NGABANG. Sebanyak 39 anggota Polres Landak periode kedua 2009 naik pangkat. Sebelum acara kenaikan pangkat Selasa (30/6), sebelumnya melakukan ziarah di Makam Juang Landak. Adapun 39 orang yang naik pangkat terdiri, AKP naik menjadi Kompol sebanyak satu orang yakni Dodik Akhirianto, SPd saat ini menjabat Kabag Ops Polres Landak, IPTU naik menjadi AKP satu orang yakni Laminto Kapolsek Sengah Temila. Sedangkan lainnya, pangkat Brigadir naik menjadi Bripka satu orang, Briptu naik menjadi Brigadir tiga orang dan Bripda naik Briptu 33 orang. “Jadi jumlah untuk periode kedua tahun ini anggota kita yang naik pangkat sebanyal 39 orang. Kenaikan pangkat di jajaran Polri dalam satu tahun dua kali, periode pertama 1 Januari dan kedua 1 Juli, bertepatan HUT Bhayangkara,” ungkap Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela MSi kepada Equator, Selasa (30/6).
Dia menambahkan, besok (hari ini,red) 1 Juli peringatan HUT Bhayangkara ke 63 tahun 2009, pihak Polres Landak tidak menggelar upacara melainkan acara syukuran dengan mengundang jajaran Muspida, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, purnawirawan Polri, Wara Kauri dan undangan lainnya. “Diharapkan hadir yang akan digelar di Mapolres pukul 10.00 wib,” kata dia.
Menurut Tony, dalam rangkaian HUT Bhayangkara ini, telah dirangkai sejumlah kegiatan seperti olahraga bola voli, lomba memasang dari anggota laki-laki, bakti sosial di rumah ibadah, makam Juang Landak. “Sedangkan yang di Kecematan melalui Polsek masing-masing,” kata Tony.
Tony menambahkan, dalam rangka HUT Bhayangkara ini pihaknya mengharapkan kerjasama masyarakat, baik dalam bentuk evaluasi atau menilai untuk meningkatkan kinerja Polri kedepan serta melakukan kritikan yang membangun. “Maka dengan HUT Polri agar bisa lebih dengan kultur budaya melayani dan itu memang sudah diamanahkan undang-undang, polisi sebagai pelayan masyarakat,” tegas Tony.(rie)

KABAR menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Landak. Karena sejak 1 Juni lalu di Kota Ngabang sudah berdiri Kantor Pegadaian, persisnya di Jalan Jembatan Baru Dusun Pulau Bendu No.01 Ngabang. Pegadaian adalah lembaga resmi pemerintah yang telah berpengalaman selama lebih 100 tahun dalam membantu kebutuhan dana masyarakat Indonesia melalui kredit gadai. “Kita baru buka 1 Juni lalu, memang kita akui nasbah masih kurang. Tapi kita berharap dengan adanya Pegadaian ini bisa membantu masyarakat sesuai jargon kita mengatasi masalah tanpa masalah,” ujar Manager Cabang Pegadaian Ngabang, Hero Kalianto, SE ditemui awak koran ini di kantornya.
Kendati dia masih bertugas sendiri di kantor yang baru itu, pihaknya berusaka melayani nasabah. Untuk sementara ini Pegadaian Cabang Ngabang hanya melayani barang kantong seperti perhasan emas. Karena kalau kendaraan, alat elektonik dan lainnya, terkendala gudang penyimpanan, tapi diharapkan akan dilihat perkembangan kedepan. “Jadi, sebagian warga kita di Ngabang ini belum ada yang paham tentang Pegadadaian, ada yang tanya apakah bisa gadai surat-surat seperti sertifikat tanah, surat kendaran. Maka kita jelaskan pegadaian hanya menerima barang bergerak, kalau tak bergerak kita tidak bisa,” terang Hero. (rie)

*Pria Usia 18 Tahun Warga Ngabang

NGABANG. Seorang pria usia 18 tahun warga di salah satu desa di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dinyatakan positif mengndap HIV dan sekarang masih di rawat di ruang isolasi RSUD Landak. Pria tersebut masuk rumah sakit 24 Juni lalu dan dinyatakan positif HIV dari hasil Labolaturium RSUD Soedarso Pontianak.
“Kita tahu pasien yang bersangkutan mengindap positif virus HIV karena hasil dari Soedarso. Karena awalnya sudah dirawat di sana, mungkin dari pihak keluarga merasa tak sanggup pembiayaan maka dibawa pulang ke Landak,” ujar Direktur RSUD Landak, drg. Krisman,M.Kes dikonfirmasi Equator ketika akan rapat di gedung DPRD Landak, Senin (29/6) kemarin.
Pasien HIV tersebut, memang sudah sering masuk di rumah sakit, dan terakhir di Soedarso dibawa pulang pihak keluarga, karena di rumahnya kadang masih ada keluhan terhadap penyakit yang berbahaya itu, lalu di dibawa di RSUD Landak.
“Jadi untuk sementara kita rawat di ruang isolasi, pihak rumah sakit juga akan kerjasama dengan Dinas Kehehatan dan instansi terkait untuk menangani pasien ini, pastinya masalah pembiyaan dan memang sudah menggunakan pelayanan Jamkesmasm,” terang Krisman.
Dari hasil pemeriksaan, pasien tersebut memang mengalami keluahn sakit kepala pusing, demam sudah lima bulan, nafsu makan menurun, berat badan menurun dan badan melemah. “Kondisi badannya menurun bagian pipinya sudah tak ada dagingnya lagi, dan jika dilihat dari kondisi bahan memang sudah mengarah ke AIDS,” kata Krisman.
Untuk sementara ini, pihak rumah sakit akan terus berusaha menjaga ruang isolasi agar tidak terkompinasi dengan pasien lain. Sehingga memang harus dilakukan perawatan khusus. “Kita dari pihak rumah sakit tentu untuk melayani semua pasien dan tidak ada diskriminasi,” kata Krisman.
RSUD Landak sendiri terus berbenah, bahkan jika dilihat saat ini berdasatkan survei di Kabupaten Landak hingga saat ini sudah ditemukan 18 kasus HIV/AIDS. Dan ini memang ibatat gunung es, jika dihitung sampai puncaknya mungkin lebih satu satu. Maka dari itu, semua instansi terkait sudah koordinasi untuk penanganan secara terpadu terhadap penjegahan penyakit yang tidak ada obatnya ini.
“Kita juga mengupayakan untuk sistem perpindungan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan merencakan sesuai dengan standar dalam penangaan kasus khusus seperti HIV ini,” tandas Krisman. (rie)

*Lokasi MTQ di Landak Sedikit Beda


NGABANG. Dipastikan nuansa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII Provinsi Kalbar di Landak yang akan dihelat akhir Mei 2010 nanti sedikit tampil beda. Jika pada MTQ sebelumnya mimbar tilawah dibangun sementara, kali ini dibangun permanen, alasannya agar dana tidak mubazir dan bisa dimanfaatkan banyak kegiatan.
“Pendanaan menyusul, dan sekarang harus sudah dibangun oleh pihak pelaksana karena mengejar waktu. Karena dibangun permanen maka anggaran untuk mimbar tilawah dan sarana pendukung lainnya kurang lebih Rp.2 miliar lebih. Kalau tidak permanen Rp.400 juta dan hanya dipakai saat itu juga,” ungkap Sekda Landak Drs Ludis MSi usai rapat dengan DPRD dalam pembahasan kesepakatan pendanaan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan atau APBD 2010 mendatang.
Menurut Ludis, mengapa harus dibangun permanen, karena usai digunakan MTQ bisa dimanfaatkan dalam kegiatan lainnya. Tapi kalau tidak permanen menelan Rp.400 juta sangat mubazir. “Karena usai MTQ dibongkar,” ujar Ludis.
Dari dana Rp. 2 miliar lebih ini, jika dilihat dari ekspos pihak konsultan selaku perencana pembangunan, dibangun dua tingkat dengan luas sekitar 90 meter persegi, sedangkan untuk sarana pendukungnya 500 meter persegi. “Nah ini dana yang dianggarkan sebesar Rp.2 miliar itu,” jelas Ludis.
Ludis menambahkan, untuk tahap pertama mengejar lokasi MTQ ini dianggarkan kurang lebih Rp.21 miliar, yakni bangun tribun stadion dan mimbar tilawah ini. Karena pembangunan stadion olahraga ini memang tetap berlanjut, dengan total Rp.95 miliar. “Nanti juga akan dibangun saran lain seperti lapangaan olahraga lain, perkampungan atlit dan lainnya,” tegas Ludis.
Untuk itu, proses pembangunan ini menurut pihak konsultan Desember atau akhir februari sudah rampung. Karena akhir Mei sudah digunakan pelaksanaan MTQ. Sesuai kontrak kerja juga Desember tahun ini sudah habis. “Paling kalau lewat tinggal finishing saja, jadi kita optimis untuk pembangunan ini rampung dengan lancar,” tukas Ludis.
Ketua LPTQ Landak, A.Muin Aliaman, S.Sos menambahkan, mimbar tilawah memang dirancang selain untuk kegiatan MTQ juga bisa diguanakn event lain, seperti Pesparawi, Gawai Adat dan lainnya. Jadi di desain sesuai kebutuhan dan jika dilihat dari gambar yang diekspos pihak konsultan, memang tidak ada mencerminkan nuansa Islam saja tapi lebih dengan nuansa lokal. “Tapi di sisi lain di dalamnya juga terdapat filosofi, dengan delapan mata angin menunjukan unsur Rahmatanlil Alamain,” ujar Muin.
Rapat antara eksekutif dan legislatif itu dipimpin langsung Ketua DPRD Minsen SH, didampingi Wakil Ketua Klemen Apui dan anggota DPRD lainnya. Tampak hadir juga Plh.Kepala Deperteman Agama (Depag) Landak, Rohadi Fauzi, S.Ag. (rie)

*Malah Dijadikan Rumah Penduduk

BANYUKE HULU. Gedung SMP PGRI Semade Kecamatan Banyuke Hulu bukan dimanfaatkan untuk sarana proses belajar mengajar. Tapi malah dijadikan tempat tinggal warga, sehingga menjadi pertanyakan besar. Apakah gedung tersebut milik pengelola atau milik sekolah. “Kita minta kepada pihak pengelola untuk menjelaskan status gedung SMP PGRI Semade kepada masyarakat, apakah gedung ini milik sekolah atau milik pribadi si pengelola itu sendiri,” ujar anggota DPRD Landak asal Banyuke Hulu, Drs. Petrus Mi’on kepada wartawan di Ngabang, baru-baru ini.
Menurut kabar yang berkembang, pihak pengelola mengatakan, SMP PGRI bukan milik sekolah, namun ini milik pribadinya. Sedangkan masyarakat Semade sudah mengetahui, kalau lokasi dan gedung sudah dibeli menggunakan dana blockgrant ,belum lagi ditambah ada sumbangan dari orang tua murid. “Karena gedung tersebut belum ada kejelasan, maka sekali lagi saya minta, dari pihak pengelola supaya menjelaskan keberadaan gedung SMP PGRI kepada masyarakat, apakah milik sekolah atau milik pribadi sipengelola,” pinta Mi’on legislator dari Partai Golkar ini.
Mion mengatakan, jika status gedung SMP PGRI ini tidak di jelaskan,bisa saja di komplin masyarakat, terutama bagi orang tua murid yang anaknya pernah sekolah di SMP PGRI itu, dan masyarakat juga pasti bertanya-tanya.
“Kenapa gedung itu tidak ada saran seperti bangku dan lainya, sedangkan bantuan dari pemerintah daerah melewati dinas pendidikan jelas ada, terutama untuk sekolah-sekolah swasta,yang menjadi pertanyaan di masyarakat sekarang,dikemanakan bantuan tersebut,” ungkap Mi’on.
Sementara, saat ini siswa belajar malah di gedung SMPN 2 Banyuke Hulu, sedangkan gedungnya malah ditempati penduduk yang tak jelas statusnya apakah di sewa atau tidak. Untuk itu, Mion meminta kepada pengelola SMP PGRI Semade, untuk dapat mengfungsikan gedung tersebut. “Walaupun tidak ada sarana bangku dan siswa belajarnya melantai, yang jelas sekolah swasta ini mempunyai gedung sendiri, dan tidak boleh lagi memakai gedung SMPN 2,” tegas Mi’on.
Terpisah, mantan Kepala Desa Padang Pio, Acen jika kepala sekolah SMPN 2 masih mau menerima SMP PGRI untuk menggunakan gedungnya tersebut, berarti ini ada indikasi kerja sama, kalau memang tidak ada kerjasama. “Saya berharap SMP PGRI itu dapat berkembang seperti sekolah-sekolah swasta yang lain jangan malah numpang, sementara sudah punya gedung sendiri,” tandas dia. (rie)

*Warga Banyak Bandel Pasang Bendera

MANDOR. Peringatan Hari Berkabung Daerah (HBD) di Makam Juang Mandor, 28 Juni kemarin tampaknya masyarakat masih kurang menyadari untuk pemasangan bendera setengah tiang. Upacara pagi kemarin, Gubernur Kalbar Cornelis langsung menjadi inspektur upacara. Hadir juga Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, Sekda Kalbar Syakirman, sedangkan Bupati se Kalbar yang hadir hanya Bupati Landak Adrianus As dan Wakil Bupati Agustinus Sukiman, Wakil Bupati Pontianak Rubijanto. Sedangkan bupati lainnya tak hadir. “Saya sudah teken surat agar tanggal 28 Juni pasang bendera setenagh tinag, ini orang kota Pontianak malah tak menaikan, pusing aku,” ujar Cornelis usai melakukan ziarah di sejumlah makam, kemarin.
Untuk itu, tentang pemasangan bendera setengah tiang ini memang perlu dilakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat. Karena hingga saat ini masih ada warga yang tidak memasang. “Jadi perlu disosialisasi, kalau zaman dulu perlu disuluh lagi. Tapi sebenarnya saat ini sudah zaman teknologi dan informasi sudah global,, tapi kadang kita masih kurang pedulu,” ujar Cornelis mantan Bupati Landak ini.
*PETI harus dihentikan
Gubernur Cornelis juga meminta masyarakat menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalbar ini, khususnya di Mandor Kabupaten Landak. Apalagi di kawasan Makam Juang Mandor jangan sampai diganggu. Upaya penertiban selama ini sudah dilakukan oleh aparat terkait hanya memang belum direklamasikan.
“PETI sudah lama ditutup cuman belum direklamasi. Karena daerah hutan tak bisa diganggu sekitar 900 hektare. Kita minta dihentikan, kita sudah ada upaya meneribkan,” kata Cornelis.
Sedangkan lokasi eks PETI untuk diminta kepada Bupati Landak untuk melakukan upaya pengelolaan apakah ditanami pohon agar tidak lagi gersang. “Mungkin pak Bupati sudah menanam sengon yang sudah hidup,” ujarnya singkat.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar, Agus Aman menegaskan, untuk masalah PETI, pemerintah tetap komitmen, kepada semua yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan ditindak. Tapi dalam melakukan tindakan hukum pemerintah juga akan memperhatikan atau memberikan solusi.
“Pastinya bagaimana caranya agar PETI masyarakat di lokalisir dan di akomodir dalam sebuah perizinan, misalnya melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan ini yang harus kita lakukan ke depan. Sehingga dalam penertiban tidak akan menimbulkan gejolak,” ujar Agus Aman usai upacara HBD di Mandor, kemarin.
Dia melihat, di Mandor ini hanya tinggal bekas PETI saja. Sedangkan jika dilihat se Kalbar ini tidak semua kabupaten terdapat aktivitas PETI dan hanya ada di Landak, Bengkayang, Sambas, Kabupaten Pontianak dan Ketapang. “Kalau daerah mana yang parah, saya tidak bisa bicara apakah Landak atau mana,” ujar Agus Aman.
Ia menambahkan, soal reklamasi terhadap PETI mestinya si pelaku tambang yang melakukan reklamasi atau masyatakat setempat. “Nanti akan kita coba, bekas PETI ini apakah bisa di akomodir dalam anggaran pemerintah,” tandas Agus Aman. (rie)

*Gubernur: Tak Perlu Dibentuk UPT Makam Mandor

MANDOR. Setiap menjelang peringatan upacara Hari Berkabung Daerah (HBD) di Makam Juang Mandor pihak panitia mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa disibukan untuk ‘menyulap’ areal makam agar bersih. Ke depan diharapkan untuk pemeliharan seperti kebersihan bisa dilakukan setiap bulan atau triwulan sekali.
“Sebenarnya untuk kebersihan di makam juang agar dilakukan secara rutin jangan hanya ketika akan dilakukan ziarah saja,” ujar Camat Mandor Marius Baneng SE kepada Equator usai upacara HBD, Minggu (28/6).
Pihaknya sudah mengajukan ke dinas sosial dan kantor kebersihan Kabupaten Landak untuk pemelihara taman makam, agar mereka mengajukan ke dinas provinsi bahwa untuk pemeliharaan dan kebersihan makam juang Mandor dikembalikan di kabupaten Landak. “Apalagi kita di kabupaten sudah ada kantor kebersihan dan penataan pertamanan, jadi kantor baru itulah yang menjadi harapan kita,” kata Marius.
Sedangkan untuk pemagaran yang sudah ada saat ini, menurut Marius, itu dilaksanakan dinas provinsi, karena dananya juga dana provinsi, kabupaten tidak pernah mengalokasikan dana itu. Mudah-mudahan nanti akan dialihkan di kabupaten, karena kabupaten juga sudah ada dinas baru, yaitu dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata sehingga dengan diberikan kewenangan kabupaten, proses pemeliharaan akan lebih efektif. “Mungkin ada pengembangan-pengembangan untuk memperkaya situs budaya kita ini, sekaligus Makam Juang Mandor ini bisa dijadikan obyek wisata sejarah dan budaya,” tegas Marius.
Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Landak, Alexsius Asnanda mengatakan, penjaga di Makam Juang Mandor ini ada dua orang yang honornya langsung dari pemerintah Provinsi Kalbar. Sedangkan untuk perawatan, memang jika dilihat dari Perda No.5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor sebagai HBD dan Makam Juang Mandor sebagai monumen daerah provinsi Kalbar, kedepan bisa dibentuk semacam lembaga, unit, badan atau apa namanya yang jelas dibawah naungan Pemerintah provinsi. “Sehingga pemeliharaan akan lebih efektif,” kata Alex.
Sedangkan pihak Pemkab Landak memang merasa terpanggil untuk bertanggungjawab untuk melestarikan situs sejarah ini dan menghargai pejuang kita. Maka dari itu untuk pengelolaan kebersihan akan melihat perkembangan yang akan dibuat kebijakan dari pemeintah provinsi. “Untuk kebersihan akan kita tingkatan, tidak hanya pada saat HBD kita sibuk. Mungkin nantinya bisa tiap bulan, tri wulan, untuk membersihkan, apakah itu di tebas. Kita akan koordiansi dengan pihak kantor Kebersihan Landak. Apalagi tahun ini Kota Ngabang mendapat penghargaan dibidang kebersihan,” tandas Alex.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH kepada wartawan ketika disinggung masalah pembentukan SOPD baru berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Makam Juang Mandor yang diharapkan bisa lebih efektif dalam pengelolaan situs sejarah ini. Dia mengatakan tidak perlu. “Tak perlu lah UPT, nambah pegawai, tambah beban anggaran lagi, repot,” jawab Cornelis singkat. (rie)