*Sekda: Diusulkan Masuk Rekor MURI

NGABANG. Sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII Kalbar, Pemkab Landak terus merapatkan barisan, salah satunya membahas persiapan tarian klousal untuk pembukaan. Rencana tarian 3000 tudung saji (hasil kerajinan) dan akan diusulkan masuk dalam penilaian Musium Rekor Indonesia (MURI).
“Tarian ini direncanakan yang bisa mencerminkan bagaiman proses awal kedatangan Islam di Kabupaten Landak, nanti akan dipelajari dari sejarah dan menunjukan ikon kabupaten Landak yang dikenal masyarakat yaitu dalam bentuk tudung saji,” kata Drs Ludis MSi Sekda Landak dikonfirmasi usai rapat pembahasan persiapan MTQ di kantor bupati Landak, Jumat (4/9) kemarin.
Adapun tema untuk MTQ pihak panitia akan konsultasi dengan provinsi, karena kegiatan MTQ ini tingkat provinsi, sedangkan untuk judul tarian sudah ada ancang-ancang dengan mengangkat tudung saji yang merupan salah satu hasil kerajinan masyarakat Kabupaten Landak. “Mungkin nama tariannya adalah tarian 3000 tudung saji. Nah soal wacana mengundang MURI, bisa saja kalau memang tarian ini belum ada di Indonesia, maka bisa menjadi penilaian rekor MURI,” ujar Ludis.
Untuk tarian 3000 tudung saji tersebut akan melibatkan sekitar 1500 penari, ditambah lagi pemusik dan lainnya, pastinya akan merekrut murid sekolag terutama bagi yang masih kelas satu dan dua, baik SMP maupun SMA. Selain itu, selain tarian klousal ini juga dibahas alat musik, pakaian atau kostum dan jadwal latihan agar tidak mengganggu jam belajar sekolah, maka harus disesuaikan. “Persiapan lain, kita harapkan komprehensip semua seksi-seksi lain dalam kepanitian MTQ ini,” ujar Ludis.
Ia menambahkan, saat ini yang segera rampung adalah logo MTQ harus segera final karena akan digunakan keperluan lain yakni untuk membuat spanduk, baleho, stiker dan lainnya. Sedangkan seksi dana bagaimana menggali dana dari donatur, nah untuk lingkup kabupaten Landak nanti dengan SK bupati. “Sedangkan untuk lingkup Kalbar dan kabupaten lain ini kewenangan gubernur,” tandas Ludis. (rie)

*Ganti Rugi Lahan Jembatan Tebedak

NGABANG. Masalah sosial pembangunan Jembatan Tebedak hingga saat ini belum tuntas. Karena masih ada satu warga yang enggan membongkar bangunan dengan alasan minta ganti rugi yang sesuai keinginannya. Padahal tim pembebasan lahan sudah menyurati oknum warga yang bersangkutan tapi tak dugubris.
“Kalau surat ketiga sudah kita layangkan tapi tidak berhasil, apa tindakan selanjutnya, nanti akan kita lihat, apakah tim mau merubuhkannya secara paksa,” ungkap Ir. Stefanus Adirin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Landak, kepada Equator, belum lama ini.
Kata Adirin, pemerintah masih berfikir secara kemanusiaan untuk merubuhkan rumah milik oknum warga bersangkutan. Oleh karena itu pemerintah tetap melakukan pendekatan sosial dengan mengirimkan surat peringatan. “Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada tim. Kami di Dinas PU Landak hanya membantu saja. Timlah yang nantinya akan mengambil keputusan,” katanya.
Dikatakan Adirin, oknum masyarakat yang tidak mau membongkar sendiri bangunan rumahnya itu menilai bahwa ganti rugi dari pemerintah tidak sesuai dengan kewajaran. Oleh karena itu masyarakat bersangkutan sampai saat ini tidak mau membongkar bangunanannya. “Kalau pemerintah membayarnya tidak sama rata terhadap ganti rugi lahan milik masyarakat setempat, tentu nantinya akan timbul diskriminasi. Jadi kita membayarnya dengan seadil-adilnya,” kata Adirin.
Sementara itu, Camat Ngabang Julimus SIP mengatakan, pemerintah sudah melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat sebanyak 8 kepala keluarga. “Kemudian ada satu orang lagi yang belum menerima yakni orang yang keberatan atas ganti rugi tersebut. Padahal sebelumnya Camat dengan petugas Dinas PU Provinsi sudah mendatangi masyarakat bersangkutan untuk membayar ganti rugi, tapi yang bersangkutan menolaknya,” ujar Julimus kepada wartawan di Kantor Bupati Landak, kemarin.
Ia mengatakan, masyarakat bersangkutan beralasan bahwa ia ingin bertemu dengan Bupati Landak atau Sekda Landak. “Jadi kemungkinan hari ini (kemarin, Red) masyarakat bersangkutan bertemu dengan Sekda,” ujarnya. (rie)

*Kerjaan Tak Beres Jangan Dibayar

NGABANG. Pelaksana proyek di Kabupaten Landak diminta bekerja sesuai aturan, jika memang tidak ada hambatan, Desember harus rampung karena sesuai kontrak. Bagi kontraktor yang kerjaanya tak beres diancam tidak dibayar, karena dia harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.
“Kita baru mengumpulkan kontraktor, memberikan pengarahan kita tidak ada toleransi. Artinya tidak ada istilah bantuan-bantuan kalau hal itu sudah sesuai aturan pembayaran dan penilaian proyek. Kalau tidak beres tak usah dibayar,” kata Ir. Stefanus Adirin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Landak, kemarin.
Ia memberikan ketegasan ini karena demi untuk penertiban jangan sampai timbul masalah, karena tanggungjawab proyek bukan hanya kepala dinas tapi juga kontraktor yang menerima uang, sehingga pihaknya menekankan jangan main-main terhadap uang negara. “Dilaporkan kepada bupati, saya siap. Saya menertibkan kotraktor agar juangan sampai timbul masalah,” ujar Adirin.
Ia mengatakan, semua proyek ratap-rata Desemkber harus sudah rampung karena memang akhir tahun anggaran, jika pembahasan APBD dibahas pertengahn Desember biasa dari tim anggaran eksekutif meminta laporan dari masing-masing SKPD, kira-kira proyek yang mana belum selesai dan berapa persen, kalau alasan karena kondisi maka darus dilaporkan.
“Kadang ada hambatan masalah sosial, non teknis jadi bukan karena disengaja tapi karena kondisi yang mempengaruhi baik sosial maupun perubahan teknis. Misal tingkat kondisi lokasi proyek, mendatangkan material sudah dan hambatan lannya,” katanya.
Sedangkan terkait proses pelaksanaan proyek, Adirin menyatakan sudah normal atau tidak terlambat, karena sekitar Juni mulai kontrak, dari persiapan dokumen, pelelangan konsultan. Untuk konsultan saja kalau nolmal memakan waktu yang lama, sehingga rentang waktu dalam persiapan perencanaan saja sudah lama tiga sampai empat bulan. “Sehingga Juli atau Agustus baru kontrak,” kata Adirin.
Menurut dia, sebenarnya diharapkan memang dalan perencanaan proyek harus disiapkan jauh-jauh hari, misal untuk 2010 tahun 2009 sudah selesai semua perencanaan, maka begitu ketok palu APBD bulan Desember, maka Januari sudah bisa lelang. “Ini kan lain, tahun ini pelaksanaan tahun ini juga perencanaan, nah ini salah satu yang menyita waktu dalam kegiatan proyek,”ungkap Adirin. (rie)

*Tak Bisa untuk Proyek TRKB

NGABANG. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini jenis kegiatan Tambah Ruang Kelas Baru (TRKB) dialihkan. Awalnya dianggarkan untuk pekerjaan TRKB pada beberapa sekolah dasar. Tapi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yang dikeluarkan setelah APBD Landak ditetapkan. “Yang mana menegaskan bahwa pekerjaan TRKB tidak termasuk menu kegiatan DAK bidang pendidikan 2009,” kata Aspansius, SIP Kepala Dinas Pendidikan Landak, dikonfirmasi di kantornya, Kamis (3/9) kemarin.
Di tahun sebelumnya memang untuk DAK masuk di APBD Dinas Pendidikan, tapi tahun 2009 ini dialihkan ke Penjabat Pengelola Keungan Daerah yakni kalau di Pemkab Landak ini adalah Asisten Administrasi Asset dan Keuangan. Kemudian di dalam Permendiknas ini melarang untuk pembangunan TRKB karena sudah ditetapkan menunya ada empat yaitu, rehabilisasi atau rekontruksi ruang kelas rusak dan penggantian meubelnya, rehabilitasi atau pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC. “Kemudoian rehabilitasi atau pembangunan ruang perpustakaan beserta pendanaan meubel tapi tidak termasuk pembelian buku, terakhir untuk pembangunan ruang usaha kesehatan siswa (UKS) beserta pengadaan meubel,” jelas Aspan.
Nah, untuk di Landak karena dalam penyusunan APBD masih mengacu petunjuk teknis DAK tahun 2008 sehingga sampai disetujuhi APBD, akhisnya terjadi ketidak sesuaian maka harus dilakukan penyempurnaan diantaranya melalui Perubahanan APBD 2009 ini.
“Sedangkan mengenai pelaksanaan DAK masih mengacu seperti tahun sebelumnya yakni pihak kepala sekolah sebagai penangggungjawab dalam pembentukan panitia pembangunan,” terang Aspan. (rie)

*Bisa Berdampak Penyakit Minamata

NGABANG. Limbah Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Landak harus benar-benar menjadi perhatian sumua pihak. Karena selain merusak lingkungan, juga limbah dari zat merkuri (air raksa) bisa mengancam kesehatan manusia hingga sampai keturunan yakni penyakit minamata.
“Penggunaan zat merkuri untuk pertambangan seperti emas bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh negara asia juga menggunakan ini. Merkuri ini sangat berbahaya selain mengancam lingkungan seperti air dan udara juga mengancam kesehatan manusia,” ungkap Sharad Adhikary Pembicara dari WHO yang diterjemahkan juru bicara Yuyun dari LSM Bali Fokus dalam acara Workshop Diskusi Kajian Pertambangan Tradisional dengan Pendekatan Minimalisasi masalah Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan, di aula kecil kantor bupati Landak, Rabu (2/9) kemarin.
Diungkapkannya, ancaman merkuri ini bukan hanya bagi para pekerja tambang tersebut, juga beresiko bagi yang lainnya. Penggunaan merkuri dalam jangka panjang haris dihindari dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi. “Tapi untuk pencegaan terus digali agar bisa digunakan dengan tidak menimbulkan dampak,” ujar Sharad.
Pembicara lainm DR Rachmadi Purnama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam pemaparan juga menyatakan, bahaya penyakit minamata hingga sampai turunan manusia. Artinya, jika ada wanita hamil yang terkena bisa anaknya yang masih dalam kandungan. Karena penyakit ini tidak bisa dirasakan sekarang melainkan beerapa tahun mendatang akan terdampak. Ia juga mencontohkan kasus di cina akibat pertambangan, ada limbah merkuri yang dibuang air kemudian, dimakan planton, selanjutnya dimakan ikan kecil, sampai dimakan ikan besar. Kemudian dikonsumsi manusia, maka langsung sampai menyerat ke syaraf manusia. “Ciri-ciri menyakit minamata diantaranya kejang-kejang, ini tidak hanya bisa menimba anak-anak tapi orang dewasa juga bisa terkena,” ungkapnya dihadapan peserta workshop sambil di putar film kasus yang terjadi di cina tersebut.
Menurut laporan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Landak, Sophia Tjakra, workshop tersebut dihadiri 75 peserta terdiri dari petambang emas, tokoh masyarakat dari beberapa kecamatan yang ada di Landak ini. Acara dibuka Kepala Bappeda Landak Alpius, S.Sos mewakili bupati. Sedangkan nara sumkber dari WHO (Word Heal Organition) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, LSM Bali Fokus dan Dirjen P2PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (rie)

NGABANG. Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Landak Mudjazie Bermawie mengusulkan supaya pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini digelar di tanah lapang. Sebab ia menilai dengan dilaksanakannya sholat Ied di tanah lapang, tentu akan lebih afdol. “Ini hanya usulan saja dari kita. Sebab selama ini sholat ied sering diadakan disetiap Masjid. Nah, coba mulai tahun ini kita mengadakannya di tanah lapang. Entah di lapangan sepakbola Bardanadi Ngabang, lapangan sepakbola Yonarmed dan tanah lapang lainnya,” kata Mudjazie saat berdiskusi dengan wartawan, belum lama ini.
Menurut Mudjazie, dengan dilaksanakannya sholat ied di tanah lapang, tentu pelaksanaannya akan lebih afdol. Sebab jika ada seorang wanita yang berhalangan untuk melakukan sholat, ia bisa datang ke tanah lapan untuk mendengarkan khutbah saja. “Kalau sholat Ied dilaksanakan, tentu si wanita yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk Masjid karena masih berhadas besar,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa untuk melaksanakan sholat Ied di tanah lapang memang tidak gampang. Apalagi bagi Landak yang tidak pernah melaksanakan sholat Ied di tanah lapang. “Tentunya kita akan melakukan berbagai macam persiapan di tanah lapang. Misalnya membersihkan sampah sehingga tanah lapang tersebut steril dan aman untuk melaksanakan sholat Ied. Tapi semuanya itu tentu merupakan tugas dari PHBI. Kita di Depag hanya memberikan usulan saja,” tandas dia. (rie)

NGABANG. Pengerjaan jalan dari Anjungan- Karangan yang menelan anggaran dari APBD Provinsi Kalbar mencapai Rp.47 miliar harus mendapat pengawasan serius dan diharapkan jangan hanya dikerjakan tambal sulam lobang saja melainkan mesti ada pelebaran kiri-kanan jalan. Karena jalan tersebut menghubungkan Indonesia-Serawak.
“Sejak tahun 2004 baru sekarang dilakukan perbaikan, kemudian kita juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan,” ujar N.CH Saiyan SH MH anggota DPRD Landak kepada Equator, belum lama ini.
Menurut legislator Partai Demokrat ini, perbaikan jalan dengan dana lumayan besar tersebut bukan hanya perbaikan jalan yang berlobang, tapi harus adanya penambahan kiri kanan jalan satu meter. Karena jalan tersebut adanya Border Jagoi Babang bisa dibuka. “Kalau kita melihat Trans Kalimantan yang menghubungkan Indonesia-Sarawak Kuching, itu lebih dekat kalau dari Pontianak melalui Kabupaten Bengkayang. Nah melintasi Jalan Anjungan-Karangan inilah,” ungkap Saiyan yang juga caleg terpilih Provinsi Kalbar ini.
Kemudian juga ada kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya kurang adanya pengawas terhadap kualitas pekerjaan ini. Artinya mereka harus melakukan pengawasan yang benar-benar, kalau terjadi kongkalikong pihak pemborong dengan pihak teknis atau konsultan pengawas akan merugikan masyarakat. “Karena bagaimanapun untuk memperoleh anggaran sangat susah,” katanya.
Bayangkan lanjut Saiyan, banyak jalan-jalan terutama yang dibiayai APBN yang saat ini belum diperbaiki, seperti Pontianak- Ngabang, Ngabang-Entikong, atau Tanjung-Sanggau . Ini juga harus menjadi perhatian bersama agar jalan dilakukan perbaikan.
“Tak perlu peningkatan, tutup lobang jangan sampai besar. Karena akan mengakibatkan kecelakaan dana kemacetan,” ujarnya.
Saiyan menambahkan, ia secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD Landak juga mohon maaf kepada masyarakat Landak karena mungkin masih banyak aspirasi-aspirasi mereka yang belum mampu diperjuangkan. “Memang kita sudah maksimal untuk berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi karena keterbatasan maka kita mohon maaf dan akan ditindaklanjtui kawan-kawan masa bakti 2009-2014,” ungkap Saiyan yang tinggal menunggu pelantikan DPRD Provinsi Kalbar ini. (rie)