KPU Landak Terima Logistik Pemilu

23.31 >>

*Upah Lipat Surat Suara Rp.100/lembar

Ngabang, Equator
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak sudah menerima sebagian logistik untuk pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April mendatang. Diantaranya surat suara, tinta, segel, sampul. Sedangkan kotak dan bilik suara masih proses pegajuan. Untuk sortir dan pelipatan surat suara diupahkan kepada masyarakat yang tinggal di dekat kantor KPU dengan harga Rp.100 per lembarnya.
“Jumlah urat suara yang sudah kita terima 244.405 lembar untuk DPRD Kabupaten, 244.406 untuk surat suara DPRD Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPR RI dan DPD, belum diterima KPUD Landak,” kata Divisi Logistik dan Keuangan KPU Landak Ya’ Dedi Sufriyadi ditemui di kantornya, Rabu (4/3) kemarin.
Untuk surat suara DPRD Kabupaten, dibagi 5 daerah pemilihan (dapil). Landak I sebanyak 64.056 lembar, Landak II sebanyak 72.685 lembar, Landak III sebanyak 47.080 lembar, Landak IV sebanyak 35.079 lembar dan Landak V sebanyak 25.505 lembar. Selanjutnya, surat suara ini belum dilakukan pensortiran. Jika sudah disortir bisa saja terjadi penyusutan karena ada surat suara yang rusak. “Meskipun demikian kita berharap dalam pensortiran nanti mudah-mudahan tidak banyak surat suara yang rusak. Selain itu, kalau kita lihat dari jumlah surat suara yang diperlukan, jumlah tersebut memang sudah memenuhi dari jumlah yang kita perlukan,” kata dia.
Sedangkan untuk tinta berjumlah 1800 botol, segel 55.865 lembar dan sampul dari beberapa jenis jumlah total 35352. sementara itu memang KPU Landak sudah menerima tinta, segel, surat suara dan amplop, tapi KPUD belum menerima logistick Pemilu berupa kotak dan bilik suara. Saat inipun KPUD Landak tengah mengajukan permohonan untuk pengadaan logistic tersebut. “Kita juga masih memakai kotak dan bilik suara pada Pemilu 2004 lalu,” ujar Dedi.
Sedangkan untuk pendistribusian logistik Pemilu di daerah-daerah yang sulit dijangkau di wilayah Landak, ia mengatakan KPUD Landak sendiri sudah memetakan daerah-daerah yang sulit dijangkau tersebut. Dari pemetaan daerah-daerah yang sulit dijangkau itu, KPUD Landak tetap memfokuskan pendistribusian logistik Pemilu ke daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau itu, terutama pendistribusian kotak dan bilik suara. “Kita tetap berharap jadwal pendistribusian logistic yang sudah kita buat itu bisa tercapai,”ungkap Dedi.
Sementara itu, pantauan koran ini di kantor KPU sejak pagi hingga sore terlihat warga berbondong-bondong mendatangi kantor penyelanggara Pemilu itu untuk membantu melipat surat suara. Warga dibekali tanda pengenal oleh pihak KPU sebagai petugas pelipat surat suara yang ditanda tangani langsung oleh Ketua KPU Landak Ir Sudianto. Sebelum di melakukan pelipatan, jasa kerja itu diberikan pengarahan dan pembelaran terlebih dahulu cara untuk melipat. “Untuk satu orang tenaga pelipat dihargai Rp. 100 per lembar. Sebelum melaksanakan pelipatan surat suara, para tenaga pelipat inipun sudah diberi bimbingan oleh koordinator pelipatan surat suara,” tandas Dedi. (rie)
edit post

Alidin Gerah Dituding Pangkas Dana

03.30 >>
Anggota DPRD Landak asal Kecamatan Menyuke Alidin,SH merasa gerah karena dituding lawan politiknya telah melakukan pemangkasan anggaran pembangunan proyek jalan Ansang-Sidan. Padahal, anggaran tersebut sudah jelas terpampang di dalam APBD baik tahun 2008 maupun 2009 ini.
“Jalan Ansang-Sidan yang dikerjakan multiyears, 2008 dianggarkan Rp.100 juta dan tahun ini Rp.400 juta. Tapi kita menyesalkan ada caleg-caleg baru dari sana menuduh Alidin menghambat. Bahkan dikabarkan dana jalan tersebut seharusnya Rp. 1 miliar tapi dipangkas Rp.500 juta dipindahkan Jalan Kayuara-Darit,”kata Alidin kepada pers di kantornya, kemarin.
Alidin sangat menyesalkan kepada para caleg dari daerah pemilihan IV yang selalu menjatuhkan dengan cara menuding dirinya dihadapan masyarakat melakukan pemangkasan anggaran. Padahal dana tersebut sudah jelas dianggarkan di APBD. “Saya hanya menyesalkan ini yang di ekspos dari kandidat caleg dapil IV cara dia menjatuhkan saya dengan menuding menghambat pembangunan,” tegas Alidin. (rie)
edit post

Ingat ! PNS Dilarang Jadi Tim Sukses

03.29 >>
*Pemilu 2009

Ngabang, Equator
Sebanyak 315 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diangkat tahun 2005-2006 secara resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil (PNS) oleh Wakil Bupati Agustinus Sukiman SH mewakili Bupati Landak. Pelantikan di aula kantor bupati, Senin (2/3) berlangsung khitmad.
Sukiman dalam pengarahannya, diantaranya jangan melakukan larangan-larangan yang diberlakukan bagi seorang PNS, diantaranya melarang PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian, jangan melakukan tindakan indisipliner jika tidak ingin mendapatkan bentuk-bentuk hukuman disiplin seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS yang diantaranya menentukan jenis-jenis hukuman disiplin PNS dari yang ringan sampai dengan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. “Mumpung kalian baru semangat-semangatnya menjadi PNS dan kebetulan juga pada 9 April ini kita akan mengadakan gawe nasional yakni Pemilu 2009. Nah, seperti yang sudah disampaikan bapak Bupati bahwa PNS baik yang baru dilantik maupun yang sudah lama dilantik tidak boleh ikut serta menjadi tim sukses untuk suatu partai maupun figure tertentu. PNS wajib menggunakan hak pilihnya supaya tidak dibilang golput,” tegas Sukiman.
Selanjutnya, khusus bagi para tenaga guru, ia berpesan supaya bisa menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Carilah metode-metode pembelajaran yang dapat menarik minat dan bakat siswa. “Jadilah motivator yang handal, jangan mengeluh jika selama ini saudara bertugas ditempat terpencil. Justru saudara bisa menjadi cahaya yang dapat menerangi daerah tersebut. Ditangan saudaralah saya menitipkan para generasi muda di Landak ini,” pesan Sukiman.
Ia memaparkan, dengan berubahnya status CPNS menjadi PNS, berarti para PNS tersebut akan mendapat hak yang lebih daripada status CPNS sebelumnya. Hal ini tentunya bisa dijadikan pemicu kinerja para PNS bersangkutan. “Ada beberapa kewajiban PNS seperti yang diamanatkan oleh pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 seperti misalnya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah dan PNS serta mentaati jam kerja, jangan mempermalukan Korpri. Bertingkah lakulah sebagaimana layaknya seorang PNS yang diharapkan oleh bangsa ini, khususnya Pemkab Landak,” pintanya. Ditambahkan Wabup, para PNS yang baru diambil sumpah janjinya ini harus melaksanakan kewajiban secara penuh dan bertanggungjawab. Jangan hanya menuntut hak saja, tapi kewajiban tidak dijalankan. “Seimbangkanlah antara hak dan kewajiban saudara,” tandas Sukiman.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak Marcos Lahiran,S.Sos dalam laporannya, CPNS yang diangkat tahun 2005 berjumlah 315 orang. Mereka terdiri CPNS jalur tenaga honorer 199 orang, dari tenaga umum tambahan 109 orang, dari tenaga umum 7 orang. “Jumlah tersebut seharusnya 337 orang karena ada tahapan dan proses yang belum dicapai CPNS, jadi ada dua tahapan administasi berbeda yang harus dilalui agar statusnya berubah menjadi PNS yakni 232 orang harus melalui tahapan BKN karena perubahan status telah melebihi dua tahun,” urai Marcos. (rie)
edit post

Gusti Suryansyah Siap Maju Pilkada 2011

03.25 >>
*Berpeluang Pakai Jalur Independen

Ngabang, Equator
Kendati masih lama pelaksanaan Pilkada Landak yakni 2011 mendatang. Namun figur-figur untuk merebut kursi orang nomor satu di negeri intan ini sudah mulai hangat dibicarakan kalangan masyarakat. Muncul figur baru yang siap memimpin Kabupaten Landak, dia bukan orang partai politik (parpol) tapi perpeluang menggunakan jalur perseorangan atau independen. Dia adalah Drs Gusti Suryansyah Msi seorang akademisi Kalbar yang merupakan Pangeran Ratu Ismahayana Landak juga menyatakan siap jika ada dukungan untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah di Landak ini.
“Memang saya berfikir terlalu awal berbicara Pilkada Landak 2011. Tapi kalau memang rakyat menghendaki seperti itu, Insya Allah saya menyatakan siap. Kesiapan ini tentu bukan secara pribadi juga di back up oleh masyarakat sendiri,” ungkap Gusti Suryansyah kepada wartawan saat di Ngabang, Minggu (1/3).
Menurut dia, jika memang ingin masuk dalam proses politik menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah kata kuncinya adalah bersatu. Nah inilah salah satu proses perpolitikan dan itu sudah merupakan suatu konsep sehingga bukan tidak mesti dirinya mungkin saja orang lain yang memang lebih baik dan mampu dan perlu didukung. “Pastinya karena Pilkada masih lama tapi kalau tahun ini inisiasinya silahkan saja,” ujar Suryansyah.
Ketika ditanya akan menggunakan jalur apa, apakah partai politik atau perseorangan. Dia akan melihat perkembangan yang jelas peluang untuk menggunakan jalur independen terbuka luas yang terpenting syarat-syaratnya terpenuhi atau kalau ada parpol yang memberiman dukungan akan dilihat nanti. “Yang jelas secara finansial saya tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai aktifitas politik,” tandas Suryansyah. (rie)
edit post

Wabup Landak Tuding Golkar Cari Nama

00.21 >>
*Soal Interpelasi Gubernur

Ngabang, Equator
Ribut-ribut soal interpelasi dewan Provinsi Kalbar terhadap Gubernur Drs Cornelis MH terkait pelantikan eselon II dilingkungan Pemprov, rupanya membuat gerah Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman SH sehingga menuding Partai Golkar hanya mencari nama saja.
“Masalah interpelasi, kita hanya dapat membaca dari koran. Interpelasi memang hak dewan tapi subtansinya tidak. Karena masalah pengangkatan Sekwan itu ada pada Gubernur. Masalah Ketua dewan pak Zulfadli yang mengatakan Gubenur tidak tahu aturan, sudah dilakukan somasi dari PDI Perjuangan,” ungkap Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman SH dihadapan 300 lebih CPNS yang baru saja dilantik menjadi PNS dilingkungan Pemkab Landak serta para kepala dinas/instansi, Senin (2/3) kemarin.
Ditegaskan Sukiman yang juga salah satu pengurus PDIP Kalbar ini, karena Gubernur Kaolbar dari PDIP yang merupakan satu-satunya partai pengusung saat Pemilihan Gubernur 2007 lalu. Jadi menurut Sukiman PDIP mempunyai kewajiban untuk memberikan somasi. “Ada beberapa orang yang telpon dan SMS kepada saya bagaimana kita bawah bala (massa,red) untuk menentang hak interpelasi dewan. Saya katakan ame doho (jangan dulu,red) biaskan gubernur dan dewan perang lewat koran,” beber Sukiman.
Sukiman juga mengatakan interpelasi yang dilakukan anggota DPRD Kalbar kepada Gubenur terkait pelantikan eselon II di lingkungan Pemprov tersebut sudah mengarah dalam ranah politik.
“Tampaknya dewan sudah mengarah kepada ranah politik. Apakah mereka betul-betul memperjuangkan rakyat atau hanya sesaat karena akan Pemilu. Karena ada indikasi mereka mencari publikasi atau mempublikasikan diri terutama Partai Golkar terang-terangan dia. Ini tugas kita apakah partai ini figurnya merakyat atau tidak. Saya serahkan kepada anda semua sebagai warga negara,” tegas Sukiman. (rie)
edit post

Guru Agama Honor Sekolah Sulit Diangkat CPNS

00.16 >>
*Besok Pendemo Diundang Dewan

Ngabang, Equator
Aspirasi dari Forum Guru Agama Kristen dan Katolik Landak yang disampaikan dengan dewan agar diangkat menjadi CPNS tampaknya harapan sangat tipis. Soalnya, dari 100 lebih jebolan pendidikan agama itu hanya mengantongi SK honor sekolah atau yayasan. Sedang syarat pengangatan CPNS harus SK honor yang dibayar APBN atau APBD. Tapi, jawaban pasti, Kamis (5/2) besok pukul 13.00 sesuai jadwal dewan akan mengundang mereka untuk diperpemukan dengan bupati dan instansi lain di aula kantor bupati.
“Mereka akan kita undang perwakilannya saja sebanyak 10 orang, jadi jangan datang ramai-ramai. Kita akan bertemukan langsung dengan Bupati DR Drs Adrianus Asia Sidot Msi, dan instansi terkait baik dari Pemda maupun Depag,” kata Ketua Komisi A DPRD Landak Adrianus Yanto Nunus SH MH saat rapat hearing dengan Depag, Dinas Pendidikan dan Asisten I Setda Landak, belum lama ini.
Dari hearing tersebut, Kasubbag Tata Usaha Depag Landak Rohadi Fauzi,S.Ag sedikit memaparkan, bahwa pihak Depag selama ini mengusulkan kekurangan guru agama yang menetapkan adalah dari pusat. Sedangkan untuk guru honor di Depag perlu dipertegas untuk diangkat menjadi CPNS ada syarat-syarat tersendiri, diantaranya mereka satu tahun dia di biaya APBN atau APBD, tapi kalau guru honor yang melakukan unjuk rasa digaji yayasan itu bukan dari APBD maka mereka tak memenuhi syarat tentu tidak bisa dimasukan dalam data bese tenaga honor yang akan diangkat menjadi CPNS.
“Jadi, kalau mereka memenuhui syarat sebagai tenaga honor baik dari agama mana saja bisa kita akomodir dan dalam waktu dekat kami janji keluar SK honor daerah. Tapi kawan-kawan yang demo ini kan tidak memenuhi syarat, karena bukan dibiayai APBN atau APBD” ungkap Rohadi.
Kerena, lanjut dia, jika yang menerima dari kabupaten bisa-bisa di pusat di tolak sehingga akan menjadi persolaan bukan mencari solusi dan itu yang ditakutkan bersama.
Depag Landak berdiri 7 April 2003 jadi bisa dihitung berepa guru agama yang benar-benar honor dengan SK yang dikeluarkan Kandepag atau Kakanwil. “Jadi kita punya data bese,” ujar Rohadi. (rie)
edit post

Belum Diresmikan, Pagar SLB Negeri Roboh

01.17 >>

*Kontraktor harus Bertanggungjawab

Ngabang, Equator
Tidak ada hujan dan angin, belum sempat diresmikan pagar Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ngabang terletak di Km-6 roboh sepanjang 15 meter, Minggu (25/1) pukul 11.30 pekan lalu. Padahal pagar terbuat beton semen itu baru satu bulan dikerjakan, bahkan kantong es milik tukang saja masih terlihat menggantung di pagar itu. Sementara kondisi bangunan sekolah untuk orang cacat itu juga terkesan dikerjakan asal-asalan, dinding retak, dek triplek melembung, kawat semen keluar, rumah dinas guru bocor, WC tak berfungsi, tidak ada listrik dan air. Diminta pihak pelaksana pembangunan atau kontraktor bertanggungjawab terhadap kasus ini. “Saya terkejut minggu lalu, mendengar ada suara brakk rupanya pagar sekolah yang dikerjakan belum satu bulan roboh, saya menjerit takut suami tertimpa,” ujar Danila Safroh guru yang tinggal di rumah dinas di lokasi tersebut saat ditemui Equator, Minggu (1/2) kemarin.
Danila Safroh dengan suaminya bernama Ade Supriadi itu mengaku, hingga saat ini selama satu minggu pagar yang roboh belum diperbaiki, pihaknya hanya bisa pasrah karena tidak tahu soal siapa pemborong bangunan tempat pendidikan anak cacat itu. Pihaknya datang di Kabupaten Landak hanya menjalankan tugas untuk mengajar. “Sudah satu minggu ini, memang sudah ada orang yang datang melihat, tapi belum diperbaiki,” ujar guru yang mulai tugas Juli 2008 lalu.
Proyek perluasan dan peningkatan mutu pendidikan khusus/pendidikan layanan khusus (PK/PLK) adalah pekerjaan subsidi block grant pembangunan unit sekolah baru dengan sumber dana dari DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar tahun anggaran 2007 dengan pelaksana panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. “Kita pindah dari SLB Negeri Ketapang, tugas di sini menurut Dinas Provinsi sarana sudah ada, tapi setelah sampai ya seperti ini terpaksa mau mandi angkut air pakai ember dan pakai lilin kalau malam,” ungkap Danila Safroh.
Menurut dia, murid yang ada saat ini berjumlah 8 orang, sedangkan dewan guru Danila Safroh dan suaminya, dibantu guru honor satu orang dan pengelola satu orang, semuanya empat orang. “Kalau saya SK tugas langsung dari Provinsi, kalau pengelola dari SK nya dari Kabupaten Landak,” ujarnya.
Pantauan Equator dilapangan, selain pembangunan pagar yang terkesan asal-asalan hingga mengakibatkan roboh tersebut, juga kondisi bangunan baik lura maupun dalam kelas sangat memprihatinkan. Semen dinding tidak rata dan banyak yang retak, WC tidak bisa difungsikan karena air keluar, dek ruang dari triplek terlihat melembung dan ada yang terkelupas sehingga jika tidak segera ditindaklanjuti siswa dari orang-orang accat itu terancam jika sampai gedung sekolah ambruk. “Kita sangat menyayangkan dengan kondisi bangunan yang belum lama dibangun sudah banyak rusak. Jangan mentang-mentang sekolah untuk orang cacat, bangunanya hanya asal-asalan,” ungkap anggota DPRD Landak Siyus SPd MM saat melapor Equator kalau pagar SLB tersebut roboh.
Siyus legislator dari PNBK ini meminta pihak kontraktor dapat bertanggungjawab. Apalagi sekolah tersebut saat ini sudah hampir satu tahun terdapat proses belajar mengajar. “Kita minta instansi terkait, apakah provinsi atau kabupaten Landak agar segera bertindak dan memanggil pihak kontraktornya,” tegas Siyus. (rie)
edit post
Copyright © 2009 www.harianequatorlandak.blogspot.com. All Rights Reserved. by Templates Jaring Borneo