*Landak Ranking II Kelulusan SMP se-Kalbar

NGABANG. Hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/Mts sudah diumumkan secara serentak, Rabu (24/6) kemarin. Prosentase kelulusan se Kalimantan Barat, Kabupaten Landak rangking kedua dengan prosentase 95,78 persen adapun jumlah peserta 4.726 orang.
Pantauan Equator, proses pembagian amplop kelulusan dilakukan di masing-masing sekolah dengan dirangkai berbagai kegiatan. Tampak guru dan murid saling berpeluk dengan menangis haru.
Di SMPN 2 Ngabang, pembagian amplop kepada orang tua murid berlangsung di aula sekolah yang terletak di Jalan Pangeran Cinata itu dirangkai dengan acara huburan seperti tarian adat dayak dan melayu. Menarik lagi dilakukan pembacaan doa bersama mulai dari Katolik, Protestan dan Islam. SMPN 2 dengan jumlah peserta UN 180 lulus 100 persen. “Alhamdulillah siswa kita lulus semua, kita berharap akan kita pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Kita berharap kepada orang tua murid agar melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat lebih tinggi, jangan sampai ada kawin secara dini,” ujar Kepala SMPN 2 Ngabang, Mariyani AMd ditemui wartawan usai acara pembagian amplop, pagi kemarin.
Adapun secara urutan lima siswa yang mendapat penghargaan dari kepala sekolah sesuai peringkat nilai rata-rata tertinggi yakni, Utin Fitria Syafiatul Zahwa nilai rata-rata 35,40, Rita Sri Wahyuni nilai rata-rata 34,30, Lidya Rosanti nilai rata-rata 34,05, Yanti nilai rata-rata 33,85 dan Dian Apriani nilai rata-rata 33,75. “Terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru semua yang telah berjasa kepada kami,” ujar Utin salah satu siswa yang menerima penghargaan karena memperoleh nilai rata-rata yang tinggi. “Saya sangat senang, rencana akan melanjutkan di SMAN I Ngabang,” sambung Utin sambil meneteskan air mata yang merasa terharu.
Di SMP Maniamas, proses pembagian amplop kelulusan berlangsung tertib. Kendati ada 3 siswa yang tidak lulus dalam pelaksanana UN tahun ini. “Dari 112 peserta ujian, ada tiga orang yang tak lulus,” kata Kepala SMPS Maniamas, Martinus, SPd ditemui di ruang kerjanya siang, kemarin.
Sedangkan prosentase kelulusan SMP Maniamas 97,32 persen jika dibanding tahun 2008 memang ada penurunan satu persen. Kalau tahun lalu 98 persen dengan jumlah siswa yang tak lulus hanya 2 orang, dan sekarang 3 orang. “Ini lah hasilnya, kita dari pihak sekolah sudah berusaha melakukan pembinaan belajar yang disiapkan enam bulan sebelum UN, bahkan ditambah try out dari Dinas Pendidikan sebanyak dua kali. “Kita juga melakukan pelajaran tambahan khusus untuk empat mata pelajaran yang diujian tersebut,” ujarnya.Di SMPN I Ngabang, jumlah peserta UN 227 orang, tak lulus 3 orang, jadi prosentase kelulusan 99 persen, sedangkan nilai tertinggi atas nama Kurnia Pratiwi 36,70. Sementara itu, pembagian hasil kelulusan UN tingkat SMP/MTs berlangsung lancar, tidak ada siswa yang melakukan ajang coret seragam dan konvoi di jalan raya. Bahkan hal unik seperti di SMPN I Ngabang, ajang membubuhan tandatangan tidak harus di seragam tapi di kain putih panjang yang memang sudah disiapkan dan dibentang. Kain putih itu disimpan bahkan tandatangan siswa tahun-tahun sebelumnya juga masih disimpan. (rie)

*Produksi Orchid Dwi Agro Mandiri Kayuara

MANDOR. Diam-diam Kabupaten Landak kaya akan potensi tanaman hias seperti anggrek. Orchid Dwi Agro Mandiri Kayuara Kecamatan Mandor salah satu penangkar tanaman hias ikut menampilkan sejumlah tanaman hias di Pekan Plori dan Plora Nasional (PF2N) 2009 di Tanggerang City Provinsi Banten yang berlangsung 24-29 Juni.
“Harapan kami dapat memperkenalkan dan mempromosikan ragam tanaman hias anggrek spesies alam dan buah lokal Kalbar khususnya daerah Landak kepada kalangan investor baik dalam negeri dan manca negara,” ungkap Suranto, S.PKP selaku Manager Orchid saat bertandang di Biro Equator sebelum bertolak ke Tanggerang.
Menurut dia, dari kegiatan ini diharapkan akan terciptanya jaringan pasar yang lebih luas, sehingga pada akhirnya akan menjadi peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor Agro Budidaya Tanaman Hias khususnya anggrek spesialis alam dan selanjutnya kelestarian alam Kalbar khususnya Kabupaten Landak akan tetap terjaga. “Kami juga mengucapkan dukungan kepada Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Landak, Ny. Maria Bernadetha Adrianus yang telah sudi memberikan dukungan atas keberangkatan kami di pameran di Tanggerang,” ujar Suranto didampingi Mulyani SPD selaku Promotionmarket.
Adapun jenis produk yang dipamerkan dalam PF2N tersebut diantaranya, Anggrek Spesies (anggrek alam) meliputi, Dendrobium (Singkawangense, Flickingeria, Microglaphys, Leonis, Anosmum), Cymbidium (Finlaysonianum), Bulbophylum (Becarii, Medusae, Macrantum), Phalaenopsis (Belina atau anggrek bulan,Pantherina), Gramatophylum (Anggrek macan atau tebu), Flickinggeria Grandiflora, Nephentis atau Kantong Semar (Bicalcarata, Faflesiana, Ampuraria). Kemudian Lumut (Moss Lokal) sebagai media anggrek.
“Nah, inilah yang kami bawa di Tanggerang, jika dilihat menang selama ini kurangnya perhatian masyarakat akan potensi alam, sebagai aset yang mampu memberikan pencerahan warga sebagai sumber ekonomi. Maka perlunya penangkaran anggrek spesies daerah Landak khususnya di Mandor, sehingga kelestarian tanaman hias seperti anggrek tetap terjaga,” tandas Suranto. (rie)

*Bupati Diminta Buat SK Pengatur Tambang

NGABANG. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak terus berusaha mencari solusi tentang aspirasi masyarakat terkait pertambangan emas. Selasa (23/6) kemarin DPRD Landak mengundang instansi terkait di jajaran eksekutif. Kalau masalah Raperda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dewan belum berani membahas, karena dasar hukum yang diatas belum keluar. Jika UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah terbit sejak Januari 2009 lalu, tapi Peraturan Pemerintah (PP) belum keluar. “Jadi kalau kita ingin membentuk Perda WPR, tentu menunggu keluar PP terlebih dahulu yang informasinya baru dibahas oleh pemerintah pusat Juli mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Klemen Apui selalu pimpinan rapat kemarin didampingi anggota dewan lainnya seperti Heri Saman, Markus Amid, Mohzai, Cahyatanus, J Bahari, Among dan lainnya.
Untuk itu, lanjut legislator Partai Golkar ini, sambil menunggu PP keluar dan Perda WPR, saat ini mencari solusi tentang apakah diperbolehkan masyarakat melakukan kerja tambang “Nah, ini aspirasi masyarakat, maka kita undang eksekutif untuk membahas ini, kalau memang Perda belum bisa kita bentuk, pastinya sementara ada solusi,” ujar Apui.
Menurut dia, selama ini yang menjadi masalah tentang tambang emas adalah soal faktor lingkungan. Jika Bupati Landak selama ini sudah sering menghimbau atau menyatakan pemerintah tidak melarang masyarakat menambang asal bertanggungjawab secara hukum dan sosial, itu pastinya membuat masyarakat merasa tak jelas. “Jadi apakah Bupati tidak bisa mengeluarkan semacam surat, apakah bentuknya SK atau lainnya isinya menekankan kalau masyarakat menambang agar dampaknya tidak ada, dibuat lobang khusus untuk pembuangan limbah hanya diperbolehkan alat tradisional dan lain sebagainya,” ujar Apui.
Selain itu, pihak Pemkab bisa saja minta bantu konsultan tentang lingkungan untuk mencari solusi bagaimana agar dampak dari pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Landak ini tidak merusak lingkungan terutama air sungai yang menjadi masalah.
“Nah ini yang harus di kita cari solusi bersama, karena kita bukan hanya memikirkan penikmat tambang saja, tapi warga lain yang tidak ikut menikmati tambang tapi terkena dampak ini juga harus kita pikirkan,” tegas Apui.
Senada diutarakan anggota dewan lainnya, Cahyatanus. Jika masyatakat menuntut akan tetap kerja PETI. Sementara Perda WPR belum bisa dibahas karena terkendala PP dari pusat belum keluar, maka Bupati agar bisa mengeluarkan surat terkait aturan para petambang. “Mungkin penambang harus secara tradisional tidak boleh menggunakan alat mesin dompeng dan lainnya,” ujat Tanus.
Heri Saman, anggota dewan dari PDIP juga memberikan saran kepada eksekutif, sambil menunggu Perda WPR dibentuk. Pemkab bisa minta bantu dengan konsultan,bahkan pihaknya mendapat kabar di Fakultas Teknik Untan Pontianak bisa menciptakan mesin seperti dompeng yang ramah lingkungan. “Nah, mungkin ini bisa kita hadirkan untuk mencari solusi,” ujar Heri Saman.
Lain hal ungkapan Markus Amid, legislator dari Daerah Pemilihan Landak IV (Kuala Behe, Air Besar) malah mengupas soal masyarakat pekerja tambang adalah untuk mencari kehidupan. Bahkan di daerah perhuluan tidak adalah istilah kerja pakai cukong, tapi dikerjakan masyarakat sendiri. “Kecuali di Mandor, kerja PETI ada cukongnya,” ujar Markus Amid.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Landak, Andi Ali mengaku dari hasil pertemuan dengan anggota dewan yang banyak menyarankan agar bupati membentuk semacam SK tentang pertambangan rakyat sambil menunggu Perda dibentuk. Pihaknya akan menyampaikan kepada bupati. “Kami akan sampaikan kepada pimpinan kita yakni npak bupati,” ujarnya. (rie)

*Wabup Buka POPDA Landak

NGABANG. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Landak tahun 2009 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH, di lapangan Bardan Ngabang, Selasa (23/6). Diikuti 11 kecamatan yang berjumlah 287 peserta terdiri putra 171 orang dan putri 116 orang. Hasil pemenang POPDA ini akan mewakili Kabupaten Landak untuk tingkat Provinsi Kalbar.
Wakil Bupati Agustinus Sukiman dalam pengarahannya, berbagai event kejuaraan olahraga tingkat pelajar daerah digelar dengan berbagai persyaratan yang mengacu pada event keolahragaan pelajar pada tingkat yang lebih tinggi. “Kesinambungan penyelenggaraan menjadi sangat penting untuk memetik prestasi atlet dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional,” ungkap Sukiman.
Pelaksanaan POPDA tersebut merupakan salah satu implementasi dari undang-undang nomor 3 tahun 2005 sebagaimana tertulis pada pasal 1 ayat 13 bahwa olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
“Selama mengikuti kegiatan POPDA ini, raihlah prestasi setinggi mungkin, tapi ingat saya pesankan kepada para peserta anak-anakku sekalian agar dapat menciptakan kondisi kompetitif secara sehat, latih sifat sportivitas dan tanggung jawab, kembangkan bakat dan minat dalam bidang olahraga,” kata Sukiman.
Sementara, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Landak, Drs Lukas KanoH MM dalam laporannya, POPDA Landak diselenggarakan dalam ragka melakukan evaluasi terhadap pembinaan yang dilukukan secara berjenjang. Semua tingkatan khususnya evaluasi pembinaan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. “Selain itu melakukan evaluasi pembinaan yang dibina KONI dan Pengcab yang ada di Landak ini,” ujar Lukas.
Menurut dia, evalsusi ini sejalan dengan prinsip olahraga prestasi, menekankan para atlet maksimal yang tidak hanya masalah kecepatan ilmu pengetahuan atau masalah hiburan bahkan yang dikembangkan olaharaga tradisional. “Tapi menekankan maksimal yang dikelola ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, seperti harus diperhatikan teknis olahraga yang baik bagaimana dan persiapan mental juga,” ujar Lukas.
Lukas mengungkapkan, POPDA ini sebagai wahana memberian motivasi kepada seluruh atlit, tak kala mereka sudah melakukan pembinaan-pembinaan di tingkat kecamatan. Tapi perlu adanya kegiatan seperti POPDA kabupaten ini agar mereka lebih terdorong motivasinya. “POPDA ini juga untuk menyeleksi calon atlit yang akan mewakili POPDA tingkat Provinsi Kalbar pada 2-5 Agustus dan secara berjenjang hasil provinsi akan dibawa ke POPNAS, dan biasa sebelumnya dibawa terlebih dahulu di tingkat POPWIL,” ungkap Lukas.
Dia menambahkan, untuk tahun ganjil tahun ini cabang olahraga dalam POPDA yakni atletik dan renang. Untuk atletik meliputi lempar cakram, tolak peluru, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, dan lari. Sedangkan renang dengan gaya bebas dan dada.
“Jadi tahun ganjil ini cabang olagraga yang digelar atelitik dan renang. Kalau tahun genab olahrag bola dan lainnya,” terang Lukas. (rie)

*Pekerja PETI Minta Solusi

NGABANG. Setelah kantor Polsek Mandor menjadi sasaran amukan massa pekerja tambang emas. Kini giliran 800 an massa dari Kecamatan Kuala Behe, Air Besar dan Ngabang melakukan unjuk rasa besar-besaran di gedung DPRD Landak dan Mapolres Landak, Selasa (9/6) pukul 10.00 kemarin.
Mereka meminta polisi menghentikan penangkapan pekerja tambang dan kayu di Kabupaten Landak ini. Karena pekerjaan itu mata pencaharian sejak nenek moyang mereka. Massa juga minta pekerja yang sudah ditahan polisi agar dilepaskan. Jika Pemkab membuat peraturan harus pro ke rakyat.
Pantauan Equator, massa datang menggunakan tiga buah truk dan kendaraan roda dua yang dikawal polisi langsung memasuki halaman gedung wakil rakyat dengan yel-yel dan membawa spanduk dan ikat kepala warna merah. “Kami besok akan tetap bekerja, jika masih ditertibkan kami akan melakukan perlawanan,” ungkap massa.
Massa berusaha masuk di gedung dewan, tapi langsung diamankan polisi karena jumlah massa sangat tidak memungkinkan. Sementara anggota dewan tidak berada di tempat hanya ada Wakil Ketua DPRD Klemen Apui dan dua anggota Catarina Yuliati dan Suparman. Sedangkan dewan lainnya sedang di luar Kalbar.
Massa terus melakukan orasi secara bergantian di depan pintu naik gedung yang dijaga ketat anggota Polres Landak. Sambil melakukan negosiasi antara koordinator lapangan dengan dewan. Dan akhirnya sekitar puluhan perwakilan dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis. Sementara di luar gedung masih ramai massa sampai terjadi dorong-dorongan dengan polisi.
Adapun diantara tuntutan massa seperti yang disampaikan Harnawari SP, mendulang emas dan intan adalah pekerjaan masyarakay sejak zaman nenak moyang. Warga mengusulkan kepada Pemkab untuk mengatur pertambangan agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan bukan polisi main tangkap saja. “Masyarakat bekerja jangan malah ditangkap. Sedangkan masalah limbah yang dikhawatirkan, pemerintah agar bisa mengaturnya,” ungkapnya.
Sedangkan masalah kayu, Kapolres diminta untuk menghentikan penangkapan kayu masyarakat, karena tidak melalui prosedur yang benar. Seharunya yang menyatakan kayu milik warga apakah itu dikatana illegal yang berwenang adalah Dinas Kehutanan bukan polisi. “Perlu diketahui sejak zaman nenak moyang kami, turun temurun kayu telah dikerjakan dan merupakan mata pencaharian masyarakat Landak,” tegasnya.
Sementara itu, usai menyampaikan aspirasi pihak dewan akan melakukan rapat dan akan mempertemukan dengan pihak eksekutif. Jika memang pihak warga sudah membentuk tim 10 dan rencana akan duduk saju meja dengan pihak terkait dan warga minta Bupati langsung hadir agar ada kebijakan. “Rencana menurut massa, tanggal 11 Juni akan dilakukan pertemuan dengan instansi terkait. Tapi massa minta sambil menunggu pertemuan untuk meminta keputusan dari Pemkab, mereka minta izin tetap bekerja,” kata Apui kepada wartawan usai menerima perwakilan massa.
Sementara itu, massa tak puas di gedung dewan langsung menuju Mapolres yang lokasinya tak jauh dari gedung dewan. Mereka meminta kepada Kapolres agar jangan melakukan razia, dan mengizinkan warga tetap bekerja sambil menunggu regulasi dari Pemkab. Selain itu, massa meminta dikeluarkan tahanan yang selama ini pekerja sudah ada di tangkap.
Massa hanya sampai di luar pagar Polres dan dijaga ketat, hanya perwakilan yang diperkenankan masuk. Langsung disambut Kapolres AKBP Drs Tony Ep Sinambale Msi di halamana Mapolres sambil berdiri mereka melakukan dialog singkat. Intinya kapolres tetap menjalankan proses hukum terhadap tahanan. Serta tidak pernah mengizinkan PETI, karena sesuai dasar hukum yang ada. tak lama massa bubar dan pulang. (rie)


Kapolres: Saya Tak Izinkan PETI

KAPOLRES Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi secara tegas tidak mengizinkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Karena pihaknya menjalankan undang-undang dan hukum yang ada. Sedangkan pekerja yang sudah ditangkap saat ini, akan terus dilanjutkan proses hukum dan cukong yang masih kabur terus diburu.
“Saya tidak ada keluarkan kata-kata untuk mengizinkan tambang emas selagi belum ada dasar hukumnya,” ucap Tony dihadapan massa saat dialog di halaman Mapolres, siang kemarin.
Karena jika ada pihaknya mengeluarkan kata mengizinkan tambang emas, akan dianggap suatu penyimpamgan hukum. Karena masalah tambang emas memang belum ada payung hukum yang untuk perizinkan apakah itu berupa Perda atau Wilayah Pertambangan Raktyat (WPR). “Kemudian sebelum kita melakukan operasi belum lama ini, juga sudah melakukan sosialisasi kepada warga dengan cara mengundang. Tapi ada yang datang dan ada yang tidak,” tegas Tony. (rie)

Perda Tambang belum Dibahas

WAKIL Ketua DPRD Landak Klemen Apui yang hanya didampingi dua anggota dewan lainnya yakni Catarina Yuliati dan Suparman tetap menghadapi ratusan massa dari tiga Kecamatan Ngabang, Air Besar dan Kuala Behe yang datang menyampaikan aspirasi tengan persoalan tambang emas, intan dan kayu. “Kita tidak bisa memutuskan, dan akan menampung aspirasi masyarakat. Nanti kita lakukan rapat dan mengundang instansi terkait, lebih cepat lebih bagus,” ujar Apui.
Jika memang seperti yang sudah disepakati massa sepakat melakukan pertemuan dengan Bupati Landak 11 Juni. Agar semua warga dimana daerah tambang agar berkumpul. Karena masalah PETI ini juga ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang terkena dampak tentu akan kontra. “Lalu kalau ada yang menolak PETI juga minta keadilan gimana? Jadi kita minta kebijakan kepada pemkab untuk memutuskan baik yang bisa diterima pekerja dan bagi yang terkena dampak tambang ini,” tegas Apui legislator Partai Golkar ini.
Sedangkan menyinggung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang yang mengatur pertambangan. Memang dari eksekutif sudah sampai di meja Komisi A DPRD Landak. Tapi pihaknya sendiri belum melihat isi materi dan belum dibahas. “Apakah nantinya ada pengatur tambang emas atau hanya pertambangan umum, itu kita belum tahu,” ujar Apui yang saat itu dirinya juga ikut ramai dengan massa berangkat di Mapolres. (rie)

*Pasca Insiden Polsek Mandor

MANDOR. Pasca insiden pengrusakan kantor Polsek Mandor oleh warga pekerja PETI, Senin (8/6) malam. Hingga kemarin polisi masih berjaga-jaga di Polsek tersebut yang langsung di backup dari Polda Kalbar. Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi membanta keras tidak ada melakukan pembakaran terhadap camp dan warung dalam razia PETI Senin siang itu.
“Tidak benar kita tim melakukan pembakaran camp atau pondok dan warung serta menembak ternak seperti yang dikatakan warga. Kalau bakar terpal warna biru yang kosong memang ada,” tegas Tony dikonfirmasi saat menunggu massa yang melakukan demo di DPRD Landak, kemarin.
Sedangkan kasus perusakan kantor Polsek Mandor yang dilakukan massa pada malam itu. Pastinya akan ditindaklanjuti dalam penyelidikan apa penyebabnya. Kemudian baru dievaluasi dan untuk menentukan langkah-langkah apakah dalam penegakan hukum atau yang lainnya. “Kalau setelah kita selidiki apa penyebabnya, jika memang benar ada provokasi atau yang menungganggi massa pekerja tambang pada malam itu, maka kita akan proses hukum,” tegas Tony.
Menurut dia, situasi dan kondisi di Mandor sudah kondusif, Kapolda Kalbar juga pada malam insiden itu langsung turun untuk melakukan evaluasi. Sedangkan saat ini (kemarin,red) lokasi kejadian dilakukan penjagaan baik dari anggota Polres Landak juga dari Polda Kalbar. “Bahkan malam kejadian dari Polres tetangga juga ikut turun yakni anggota Polres kabupaten Pontianak,” ujar Tony.

Amuk Pekerja PETI yang Ditertibkan

MANDOR. Ditengara sekitar 500 pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menyerang Kantor Polsek Mandor sekitar pukul 21.00, tadi malam Penyerangan menyusul ditertibkannya penambangan liar di cagar alam Pasiran, Senin (8/9) pukul 13.00. Seraaang¦!! Seraaang !!! teriak massa dengan marah menyerang Mapolsek yang terletak di pinggir jalan raya kawasan pasar. Massa yang sejak sore sudah berkumpul di pasar dengan mudah dan bergelombang mencapai kantor polisi. Dengan balok dan batu mereka menderaikan semua kaca jendela dan lampu serta peralatan yang ada. Tak jelas siapa yang memimpin penyerangan, sehingga semua personil polisi angkat kaki menyelamatkan diri. Amuk warga menyebabkan suasana sangat mencekam oleh teriakan para penyerang. Kendaraan terhambat sekitar lima ratus meter dari lokasikejadian sehingga macet ratusan meter. “Suasana benar-benar mencekam. Saya tak berani mendekat kerumunan,” kata seorang warga yang sempat melintas. Amuk warga itu dipicu penertiban PETI di daerah Pasiran, kawasan cagar alam di Mandor pukul 13.00. Puluhan anggota Polres dan Polsek Mandor mengobrak-abrik pondok pekerja dan dibakar. Mesin dompeng diangkut untuk dijadikan barang bukti. Operasi berlangsung hingga sore. Sukses melakukan penertiban, tim itu pulang membawa barang bukti. Sekitar pukul 18.30, mobil lewat di Pasar Mandor. Sejumlah ibu-ibu tanpa dikomando mengadang mobil Dalmas Polres dan melemparinya. Melihat gelagat tak baik, seluruh anggota tim langsung tancap gas menuju Ngabang. Ternyata massa penambang makin ramai berkumpul di pasar. Sekitar dua jam setelah aksi pelemparan itu, pekerja PETI yang pondoknya dibakar tiba di Pasar Mandor. Mereka pun menyatu hingga hingar bingar dengan kemarahan. “Saya perkirakan jumlah massa mencapai 500 an,” kata sumber Equator di pasar Mandor. Mungkin karena tim Polres kembali ke Ngabang, sekitar 21.00, massa menyerang kantor Polsek Mandor. Suasana gelap gulita karena lampu-lampu dipecahkan massa. Yang ada hanya kerumunan massa yang berteriak-teriak emosional sambil melampiaskan amarah. Jalan macet total. Kendaraan dari dan ke arah Pontianak terhadang masa. “Saya perkirakan macet mencapai satu kilo meter. Itu pasti akan bertambah lagi, karena aksi massa belum berakhir,” kata seorang yang lolos dari kerumunan massa. Sampai berita ini diturunkan, suasana Pasar Mandor masih mencekam. Belum ada bantuan dari pihak Polres maupun Polda. Sementara massa masih terlihat emosial dan mengurung kantor itu. “Mereka adalah pekerja PETI. Sementara orang pasar Mandor lebih banyak nonton,” kata sumber Equator. Sekitar pukul 22.20, tiga truk Dalmas yang mengangkut satuan Brimob Polda Kalbar dikerahkan dan melintas ke arah jembatan Landak. Diperkirakan Pontianak-Mandor 79 Km akan ditempuh pasukan dalam 1,5 jam ke lokasi. Sementara, kendati massa penyerang mulai tenang, namun mereka menunggu perkembangan. Sampai lewat pukul 23.00, Kapolda Brigjen Pol Drs Edwin TP Lumban Tobing yang sudah meluncur ke lokasi, tidak berhasil dihubungi via HP-nya. ”Kapolda sudah ke lokasi bersama satuan Brimobdari Pontianak. Polisi juga di back up oleh pasukan TNI yang dikerahkan beberapa saat setelah kejadian. Massa berangsur dapat dikendalikan,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Drs Suhadi,Msi kepada Equator. Operasi Penertiban Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi dikonfirmasi pukul 21.45 membenarkan telah kejadian penyerangan itu. “Ya, benar kejadian itu. Warga marah setelah kita menertibkan PETI,” katanya dihubungi, tadi malam. Apa yang dilakukan untuk menertibkan massa? “Baru saja saya mengirim anggota ke Mandor untuk menghalau mereka. Sekarang mungkin dalam perjalanan,” jawabnya singkat. Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suwadi SW,MSi lewat telepon genggamnya sekitar pukul 21.55 belum bisa memberikan penjelasan karena harus mengontak anggota di Mandor. Polres Landak memang gencar melakukan operasi penertiban PETI. Selasa (26/5) lalu polisi berhasil
menertibkan PETI di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor dan menyita barang bukti (BB) berupa mesin dompeng empat buah dan peralatannya. Sebanyak tujuh karyawan PETI dimasukan sel Mapolres Landak. Sebagai tersangka, Taufik Wibowo, Jumadi, Edo, Sunardi, Miswan, Eton, Agus. Mereka warga asal Sintang dan Kabupaten Pontianak. Sementara bos atau cukong masih diburu hingga saat ini, yakni Tambah Wahono dan Laman, warga kayu Manis Sintang. Kemudian Selasa (2/6), operasi kembali dilancarkan di Dusun Lian Sipi Desa Mandor. Petugas mengamankan dua mesin dompeng yang sedang bekerja tapi yang satu set anak buahnya sudah kabur. Lima orang anak buahnya yaitu Sr, St, Jm, Tn dan Tt, bersama barang bukti mesin dompeng yang masih terpasang diamankan di Mapolres Landak. Sedangkan bos pemilik mesin bernama Tawang masih buron hingga saat ini. (rie)