*4 Hari lagi Rampung Dilipat
Ngabang, Equator
Sejumlah logistik pelaksanaan Pemilu legislatif KPU Landak sudah menerima semua surat suara baik untuk DPD, DPRD kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR-RI. Sehingga tidak ada masalah lagi hanya masih menunggu logistik Pemilu lainnya seperti alat untuk memberi tanda centang pada surat suara. “Surat suara terakhir datang takni untuk DPR RI sekitar empat haru sudah rampung dilipat dan disortir,” kata Divisi Logistik dan Keuangan KPU Landak Ya’ Dedi Sufriyadi ditemui di kantornya, Kamis (12/3).
Untuk surat suara, saat ini sudah dilakukan pelipatan yang melibatkan sekitar 100 lebih masyarakat sebagai tenaga pelipat surat suara. Pelipatan surat suara ini ditargetkan empat hari ke depan sudah selesai semuanya. “Jumlah surat suara secara keseluruhan disesuaikan dengan jumlah DPT yang ditambah dengan 2 persen untuk TPS dengan jumlah sekitar 244.370 an lembar. Sedangkan jumlah DPT sebanyak 239.614,” ungkap dia.
Sedangkan untuk bilik memang masih ada beberapa kekurangan. Namun pihak KPU akan tetap mengatasinya. Kemudian untuk kotak suara juga sesuai dengan kebutuhan, yakni dalam satu TPS ada empat kotak suara. “Sedangkan jumlah TPS yang ada sebanyak 900 TPS. Jika dijumlahkan, kotak suara yang kita distribusikan sebanyak 3600 buah,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, untuk pelipatan surat suara pihak KPU menggunakan tenaga masyarakat yang berdomisili di sekitar sekretariat KPU sekitar 100 orang lebih. Mereka melakukan pelipatan dengan dua siff, mulai pukul 08-12, pukul 13-17 dan pukul 18-22 malam. “Mereka bekerja kita awasi secara ketat, selain itu untuk pengamanan di backup dari Polres Landak,” kata Dedi.
Pantauan Equator, terlihat aktivitas di sekretariat KPU Landak mulai tampak, sejumlah warga dengan sibuk duduk di semua ruang dan gudang untuk melipat surat suara. Mereka satu lembarnya dihargai jasa Rp.100 sehingga rata-rata dalam satu hari satu orang mendapat tiga kotak surat suara yang isinya masing-masing kotak 500 lembar. (rie)
*9 Parpol Tak Hadir Kesepakatan Pemilu Damai
Ngabang, Equator
Para pimpinan partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) dalam menggelar tahapan kampanye agar selalu menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran, kedamaian dan santun yang bermartabat, jangan saling menjatuhkan fugur lain apalagi sampai mengedepankan etnis dan agama. “Diharapkan kepada pimpinan parpol dalam mengemas dalam meteri kampanye hendaknya tetap pada jalur dan ketentuan yang berlaku. Jangan mengekspoitasi etnis mengangkat berbedaan agama, tidak menjelakkan figur lain dan tidak membuat yel atau slogan yang memancing emosi pendukung pihak lain,” tegas Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi Kapolres dan Ketua Parpol dalam rangka kesepakatan bersama Pemilu aman dan damai peserta Pemilu legislatif 2009, dia aula Mapolres Landak, Rabu (11/3) kemarin.
Dalam kegiatan yang dihelat Polres Landak itu, sangat disayangkan ada sembilan parpol tidak hadir untuk mengirimkan utusannya untuk menandatangi kesepakatan bersama Pemilu aman dan damai. Padahal penandatangan itu langsung disaksikan Bupati, Muspida dan tokoh masyarakat Kabupaten Landak. Adapun kesembilan parpol yang tak hadir yakni Partai Demokrat, Partai RepublikaN, PKDI, PPP, PKP, PDP, PDK, PPIB dan PSI .
“Saya berharap ketua Parpol dapat membangun suatu komitmen yang dituangkan dalam kesepakatan bersama ini. Karena hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral kita untuk mensukses Pemilu legislatif di Landak ini,” tegas Kapolres.
Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi mengatakan, jika melihat pengalaman-pengalaman tersebut, Bupati mempunyai keyakinan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 di Landak akan berjalan aman dan damai. Apalagi sebagai warga masyarakat Landak, tentunya masyarakat tidak ingin menodai predikat kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat Kalbar pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. “Sebab untuk Pilkada Gubernur, Kalbar mendapatkan peringkat pertama dalam hal keamanan penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh karena itu saya yakin dan percaya kita mampu untuk menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban ketika kita melaksanakan Pemilu 2009 ini,” ungkap Bupati.
Ia meminta kepada aparat keamanan agar tidak ragu-ragu bertindak tegas. Jika terjadi hal-hal yang bisa merusak keamanan dan kedamaian didalam masyarakat, terutama dalam rangka menyongsong Pemilu 2009 ini. “Kita harus menegakan supremasi hukum. Oleh karena itu aturan-aturan hukum dan hak-hak azasi manusia harus dikedepankan. Seluruh seluruh komponen masyarakat, termasuk seluruh komponen pemerintah daerah akan membantu dalam pelaksanaannya,” tegas Bupati.
*Gelar Pasukan
Jajaran Polres Landak, Rabu (11/3) kemarin juga menggelar upacara gelar pasukan operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2009. Hadir Bupati Landak Dr Adrianus Asia Sidot,M.Si, Wakil Ketua DPRD Klemen Apui, S.IP, Kajari Ngabang SR Nasution, SH.MH, Dandim 1201 Mempawah Kolonel Inf.P Sirait, Kepala PN Mempawah Marigan Merpaung, SH.MH, Danyon Armed 16/105 Tarik Letkol ARM Tedy Surachmad dan Ketua KPU Ir Sudianto.
Kapolres ak AKBP Drs Tony Ep Sinambela, M.si dalam sambutan tertulis Kapolri mengatakan, Pemilu 2009 merupakan agenda Nasional, dari perjalanan demokrasi di indonesia yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir maka demokrasi sebuah sistem politik yang akan dapat berjalan efektif dalam mengelolah kehidupan kebangsaan dan negara. “Untuk mencapai kondisi tersebut maka diperlukan kesadaran seluruh elemen masyarakat,” ujar Tony.(rie)
Ngabang, Equator
Para pimpinan partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) dalam menggelar tahapan kampanye agar selalu menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran, kedamaian dan santun yang bermartabat, jangan saling menjatuhkan fugur lain apalagi sampai mengedepankan etnis dan agama. “Diharapkan kepada pimpinan parpol dalam mengemas dalam meteri kampanye hendaknya tetap pada jalur dan ketentuan yang berlaku. Jangan mengekspoitasi etnis mengangkat berbedaan agama, tidak menjelakkan figur lain dan tidak membuat yel atau slogan yang memancing emosi pendukung pihak lain,” tegas Kapolres Landak AKBP Drs Tony Ep Sinambela Msi saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi Kapolres dan Ketua Parpol dalam rangka kesepakatan bersama Pemilu aman dan damai peserta Pemilu legislatif 2009, dia aula Mapolres Landak, Rabu (11/3) kemarin.
Dalam kegiatan yang dihelat Polres Landak itu, sangat disayangkan ada sembilan parpol tidak hadir untuk mengirimkan utusannya untuk menandatangi kesepakatan bersama Pemilu aman dan damai. Padahal penandatangan itu langsung disaksikan Bupati, Muspida dan tokoh masyarakat Kabupaten Landak. Adapun kesembilan parpol yang tak hadir yakni Partai Demokrat, Partai RepublikaN, PKDI, PPP, PKP, PDP, PDK, PPIB dan PSI .
“Saya berharap ketua Parpol dapat membangun suatu komitmen yang dituangkan dalam kesepakatan bersama ini. Karena hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral kita untuk mensukses Pemilu legislatif di Landak ini,” tegas Kapolres.
Bupati Landak DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi mengatakan, jika melihat pengalaman-pengalaman tersebut, Bupati mempunyai keyakinan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 di Landak akan berjalan aman dan damai. Apalagi sebagai warga masyarakat Landak, tentunya masyarakat tidak ingin menodai predikat kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat Kalbar pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. “Sebab untuk Pilkada Gubernur, Kalbar mendapatkan peringkat pertama dalam hal keamanan penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh karena itu saya yakin dan percaya kita mampu untuk menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban ketika kita melaksanakan Pemilu 2009 ini,” ungkap Bupati.
Ia meminta kepada aparat keamanan agar tidak ragu-ragu bertindak tegas. Jika terjadi hal-hal yang bisa merusak keamanan dan kedamaian didalam masyarakat, terutama dalam rangka menyongsong Pemilu 2009 ini. “Kita harus menegakan supremasi hukum. Oleh karena itu aturan-aturan hukum dan hak-hak azasi manusia harus dikedepankan. Seluruh seluruh komponen masyarakat, termasuk seluruh komponen pemerintah daerah akan membantu dalam pelaksanaannya,” tegas Bupati.
*Gelar Pasukan
Jajaran Polres Landak, Rabu (11/3) kemarin juga menggelar upacara gelar pasukan operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2009. Hadir Bupati Landak Dr Adrianus Asia Sidot,M.Si, Wakil Ketua DPRD Klemen Apui, S.IP, Kajari Ngabang SR Nasution, SH.MH, Dandim 1201 Mempawah Kolonel Inf.P Sirait, Kepala PN Mempawah Marigan Merpaung, SH.MH, Danyon Armed 16/105 Tarik Letkol ARM Tedy Surachmad dan Ketua KPU Ir Sudianto.
Kapolres ak AKBP Drs Tony Ep Sinambela, M.si dalam sambutan tertulis Kapolri mengatakan, Pemilu 2009 merupakan agenda Nasional, dari perjalanan demokrasi di indonesia yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir maka demokrasi sebuah sistem politik yang akan dapat berjalan efektif dalam mengelolah kehidupan kebangsaan dan negara. “Untuk mencapai kondisi tersebut maka diperlukan kesadaran seluruh elemen masyarakat,” ujar Tony.(rie)
Soal Makam Juang Mandor Dicaplok
Ngabang, Equator
Pencapolkan areal hutan lindung Makam Juang Mandor oleh salah satu pengusaha perseorangan perkebunan sawit seluas 1 hektare. Rupanya Bupati Landak baru mengetahui dan merasa terkenjut sehingga akan melakukan pengecekan di lapangan untuk diluruskan. “Nanti akan kita luruskan di lapangan, ya, kita akan menurunkan tim ahli, saya juga baru tahu. Siapa yang mencaplok, ini harus ditindaklanjuti,” ujar singkat Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi dikonfirmasi usai menghadiri upacara gelar pasukan Mantap Brata di Polres Landak, Rabu (11/3) pagi kemarin.
Wakil Ketua DPRD Landak Klemen Apui SIP juga mengaku terkejut setelah membaca koran bahwa lahan Makam Juang Mandor telah dicaplok mencapai 1 hektare yang akan ditanami kebun sawit. Karena ini dianggap hanya masalah kecil karena bukan perusahaan yang membabat lahan, agar diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan untuk dicari mufakat. “Kalau ini merupakan kawasan hutan lindung provinsi, maka pemagaran atau patok dipermanenkan agar jelas,” kata Apui.
Sementara itu Zalbevri pengusaha sawit yang melakukan pencaplokan menyatakan, pihaknya mengaku selama mengerjakan lahan untuk perkebunan sawit belum pernah melihat di lokasi karena sudah mempercayakan anak buahnya. Selain itu, dia malah meminta kepada pengawas makam untuk menentukan batas lahan tersebut. “Kita sama-sama melihat batas yang sebenarnya dan menentukan batas,”ujar calon legislatif dari PDI-P ini.
Menurut dia, jika memang sudah terkena batas lahan, dirinya mengaku tidak akan mengambil lahan kawasan Makam Juang itu, sedangkan lahan yang sudah ditebas anggap saja itu perawatan agar lebih baik. “Karena batasnya sudah tidak kelihatan setelah dibakar baru kelihatan,” ucapnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, pembukaan lahan kebun sawit sudah mendekati lokasi makam dan membakar kebun sehingga lokasi makam sepuluh di caplok hampir 1 hektar. Batas lokasi makam sudah jelas, karena di buktikan masih ada dipagar kawat berduri sejak zaman Jepang,”beber Pengawas Makam Juang Mandor bernama Bintan saat melapor Equator.
Ia mengaku sudah melaporkan kejadian kebakaran dan pencaplokkan lokasi makam sepuluh kepada kepala desa Mandor dan Camat melalui Kasi Trantib, tapi hingga sekarang tidak ada tindakan dari Pemerintah setempat. Bintan dengan nada kesal menuturkan, sejak tahun 1973 dia datang dan tinggal di desa Mandor dan sangat mengetahui lokasi dan sejarah Mandor. “Dulu tidak ada orang yang berani mengambil sebatang kayu, di wilayah makam juang karena dikatakan hutan lindung dan cagar alam, tapi sekarang sudah menjadi hutan bebas,” ujar Bintan. (rie)
Ngabang, Equator
Pencapolkan areal hutan lindung Makam Juang Mandor oleh salah satu pengusaha perseorangan perkebunan sawit seluas 1 hektare. Rupanya Bupati Landak baru mengetahui dan merasa terkenjut sehingga akan melakukan pengecekan di lapangan untuk diluruskan. “Nanti akan kita luruskan di lapangan, ya, kita akan menurunkan tim ahli, saya juga baru tahu. Siapa yang mencaplok, ini harus ditindaklanjuti,” ujar singkat Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi dikonfirmasi usai menghadiri upacara gelar pasukan Mantap Brata di Polres Landak, Rabu (11/3) pagi kemarin.
Wakil Ketua DPRD Landak Klemen Apui SIP juga mengaku terkejut setelah membaca koran bahwa lahan Makam Juang Mandor telah dicaplok mencapai 1 hektare yang akan ditanami kebun sawit. Karena ini dianggap hanya masalah kecil karena bukan perusahaan yang membabat lahan, agar diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan untuk dicari mufakat. “Kalau ini merupakan kawasan hutan lindung provinsi, maka pemagaran atau patok dipermanenkan agar jelas,” kata Apui.
Sementara itu Zalbevri pengusaha sawit yang melakukan pencaplokan menyatakan, pihaknya mengaku selama mengerjakan lahan untuk perkebunan sawit belum pernah melihat di lokasi karena sudah mempercayakan anak buahnya. Selain itu, dia malah meminta kepada pengawas makam untuk menentukan batas lahan tersebut. “Kita sama-sama melihat batas yang sebenarnya dan menentukan batas,”ujar calon legislatif dari PDI-P ini.
Menurut dia, jika memang sudah terkena batas lahan, dirinya mengaku tidak akan mengambil lahan kawasan Makam Juang itu, sedangkan lahan yang sudah ditebas anggap saja itu perawatan agar lebih baik. “Karena batasnya sudah tidak kelihatan setelah dibakar baru kelihatan,” ucapnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, pembukaan lahan kebun sawit sudah mendekati lokasi makam dan membakar kebun sehingga lokasi makam sepuluh di caplok hampir 1 hektar. Batas lokasi makam sudah jelas, karena di buktikan masih ada dipagar kawat berduri sejak zaman Jepang,”beber Pengawas Makam Juang Mandor bernama Bintan saat melapor Equator.
Ia mengaku sudah melaporkan kejadian kebakaran dan pencaplokkan lokasi makam sepuluh kepada kepala desa Mandor dan Camat melalui Kasi Trantib, tapi hingga sekarang tidak ada tindakan dari Pemerintah setempat. Bintan dengan nada kesal menuturkan, sejak tahun 1973 dia datang dan tinggal di desa Mandor dan sangat mengetahui lokasi dan sejarah Mandor. “Dulu tidak ada orang yang berani mengambil sebatang kayu, di wilayah makam juang karena dikatakan hutan lindung dan cagar alam, tapi sekarang sudah menjadi hutan bebas,” ujar Bintan. (rie)
*Instansi Terkait Jangan Diam Saja
Mandor, Equator
Maraknya pembukaan perkebunan sawit di Kecamatan Mandor tampaknya lolos dari pengawasan instansi terkait. Buktinya, tanah Makam Juang Mandor dibiarkan dicaplok oleh pengusaha untuk dijadikan sawit mencapai luas 1 hektare. Jika ini dibiarkan, peninggalan sejarah rakyat Indonesia ini pasti akan terancam jadi sawit semua.
“Orang membuat kebun sawit mendekati lokasi makam dan membakar kebun sehingga lokasi makam sepuluh di caplok hampir 1 hektar. Batas lokasi makam sudah jelas, karena di buktikan masih ada dipagar kawat berduri sejak zaman Jepang,”beber Pengawas Makam Juang Mandor bernama Bintan saat melapor Equator, kemarin.
Ia mengaku sudah melaporkan kejadian kebakaran dan pencaplokkan lokasi makam sepuluh kepada kepala desa Mandor dan Camat melalui Kasi Trantib, tapi hingga sekarang tidak ada tindakan dari Pemerintah setempat. Bintan dengan nada kesal menuturkan, sejak tahun 1973 dia datang dan tinggal di desa Mandor dan sangat mengetahui lokasi dan sejarah Mandor. “Dulu tidak ada orang yang berani mengambil sebatang kayu, di wilayah makam juang karena dikatakan hutan lindung dan cagar alam, tapi sekarang sudah menjadi hutan bebas,” ujar Bintan.
Dikonfirmasi Equator, juru kunci Makam Juang Mandor Abdul Samad membenarkan bahwa ada orang membakar lahan kebunnya sehingga lokasi makam sepuluh terbakar hampir 1 hektar. Batas wilayah makam sudah cukup jelas, sejak zaman Jepang sudah dipagar dengan menggunakan kawat berduri.
“Sampai sekarang pun bukti pagarnya masih ada, hanya sudah tidak berbentuk pagar, tapi kawatnya masih ada. Kalau kita melihat di lokasi yang terbakar berarti lahan tersebut sudah di tebas sehingga mudah terbakar,” ungkapnya.
Ia sebagai juru kunci makam hanya bisa melapor dengan pemerintah setempat, tapi hasil tindaknya tidak ada. Untuk itu dia berharap lokasi makam juang jangan di ganggu karena merupakan hutan yang masih asli, hampir setiap tahun lokasi ini di kunjungi anak sekolah dari kota untuk belajar mengenal hutan. “Dan satu-satunya hutan yang dekat dengan pasar dan jalan. Apalagi setiap bulan Juni ada acara ziarah di makam juang Mandor. Kita masyarakat harus peduli dengan hutan untuk anak cucu kita nanti,” tukas Samad.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Landak Vinsensius,S.Sos,MMA dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait adanya pencaplokan lahan di hutan Makam Juang Mandor tersebut. Jika memang yang melakukan adalah usaha perseorangan (bukan perusahaan,red) dibawah 25 hektere memang sulit karena tidak dasar aturan. Namun, pihak Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bisa mengambil tindakan untuk mendatangkan saksi ahli. Karena jika dilihat yang menjadi persoalan adalah hutan lindung bukan perkebunan sawitnya. “Jadi pihak pengawas Makam Juang Mandor kita sarankan melaporkan kepada Desa dan Kecamatan setempat selanjutnya agar dikoordinasikan Dinas Kehutanan untuk mencari solusi,” kata Vinsen melalui via selularnya, kemarin sore. (rie)
Mandor, Equator
Maraknya pembukaan perkebunan sawit di Kecamatan Mandor tampaknya lolos dari pengawasan instansi terkait. Buktinya, tanah Makam Juang Mandor dibiarkan dicaplok oleh pengusaha untuk dijadikan sawit mencapai luas 1 hektare. Jika ini dibiarkan, peninggalan sejarah rakyat Indonesia ini pasti akan terancam jadi sawit semua.
“Orang membuat kebun sawit mendekati lokasi makam dan membakar kebun sehingga lokasi makam sepuluh di caplok hampir 1 hektar. Batas lokasi makam sudah jelas, karena di buktikan masih ada dipagar kawat berduri sejak zaman Jepang,”beber Pengawas Makam Juang Mandor bernama Bintan saat melapor Equator, kemarin.
Ia mengaku sudah melaporkan kejadian kebakaran dan pencaplokkan lokasi makam sepuluh kepada kepala desa Mandor dan Camat melalui Kasi Trantib, tapi hingga sekarang tidak ada tindakan dari Pemerintah setempat. Bintan dengan nada kesal menuturkan, sejak tahun 1973 dia datang dan tinggal di desa Mandor dan sangat mengetahui lokasi dan sejarah Mandor. “Dulu tidak ada orang yang berani mengambil sebatang kayu, di wilayah makam juang karena dikatakan hutan lindung dan cagar alam, tapi sekarang sudah menjadi hutan bebas,” ujar Bintan.
Dikonfirmasi Equator, juru kunci Makam Juang Mandor Abdul Samad membenarkan bahwa ada orang membakar lahan kebunnya sehingga lokasi makam sepuluh terbakar hampir 1 hektar. Batas wilayah makam sudah cukup jelas, sejak zaman Jepang sudah dipagar dengan menggunakan kawat berduri.
“Sampai sekarang pun bukti pagarnya masih ada, hanya sudah tidak berbentuk pagar, tapi kawatnya masih ada. Kalau kita melihat di lokasi yang terbakar berarti lahan tersebut sudah di tebas sehingga mudah terbakar,” ungkapnya.
Ia sebagai juru kunci makam hanya bisa melapor dengan pemerintah setempat, tapi hasil tindaknya tidak ada. Untuk itu dia berharap lokasi makam juang jangan di ganggu karena merupakan hutan yang masih asli, hampir setiap tahun lokasi ini di kunjungi anak sekolah dari kota untuk belajar mengenal hutan. “Dan satu-satunya hutan yang dekat dengan pasar dan jalan. Apalagi setiap bulan Juni ada acara ziarah di makam juang Mandor. Kita masyarakat harus peduli dengan hutan untuk anak cucu kita nanti,” tukas Samad.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Landak Vinsensius,S.Sos,MMA dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait adanya pencaplokan lahan di hutan Makam Juang Mandor tersebut. Jika memang yang melakukan adalah usaha perseorangan (bukan perusahaan,red) dibawah 25 hektere memang sulit karena tidak dasar aturan. Namun, pihak Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bisa mengambil tindakan untuk mendatangkan saksi ahli. Karena jika dilihat yang menjadi persoalan adalah hutan lindung bukan perkebunan sawitnya. “Jadi pihak pengawas Makam Juang Mandor kita sarankan melaporkan kepada Desa dan Kecamatan setempat selanjutnya agar dikoordinasikan Dinas Kehutanan untuk mencari solusi,” kata Vinsen melalui via selularnya, kemarin sore. (rie)
*Untuk Kasus Sengketa Tanah
Ngabang, Equator
Kejaksanaan Negeri (Kejari) Ngabang dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Landak teken Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan piagam kerjasama. Salah satunya tujuannya untuk menangani sejumlah kasus sengketa tanah yang ada di Landak ini. Penandatatangan langsung dilakukan Kajari Ngabang SR. Nasution,SH MH dan Kepala BPN Landak Drs Domdom Pangaribuan, di aula kantor Kejari Ngabang, Kamis (5/3) kemarin.
Nasution mengatakan, penandatanganan piagam kerjasama itu merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Kejari Ngabang dengan instansi pemerintah di Landak. Maka, dengan ditandatanganinya piagam kerjasama ini diharapkan agar instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang ada di Landak dapat membuat piagam kerjasama serupa dengan Kejari Ngabang dimasa mendatang. “Peran Kejaksaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah bahkan masyarakat yakni pelayanan hukum dan pertimbangan hukum yang merupakan kegiatan Kejaksaan dalam memberikan nasihat hukum atau pendapat hukum,” papar Nasution.
Menurut ia, pelayanan hukum tersebut diberikan oleh Kejaksaan kepada anggota masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdata Tata Usaha Negara diluar proses pengadilan. Sedangkan dalam pertimbangan hukum, nasihat hukum dan pendapat hukum diberikan kepada instansi pemerintah, BUMD dan BUMN. “Ada dua manfaat jika instansi pemerintah, BUMD dan BUMN yang memilih atau memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk menangani perkara perdata atau Tata Usaha Negara yang dihadapi,” ungkap Nasution.
Sementara itu, DD Pangaribuan menyambut baik atas prakarsa dari Kajari Ngabang terhadap penandatanganan piagam kerjasama ini. Ia mengakui, saat ini kasus sengketa tanah masih sangat meningkat. Ini bisa kita lihat dari data-data sebelumnya yaitu sebelum dikeluarkannya Peraturan Kepala BPN No. 10 tahun 2007, kasus sengketa dan perkara di BPN seluruh Indonesia berkisar 2000 an kasus. “Setelah BPN mendata atau setelah adanya peraturan tersebut, kasus sengketa dan perkara tanah langsung meningkat sebesar 300 persen. Jadi sekarang ini sengketa, konflik dan perkara di Pengadilan mencapai 7000 lebih. Masalah pertanahan ini memang tidak akan pernah habis-habisnya,”ungkap Pangaribuan. (rie)
*Pemda dan Depag Bentuk Tim
Ngabang, Equator
Komisi A DPRD Landak menepati janji untuk mengundang 100 lebih guru honor agama mulai dari Katolik, Protestan dan Islam untuk dialog langsung dengan instansi terkait atas aspirasi agar diangkat menjadi CPNS. Tapi mereka sedikit kecewa, seharusnya langsung ketemu bupati tapi hanya hadir asisten I, kepegawaian, perwakilan dinas pendidikan dan dari departeman agama (Depag) Landak. Pertemuan di aula kantor bupati, Kamis (5/3) siang itu telah diputuskan kesepakatan akan dibentuk tim dari Pemda, Depag, DPRD dan perwakilan guru untuk menghadap di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Pusat. “Kita sepakati bersama untuk bentuk tim. Karena menurut informasi dari bupati yang disampaikan kepada saya melalui via telepon, tahun ini sekitar Maret atau Mei akan ada penerimaan CPNS,” kata Ketua Komisi A DPRD Landak Adrianus Yanto Nunus SH MH saat dialog, kemarin.
Maka dari itu, jika memang bulan tersebut ada informasi penerimaan CPNS, masalah ini perlu dibentuk tim bersama untuk berangkat ke Jakarta langsung meghadap kepada Menpan agar dibuka formasi guru agama. “Jadi nanti tim akan berkoordinasi dengan bupati dan gubernur,” ujar Nunus.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran,S.Sos menyampaikan maaf karena bupati tidak bisa hadir karna ada tugas luar, yang sedianya memang hadir di harapan para penyampai aspirasi itu. “Kami ini adalah pembantu saja tidak bisa mengambil keputusan,” ujar Marcos.
Tapi, jangan khawatir, Marcos berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada bupati seperti rencana pembentukan tim, permintaan rekomendasi dari bupati agar tim bisa mendapatkan juga rekomendasi dari Gubernur Kalbar dan bisa langsung berangkat ke Menpan. “Karena menghadap Menpan tanpa ada rekoemdasi Gubernur tidak bisa tidak bisa, ini sesuai UU 32 tahun 2004 Gubernur adalah wakil pemerintah pusat,” jelas Marcos.
*Lulusan DII-PGSD
Sementara setelah 100 lebih guru honor agama bubar setelah mendapat jawaban akan dibentuk tim untuk berangkat ke Menpan. Rupanya komisi A juga mengundang sekitar puluhan lulusan DII-PGSD Untan Pontianak yang waktu itu juga menyampaikan aspirasi di dewan agar diangkat CPNS atau paling tidak tenaga honor yang dibiayai daerah. Saat dialog di dewan tanggal 8 Januari lalu bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot didampingi Sekda Drs Ludis Msi mengeluarkan kebijakan akan ada penerimaan CPNS susulan, tapi setelah keluar penguman nama-nama mereka hanya beberapa orang saja. Maka kali ini mereka menagih lagi tentang akan diangkat menjadi tenaga guru kontrak dan anggaran sudah disiapkan di APBD. “Kami bukan mengelak dengan masalah ini, tapi saya baru sekitar 10 hari menjabat kepala kepegawaian, jadi nanti saya akan konsultasi lagi dengan pejabat yang sebelumnnya,” ujar Marcos singkat.
Pertemuan di aula bupati itu, langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Klemen Apui SIP, didampingi anggota dewan dari komisi A dan C, dari pihak eksekutif Asisnten I Yohanes Meter didampingi, Kepala BKPP Marcos Lahiran, Sekretaris Dinas Pendidikan Erick Yohanes dan dari Depag diwakili Kasi Bimas Katolik Andreas Andeh.(rie)
Ngabang, Equator
Komisi A DPRD Landak menepati janji untuk mengundang 100 lebih guru honor agama mulai dari Katolik, Protestan dan Islam untuk dialog langsung dengan instansi terkait atas aspirasi agar diangkat menjadi CPNS. Tapi mereka sedikit kecewa, seharusnya langsung ketemu bupati tapi hanya hadir asisten I, kepegawaian, perwakilan dinas pendidikan dan dari departeman agama (Depag) Landak. Pertemuan di aula kantor bupati, Kamis (5/3) siang itu telah diputuskan kesepakatan akan dibentuk tim dari Pemda, Depag, DPRD dan perwakilan guru untuk menghadap di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Pusat. “Kita sepakati bersama untuk bentuk tim. Karena menurut informasi dari bupati yang disampaikan kepada saya melalui via telepon, tahun ini sekitar Maret atau Mei akan ada penerimaan CPNS,” kata Ketua Komisi A DPRD Landak Adrianus Yanto Nunus SH MH saat dialog, kemarin.
Maka dari itu, jika memang bulan tersebut ada informasi penerimaan CPNS, masalah ini perlu dibentuk tim bersama untuk berangkat ke Jakarta langsung meghadap kepada Menpan agar dibuka formasi guru agama. “Jadi nanti tim akan berkoordinasi dengan bupati dan gubernur,” ujar Nunus.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran,S.Sos menyampaikan maaf karena bupati tidak bisa hadir karna ada tugas luar, yang sedianya memang hadir di harapan para penyampai aspirasi itu. “Kami ini adalah pembantu saja tidak bisa mengambil keputusan,” ujar Marcos.
Tapi, jangan khawatir, Marcos berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada bupati seperti rencana pembentukan tim, permintaan rekomendasi dari bupati agar tim bisa mendapatkan juga rekomendasi dari Gubernur Kalbar dan bisa langsung berangkat ke Menpan. “Karena menghadap Menpan tanpa ada rekoemdasi Gubernur tidak bisa tidak bisa, ini sesuai UU 32 tahun 2004 Gubernur adalah wakil pemerintah pusat,” jelas Marcos.
*Lulusan DII-PGSD
Sementara setelah 100 lebih guru honor agama bubar setelah mendapat jawaban akan dibentuk tim untuk berangkat ke Menpan. Rupanya komisi A juga mengundang sekitar puluhan lulusan DII-PGSD Untan Pontianak yang waktu itu juga menyampaikan aspirasi di dewan agar diangkat CPNS atau paling tidak tenaga honor yang dibiayai daerah. Saat dialog di dewan tanggal 8 Januari lalu bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot didampingi Sekda Drs Ludis Msi mengeluarkan kebijakan akan ada penerimaan CPNS susulan, tapi setelah keluar penguman nama-nama mereka hanya beberapa orang saja. Maka kali ini mereka menagih lagi tentang akan diangkat menjadi tenaga guru kontrak dan anggaran sudah disiapkan di APBD. “Kami bukan mengelak dengan masalah ini, tapi saya baru sekitar 10 hari menjabat kepala kepegawaian, jadi nanti saya akan konsultasi lagi dengan pejabat yang sebelumnnya,” ujar Marcos singkat.
Pertemuan di aula bupati itu, langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Klemen Apui SIP, didampingi anggota dewan dari komisi A dan C, dari pihak eksekutif Asisnten I Yohanes Meter didampingi, Kepala BKPP Marcos Lahiran, Sekretaris Dinas Pendidikan Erick Yohanes dan dari Depag diwakili Kasi Bimas Katolik Andreas Andeh.(rie)
*Upah Lipat Surat Suara Rp.100/lembar
Ngabang, Equator
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak sudah menerima sebagian logistik untuk pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April mendatang. Diantaranya surat suara, tinta, segel, sampul. Sedangkan kotak dan bilik suara masih proses pegajuan. Untuk sortir dan pelipatan surat suara diupahkan kepada masyarakat yang tinggal di dekat kantor KPU dengan harga Rp.100 per lembarnya.
“Jumlah urat suara yang sudah kita terima 244.405 lembar untuk DPRD Kabupaten, 244.406 untuk surat suara DPRD Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPR RI dan DPD, belum diterima KPUD Landak,” kata Divisi Logistik dan Keuangan KPU Landak Ya’ Dedi Sufriyadi ditemui di kantornya, Rabu (4/3) kemarin.
Untuk surat suara DPRD Kabupaten, dibagi 5 daerah pemilihan (dapil). Landak I sebanyak 64.056 lembar, Landak II sebanyak 72.685 lembar, Landak III sebanyak 47.080 lembar, Landak IV sebanyak 35.079 lembar dan Landak V sebanyak 25.505 lembar. Selanjutnya, surat suara ini belum dilakukan pensortiran. Jika sudah disortir bisa saja terjadi penyusutan karena ada surat suara yang rusak. “Meskipun demikian kita berharap dalam pensortiran nanti mudah-mudahan tidak banyak surat suara yang rusak. Selain itu, kalau kita lihat dari jumlah surat suara yang diperlukan, jumlah tersebut memang sudah memenuhi dari jumlah yang kita perlukan,” kata dia.
Sedangkan untuk tinta berjumlah 1800 botol, segel 55.865 lembar dan sampul dari beberapa jenis jumlah total 35352. sementara itu memang KPU Landak sudah menerima tinta, segel, surat suara dan amplop, tapi KPUD belum menerima logistick Pemilu berupa kotak dan bilik suara. Saat inipun KPUD Landak tengah mengajukan permohonan untuk pengadaan logistic tersebut. “Kita juga masih memakai kotak dan bilik suara pada Pemilu 2004 lalu,” ujar Dedi.
Sedangkan untuk pendistribusian logistik Pemilu di daerah-daerah yang sulit dijangkau di wilayah Landak, ia mengatakan KPUD Landak sendiri sudah memetakan daerah-daerah yang sulit dijangkau tersebut. Dari pemetaan daerah-daerah yang sulit dijangkau itu, KPUD Landak tetap memfokuskan pendistribusian logistik Pemilu ke daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau itu, terutama pendistribusian kotak dan bilik suara. “Kita tetap berharap jadwal pendistribusian logistic yang sudah kita buat itu bisa tercapai,”ungkap Dedi.
Sementara itu, pantauan koran ini di kantor KPU sejak pagi hingga sore terlihat warga berbondong-bondong mendatangi kantor penyelanggara Pemilu itu untuk membantu melipat surat suara. Warga dibekali tanda pengenal oleh pihak KPU sebagai petugas pelipat surat suara yang ditanda tangani langsung oleh Ketua KPU Landak Ir Sudianto. Sebelum di melakukan pelipatan, jasa kerja itu diberikan pengarahan dan pembelaran terlebih dahulu cara untuk melipat. “Untuk satu orang tenaga pelipat dihargai Rp. 100 per lembar. Sebelum melaksanakan pelipatan surat suara, para tenaga pelipat inipun sudah diberi bimbingan oleh koordinator pelipatan surat suara,” tandas Dedi. (rie)
