejak 2007. Di Kalbar ini kabupaten yang yang sudah dibentuk yakn Sambas, Singkawang, Bengkayang, Pontianak dan nambah lagi Kubu Raya dan Landak ini,” ungkap Prof Dr Syarif Ibrahim Alkadri sebagai fasilitator dalam pembentukan forum ini.
Acara penyerahan di aula kantor Bupati Landak, Sabtu (31/10) yang dihadiri Bupati diwakili Asisten Administrasi Umum Serta Landak Mochtar S.Sos, para kepala dinas/instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Landak.
“Forum ini pertama kali diwakili empat etnis atau suku yakni Dayak, Melayu, Tionghoa dan Madura. Nah nanti akan mengembangkan diri pada kelompok-kelompok lain. Seperti di Bengkayang sudah bertambah ada suku Jawa dan Batak. Di Singkawang ada Bugis. Jadi pengembangan diserahkan kepada forum kabupaten yang ada,” jelas Syarif yang juga Dosen Pasca Sarjana Untan Pontianak ini.
Ia menegaskan, Pemkab Landak agar melakukan pembinaan dan bisa menganggarkan untuk kegiatan serta menyiapkan sekretariat. Forum ini juga hampir sama dengan forum-forum yang ada, cuman forum ini dibentuk dari bawah dari tokoh masyarakat yang peduli untuk membantu aparat dan pemerintah untuk menciptakan kedamaian.
“Kalau FKUB dibentuk dari atas dari pemerintah seperti departeman agama, ada juga Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) yang dibentuk oleh polisi. Nah forum ini dibentuk dari tokoh-tokoh kelompok etnis yang terpanggil untuk membantu rakyat dan pemerintah,” ungkap Syarif.
Sementara itu, Mr.Timo Kivimaki, profesor dan peneliti senior pada Nordic Institute of Stdies (NIAS) dari Universitas Copenhagen Denmark yang dibantu penerjermah bahas inggeris, Segu dalam pemaparannya, forum komunikasi antar kelompok etnis penting, bukan hanya karena forum ada tapi harus memilik karya, sehingga para tokoh di Landak mungkin bisa untuk memberikan kontribusi untuk perdamaian di Kalbar ini.
“Kerena forum ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan membentuk perwakilan deputi tentang konflik. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah pusat tak peduli dengan masalah konflik di Kalbar itu tak benar,” ungkapnya.
Timo juga sedikit memberikan hasil penelitiannya, yakni selama ini konflik yang terjadi di Kalbar berawal dari tindakan kriminal yang sifatnya individu.
Kemudian, pada umumnya jika ada kasus pihak polisi datang sudah terlambat atau jumlah pasikan yang dilapangan tidak cukup. “Nah, forum inilah salah satu fungsi untuk sarana menjembatani untuk menyelasaikan suatu masalah yang ada,” ujarnya. (rie)
====BAWAH OPENING (1)==
*Festival Lagu Dayak Kanayatn Ditutup
NGABANG. Festival Lagu Dayak Kanayatn se-Kabupaten Landak yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan dan Promosi Seni Budaya Kalbar (Khatulistiwa Entertainment) pimpinan Martina Beltra resmi ditutup Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi di lapangan Bardan Ngabang, Kamis (29/10) malam. Acara yang dihelat dari 25-29 Oktober diikuti 160 peserta dan masuk 20 finalis untuk diseleksi peraih juara. Untuk juara umum yang juga juara pertama putra diraih Hengky Tagasta dari Menjalin dan juara pertama putri Gradila Aprawinda dari Mempawah Hulu.
“Saya sangat berterima kasih kepada ketua dan anggota panitia dalam
kondisi yang serba kurang dan dukungan tapi bisa berjalan dengan baik dan peserta yang begitu antusias,” kata Adrianus ketika memberikan kata sambutannya.
Menurut Adrianus, tujuan festival ini untuk pengembangan seni dan budaya daerah yang memiliki arti makna sangat penting. Bagi dirinya, pengembangan kesenian, baik seni tari,seni rupa, patung, beladiri apapun namanya. “Ini yang masuk kategori seni sangat penting bagi pembangunan sumber daya kita ini,” ujar Adrianus yang lagu ciptaannya berjudul Tanah Parene’an dan Bulan Bule’ sebagai lagu wajib peserta festival itu.
Mantan Kadis Pendidikan ini berharap, kesenian agar dapat dikembangkan tidak hanya terbatas lagu dayak kanayatn, mungkin berbahasa penyadu, melayu dan lainnya. “Kita juga ada ada etnis yang lain menambah keindahan Kabupaten Landak,” ujarnya.
Ketua Panitia Jasmin SE mengharapkan kepada peraih juara agar jangan berbangga diri, karena masih banyak memerlukan waktu lagi untuk ditingkatkan. Karena tidak hanya sampai berlaga di Landak tapi bisa saja di tingkat provinsi, nasional bahkan maca negara. “Ini demi untuk mempromosiknan seni dan budaya kita khususnya busana adat Dayak Kanayatn, baik Kalbar khususnya Landak. Jadi setiap tahun akan digelarkan kegiatan seperti ini, sehingga nantinya bukan hanya kualitas saja tapi kuantitas yang akan diperhatikan,” ungkap Jasmin.
Selain para juara yang menerima tropy dan piagam, juga diberikan plakat dan piagam penghargaan bagi kecamatan yang mengirim peserta terbanyak yakni Sengah Temila dan Ngabang, kemudian camat yang mendampingi peserta dari awal sampai akhir yakni Menyuke Hulu. (rie)
NGABANG. Festival Lagu Dayak Kanayatn se-Kabupaten Landak yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan dan Promosi Seni Budaya Kalbar (Khatulistiwa Entertainment) pimpinan Martina Beltra resmi ditutup Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot MSi di lapangan Bardan Ngabang, Kamis (29/10) malam. Acara yang dihelat dari 25-29 Oktober diikuti 160 peserta dan masuk 20 finalis untuk diseleksi peraih juara. Untuk juara umum yang juga juara pertama putra diraih Hengky Tagasta dari Menjalin dan juara pertama putri Gradila Aprawinda dari Mempawah Hulu.
“Saya sangat berterima kasih kepada ketua dan anggota panitia dalam
kondisi yang serba kurang dan dukungan tapi bisa berjalan dengan baik dan peserta yang begitu antusias,” kata Adrianus ketika memberikan kata sambutannya.
Menurut Adrianus, tujuan festival ini untuk pengembangan seni dan budaya daerah yang memiliki arti makna sangat penting. Bagi dirinya, pengembangan kesenian, baik seni tari,seni rupa, patung, beladiri apapun namanya. “Ini yang masuk kategori seni sangat penting bagi pembangunan sumber daya kita ini,” ujar Adrianus yang lagu ciptaannya berjudul Tanah Parene’an dan Bulan Bule’ sebagai lagu wajib peserta festival itu.
Mantan Kadis Pendidikan ini berharap, kesenian agar dapat dikembangkan tidak hanya terbatas lagu dayak kanayatn, mungkin berbahasa penyadu, melayu dan lainnya. “Kita juga ada ada etnis yang lain menambah keindahan Kabupaten Landak,” ujarnya.
Ketua Panitia Jasmin SE mengharapkan kepada peraih juara agar jangan berbangga diri, karena masih banyak memerlukan waktu lagi untuk ditingkatkan. Karena tidak hanya sampai berlaga di Landak tapi bisa saja di tingkat provinsi, nasional bahkan maca negara. “Ini demi untuk mempromosiknan seni dan budaya kita khususnya busana adat Dayak Kanayatn, baik Kalbar khususnya Landak. Jadi setiap tahun akan digelarkan kegiatan seperti ini, sehingga nantinya bukan hanya kualitas saja tapi kuantitas yang akan diperhatikan,” ungkap Jasmin.
Selain para juara yang menerima tropy dan piagam, juga diberikan plakat dan piagam penghargaan bagi kecamatan yang mengirim peserta terbanyak yakni Sengah Temila dan Ngabang, kemudian camat yang mendampingi peserta dari awal sampai akhir yakni Menyuke Hulu. (rie)
