*Wabup Buka Diklat Prajabatan Gol II
NGABANG. Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menyadari akan peran dan fungsi sebagai unsure aparatur pemerintahan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, adil, tidak memihak serta menganut prinsip-prinsip terbuka dan bertangguntjawab. “Dalam batasan ini, maka figur PNS adalah mampu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mampu berperan sebagai katalisator yang dapat menetralisasikan dalam masyarakat,” kata Wakil Bupati (Wabup) Landak Agustinus Sukiman SH saat membuka Diklat Prajabatan Golongan II di BPLPP Anjungan, Rabu (24/6).
Dipaparkan Sukiman, ketika masyarakat memiliki kreativitas untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan, maka PNS harus memposisikan diri sebagai fasilitator yang mampu membuka ruang partisipasi melalui penetapan kebijakan kondusif. “Hal inilah sesungguhnya yang menjadi hakekat dan makna keberadaan pemerintah,” kata Sukiman.
Saat ini, lanjut Sukiman, PNS sedang dipacu untuk maju dan berkembang dalam era otonomi daerah, hal tersebut menuntut adanya kesungguhan dari segenap aparatur dalam setiap satuan organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. “PNS harus mampu menampilkan performa pribadi dan kinerja yang berkualitas, karena apabila tidak mampu, maka kita akan sendirinya tertinggal dalam perkembangan kemajuan dan tuntutan perubahan zaman,” tegas Sukiman.
Untuk itu, sebagai aparatur di lingkungan Pemkab Landak, mari niatkan hati membangun Kabupaten Landak sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Sebagai tenaga pengajar, misalnya berikan ilmu yang dimiliki kepada anak-anak didik dengan sungguh-sungguh melalui ilmu dan teknologi yang dikuasai. Sedangkan sebagai birokrat hendaknya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakiat dan tidak melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan bangsa dan negara serta mengedepankan kepentingan rakyat banyak. “Menjadi PNS bukanlah suatu paksaan, akan tetapi melamar atas kehendak sendiri melalui proses persaingan yang cukup berat,” ujar Sukiman.
Sukiman menegaskan, prajabatan merupakan suatu tahapan dalam proses menuju PNS yang harus dilalui para CPNS. Karena CPNS berarti berada pada masa percobaan dan penilaian atas integritas seorang calon itu sendrii dalam masa kurun waktu selama dua tahun sejak diangkat menjadi CPNS. “Namun, apakah seorang calon dapat menjadi PNS, sangat ditentukan oleh seorang CPNS itu sendiri,” tegas Sukiman lagi. (rie/humas
*Diimbau Pasang Bendera Setengah Tiang
MANDOR. Besok Minggu (28/6) pagi jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar, Kabupaten se Kalbar dan masyarakat akan menggelar upacara di Makam Juang Mandor dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah (HBD). Semuaj jajaran instansi baik negeri dan swasta dan masyarakat dihimbau memasang bendera merah putih setengah tiang.
Camat Mandor Marius Baneng SE mengatakan, pihaknya bersama masyarakat setempat sudah menggelar bakti sosial (baksos) di lokasi Makam Juang Mandor Jumat (26/6) kemarin. “Ini dilakukan dalam rangka menyambut HBD, dan sejak Mei lalu sudah mempersiapkan setiap Jumat diadakan baksos terutama di kantor instansi masing-masing yang ada di Mandor,” katanya.
Menurtu dia, pihak kecamatan hanya membantu panitia dari provinsi dan kabupaten di bidang kebersihan. Dengan ditetapkannya 28 Juni menjadi HBD, diharapkan masyarakat agar lebih proaktif ikut memperhatikan kegiatan tersebut. “Dapat membantu persiapan dari provinsi, contohnya masyarakat Desa Kayuara di Mandor ikut datang di lokasi makam bersama baksos,” ujar Marius.
Kepala Desa Mandor Drs.H Efendi berharap untuk menyamput HBD ini agar masyarajat khususnya di Mandor dapat menghormati para pahlawan Kalbar yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan RI. “Sesuai dengan surat edaran Bupati Landak, 28 Juni masyarakat harus memasang bendera merah putih setengah tiang,” ujarnya.
Adapun Surat Edaran (SE) Bupati Landak DR Adrianus Asia Sidot dengan No.019.1/469/Kesra-/A berisi tentang himbauan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada 28 Juni mendatang dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah (HBD) Kalimantan Barat. SE ini didasari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar No.5 tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Kalbar. Maka dari itu pemasangan bendera setengah tiang ini dalam rangka menghormati dan mengenang jasa perjuangtan para tokoh dan rakyat Kalbar dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi korban fasisme tentara Jepang di Kalbar pada tahun 1942-1945, telah ditetapkan setiap 28 Juni sebagai HBD. Maka, pada HBD tersebut wajib dilaksanakan pengibaran benedra merah putih setengah tiang selama satu hari di lingkungan instansi vertikal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, BUMN dan BUMD serta di setiap rumah tempat tinggal penduduk. Untuk itu, kepada Camat agar memerintahkan para kepala desa di lingkungan kerjanya untuk menghimbau dan mengajak masyarakiat memasanag bendera merah putih setengah tiang ini. (rie)
MANDOR. Besok Minggu (28/6) pagi jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar, Kabupaten se Kalbar dan masyarakat akan menggelar upacara di Makam Juang Mandor dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah (HBD). Semuaj jajaran instansi baik negeri dan swasta dan masyarakat dihimbau memasang bendera merah putih setengah tiang.
Camat Mandor Marius Baneng SE mengatakan, pihaknya bersama masyarakat setempat sudah menggelar bakti sosial (baksos) di lokasi Makam Juang Mandor Jumat (26/6) kemarin. “Ini dilakukan dalam rangka menyambut HBD, dan sejak Mei lalu sudah mempersiapkan setiap Jumat diadakan baksos terutama di kantor instansi masing-masing yang ada di Mandor,” katanya.
Menurtu dia, pihak kecamatan hanya membantu panitia dari provinsi dan kabupaten di bidang kebersihan. Dengan ditetapkannya 28 Juni menjadi HBD, diharapkan masyarakat agar lebih proaktif ikut memperhatikan kegiatan tersebut. “Dapat membantu persiapan dari provinsi, contohnya masyarakat Desa Kayuara di Mandor ikut datang di lokasi makam bersama baksos,” ujar Marius.
Kepala Desa Mandor Drs.H Efendi berharap untuk menyamput HBD ini agar masyarajat khususnya di Mandor dapat menghormati para pahlawan Kalbar yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan RI. “Sesuai dengan surat edaran Bupati Landak, 28 Juni masyarakat harus memasang bendera merah putih setengah tiang,” ujarnya.
Adapun Surat Edaran (SE) Bupati Landak DR Adrianus Asia Sidot dengan No.019.1/469/Kesra-/A berisi tentang himbauan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada 28 Juni mendatang dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah (HBD) Kalimantan Barat. SE ini didasari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar No.5 tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Kalbar. Maka dari itu pemasangan bendera setengah tiang ini dalam rangka menghormati dan mengenang jasa perjuangtan para tokoh dan rakyat Kalbar dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi korban fasisme tentara Jepang di Kalbar pada tahun 1942-1945, telah ditetapkan setiap 28 Juni sebagai HBD. Maka, pada HBD tersebut wajib dilaksanakan pengibaran benedra merah putih setengah tiang selama satu hari di lingkungan instansi vertikal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, BUMN dan BUMD serta di setiap rumah tempat tinggal penduduk. Untuk itu, kepada Camat agar memerintahkan para kepala desa di lingkungan kerjanya untuk menghimbau dan mengajak masyarakiat memasanag bendera merah putih setengah tiang ini. (rie)
*Ketua KNPI Berang Dibilang Tidur
NGABANG. Ketua KNPI Landak Siyus SPd.MM berang. Dia menyayangkan pernyataan Cahyatanus SH salah satu pengurus KNPI yang mengatakan KNPI Landak tidur. Justru dibangunkan karena selama ini Organisasi Kemudaan (OKP) yang ada tak pernah bersuara. “Saya sangat menyayangkan pernyataan rekan kita Cahya Tanus di koran ini kolom tersasol yang mengatakan KNPI tidur, apalagi dia salah satu jajaran mengurus di KNPI harusnya memberikan semangat untuk KNPI ke depan,” kata Ketua KNPI Landak Siyus saat jumpa pers di salah satu cafe di Ngabang, sore kemarin.
Padahal, dia (Cahyatanus,red) bagian dari pengurus yakni wakil ketua KNPI sehingga tidak etis membuat pernyataan atau berbicara seperti itu. Justru pada saat ini rapat yang sudah dilakukan Rabu lalu, akan membangunkan seluruh jajaran pemuda atau OKP agar tidak tidur. “Karena selama ini OKP ada, tapi tak tampak seperti roh. Contoh KNPI yang akan menjelang Musda tapi tak ada asuara dari OKP. Apakah beri tangapan bagaiamana KNPI kedepan,” kata Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Dia pada prinsipnya sangat menyambut baik bagi generasi muda yang memiliki kemampuan untuk maju menjadi Ketua KNPI Landak. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh OKP yang ada di Landak dipersilahkan maju dan bersaing sehat. Karena dalam Musda nanti akan memilih tokoh pemuda yang betul memiliki kemampuan. Baik mulai dari segi organisasi dan kemampuan yang tinggi untuk membawa KNPI ke arah yang lebih baik. “Bukan KNPI saat ini tidak baik, maksudnya lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang menyatakan KNPI tidur, bukan tidur justru kita akan membangunkan kembali maka kita adakan rapat mengundang OKP untuk rapat agar bangun dari tidurnya. Mari kita tatap masa depan dengan karya-karya mengisi pembangunan yang lebih baik,” tegas Siyus.
Siyus menambahkan, sejak berdirinya KNPI dan selama dirinya menjabat sebagai Ketua sudah banyak memberikan sumbangsih yang dilakukan KNPI terhadap masyarakat.
Diantaranya melakukan penggalangan dana bencana Tsunami Aceh, malam dana Aceh, pemberian pakain layak pakai, membantu korban banjir berupa beras dan mie instan. “Sedangkan dibidang lain seperti olahraga, pernah digelar KNPI Cup kerja sama dengan Equator, lomba pidato kerjasama dengan radio gema suara, penyuluhan narkoba, jalan santai dan lainnya termasuk 28 Oktober setiap tahun kita laksanakan,” ungkap Siyus.
Sementara itu ketika ditanya, apakah dirinya akan ikut bertarung di bursa pemilihan ketua yang akan digelar 6 Juli mendatang. Siyus mengaku belum bisa menjawab. Alasanya KNPI adalah organisasi pengkaderan, dan memang perlu menelurkan pemipin yang berkualitas. Tentu harus regerasi, maka dalam Musda akan dilihat figur mana yang layak. “Jangan asal mau menjadi ketua tapi tak bisa berbuat banyak dan menumpang nama,” tandas Siyus. (rie)
NGABANG. Ketua KNPI Landak Siyus SPd.MM berang. Dia menyayangkan pernyataan Cahyatanus SH salah satu pengurus KNPI yang mengatakan KNPI Landak tidur. Justru dibangunkan karena selama ini Organisasi Kemudaan (OKP) yang ada tak pernah bersuara. “Saya sangat menyayangkan pernyataan rekan kita Cahya Tanus di koran ini kolom tersasol yang mengatakan KNPI tidur, apalagi dia salah satu jajaran mengurus di KNPI harusnya memberikan semangat untuk KNPI ke depan,” kata Ketua KNPI Landak Siyus saat jumpa pers di salah satu cafe di Ngabang, sore kemarin.
Padahal, dia (Cahyatanus,red) bagian dari pengurus yakni wakil ketua KNPI sehingga tidak etis membuat pernyataan atau berbicara seperti itu. Justru pada saat ini rapat yang sudah dilakukan Rabu lalu, akan membangunkan seluruh jajaran pemuda atau OKP agar tidak tidur. “Karena selama ini OKP ada, tapi tak tampak seperti roh. Contoh KNPI yang akan menjelang Musda tapi tak ada asuara dari OKP. Apakah beri tangapan bagaiamana KNPI kedepan,” kata Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Dia pada prinsipnya sangat menyambut baik bagi generasi muda yang memiliki kemampuan untuk maju menjadi Ketua KNPI Landak. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh OKP yang ada di Landak dipersilahkan maju dan bersaing sehat. Karena dalam Musda nanti akan memilih tokoh pemuda yang betul memiliki kemampuan. Baik mulai dari segi organisasi dan kemampuan yang tinggi untuk membawa KNPI ke arah yang lebih baik. “Bukan KNPI saat ini tidak baik, maksudnya lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang menyatakan KNPI tidur, bukan tidur justru kita akan membangunkan kembali maka kita adakan rapat mengundang OKP untuk rapat agar bangun dari tidurnya. Mari kita tatap masa depan dengan karya-karya mengisi pembangunan yang lebih baik,” tegas Siyus.
Siyus menambahkan, sejak berdirinya KNPI dan selama dirinya menjabat sebagai Ketua sudah banyak memberikan sumbangsih yang dilakukan KNPI terhadap masyarakat.
Diantaranya melakukan penggalangan dana bencana Tsunami Aceh, malam dana Aceh, pemberian pakain layak pakai, membantu korban banjir berupa beras dan mie instan. “Sedangkan dibidang lain seperti olahraga, pernah digelar KNPI Cup kerja sama dengan Equator, lomba pidato kerjasama dengan radio gema suara, penyuluhan narkoba, jalan santai dan lainnya termasuk 28 Oktober setiap tahun kita laksanakan,” ungkap Siyus.
Sementara itu ketika ditanya, apakah dirinya akan ikut bertarung di bursa pemilihan ketua yang akan digelar 6 Juli mendatang. Siyus mengaku belum bisa menjawab. Alasanya KNPI adalah organisasi pengkaderan, dan memang perlu menelurkan pemipin yang berkualitas. Tentu harus regerasi, maka dalam Musda akan dilihat figur mana yang layak. “Jangan asal mau menjadi ketua tapi tak bisa berbuat banyak dan menumpang nama,” tandas Siyus. (rie)
*6 Juli Akan Digelar Musda
NGABANG. Tak mau dikatakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Landak seumur hidup. Siyus SPd.MM akhirnya berhasil mengumpulkan para pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Landak untuk menyatukan persepsi tentang KNPI yang selama ini sudah tiga kali gagal menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Maka, hasil rapat dengan OKP yang digelar Rabu (25/6) di cafe Rajawali Ngabang dengan hasil sepakat jika tak ada perubahan 6 Juli akan dihelat Musda KNPI Landak.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 25 OKP dan Pengurus Kecamatan (PK), dan pembentukan panitia Musda, dan yang terpilih menjadi ketua Panitia Musda adalah H. Heriyadi, SE. “Setelah teman-teman sepakat, maka ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2009, pukul 08.00 wib, dilakukan Musda KNPI Landak,” kata Heriyadi kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, dalam Musda nanti, panitia telah menetapkan setiap calon ketua akan menyampaikan visi dan misi dia dihadapan 31 OKP dan PK. “Adapun jumlah OKP di Landak ada 21 dan ada PK ada 10,” ujar Heriyadi.
Sebelumnya, Ketua KNPI Landak, Siyus berharap memang rapat tersebut bisa membuahkan hasil kesepakatan, tentang KNPI Landak akan dibawa ke mana. Apakah akan diadakan Musda untuk pembentukan kepengurusan baru atau hanya cukup kesepakatan bersama dalam penunjukan kepengurusan. “Itu terserah dalam hasil rapat nanti,” kata Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Karena, lanjut legislator dari PNBK ini, selama ini tidak ada kejelasaan OKP di Landak, artinya tidak ada suara bagaimana KNPI ini. Panitia Musda sudah sering dibentuk sampai tiga kali untuk rencana Musda, tapi gagal terus. “Bukannya kami tak mau Musda, justru kami mendukung, tapi pihak kawan-kawan tampaknya tidak ada suara, padahal dana sudah ada,” tegas Siyus.
Sementara itu, figur-figur yang siap merebut kursi pimpinan KNPI Landak untuk periode berikutnya saat ini sudah disebut-sebut, mereka rata-rata dari kalangan politisi dan kontraktor, Siyus SPd saat ini masih sebagai Ketua KNPI dari OKP Pemuda Demokrat yang juga anggota DPRD Landak. Cahya Tanus SH dari pengurus KNPI yang juga anggota DPRD Landak. Cornelius Kuet, SE dari OKP GM.Trikora yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Landak. Syaiful dari Pengurus KNPI Kecamatan. Kemudian tak mau kalah dari kalangan kontraktor ternama di Kabupaten Landak yang kebetulan pengurus OKP. Dia adalah Tapanus Tapat, SH,MH dari Taruna Merah Putih yang juga Ketua Gabpeknas Landak dan lolos menjadi anggota DPRD Kalbar saat Pemilu Legislatif lalu. Heriyadi SE saat ini sebagai Sekretaris KNPI yang juga Ketua Gapensi Landak dan tak kalah Supensi, BSc dari Pemuda Katolik yang juga Sekretaris Gapensi Landak. (rie)
NGABANG. Tak mau dikatakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Landak seumur hidup. Siyus SPd.MM akhirnya berhasil mengumpulkan para pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Landak untuk menyatukan persepsi tentang KNPI yang selama ini sudah tiga kali gagal menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Maka, hasil rapat dengan OKP yang digelar Rabu (25/6) di cafe Rajawali Ngabang dengan hasil sepakat jika tak ada perubahan 6 Juli akan dihelat Musda KNPI Landak.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 25 OKP dan Pengurus Kecamatan (PK), dan pembentukan panitia Musda, dan yang terpilih menjadi ketua Panitia Musda adalah H. Heriyadi, SE. “Setelah teman-teman sepakat, maka ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2009, pukul 08.00 wib, dilakukan Musda KNPI Landak,” kata Heriyadi kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, dalam Musda nanti, panitia telah menetapkan setiap calon ketua akan menyampaikan visi dan misi dia dihadapan 31 OKP dan PK. “Adapun jumlah OKP di Landak ada 21 dan ada PK ada 10,” ujar Heriyadi.
Sebelumnya, Ketua KNPI Landak, Siyus berharap memang rapat tersebut bisa membuahkan hasil kesepakatan, tentang KNPI Landak akan dibawa ke mana. Apakah akan diadakan Musda untuk pembentukan kepengurusan baru atau hanya cukup kesepakatan bersama dalam penunjukan kepengurusan. “Itu terserah dalam hasil rapat nanti,” kata Siyus yang juga anggota DPRD Landak ini.
Karena, lanjut legislator dari PNBK ini, selama ini tidak ada kejelasaan OKP di Landak, artinya tidak ada suara bagaimana KNPI ini. Panitia Musda sudah sering dibentuk sampai tiga kali untuk rencana Musda, tapi gagal terus. “Bukannya kami tak mau Musda, justru kami mendukung, tapi pihak kawan-kawan tampaknya tidak ada suara, padahal dana sudah ada,” tegas Siyus.
Sementara itu, figur-figur yang siap merebut kursi pimpinan KNPI Landak untuk periode berikutnya saat ini sudah disebut-sebut, mereka rata-rata dari kalangan politisi dan kontraktor, Siyus SPd saat ini masih sebagai Ketua KNPI dari OKP Pemuda Demokrat yang juga anggota DPRD Landak. Cahya Tanus SH dari pengurus KNPI yang juga anggota DPRD Landak. Cornelius Kuet, SE dari OKP GM.Trikora yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Landak. Syaiful dari Pengurus KNPI Kecamatan. Kemudian tak mau kalah dari kalangan kontraktor ternama di Kabupaten Landak yang kebetulan pengurus OKP. Dia adalah Tapanus Tapat, SH,MH dari Taruna Merah Putih yang juga Ketua Gabpeknas Landak dan lolos menjadi anggota DPRD Kalbar saat Pemilu Legislatif lalu. Heriyadi SE saat ini sebagai Sekretaris KNPI yang juga Ketua Gapensi Landak dan tak kalah Supensi, BSc dari Pemuda Katolik yang juga Sekretaris Gapensi Landak. (rie)
* Penyerahan Amplop SDN 16 Ngabang Memukau
NGABANG. Tingkat kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Kabupaten Landak tahun ini jika diambil nilai rata-rata 2,70 maka prosentase kelulusan 96,67 persen dengan tingkat ketidaklulusan hanya 3,33 persen saja. Penyerahan amplop hasil kelulusan secara serentak, Kamis (25/6) kemarin berlangsung lancar. Proses penyerahan amplop masing-masing sekolah merangkai dengan kegiatan perpisahan. Seperti di SDN 16 Ngabang. Salah satu sekolah percontohan di Kota Ngabang ini dihelat meriah dan memukau. Karena orang tua murid sebelum mengambil amplop, disuguhkan berbagai penampilan murid dengan kereasinya. Mulai dari tarian adat Dayak dan Melayu, Paduan Suara Agama dan tak kalah menariknya siswa sudah lihai menampilkan musik seperti gitaris, piano, drum dan alat musik lainnya. Selama ini siswa SDN 16 Ngabang juga sering mengisi kegiatan-kegiatan Pemkab Landak dengan drumbandnya.
“Peserta UASBN kita 100 orang dan lulus 100 persen. Nilai rata-rata siswa kita yang tertinggi 8,01. Sedangkan terrendah 5,05. jadi nilai anak-anak kita diatas nilai standar kelulusan yakni 2,70,” ujar Kepala SDN 16 Ngabang, Ngatiman saat memberikan kata sambutan, pagi kemarin.
Dia juga minta maaf kepada para orang tua murid, jika kiranya selama membimbing anak-anak masih ada kekurangan. Tapi diharapkan apa yang dilakukan dalam pendidikan siswa selama enam tahun dapat bermanfaat untuk pendidikan yang lebih tinggi. “Mungkin inilah kekurangan kita, tapi kita terus mohon dukungan kepada oreang tua murid dan masyarakat Landak lainnya untuk memberikan masukan terhadap sekolah yang dipimpinnya ini,” ujar Ngatiman.
Terpisah,
Kepala Dinas Pendidikan Landak Aspansius, SIp mengatakan, untuk tahun ini standar kelulusan untuk SD pada tahun ini di naikan menjadi 0,20 dengan standar kenaikan 2,70. Sedangkan pada tahun yang lalu, standar kelulusan SD berada pada 2,50.
"Untuk tahun ini standar kelulusan UASBN 0,20 jadi ada kenaikan sehingga untuk standar kelulusan pada tahun ini menjadi 2,70 sedangkan untuk tahun lalu itu 2,50," ujarnya.
Dikatakannya, berdasarkan rentang nilai kalau mengambil rata-rata 2,70 maka prosentase kelulusannya 96,67 persen untuk SD/MI sekabupaten Landak dengan tingkat ketidak lulusan hanya 3,33 persen. Di mana angka ini hanya terdapat dalam UAS-BN sedangkan angka ini belum di lihat dari Ujian Sekolah.
"Inikan angka persen dalam UAS-BN karena kadang-kadang lulus di UAS-BN belum tentu lulus pada Ujian sekolah, demikian juga sebaliknya. karena yang di katakan lulus adalah lulus UAS-BN juga lulus di Ujian Sekolah," jelas dia. (rie)
NGABANG. Tingkat kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Kabupaten Landak tahun ini jika diambil nilai rata-rata 2,70 maka prosentase kelulusan 96,67 persen dengan tingkat ketidaklulusan hanya 3,33 persen saja. Penyerahan amplop hasil kelulusan secara serentak, Kamis (25/6) kemarin berlangsung lancar. Proses penyerahan amplop masing-masing sekolah merangkai dengan kegiatan perpisahan. Seperti di SDN 16 Ngabang. Salah satu sekolah percontohan di Kota Ngabang ini dihelat meriah dan memukau. Karena orang tua murid sebelum mengambil amplop, disuguhkan berbagai penampilan murid dengan kereasinya. Mulai dari tarian adat Dayak dan Melayu, Paduan Suara Agama dan tak kalah menariknya siswa sudah lihai menampilkan musik seperti gitaris, piano, drum dan alat musik lainnya. Selama ini siswa SDN 16 Ngabang juga sering mengisi kegiatan-kegiatan Pemkab Landak dengan drumbandnya.
“Peserta UASBN kita 100 orang dan lulus 100 persen. Nilai rata-rata siswa kita yang tertinggi 8,01. Sedangkan terrendah 5,05. jadi nilai anak-anak kita diatas nilai standar kelulusan yakni 2,70,” ujar Kepala SDN 16 Ngabang, Ngatiman saat memberikan kata sambutan, pagi kemarin.
Dia juga minta maaf kepada para orang tua murid, jika kiranya selama membimbing anak-anak masih ada kekurangan. Tapi diharapkan apa yang dilakukan dalam pendidikan siswa selama enam tahun dapat bermanfaat untuk pendidikan yang lebih tinggi. “Mungkin inilah kekurangan kita, tapi kita terus mohon dukungan kepada oreang tua murid dan masyarakat Landak lainnya untuk memberikan masukan terhadap sekolah yang dipimpinnya ini,” ujar Ngatiman.
Terpisah,
Kepala Dinas Pendidikan Landak Aspansius, SIp mengatakan, untuk tahun ini standar kelulusan untuk SD pada tahun ini di naikan menjadi 0,20 dengan standar kenaikan 2,70. Sedangkan pada tahun yang lalu, standar kelulusan SD berada pada 2,50.
"Untuk tahun ini standar kelulusan UASBN 0,20 jadi ada kenaikan sehingga untuk standar kelulusan pada tahun ini menjadi 2,70 sedangkan untuk tahun lalu itu 2,50," ujarnya.
Dikatakannya, berdasarkan rentang nilai kalau mengambil rata-rata 2,70 maka prosentase kelulusannya 96,67 persen untuk SD/MI sekabupaten Landak dengan tingkat ketidak lulusan hanya 3,33 persen. Di mana angka ini hanya terdapat dalam UAS-BN sedangkan angka ini belum di lihat dari Ujian Sekolah.
"Inikan angka persen dalam UAS-BN karena kadang-kadang lulus di UAS-BN belum tentu lulus pada Ujian sekolah, demikian juga sebaliknya. karena yang di katakan lulus adalah lulus UAS-BN juga lulus di Ujian Sekolah," jelas dia. (rie)
BANYING. Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi membuka secara resmi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat tingkat Kabupaten Landak tahun 2009 di Desa Banying Kecamatan Sengah Temila, Kamis (25/6) kemarin.
Bupati Adrianus dalam sambutannya, mengharapkan masyarakat di Desa Banying dan sekitarnya untuk menujukan perhatian yang serius dalam bulan goyong tersebut dan desa Banying menjadi kepercayaan sebagai tuan rumah. “Jadi bulan ini diminta untuk gotong royong untuk memperbaiki apa yang ada dilingkungan desa setempat mulai dari jalan, jembatan, jamban dan lainnya nah ini harus dilaksanakan dalam bukan ini,” kata Bupati.
Karena, lanjut mantan Kadis Pendidikan ini, selama ini kegiatan gotong royong yang katanya sudah menjadi jiwa masyarakat Landak tapi tampaknya sudah mulai habis. Maka dari itu Pemkab Landak mengagendakan setiap tahun kegiatan bulan gotong royong ini. “Untuk itu, dalam kegiatan ini dari dinas/instansi di kabupaten bersama pemerintah kecamatan dan desa akan melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, baik tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” kata Bupati.
Adapun jenis kegiatan yang dalam bulan bhakti gotong royong masyarakat yang dipusatkan di Desa Banying tersebut diantaranya, pengobatan massal, sunatan dan pelayanan KB, menyerahan bantuan mulai dari sarana pertanian, bibit dan penyuluhan tentang PNPM-PM, Bidang Kependudukan dan Capil, tenaga kerja dan pencegahan bencana alam dan tengang pemerintahan desa. (rie/humas)
Bupati Adrianus dalam sambutannya, mengharapkan masyarakat di Desa Banying dan sekitarnya untuk menujukan perhatian yang serius dalam bulan goyong tersebut dan desa Banying menjadi kepercayaan sebagai tuan rumah. “Jadi bulan ini diminta untuk gotong royong untuk memperbaiki apa yang ada dilingkungan desa setempat mulai dari jalan, jembatan, jamban dan lainnya nah ini harus dilaksanakan dalam bukan ini,” kata Bupati.
Karena, lanjut mantan Kadis Pendidikan ini, selama ini kegiatan gotong royong yang katanya sudah menjadi jiwa masyarakat Landak tapi tampaknya sudah mulai habis. Maka dari itu Pemkab Landak mengagendakan setiap tahun kegiatan bulan gotong royong ini. “Untuk itu, dalam kegiatan ini dari dinas/instansi di kabupaten bersama pemerintah kecamatan dan desa akan melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, baik tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” kata Bupati.
Adapun jenis kegiatan yang dalam bulan bhakti gotong royong masyarakat yang dipusatkan di Desa Banying tersebut diantaranya, pengobatan massal, sunatan dan pelayanan KB, menyerahan bantuan mulai dari sarana pertanian, bibit dan penyuluhan tentang PNPM-PM, Bidang Kependudukan dan Capil, tenaga kerja dan pencegahan bencana alam dan tengang pemerintahan desa. (rie/humas)
Sungai Mempawah Tercemar PETI
DAMPAK Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak yang komplain. Baru-baru ini warga Kubu Raya unjuk rasa di kantor gubernur karena sungainya tercemat dari PETI di Mandor. Kembali Pemkab Landak juga menerima surat dari Bupati Kabupaten Pontianak (Mempawah) terkait sungai Mempawah terkena limba PETI dari daerah Karangan Kecamatan Mempawah Hulu. “Pemkab Landak mendapat komplain dari Pemkab Pontianak. Bupati Pontianak sudah menyurati Pemkab Landak soal pencemaran sungai di Mempawah akibat PETI,” ujar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Landak, Drs.Andi Ali saat rapat dengan DPRD Landak membahas masalah PETI yang saat ini menjadi polemik.
Pemkab Landak saat ini terus berusaha mencari solusi tentang aspirasi masyarakat terkait pertambangan emas. Sehingga Selasa (23/6) lalu DPRD Landak mengundang instansi terkait di jajaran eksekutif. Kalau masalah Raperda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dewan belum berani membahas, karena dasar hukum yang diatas belum keluar. Jika UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah terbit sejak Januari 2009 lalu, tapi Peraturan Pemerintah (PP) belum keluar. “Jadi kalau kita ingin membentuk Perda WPR, tentu menunggu keluar PP terlebih dahulu yang informasinya baru dibahas oleh pemerintah pusat Juli mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Klemen Apui selaku pimpinan rapat saat itu. (rie)
DAMPAK Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak yang komplain. Baru-baru ini warga Kubu Raya unjuk rasa di kantor gubernur karena sungainya tercemat dari PETI di Mandor. Kembali Pemkab Landak juga menerima surat dari Bupati Kabupaten Pontianak (Mempawah) terkait sungai Mempawah terkena limba PETI dari daerah Karangan Kecamatan Mempawah Hulu. “Pemkab Landak mendapat komplain dari Pemkab Pontianak. Bupati Pontianak sudah menyurati Pemkab Landak soal pencemaran sungai di Mempawah akibat PETI,” ujar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Landak, Drs.Andi Ali saat rapat dengan DPRD Landak membahas masalah PETI yang saat ini menjadi polemik.
Pemkab Landak saat ini terus berusaha mencari solusi tentang aspirasi masyarakat terkait pertambangan emas. Sehingga Selasa (23/6) lalu DPRD Landak mengundang instansi terkait di jajaran eksekutif. Kalau masalah Raperda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dewan belum berani membahas, karena dasar hukum yang diatas belum keluar. Jika UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah terbit sejak Januari 2009 lalu, tapi Peraturan Pemerintah (PP) belum keluar. “Jadi kalau kita ingin membentuk Perda WPR, tentu menunggu keluar PP terlebih dahulu yang informasinya baru dibahas oleh pemerintah pusat Juli mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Klemen Apui selaku pimpinan rapat saat itu. (rie)
