*Penelpon Catut Diknas Provinsi dan Kapolres
MANDOR. Para pejabat dan masyarakat Kabupaten Landak dihimbau agar berhati-hati terhadap penipuan berkedok minta transfer uang dengan mengatasnamakan pejabat lain. Baru-baru ini dua pejabat menjadi korban. Dia adalah Kepala SMPN I Mandor dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Landak.
Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi melalui Kasat Reskrim AKP Hujra Soemena Sik menerangkan, Kepala SMPN 1 Mandor bernama Vinsesius Sufyan berawal mendapat telpon dari nomor handpon 081242266488 yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar. Modusnya si penelpon tersebut memberikan kabar kalau SMPN 1 Mandor tahun ini mendapat bantuan proyek rehabilisasi gedung sekolah dengan anggaran mencapai Rp.500 juta. Tapi, kata si penelpon tersebut, untuk mencairkan dana, pihak sekolah harus mentransfer uang sebagai administrasi berjumlah Rp. 129 juta. “Jadi Kepsek tersebut langsung mentrasfer uang di rekening BRI dan Bank Mandiri di Jakarta sampai delapan kali, terakhir tanggal 10 Juli kemarin,” ungkap Hujra.
Kemudian, lanjut Hujra, kepsek tersebut terus menghubungi si penelpon agar dia bertemu dengannya. Tapi dibalasnya selalu sibuk kegiatan dengan Gubernur Kalbar. Ujung-ujungnya nomor hanpohon sudah tidak aktif. “Barulah dilaporkan di Polsek Mandor,” ujar Hujra.
Hal sama juga dialami Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Landak Drs. Edward Ramukdin juga ditipu hingga uang Rp.15 juta melayang. Adapun modusnya, si penelpon mengatasnamakan Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi dengan meminta pinjaman uang sebasar Rp.15 juta dan akan dikembalikan. Diketahui kalau itu penipuan setelah pihak bendahara instansi tersebut menagih di Polres dan ternyata nama Kapolres dicatut. “Ada bendaharanya datang di Mapolres sini, katanya mau menagih. Terkejut Kapolres mana ada pinjam uang,” ujar Hujra.
Untuk itu, Hujra menghumbau kepada para pejabat dan masyarakat dengan maraknya penipuan via telepon dan mencatut nama seseorang belakangan ini agar selalu hati-hati dan jangan mudah percaya. Jika memang ada yang meminta sejumlah uang atau barang lain dengan mengatasnama orang lain agar di lakukan konfirmasi kebenarannya. “Jangan main transfer, karena belum tentu itu benar seperti kasus yang dialamai Kepsek SMPN 1 Mandor,” tegas Hujra. (rie)
*Terkendala Lampiran Laporan Kerja
NGABANG. Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sudah lewat dan saat ini Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) juga hampir rampung. Tapi para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di desa se-Landak belum bisa menikmati uang jasa mereka. Alasannya, sekretariat Panwaslu Landak tak bisa mencairkan anggaran investigasi, karena pihak KPPN minta lampiran tentang laporan kerja PPL dilapangan.
“Dana investigasi PPL pada prinsipnya dibayar per-paket bukan per-bulan. Nah, KPPN minta harus dilampirkan hasil kerja mereka. Apa yang dikerjakan di lapangan itu yang di pinta KPPN,” tegas Ketua Panwaslu Landak, Hardianitus, MA kepada Equator di kantornya, Jumat (10/7).
Adapun paket kerja PPL ini selama 10 bulan, artinya pembayaran bisa dilakukan per triwulan. Uang investigasi masing-masing PPL sebesar Rp.50 ribu, jadi tinggal dikalikan saja sampai 10 bulan yakni dua pemilu, Pileg dan Pilpres. “Tapi sampai hari ini Panwalu kabupaten belum menerima laporan kerja PPL, baik mulai dari Pileg sampai Pilpres sekaramg,” beber Hardianitus.
Menurut Hardianitus, KPPN meminta lampiran kerja PPL dalam pencairan anggaran investigasi memang masuk akal saja. Karena secara logikanya orang bekerja harus ada laporan. Seharusnya PPL tanpa harus dikonfirmasi pun harus mengerti dan melaporkan kerjanya masing-masing “Karena tak ada format baku dari Panwas tentang hasil kenerja PPL. Selama ini yang menjadi salah pengertian mereka adalah formulir format model C1 dianggap dari Panwas, padahal itu merupakan format dari KPU yang diberikan kepada KPPS. Jadi PPL harus pro aktif meminta format C dan C1 dan itulah yang dijadikan laporan PPL,” terang Hardianitus.
Ia menegaskan, selama ini sudah sering menghimbau di media cetak maupun saat pelantikan PPL agar mereka pro aktif untuk meminta formulir format C dan C1 di masing-masing KPPS. Nah jika memang saat ini mereka belum mempunyai laporan seperti yang tertuang di format C dan C1 bisa meminta di PPS mereka masih menyimpan. “Nah sekarang inilah yang sedang diurus, untuk pencairan uang investigasi pengawasan,”tandas dia. (rie)
NGABANG. Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sudah lewat dan saat ini Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) juga hampir rampung. Tapi para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di desa se-Landak belum bisa menikmati uang jasa mereka. Alasannya, sekretariat Panwaslu Landak tak bisa mencairkan anggaran investigasi, karena pihak KPPN minta lampiran tentang laporan kerja PPL dilapangan.
“Dana investigasi PPL pada prinsipnya dibayar per-paket bukan per-bulan. Nah, KPPN minta harus dilampirkan hasil kerja mereka. Apa yang dikerjakan di lapangan itu yang di pinta KPPN,” tegas Ketua Panwaslu Landak, Hardianitus, MA kepada Equator di kantornya, Jumat (10/7).
Adapun paket kerja PPL ini selama 10 bulan, artinya pembayaran bisa dilakukan per triwulan. Uang investigasi masing-masing PPL sebesar Rp.50 ribu, jadi tinggal dikalikan saja sampai 10 bulan yakni dua pemilu, Pileg dan Pilpres. “Tapi sampai hari ini Panwalu kabupaten belum menerima laporan kerja PPL, baik mulai dari Pileg sampai Pilpres sekaramg,” beber Hardianitus.
Menurut Hardianitus, KPPN meminta lampiran kerja PPL dalam pencairan anggaran investigasi memang masuk akal saja. Karena secara logikanya orang bekerja harus ada laporan. Seharusnya PPL tanpa harus dikonfirmasi pun harus mengerti dan melaporkan kerjanya masing-masing “Karena tak ada format baku dari Panwas tentang hasil kenerja PPL. Selama ini yang menjadi salah pengertian mereka adalah formulir format model C1 dianggap dari Panwas, padahal itu merupakan format dari KPU yang diberikan kepada KPPS. Jadi PPL harus pro aktif meminta format C dan C1 dan itulah yang dijadikan laporan PPL,” terang Hardianitus.
Ia menegaskan, selama ini sudah sering menghimbau di media cetak maupun saat pelantikan PPL agar mereka pro aktif untuk meminta formulir format C dan C1 di masing-masing KPPS. Nah jika memang saat ini mereka belum mempunyai laporan seperti yang tertuang di format C dan C1 bisa meminta di PPS mereka masih menyimpan. “Nah sekarang inilah yang sedang diurus, untuk pencairan uang investigasi pengawasan,”tandas dia. (rie)
NGABANG. Tahun ini sebanyak 12 desa di lima kecematan di Kabupaten Landak menerima proyek CWHS (Community Water Supply and Health) atau sarana air bersih. Adapun lokasi desa yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tim Koordinator Kabupaten (TKK) Landak diantaranya, Desa Ambarang, Sungai Kelik, Engkadu Kecamatan Ngabang. Rees dan Sepahat Kecamatan Menjalin. Senakin, Keranji Mancal, Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila. Pongok, Ngarak Kecamatan Mandor. Sebaka, Tunang Kecematan Mempawah Hulu.
“Tapi ada beberapa desa yang mengundurkan diri, seperri Desa Aur Sampuk karena berdasarkan cakupan air di daerah setempat sudah mencukupi, dan dialihkan di Desa Sidas. Kemudian Desa Ngarak, warga belum siap untuk menerima program ini dan menjadi cadangan akan dilaihkan di Desa Simpang Kasturi,” kata Ketua TKK Landak, Alpius,S.Sos saat rapat pleno pemaparan dan pengesahan rencana kerja masyarakat desa lokasi CWSH Landak tahun 2009 di aula kecil kantor bupati, Jumat (10/7) kemarin.
Dikatakanya, proyek CWHS ini dikejakan swakelola oleh masyarakat, bahkan penetapannya juga melalui beberapa penilaian dengan kretaria seperti jumlah kepala keluarga di desa yang bersangkutan, tingkat kemiskinan, akses masyarakat penyediaan sarana air bersih, kejadian penyakuit terkait penggunaan dan penyediaan air pada satu tahun terakhir serta ketersediaan potensi sumber air. “Jadi dari 12 desa yang sudah kita tetapkan diharapkan siap menerima proyek ini,” tegas Alpius yang juga menjabat Kepala Bappeda Landak ini.
Senada diungkapkan Sekretaris TKK Landak, Sophia Tjakra bahwa tahun ini memang Landak menerima proyek CWSH sebanyak 12 edsa di lima kecamatan. Bahkan tahun 2008 lalu juga sudah terlaksana lima kecamatan dan hasilnya saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. “Kalau mau cek silahkan, saat ini warga sudah menikmati saran air bersih sampai di rumahnya masing-masing,” ujarnya. (rie)
“Tapi ada beberapa desa yang mengundurkan diri, seperri Desa Aur Sampuk karena berdasarkan cakupan air di daerah setempat sudah mencukupi, dan dialihkan di Desa Sidas. Kemudian Desa Ngarak, warga belum siap untuk menerima program ini dan menjadi cadangan akan dilaihkan di Desa Simpang Kasturi,” kata Ketua TKK Landak, Alpius,S.Sos saat rapat pleno pemaparan dan pengesahan rencana kerja masyarakat desa lokasi CWSH Landak tahun 2009 di aula kecil kantor bupati, Jumat (10/7) kemarin.
Dikatakanya, proyek CWHS ini dikejakan swakelola oleh masyarakat, bahkan penetapannya juga melalui beberapa penilaian dengan kretaria seperti jumlah kepala keluarga di desa yang bersangkutan, tingkat kemiskinan, akses masyarakat penyediaan sarana air bersih, kejadian penyakuit terkait penggunaan dan penyediaan air pada satu tahun terakhir serta ketersediaan potensi sumber air. “Jadi dari 12 desa yang sudah kita tetapkan diharapkan siap menerima proyek ini,” tegas Alpius yang juga menjabat Kepala Bappeda Landak ini.
Senada diungkapkan Sekretaris TKK Landak, Sophia Tjakra bahwa tahun ini memang Landak menerima proyek CWSH sebanyak 12 edsa di lima kecamatan. Bahkan tahun 2008 lalu juga sudah terlaksana lima kecamatan dan hasilnya saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. “Kalau mau cek silahkan, saat ini warga sudah menikmati saran air bersih sampai di rumahnya masing-masing,” ujarnya. (rie)
*Biaya Ditetapkan Universitas
NGABANG. Ribuan lulusan SMA/sederajat beberapa hari ini berbondong-bondong mendatangi aula Dinas Pendidikan Landak untuk mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa jalur beasiswa Pemkab Landak di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Kristen Setia Wacana (UKSW). Namun, biaya pendaftaran dirasakan warga mahal mencapai Rp.250-Rp.350 ribu per orang tapi belum tentu lulus seleksi.
“Mau tidak mau lah bayar pendaftaran karena sudah ditetapkan biayanya, yang penting ikut test, mudah-mudahan lulus,” ujar salah satu pendaftar yang namanya enggan disebut ketika ditemui awak koran ini, kemarin.
Sementara itu, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan, Saul Ngange, S. Pd dikonfirmasi tidak bisa memberikan keterangan jelas berapa jumlah kuota yang diterima untuk mahasiswa jalur beasiswa tersebut. Pastinya sejak 7-10 Juli yang mendaftar sudah mencapai 1600 lebih. “Untuk UNY sebanyak 800 lebih yang telah mendaftar, sedangkan UKSW 700 lebih, belum lagi besok (hari ini,red) mungkin akan mencapi ribuan orang,” ungkapnya.
Kemudian, bagi calon mahasiswa yang telah mendaftar di UNY akan mengikuti test, Rabu (29/7) di Kabupaten Landak di SMPN 2 Ngabang. Sedangkan tes UKSW lebih awal dilaksanakan Selasa (14/7) mendatang. “Tapi kita belum menetapkan di sekolah mana akan dilaksanakan tes yang jelas akan dilaksanakan di Ngabang dan yang mengetesnya nanti langsung dari universitas yang bersangkutan sedangkan hasil kelulusan ditetapkan universitas masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, calon mahasiswa dikenakan biaya pendaftaran yang sudah ditetapkan dari universitas masing-masing seperti UNY biaya pendaftrannya sebesar Rp.350 ribu dan UKSW sebesar Rp.250 ribu seperti halnya tahun lalu. Uang pendaftran tersebut lanjut Saul langsung ditransfer ke rekening Universitas yang bersangkutan sebanyak calon mahasiswa yang mendaftar. “Uang pendaftaran ini akan kita setorkan langsung ke universitas masing-masing, berapapun jumlah calon siswa yang mendaftar,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Landak Sapansius, S.IP dikonfirmasi melalui via selularnya juga belum tahu persis berapa jumlah yang diterima. “Bagi Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan mendapat beasiswa baik di UNY maupun di UKSW, mereka tingal belajar saja,” ujar Aspan. (rie)
NGABANG. Ribuan lulusan SMA/sederajat beberapa hari ini berbondong-bondong mendatangi aula Dinas Pendidikan Landak untuk mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa jalur beasiswa Pemkab Landak di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Kristen Setia Wacana (UKSW). Namun, biaya pendaftaran dirasakan warga mahal mencapai Rp.250-Rp.350 ribu per orang tapi belum tentu lulus seleksi.
“Mau tidak mau lah bayar pendaftaran karena sudah ditetapkan biayanya, yang penting ikut test, mudah-mudahan lulus,” ujar salah satu pendaftar yang namanya enggan disebut ketika ditemui awak koran ini, kemarin.
Sementara itu, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan, Saul Ngange, S. Pd dikonfirmasi tidak bisa memberikan keterangan jelas berapa jumlah kuota yang diterima untuk mahasiswa jalur beasiswa tersebut. Pastinya sejak 7-10 Juli yang mendaftar sudah mencapai 1600 lebih. “Untuk UNY sebanyak 800 lebih yang telah mendaftar, sedangkan UKSW 700 lebih, belum lagi besok (hari ini,red) mungkin akan mencapi ribuan orang,” ungkapnya.
Kemudian, bagi calon mahasiswa yang telah mendaftar di UNY akan mengikuti test, Rabu (29/7) di Kabupaten Landak di SMPN 2 Ngabang. Sedangkan tes UKSW lebih awal dilaksanakan Selasa (14/7) mendatang. “Tapi kita belum menetapkan di sekolah mana akan dilaksanakan tes yang jelas akan dilaksanakan di Ngabang dan yang mengetesnya nanti langsung dari universitas yang bersangkutan sedangkan hasil kelulusan ditetapkan universitas masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, calon mahasiswa dikenakan biaya pendaftaran yang sudah ditetapkan dari universitas masing-masing seperti UNY biaya pendaftrannya sebesar Rp.350 ribu dan UKSW sebesar Rp.250 ribu seperti halnya tahun lalu. Uang pendaftran tersebut lanjut Saul langsung ditransfer ke rekening Universitas yang bersangkutan sebanyak calon mahasiswa yang mendaftar. “Uang pendaftaran ini akan kita setorkan langsung ke universitas masing-masing, berapapun jumlah calon siswa yang mendaftar,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Landak Sapansius, S.IP dikonfirmasi melalui via selularnya juga belum tahu persis berapa jumlah yang diterima. “Bagi Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan mendapat beasiswa baik di UNY maupun di UKSW, mereka tingal belajar saja,” ujar Aspan. (rie)
*KPU Pleno Hasil Pilpres 15 Juli
NGABANG. Target tim kampanye Capres dan Cawapres Megawati-Prabowo (Mega-Pro) untuk memenangkan di Landak 85 persen, tampaknya tak terpenuhi. Tapi kandidat ber jargon pro-rakyat tetap menang telak di negeri intan ini mencapai 70,73 persen. Mega-Pro menguasai suara hampir diseluruh kecamatan. Menyusul posisi kedua pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boedi) mengantongi 26,29 persen dan terakhir Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) hanya 2,98 persen.
Ketua Tim Kampanye Mega-Pro Kabupaten Landak, Tapanus SH.MH ketika akan digelar kampanye terakhir di Landak 4 Juli lalu menargetkan 85 persen Mega-Pro harus memang di Negeri intan ini. Alasanya, karena PDIP yang dipimpin Megawati khusus di Landak sudah terbukti dan teruji. “Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Landak semua dari PDIP, maka kita harus memperjuantgkan Mega, kendati apapun yang terjadi, dia harus memang menjadi Presiden RI,” tegas Tapat.
Terpisah, Ketua KPU Landak Ir Sudianto mengatakan, proses rekapitulasi suara di tingkat PPK sesuai jadwal dimulai 10-11 Juli. Kemudian diserahkan kepada KPU untuk dilakukan rekapitulasi dan rencana akan ditetapkan hasil Pilpres pada 15 Juli mendatang. “Nah itu rencana kita di KPU Landak,” kata Sudianto dikonfirmasi wartawan ketika akan menghadiri pleno di PPK Jelimpo, kemarin.
Namun, kendati pleno di PPK dijadwalkan taggan 10-11 Juli, tapi hari ini (kemarin,red) bagi PPK yang sudah rampung sudah melakukan rapat pleno penetapan hasil suara seperti di Jelimpo, Menyuke, Banyuke Hulu dan Mandor. “Sementara di PPK lainnya masih melakukan perhitungan suara, karena masih ada yang menunggu dari PPS di daerah yang lokasinya jauh,” kata Sudianto.
Sementara itu, hasil rekapitulasi suara sementara dari sejumlah PPK yakni, di Kecamatan Ngabang, kandidat Mega (18.632), SBY (13.077), JK (1.342). Kecamatan Jelimpo Mega (11.649), SBY (3.323), JK (295). Kecamatan Kuala Behe, Mega (6.742), SBY (2.693), JK (287). Kecamatan Air Besar, Mega (6.689), SBY (2.666), JK (424). Kecamatan Sengah Temila, Mega (26.777), SBY (7.373), JK (1.177). Kecamatan Mandor, Mega (11.461), SBY (3.808), JK (498). Kecamatan Menjalin, Mega (7.574), SBY (2.725), JK (272). Kecamatan Mempawah Hulu, Mega (14.610), SBY (5.193), JK (443). Kecamatan Sompak, Mega (620), SBY (866), JK (86). Kecamatan Menyuke, Mega (12.956), SBY (3.056), JK (302). Kecamatan Banyuka Hulu, Mega (4.131), SBY (800), JK (104). Kecamatan Meranti, Mega (3.372), SBY (2.083), JK (175). Sementara Kecamatan Sebangki hingga sore kemarin bisa diambil data, karena faktor daerah yang jauh dan komunikasi ponsel tidak terjangkau. (rie)
Akan Sosialisasi Kepada Masyarakat
DARIT. Tahun ini jembatan lama pasar Darit akan dibangun dengan menelan dana Rp.2,6 miliar. Jika sudah dilaukan tender akan dilakukan sosialisasi dan masyarakat diharapkan harus ada pengorbanan demi pembangunan untuk kepentingan bersama.
“Setelah proses tender selesai, akan ada sosialisasi karena kita membangun untuk kepentingan masyarakat dan membuka akses mereka,” kata Bupati Landak DR.Adrianus Asia Sidot kepada Equator usai upacara gelar pasulan pengamanan Pilpres, baru-baru ini.
Menurut dia, saat ini kondisi jembatan memang masih berfungsi. Tapi jika banjir jembatan tersebut tak bisa digunakan dan terendam air.Maka dalam pembangunan nanti bisa dilakukan peninggian.
“Memang harus ada pengorbanan dari masyarakat, yang rumahnya letaknya lebih rendah dari jembatan ini resiko. Saya harap ini diterima bukan kesewengan pemerintah. Tapi secara teknis harus begitu. Artinya tak mungkin jembatan dibuat kontruksinya lebih rendah dari pada pondasi rumah,” tegas Adrianus.
Sebetulnya, lanjut mantan Kadis Pendidikan ini, jika pemerintah mau menegakan aturan, bahwa ada ketentuan pemukiman harus berjarak sekian meter dari bandaran kali atau sungai. “Tapi kita tidak mempersoalkan itu. Hanya minta keiklasan semua pihak saja, karena ini bukan untuk Adrianus dan untuk siapa-siapa, melainkan untuk masyarakat Darit,” ungkap Adrianus.
Sementara itu, soal jembatan Tebedak yang selama ini masih menuai masalah sosial. Bupati mengaku anggaran untuk pembebasan lahan dan rumah penduduk sudah tinggal mencairkan saja. Bahkan sudah dilakukan proses negosiasi. Ia berharap akan segera difungsikan jembatan di Jalan Nasional itu.
“Kepala warga baik pemilik lahan dan rumah juga harus mementingkan kepentingan umum. Percayakan bahwa setiap orang yang lewat jalan itu akan mendoakan mereka dan berterima kasih kepada mereka. Dengan demikan akan bertambah rezeki, makmur dan kaya. Sedangkan soal anggaran untuk penyelasaian sosial ni dari APBD Landak, akalu memang Provinsi mau bantu juga terima kasih,” tandas pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini. (rie)
DARIT. Tahun ini jembatan lama pasar Darit akan dibangun dengan menelan dana Rp.2,6 miliar. Jika sudah dilaukan tender akan dilakukan sosialisasi dan masyarakat diharapkan harus ada pengorbanan demi pembangunan untuk kepentingan bersama.
“Setelah proses tender selesai, akan ada sosialisasi karena kita membangun untuk kepentingan masyarakat dan membuka akses mereka,” kata Bupati Landak DR.Adrianus Asia Sidot kepada Equator usai upacara gelar pasulan pengamanan Pilpres, baru-baru ini.
Menurut dia, saat ini kondisi jembatan memang masih berfungsi. Tapi jika banjir jembatan tersebut tak bisa digunakan dan terendam air.Maka dalam pembangunan nanti bisa dilakukan peninggian.
“Memang harus ada pengorbanan dari masyarakat, yang rumahnya letaknya lebih rendah dari jembatan ini resiko. Saya harap ini diterima bukan kesewengan pemerintah. Tapi secara teknis harus begitu. Artinya tak mungkin jembatan dibuat kontruksinya lebih rendah dari pada pondasi rumah,” tegas Adrianus.
Sebetulnya, lanjut mantan Kadis Pendidikan ini, jika pemerintah mau menegakan aturan, bahwa ada ketentuan pemukiman harus berjarak sekian meter dari bandaran kali atau sungai. “Tapi kita tidak mempersoalkan itu. Hanya minta keiklasan semua pihak saja, karena ini bukan untuk Adrianus dan untuk siapa-siapa, melainkan untuk masyarakat Darit,” ungkap Adrianus.
Sementara itu, soal jembatan Tebedak yang selama ini masih menuai masalah sosial. Bupati mengaku anggaran untuk pembebasan lahan dan rumah penduduk sudah tinggal mencairkan saja. Bahkan sudah dilakukan proses negosiasi. Ia berharap akan segera difungsikan jembatan di Jalan Nasional itu.
“Kepala warga baik pemilik lahan dan rumah juga harus mementingkan kepentingan umum. Percayakan bahwa setiap orang yang lewat jalan itu akan mendoakan mereka dan berterima kasih kepada mereka. Dengan demikan akan bertambah rezeki, makmur dan kaya. Sedangkan soal anggaran untuk penyelasaian sosial ni dari APBD Landak, akalu memang Provinsi mau bantu juga terima kasih,” tandas pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini. (rie)
NGABANG. Panitia penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Kabupaten Landak masih ada tidak menjalankan amanah undang-undang, seperti penggunaan tinta untuk menandaan pemilih usai mencontreng. Seperti warga di Ruamh Tahanan Negara (Rutan) Landak, sebanyak 15 orang ditambah petugas Rutan terpaksa di jari tangannya tak ada tanda tinta. “Kata petugas KPPS mereka lupa bawa tinta, jadi pemilih di Rutan ini tak ditandai jarinya,” ujar Kepala Rutan Landak Muhammad Susanni kepada Equator usai pencontrengan, Rabu (8/7).
Sanni bersama pegawai Rutan lainya juga ikut gabung memberikan hak suara bersama dengan 11 nara pidana (napi) dan 4 tahanan titipan dari Polres Landak dan Polsek Ngabang. Proses pemungutan suara di Rutan dilakukan pukul 09.00 wib yang mana gabung dari TPS 82 Desa Ambarang. Petugas datang dikawal ketat oleh pihak aparat kepolisian dan anggota Linmas. “Saya juga ikut contreng di sini. Memang di jari saya tak ada tanda tinta, memang dari pihak petugas tak lupa bawa katanya,” ujar Sanni.
Ia menambahkan, di Rutan Landak saat Pemilu legislatif lalu memang tak ada TPS, karena masih kosong, sedangkan Pilpres sudah ada dan memang sudah di kordinasikan dengan pihak KPU. Sedangkan sebelum Pilpres, napi dan tahanan sudah dilakukan sosialisasi oleh petugas dari Rutan. “Kalau dari KPU memang tidak ada, tapi petugas kita sudah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara,” kata Sanni. (rie)
